Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 29 April 2017 20:09
Sosialisasi 10 Program Pokok, Ketua PKK Meranti Roadshow ke Pulau-pulau

Sabtu, 29 April 2017 20:06
Diduga Cabuli Dua Murid SD, Seorang Petani di Rohul Dipolisikan

Sabtu, 29 April 2017 19:59
Dihadapan Para Menteri,
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti


Sabtu, 29 April 2017 19:39
Dinilai tidak Meriah,
Anak Kemenakan Protes Pelaksanaan Musda IV LAM Rohul


Sabtu, 29 April 2017 15:24
Usai Bebaskan Sandera,
Personel Paskhas Lanud Roesmin Nurjadin Ledakkan Bom di Pos Musuh


Sabtu, 29 April 2017 14:41
Paling Disukai Pengunjung,
Meriahkan HUT ke-42 TMII, Riau Pamerkan Kuliner Sempolit


Sabtu, 29 April 2017 14:30
Sambut Ramadhan 1438 H, Ayola First Point Hotel Pekanbaru Siapkan Paket Spesial

Sabtu, 29 April 2017 14:27
Berbagai Promo Spesial Hadir dalam Week of Women Campaign" NBM

Sabtu, 29 April 2017 13:37
Kunjungan ke Daerah,
Bupati Inhil Selalu Pantau Pembangunan dan Harga Komoditas Perkebunan


Sabtu, 29 April 2017 13:33
LBH Pekanbaru Minta Aparat Tuntaskan Proses Hukum Dugaan Korupsi Taman dan Tugu Integritas



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 20 Maret 2017 17:32
Desak RTRW, Massa PMII Riau-Kepri Datangi Kantor Gubri

Puluhan massa yang tergabung dalam PMII Riau-Kepri datangi kantor Gubri. Aksi mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU- Sempat lakukan aksi bakar ban, puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Riau-Kepri gelar demo di depan Kantor Gubernur Riau. Massa mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah di Provinsi Riau.

"Kita mencurigai ada kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan sehingga RTRW Riau belum juga selesai. Ukur ulang lahan di Riau," kata Abdul Rauf, Koordinator Lapangan dalam menyampaikan orasinya, Senin (20/03/17).

Ia juga menyampaikan, jika RTRW Riau tidak segera disahkan, maka Provinsi Riau akan mengalami kerugian dari segi invetasi. Totalnya pun akan mencapai puluhan triliun rupiah.

"Banyak indikasi, kejadian yang menyengsarakan rakyat. Lama-lama tidak disahkan, kita yang rugi, investor yang masuk jadi kesulitan karena tidak ada payung hukumnya, nilainya mencapai puluhan triliun," jelasnya.

Ia pun menyampaikan lima poin yang menjadi tuntutannya. Yakni, Mendukung pemerintah Provinsi Riau melakukan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, Meminta pemerintah Provinsi​ Riau melakukan pendataan ulang terhadap perusakan perkebunan.

Meminta kepada pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional untuk mengukur ulang lahan perkebunan baik secara data maupun faktual, Meminta DPRD Riau serius menyelesaikan tata ruang wilayah, serta meminta kepada masyarakat untuk mengawal pembahasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Riau.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan turunkan massa yang lebih banyak dari yang saat ini," tuturnya. ***(ary)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Sosialisasi 10 Program Pokok, Ketua PKK Meranti Roadshow ke Pulau-pulau
- Dihadapan Para Menteri,
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti

- Dinilai tidak Meriah,
Anak Kemenakan Protes Pelaksanaan Musda IV LAM Rohul

- Paling Disukai Pengunjung,
Meriahkan HUT ke-42 TMII, Riau Pamerkan Kuliner Sempolit

- Kunjungi Binaan CD RAPP, Istri Kapolda Riau Terpesona Batik Bono
- Dibuka Danlanud RSN, Geyar Dirgantara 2017 Diawali Lomba Mewarnai
- Geyar Dirgantara di Lanud Roesmin Nurjadin,
Masyarakat Diajak Saksikan Beragam Atraksi dan Berkesempatan Naik Helikopter



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.102.3
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com