Home > Hukum >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 24 Juni 2017 02:18
Kepala Tertabrak Roller Coaster,
Seorang Karyawan Transmart Pekanbaru Tewas Bersimbah Darah


Jum’at, 23 Juni 2017 16:29
Sebut Terbaik, Wakapolda Riau Kunjungi Pospam Lebaran 2017 di Duri

Jum’at, 23 Juni 2017 16:24
Pastikan Arus Mudik Aman, Gubri dan Kapolda Tinjau Posko Lebaran

Jum’at, 23 Juni 2017 15:40
Gubri Ajak Walikota Pekanbaru Geliatkan Pariwisata

Jum’at, 23 Juni 2017 14:54
Gubri Resmikan Dua RTH untuk Rekrearasi Warga di Pekanbaru

Jum’at, 23 Juni 2017 14:14
Banjir, 17 Kendaraan Tenggelam di Basement Hotel Grand Central Pekanbaru

Jum’at, 23 Juni 2017 14:10
Tim Supervisi Operasi Ramadniya Siak 2017 Polda Riau Kunjungi Polres Inhil

Jum’at, 23 Juni 2017 14:08
Forum FKUB Bersama Pemkab Kuansing Diskusikan Penolakan paham Radikal di Bumi Melayu

Jum’at, 23 Juni 2017 10:11
Hujan Deras Rendam Rumah Warga di Tangerang Tengah, Pekanbaru

Jum’at, 23 Juni 2017 09:58
Gubri Berharap RJ jadi Inspirasi Umat Memakmurkan Masjid



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Kamis, 20 April 2017 19:18
Program Riau Terang 2019 Terhambat Pembebasan Lahan

Permasalahan laham masih menjadi kendala utama dalam pembangunan sepuluh gardu induk PLN di Riau. Mulai penolakan ganti rugi oleh masyarakat hingga RTRW yang belum disahkan.

Riauterkini-PEKANBARU-Meski gaweannya PT PLN Persero, program Riau Terang 2019 butuh kerjasama banyak pihak untuk bisa terwujud. Terutama dalam menyelesaikan hambatan pembebasan lahan.

Rachmat Basuki, Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera 2 mengatakan, setidaknya selama 2017 ini pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 10 gardu induk yang tersebar di Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kampar dan Pelalawan.

"Namun untuk pembangunan gardu induk tersebut kami masih mengalami kendala dalam hal penyediaan lahan," ujarnya.

Kendala ini sambungnya juga berkaitan dengan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Contohnya Izin Penetapan Lokasi dan Pembebasan Tanah serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Perawang yang belum bisa diproses karena perda tentang RTRW belum disahkan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga terkendala masalah penolakan ganti rugi atas pembebasan lahan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum setuju. Ada yang mengatakan karena takut radiasi dan berkaitan dengan kesehatan.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi di 10 kabupaten/kota tersebut, hingga ke kecamatan dan desa. "Tapi mungkin sosialisasi belum berbuah maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang enggan membebaskan lahannya,” tuturnya.

Dijelaskannya, ada sekitar 2.283 titik tower yang sedang dan akan dibangun oleh pihaknya. Sementara, yang baru bebas saat ini adalah sebanyak 2.155 dan ada lagi sebanyak 128 titik lagi tapak tower yang belum dibangun karena lahannya belum dibebaskan.

Dia juga menambahkan, pihak PLN tidak bisa jalan sendiri dan harus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Terutama pemerintah setempat karena pembangunan listrik tersebut juga demi kepentingan masyarakat Riau secara keseluruhan.

"Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Dengan berbagai persoalan pembebasan lahan serta RTRW, dua tahun menuju program Menuju Riau Terang bukanlah waktu yang lama. Apalagi jika tidak didukung dari berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Rab Riau, Zainuddin mengatakan seyogyanya pemerintah daerah juga turut ambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Agar program yang dilakukan oleh pihak PLN berjalan dengan maksimal.

Ia menambahkan harusnya pemerintah segera bisa menyelesaikan masalah RTRW untuk memperlancar proyek ini demi kepentingan publik.

“Sehingga antara pemerintah dan PLN bisa saling mendukung ,” jelasnya.

Manejer PLN Wilayah Kepri, Dwi Suryo mengatakan, program Menuju Riau terang 2019 persiapannya cukup panjang, bahkan pihaknya sudah memulai sejak 2014 lalu.

“Makna dari program Menuju Riau Terang adalah menghadirkan listrik di setiap desa. Maka, skemanya adalah meningkatkan kapasitas pembangkit. Kemudian menyiapkan gardu induk di beberapa kabupaten/kota serta jaringan transmisinya. Karena itu, kita terus mamacu bagaimana listrik sampai di desa-desa sesuai dengan target yang sudah direncanakan,” imbuhnya.

Asisten Perdata dan Tata Usaha negara Kejati Riau, Jerryanto Tulungalo SH mengatakan, pihaknya telah berupaya memberikan pendampingan terkait regulasi dan undang-undang dalam masalah pembebasan lahan masyarakat.

“Memang ada juga kadang yang tak mau menerima. Namun ketika itu terjadi, tanahnya tetap dibangun tapak tower, kemudian uangnya dititipakan di pengadilan. Itu sudah ada yang kita lakukan sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ganti rugi dengan penitipan uang di pengadilan tersebut (konsinyasi) sudah sesuai dengan aturan dalam Perpres nomor 71 tahun 2012, pasal 86 ayat 3.***(tam)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita Sosial lainnya..........
- Sebut Terbaik, Wakapolda Riau Kunjungi Pospam Lebaran 2017 di Duri
- Pastikan Arus Mudik Aman, Gubri dan Kapolda Tinjau Posko Lebaran
- Gubri Ajak Walikota Pekanbaru Geliatkan Pariwisata
- Gubri Berharap RJ jadi Inspirasi Umat Memakmurkan Masjid
- Minta Dibayarkan Gaji dan THR, Karyawan PT Asia Citra di Rohil Unjuk Rasa
- Dilengkapi Wi-fi Gratis, Besok Gubri Resmikan Dua RTH
- Capella Honda dan Dealer Honda Gelar Buka Puasa Bersama Konsumen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.139.134
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com