Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 April 2017 22:32
Pemkab Inhil Terus Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Selasa, 25 April 2017 22:29
2 Penjual Togel di Rohil Diamankan Polisi

Selasa, 25 April 2017 22:08
Diduga Alami Gangguan Jiwa,
Polres Inhil Bakal Periksakan Pelaku Bom Molotov ke RSJ Pekanbaru


Selasa, 25 April 2017 21:28
Dilakukan Dua Warga Kunto Darussalam, Rohul,
PTPN V Cabut Laporan Pencurian Berondolan Sawit


Selasa, 25 April 2017 20:34
Kejar Progres Serapan APBD 2017,
Bagian ULP Rohul Gelar Bimtek Barang dan Jasa


Selasa, 25 April 2017 20:24
Lukman Edy Sebut Pansus Pemilu Setuju DPD Dipilih DPR

Selasa, 25 April 2017 20:18
Terpilih Jadi Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Disebut Harapan Bagi Masyarakat Riau


Selasa, 25 April 2017 20:06
Diduga Curi Mobil Mahasiswa Asal Rohul, Warga Pekanbaru Ditangkap Polisi

Selasa, 25 April 2017 19:58
Dibanderol Rp 14 Milliar, Warga Pendatang di Duri Miliki Batu Mulia Serendibite

Selasa, 25 April 2017 19:26
Seorang Bocah di Rohul Tewas Tenggelam di Pembuangan Limbah Rumah Tangga



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 20 April 2017 19:18
Program Riau Terang 2019 Terhambat Pembebasan Lahan

Permasalahan laham masih menjadi kendala utama dalam pembangunan sepuluh gardu induk PLN di Riau. Mulai penolakan ganti rugi oleh masyarakat hingga RTRW yang belum disahkan.

Riauterkini-PEKANBARU-Meski gaweannya PT PLN Persero, program Riau Terang 2019 butuh kerjasama banyak pihak untuk bisa terwujud. Terutama dalam menyelesaikan hambatan pembebasan lahan.

Rachmat Basuki, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera 2 mengatakan, setidaknya selama 2017 ini pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 10 gardu induk yang tersebar di Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Pelalawan.

"Namun untuk pembangunan gardu induk tersebut kami masih mengalami kendala dalam hal penyediaan lahan," ujarnya.

Kendala ini sambungnya juga berkaitan dengan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Contohnya Izin Penetapan Lokasi dan Pembebasan Tanah serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Perawang yang belum bisa diproses karena perda tentang RTRW belum disahkan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga terkendala masalah penolakan ganti rugi atas pembebasan lahan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum setuju. Ada yang mengatakan karena takut radiasi dan berkaitan dengan kesehatan.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di 10 kabupaten/kota tersebut, hingga ke kecamatan dan desa. "Tapi mungkin sosialisasi belum berbuah maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang enggan membebaskan lahannya,” tuturnya.

Dijelaskannya, ada sekitar 2.283 titik tower yang sedang dan akan dibangun oleh pihaknya. Sementara, yang baru bebas saat ini adalah sebanyak 2.155 dan ada lagi sebanyak 128 titik lagi tapak tower yang belum dibangun karena lahannya belum dibebaskan.

Dia juga menambahkan, pihak PLN tidak bisa jalan sendiri dan harus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Terutama pemerintah setempat karena pembangunan listrik tersebut juga demi kepentingan masyarakat Riau secara keseluruhan.

"Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Dengan berbagai persoalan pembebasan lahan serta RTRW, dua tahun menuju program Menuju Riau Terang bukanlah waktu yang lama. Apalagi jika tidak didukung dari berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Rab Riau, Zainuddin mengatakan seyogyanya pemerintah daerah juga turut ambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Agar program yang dilakukan oleh pihak PLN berjalan dengan maksimal.

Ia menambahkan harusnya pemerintah segera bisa menyelesaikan masalah RTRW untuk memperlancar proyek ini demi kepentingan publik.

“Sehingga antara pemerintah dan PLN bisa saling mendukung ,” jelasnya.

Manejer PLN Wilayah Kepri, Dwi Suryo mengatakan, program Menuju Riau terang 2019 persiapannya cukup panjang, bahkan pihaknya sudah memulai sejak 2014 lalu.

“Makna dari program Menuju Riau Terang adalah menghadirkan listrik di setiap desa. Maka, skemanya adalah meningkatkan kapasitas pembangkit. Kemudian menyiapkan gardu induk di beberapa kabupaten/kota serta jaringan transmisinya. Karena itu, kita terus mamacu bagaimana listrik sampai di desa-desa sesuai dengan target yang sudah direncanakan,” imbuhnya.

Asisten Perdata dan Tata Usaha negara Kejati Riau, Jerryanto Tulungalo SH mengatakan, pihaknya telah berupaya memberikan pendampingan terkait regulasi dan undang-undang dalam masalah pembebasan lahan masyarakat.

“Memang ada juga kadang yang tak mau menerima. Namun ketika itu terjadi, tanahnya tetap dibangun tapak tower, kemudian uangnya dititipakan di pengadilan. Itu sudah ada yang kita lakukan sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ganti rugi dengan penitipan uang di pengadilan tersebut (konsinyasi) sudah sesuai dengan aturan dalam Perpres nomor 71 tahun 2012, pasal 86 ayat 3.***(tam)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

Berita Sosial lainnya..........
- Dilakukan Dua Warga Kunto Darussalam, Rohul,
PTPN V Cabut Laporan Pencurian Berondolan Sawit

- Lukman Edy Sebut Pansus Pemilu Setuju DPD Dipilih DPR
- Terpilih Jadi Wagubri,
Wan Thamrin Hasyim Disebut Harapan Bagi Masyarakat Riau

- Dibanderol Rp 14 Milliar, Warga Pendatang di Duri Miliki Batu Mulia Serendibite
- Pemerintah dan DPRD Riau Dinilai Lambat Tuntaskan RTRW
- 51 Mustahiq Bakal Terima Zakat dari Baznas Bengkalis
- Serentak di 10 Provinsi,
BPJS Kesehatan Pekanbaru Targetkan 4 Ribu Peserta Ikuti IVA Test



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.76.106
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com