Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juli 2017 22:40
Hot Spot Terus Meningkat, Riau dan Empat Provinsi Tetapkan Siaga Darurat Karhutla

Rabu, 26 Juli 2017 22:32
Bupati Buka Jambore Kader PKK 2017

Rabu, 26 Juli 2017 21:21
Program Lentera Solusi Atasi Kekurangan Listrik di Siak

Rabu, 26 Juli 2017 20:49
Imigrasi Dumai Sebut Penyelundupan Warga Asing Terus Meningkat

Rabu, 26 Juli 2017 20:40
Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017

Rabu, 26 Juli 2017 19:55
Januari-Juli, 548 Ha Lahan di Riau Terbakar

Rabu, 26 Juli 2017 19:54
Cabuli Gadis Remaja, Seorang Wanita Lesbian di Pekanbaru Diciduk Polisi

Rabu, 26 Juli 2017 19:49
Peringatan HAN 2017,
Mahasiswa Riau dan Puskesmas Ajarkan Cara Sikat Gigi‎ ke Murid SD di Rohul


Rabu, 26 Juli 2017 19:45
Tersangka Kasus Penggelapan,
Pelantikan Syahrani Andrian sebagai Direktur BUMD di Dumai Dinilai Tak Etis


Rabu, 26 Juli 2017 19:36
Dirampok dan Ditusuk, Warga Rohul Kehilangan Uang Rp16 Juta



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 20 April 2017 19:18
Program Riau Terang 2019 Terhambat Pembebasan Lahan

Permasalahan laham masih menjadi kendala utama dalam pembangunan sepuluh gardu induk PLN di Riau. Mulai penolakan ganti rugi oleh masyarakat hingga RTRW yang belum disahkan.

Riauterkini-PEKANBARU-Meski gaweannya PT PLN Persero, program Riau Terang 2019 butuh kerjasama banyak pihak untuk bisa terwujud. Terutama dalam menyelesaikan hambatan pembebasan lahan.

Rachmat Basuki, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera 2 mengatakan, setidaknya selama 2017 ini pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 10 gardu induk yang tersebar di Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Pelalawan.

"Namun untuk pembangunan gardu induk tersebut kami masih mengalami kendala dalam hal penyediaan lahan," ujarnya.

Kendala ini sambungnya juga berkaitan dengan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Contohnya Izin Penetapan Lokasi dan Pembebasan Tanah serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Perawang yang belum bisa diproses karena perda tentang RTRW belum disahkan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga terkendala masalah penolakan ganti rugi atas pembebasan lahan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum setuju. Ada yang mengatakan karena takut radiasi dan berkaitan dengan kesehatan.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di 10 kabupaten/kota tersebut, hingga ke kecamatan dan desa. "Tapi mungkin sosialisasi belum berbuah maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang enggan membebaskan lahannya,” tuturnya.

Dijelaskannya, ada sekitar 2.283 titik tower yang sedang dan akan dibangun oleh pihaknya. Sementara, yang baru bebas saat ini adalah sebanyak 2.155 dan ada lagi sebanyak 128 titik lagi tapak tower yang belum dibangun karena lahannya belum dibebaskan.

Dia juga menambahkan, pihak PLN tidak bisa jalan sendiri dan harus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Terutama pemerintah setempat karena pembangunan listrik tersebut juga demi kepentingan masyarakat Riau secara keseluruhan.

"Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Dengan berbagai persoalan pembebasan lahan serta RTRW, dua tahun menuju program Menuju Riau Terang bukanlah waktu yang lama. Apalagi jika tidak didukung dari berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Rab Riau, Zainuddin mengatakan seyogyanya pemerintah daerah juga turut ambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Agar program yang dilakukan oleh pihak PLN berjalan dengan maksimal.

Ia menambahkan harusnya pemerintah segera bisa menyelesaikan masalah RTRW untuk memperlancar proyek ini demi kepentingan publik.

“Sehingga antara pemerintah dan PLN bisa saling mendukung ,” jelasnya.

Manejer PLN Wilayah Kepri, Dwi Suryo mengatakan, program Menuju Riau terang 2019 persiapannya cukup panjang, bahkan pihaknya sudah memulai sejak 2014 lalu.

“Makna dari program Menuju Riau Terang adalah menghadirkan listrik di setiap desa. Maka, skemanya adalah meningkatkan kapasitas pembangkit. Kemudian menyiapkan gardu induk di beberapa kabupaten/kota serta jaringan transmisinya. Karena itu, kita terus mamacu bagaimana listrik sampai di desa-desa sesuai dengan target yang sudah direncanakan,” imbuhnya.

Asisten Perdata dan Tata Usaha negara Kejati Riau, Jerryanto Tulungalo SH mengatakan, pihaknya telah berupaya memberikan pendampingan terkait regulasi dan undang-undang dalam masalah pembebasan lahan masyarakat.

“Memang ada juga kadang yang tak mau menerima. Namun ketika itu terjadi, tanahnya tetap dibangun tapak tower, kemudian uangnya dititipakan di pengadilan. Itu sudah ada yang kita lakukan sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ganti rugi dengan penitipan uang di pengadilan tersebut (konsinyasi) sudah sesuai dengan aturan dalam Perpres nomor 71 tahun 2012, pasal 86 ayat 3.***(tam)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Polres Inhil Gelar Raker Analisa dan Evaluasi Semester I 2017
- Kejari Kampar Mediasi Pembebasan Lahan Tol Listrik Sumatera
- Said Zulkifli dan Agi Triyani Putri Bujang Dara Inhu 2017
- Jual Miras, Warung di Desa Aliantan Ditutup Warga Rohul
- Berjudi dan Narkoba, Iima Siswa di Pekanbaru Diamankan Satpol PP
- MUI Bengkalis Gelar Pelatihan Jaminan Sertifikat Halal
- Pasca Insiden Keracunan,
Pemo Pekanbaru Lakukan Pembinaan Karyawan Kimteng di Jalan Senapelan



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.53.253
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com