Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 April 2017 22:29
Ditabrak Bus Medan Jaya, Rumah dan Mobil Warga Kuansing Rusak

Rabu, 26 April 2017 21:27
Jufri Nahkodai DPK HKTI Pelalawan Periode 2017-2022

Rabu, 26 April 2017 19:49
Gubri Kenalkan Istrinya Ditengah Masyarakat Transmigrasi di Kampar

Rabu, 26 April 2017 19:13
Gubri Tanam Jagung di Bina Baru, Kampar

Rabu, 26 April 2017 19:09
Terpilih Sebagai Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Atasi Sering Diundurnya Paripurna


Rabu, 26 April 2017 19:05
Wawako Dumai Hadiri Musrenbangnas 2017 di Jakarta

Rabu, 26 April 2017 18:58
Angkut Kayu Ilegal, Dua Pemilik Kayu Divonis Separo Tuntutan Jaksa

Rabu, 26 April 2017 18:56
ARDB Tolak Proyek Pipa Gas PGN di Dumai

Rabu, 26 April 2017 18:25
PLN akan Ganti Rugi Konsinyasi 24 Titik Tapak Tower di Dumai dan Rohil

Rabu, 26 April 2017 18:21
Tak Dihadiri PT Safari Riau,
Mediasi Warga Terantang Tuntut Haknya Belum Berhasil




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 20 Maret 2017 17:32
Desak RTRW, Massa PMII Riau-Kepri Datangi Kantor Gubri

Puluhan massa yang tergabung dalam PMII Riau-Kepri datangi kantor Gubri. Aksi mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU- Sempat lakukan aksi bakar ban, puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Riau-Kepri gelar demo di depan Kantor Gubernur Riau. Massa mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah di Provinsi Riau.

"Kita mencurigai ada kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan sehingga RTRW Riau belum juga selesai. Ukur ulang lahan di Riau," kata Abdul Rauf, Koordinator Lapangan dalam menyampaikan orasinya, Senin (20/03/17).

Ia juga menyampaikan, jika RTRW Riau tidak segera disahkan, maka Provinsi Riau akan mengalami kerugian dari segi invetasi. Totalnya pun akan mencapai puluhan triliun rupiah.

"Banyak indikasi, kejadian yang menyengsarakan rakyat. Lama-lama tidak disahkan, kita yang rugi, investor yang masuk jadi kesulitan karena tidak ada payung hukumnya, nilainya mencapai puluhan triliun," jelasnya.

Ia pun menyampaikan lima poin yang menjadi tuntutannya. Yakni, Mendukung pemerintah Provinsi Riau melakukan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, Meminta pemerintah Provinsi​ Riau melakukan pendataan ulang terhadap perusakan perkebunan.

Meminta kepada pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional untuk mengukur ulang lahan perkebunan baik secara data maupun faktual, Meminta DPRD Riau serius menyelesaikan tata ruang wilayah, serta meminta kepada masyarakat untuk mengawal pembahasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Riau.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan turunkan massa yang lebih banyak dari yang saat ini," tuturnya. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Jufri Nahkodai DPK HKTI Pelalawan Periode 2017-2022
- Gubri Kenalkan Istrinya Ditengah Masyarakat Transmigrasi di Kampar
- Gubri Tanam Jagung di Bina Baru, Kampar
- Wawako Dumai Hadiri Musrenbangnas 2017 di Jakarta
- ARDB Tolak Proyek Pipa Gas PGN di Dumai
- PLN akan Ganti Rugi Konsinyasi 24 Titik Tapak Tower di Dumai dan Rohil
- Tak Dihadiri PT Safari Riau,
Mediasi Warga Terantang Tuntut Haknya Belum Berhasil



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 107.22.46.59
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com