Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 13 Desember 2017 19:39
Kelola Cagar Alam Bukit Bungkuk, BBKSDA Riau Gelar Konsultasi Publik

Rabu, 13 Desember 2017 19:29
Mayat Mengapung di Pantai Mentayan, Bengkalis Gegerkan Warga

Rabu, 13 Desember 2017 19:13
Ketua DPRD Inhu Bantah RAPBD 2018 Tidak Dibahas

Rabu, 13 Desember 2017 18:43
Tersangka Terima Upah Rp4 Juta,
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu 10 Kg di Siakkecil, Bengkalis


Rabu, 13 Desember 2017 17:46
Dugaan Pencemaran Limbah di Blok Rokan dan Minas,
Dewan Minta PPNS LHK Riau Cek Lapangan


Rabu, 13 Desember 2017 17:22
Honda Arista Pekanbaru Raih 3 Kategori Juara di Ajang 3S+BP+CCO Contest 2017

Rabu, 13 Desember 2017 17:18
Korupsi RTH, Pendemo Desak Kejati Periksa Gubernur Riau

Rabu, 13 Desember 2017 17:07
Para Ahli Sebut Pembatalan RKU PT. RAPP Hambat Investasi

Rabu, 13 Desember 2017 17:05
2 Pekan Jelang Natal, Harga Barang Kebutuhan Merangkak Naik

Rabu, 13 Desember 2017 17:04
Walikota Pekanbaru Optimis Pambangunan Pasar Induk Selesai Tepat Waktu

loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 17 Nopember 2017 07:27
Menteri PAN Tegaskan Rekrutmen ASN Harus Berdasar Kebutuhan

Penerimaan ASN tidak boleh lagi terkesan asal. Menteri PAN menekankan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan.

Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan ke depan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berdasarkan kebutuhan. Tidak lagi seperti sebelumnya, hanya berdasarkan keinginan, tanpa tahu berapa kebutuhan sebenarnya.

Menpan-RB menegaskan, penerimaan sistem gelondongan seperti dulu tak lagi, tak lagi berlaku. "Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Jadi tak lagi menerima dengan gelondongan," kata Menpan-RB, usai memberikan arahan kepada peserta Rakor Camat Indonesia Bagian Barat, Kamis (16/11/17).

Misalnya, jika daerah konsentrasi kebutuhan dalam hal infrastruktur, berarti yang dibutuhkan sarjana sipil. Begitu juga bidan pertanian, bidang pertambangan tentu yang dibutuhkan sarjana terkait.

Tidak itu saja, kalau pun daerah sudah melengkapi sesuai dengan kebutuhan ASN yang diinginkan, Menpan-RB menegaskan akan melihat lagi sebesar apa belanja daerah. Jika belanja pegawai melebihi 50 persen dari total APBD, Menpan-RB menjamin akan menolak usulan perekrutan ASN baru tersebut.

Karena, yang namanya belanja daerah harus berdasarkan kepentingan publik. Harus dimanfaatka untuk kepentingan lebi luas. Seperti halnya infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan.

"Kita tinju lagi berapa belanja daerahnya. Kalau belanja pegawainya di atas 50 persen, kita tak kasih. Masa belanja daerah hanya untuk pegawai saja," tegas Menpan-RB.***(mok)



Berita Sosial lainnya..........
- Dukung Dakwah Fitrah Madani,
PKK dan BKMT Meranti Serahkan Bantuan untuk Kaum Du'afa dan Mu'alaf

- Beri Pengobatan Gratis,
Wabup Meranti dan Tim Dokter Spesialis Sambangi Rumah Pasien

- Batal Tampil di Kuansing,
Gubri Undang Penari SMPN 4 Kuantan Mudik ke Pekanbaru Isi Acara Malam Tahun Baru

- Diserahkan MenPAN RB,
Polresta Pekanbaru Dapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

- Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Dimutasi
- 482 ASN Masuki Masa Pensiun Tahun Ini
- Rapat Forkopimda, Wakil Walikota Pekanbaru Bahas Lima Masalah "Hot"
- Badilum MA Resmikan PTSP PN Pekanbaru
- MUI Riau Taja Seminar Penyamaan Persepsi tentang Pemberdayaan Guru Agama
- Kapolres Inhil Pesankan Personelnya Lakukan Tugas dengan Humanis dan Tegas
- Batal Tampil Menari di Acara Gubri Puluhan Penari di Kuansing Kecewa dan Menangis
- Kapolres Pelalawan Minta Jajarannya Terapkan Keterbukaan Informasi
- 2019 Pemkab Kuansing Akan Bangun Perpustakaan Mewah
- Peringatan HBT Inhu Dipimpin Bupati Pelalawan
- Pajero Sport Family Riau Ikut Promosikan Brand Pariwisata dan Objek Wisata Rohul
- Pemkab Rohul Kembali Wajibkan Salat Berjamaah bagi ASN dan Tenaga Honorer di Masjid Agung
- Antisipasi Keterlambatan Lelang, DLHK Sudah Plot Anggaran 2 Bulan
- Kerjasama TIK dan E-Government,
Kominfotik Bengkalis Teken Kerjasama dengan Pemprov

- Program UEK di Duri Timur Dinilai 'Menjebak' Masyarakat dan Pengelola
- Dibantah Bupati Bengkalis Pasang Baleho Nuansa Politik di MTQ Riau di Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.226.113.250
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com