Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 25 April 2018 06:52
Pengurus PC PMII Kota Pekanbaru Priode 2018-2019 Dilantik

Rabu, 25 April 2018 06:49
Warga Kuansing Adukan Pencemaran Sungai oleh Empat Perusahaan ke DPRD Riau

Selasa, 24 April 2018 22:31
Jualbelikan Pupuk Subsidi di Luar Wilayah, Agen Pupuk di Sei Kumango Ditangkap Polres Rohul

Selasa, 24 April 2018 22:28
Sekda: Tahun Ini TPP Pemkab Bengkalis Tidak Dirasionalisasi

Selasa, 24 April 2018 22:24
Pesta Narkoba, 2 Warga Pasirpangaraian Diciduk Polisi Rohul

Selasa, 24 April 2018 22:20
Gendong' Sabu 2,9 Kg di Pinggir, Bengkalis,
1 Terdakwa Divonis Seumur Hidup dan 3 Terdakwa 19 Tahun Penjara


Selasa, 24 April 2018 21:26
Program Rp1 Miliar Per Desa LE-Hardianto Mendapat Atensi Masyarakat

Selasa, 24 April 2018 21:21
Begini Cara Pasangan Firdaus-Rusli Atasi Pengangguran di Duri

Selasa, 24 April 2018 21:16
DPT Riau 2018 Sebanyak 3.622.488 Pemilih

Selasa, 24 April 2018 21:15
Supervisi Operasi Mantap Praja Muara Takus ke Polsek Gaung, Inhil

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 9 Agustus 2017 16:40
Diduga Ilegal, Pemkab Siak Tetap Pungut Pajak Penangkaran Burung Walet di 2016

Kabid PAD Pemkab Siak membenarkan pemungutan pajak terhadap seribuan penangkaran burung walet meski ilegal di tahun 2016. Menurutnya telah sesuai aturan.

Riauterkini-SIAK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak, di 2016 lalu melakukan pemungutan pajak dari hasil penangkaran burung walet, walaupun diketahui bahwa seribuan penangkaran burung itu belum mengantongi izin alias ilegal.

Rabu (9/8/17), keterangan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BKD Siak Muzamil, tidak membantah dilakukannya pemungutan. Dan ia juga mengungkapkan bahwa di 2017 ini pemungutan tidak lagi dilakukan, karena persoalan perizinan.

"Dulu kita pungut, tapi untuk tahun ini (2017, red) tidak lagi," ujar Muzamil melalui sambungan selularnya yang saat ini ia berada di Bandung.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pajak yang dipungut sesuai aturan yang ada. Dan pajak itu wajib dipungut selagi usaha masih beraktifitas. "Dulu kita pungut sesuai aturan yang ada," katanya.***(vila)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Sekda: Tahun Ini TPP Pemkab Bengkalis Tidak Dirasionalisasi
-
- Wakapolri Bakal Pimpin Apel Akbar Kesetiaan Menjaga NKRI di Pekanbaru
- Kasat Lantas Polres Bengkalis Janji Tindak Tegas Petugas 'Nakal'
- MPR Minta Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di RSUD Rohul
-
- Diskes Kampar Klarifikasi Dokumen 63 Tenaga RTK, Nasib RTK Belum Jelas
- Kasus PT KJW, Jamaah Minta Pihak Travel Jakarta Didatangkan ke Riau
- Periksa Kesiapan dan Tambah Motivasi,
Danrem 031/WB Kunjungi Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti Kampar

- Forkom Pemred Riau Tandai Kehadiran dengan Diskusi Sambil Ngopi
- Gesa Kantor Baru Capilduk, Bupati Bengkalis Tinjau Gedung Pujasera di Duri
- Terlambat 30 Menit, UNBK di Pekanbaru Berjalan Lancar
- Nur Wahidah: Waduk Lompatan Harimau Rohul Masih Sebatas DED
- Sempena HUT Otda, Satpol PP, dan Satlinas,
Plt Bupati Siak Musnahkan 2.246 Botol Miras Beralkohol

- Menteri Desa PDTT Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Kampar
- Supervisi di Polres Kampar,
Polwan Miliki Tanggung Jawab Sama dengan Anggota Polri Lainnya

- Bupati Pelalawan dan Anggota DPRD Tinjau Titik Banjir dan Jalan Rusak di Pangkalan Kerinci
- Dihadiri Gubernur Riau, Bupati Bengkalis Buka MTQ Perdana Kecamatan BS
- Rayakan HUT ke-59, Korem 031/Wira Bima Taja Triathlon Sunnah
- IWARA PT RAPP Konsisten Jalani Program Pemberdayaan Perempuan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.234.8
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com