Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Agustus 2017 21:50
Tertimpa Kayu saat Menaikkan Pasir,
Seorang Buruh Bangunan Hotel Mimosa Pekanbaru Tewas


Sabtu, 19 Agustus 2017 21:08
Kunker ke Kecamatan Tanah Merah, Bupati Jenguk Warga yang Berhasil Sembuh dari Katarak

Sabtu, 19 Agustus 2017 18:56
Apkasindo Kembali Seleksi Beasiswa Anak Petani Sawit

Sabtu, 19 Agustus 2017 18:53
Pelajar SMA 5 Pekanbaru Sabet Juara I Lomba Pentas Seni se Indonesia

Sabtu, 19 Agustus 2017 18:47
Bupati Mursini Buka Kejurda Motor Cross Sukamaju

Sabtu, 19 Agustus 2017 16:32
Kapolres Inhil Pimpin Napak Tilas dan Ziarah ke Makam Pahlawan Letda M Boya di Enok

Sabtu, 19 Agustus 2017 14:09
Sekaligus Temu Ramah dengan Insan Pers,
Bupati Resmikan e-Bilik Diskominfo Inhil


Sabtu, 19 Agustus 2017 14:05
Kapolres Kuansing Ajak Masyarakat Bersama Amankan Pacujalur

Sabtu, 19 Agustus 2017 14:02
Sakit Bayi Hafizi Biasanya Terjadi pada Orang Dewasa

Jum’at, 18 Agustus 2017 19:11
Kemendagri Dorong Pencegahan Korupsi di Daerah



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 20 Maret 2017 17:32
Desak RTRW, Massa PMII Riau-Kepri Datangi Kantor Gubri

Puluhan massa yang tergabung dalam PMII Riau-Kepri datangi kantor Gubri. Aksi mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU- Sempat lakukan aksi bakar ban, puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Riau-Kepri gelar demo di depan Kantor Gubernur Riau. Massa mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah di Provinsi Riau.

"Kita mencurigai ada kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan sehingga RTRW Riau belum juga selesai. Ukur ulang lahan di Riau," kata Abdul Rauf, Koordinator Lapangan dalam menyampaikan orasinya, Senin (20/03/17).

Ia juga menyampaikan, jika RTRW Riau tidak segera disahkan, maka Provinsi Riau akan mengalami kerugian dari segi invetasi. Totalnya pun akan mencapai puluhan triliun rupiah.

"Banyak indikasi, kejadian yang menyengsarakan rakyat. Lama-lama tidak disahkan, kita yang rugi, investor yang masuk jadi kesulitan karena tidak ada payung hukumnya, nilainya mencapai puluhan triliun," jelasnya.

Ia pun menyampaikan lima poin yang menjadi tuntutannya. Yakni, Mendukung pemerintah Provinsi Riau melakukan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, Meminta pemerintah Provinsi​ Riau melakukan pendataan ulang terhadap perusakan perkebunan.

Meminta kepada pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional untuk mengukur ulang lahan perkebunan baik secara data maupun faktual, Meminta DPRD Riau serius menyelesaikan tata ruang wilayah, serta meminta kepada masyarakat untuk mengawal pembahasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Riau.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan turunkan massa yang lebih banyak dari yang saat ini," tuturnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Apkasindo Kembali Seleksi Beasiswa Anak Petani Sawit
- Pelajar SMA 5 Pekanbaru Sabet Juara I Lomba Pentas Seni se Indonesia
- Kapolres Inhil Pimpin Napak Tilas dan Ziarah ke Makam Pahlawan Letda M Boya di Enok
- Kapolres Kuansing Ajak Masyarakat Bersama Amankan Pacujalur
- Sakit Bayi Hafizi Biasanya Terjadi pada Orang Dewasa
- Kemendagri Dorong Pencegahan Korupsi di Daerah
- Permudah Informasi Kamar Perawatan,
Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan Wajib Miliki Aplicares



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.61.174
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com