Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Senin, 20 Maret 2017 17:32
Desak RTRW, Massa PMII Riau-Kepri Datangi Kantor Gubri

Puluhan massa yang tergabung dalam PMII Riau-Kepri datangi kantor Gubri. Aksi mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah.

Riauterkini-PEKANBARU- Sempat lakukan aksi bakar ban, puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Riau-Kepri gelar demo di depan Kantor Gubernur Riau. Massa mendesak agar segera diselesaikannya RTRW Riau dan ukur ulang semua lahan pemerintah di Provinsi Riau.

"Kita mencurigai ada kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan sehingga RTRW Riau belum juga selesai. Ukur ulang lahan di Riau," kata Abdul Rauf, Koordinator Lapangan dalam menyampaikan orasinya, Senin (20/03/17).

Ia juga menyampaikan, jika RTRW Riau tidak segera disahkan, maka Provinsi Riau akan mengalami kerugian dari segi invetasi. Totalnya pun akan mencapai puluhan triliun rupiah.

"Banyak indikasi, kejadian yang menyengsarakan rakyat. Lama-lama tidak disahkan, kita yang rugi, investor yang masuk jadi kesulitan karena tidak ada payung hukumnya, nilainya mencapai puluhan triliun," jelasnya.

Ia pun menyampaikan lima poin yang menjadi tuntutannya. Yakni, Mendukung pemerintah Provinsi Riau melakukan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, Meminta pemerintah Provinsi​ Riau melakukan pendataan ulang terhadap perusakan perkebunan.

Meminta kepada pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional untuk mengukur ulang lahan perkebunan baik secara data maupun faktual, Meminta DPRD Riau serius menyelesaikan tata ruang wilayah, serta meminta kepada masyarakat untuk mengawal pembahasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Riau.

"Jika tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan turunkan massa yang lebih banyak dari yang saat ini," tuturnya. ***(ary)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017
- Kejari Kampar Mediasi Pembebasan Lahan Tol Listrik Sumatera
- Said Zulkifli dan Agi Triyani Putri Bujang Dara Inhu 2017
- Jual Miras, Warung di Desa Aliantan Ditutup Warga Rohul
- Berjudi dan Narkoba, Iima Siswa di Pekanbaru Diamankan Satpol PP
- MUI Bengkalis Gelar Pelatihan Jaminan Sertifikat Halal
- Pasca Insiden Keracunan,
Pemo Pekanbaru Lakukan Pembinaan Karyawan Kimteng di Jalan Senapelan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.53.253
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com