Berita Terhangat.. |
Sabtu, 21 April 2018 16:43 KPU Ingatkan Calon DPD RI Besok Serahkan Dukungan
Sabtu, 21 April 2018 15:21 Dua Pecinta Jung Titis asal Meranti Berlaga di Malaysia
Sabtu, 21 April 2018 15:15 Sekda Inhil Hadiri Pelantikan IKA - UR Tanah Merah
Sabtu, 21 April 2018 15:11 PACC Gelar Turnamen Catur Terbuka Pelajar Indonesia I
Sabtu, 21 April 2018 13:37 Satu Periode Pemimpin Siak, Ini Keberhasilan Pendidikan yang Sudah Dilakukan Syamsuar
Sabtu, 21 April 2018 13:31 PT Nagamas Palmoil Lestari Gelar Pengobatan Gratis di Dumai
Sabtu, 21 April 2018 12:15 Tersengat Aliran Listrik, Seorang Karyawan PT MAS di Pelalawan Tewas Seketika
Sabtu, 21 April 2018 12:12 Demi Jaga Harga Diri, Dua Pengurus DPD NasDem Pekanbaru Mengundurkan Diri
Sabtu, 21 April 2018 12:08 Petugas Peringatan Hari Kartini di Polres Inhil Dilaksanakan Polisi dan ASN Wanita
Sabtu, 21 April 2018 11:50 Dikunjungi LE, Fauzi Kadir Sebut Riau Perlu Pemimpin Muda
|
loading... |
|
|
Sabtu, 14 April 2018 16:56 Carut Marut Penggunaan Anggaran di Setda Kuansing, Bupati Diminta Jangan Lengah
Permasalahan penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat mulai terungkap saat BPK RI datang. Bupati Mursini diingatkan agar tidak lenggah dengan penggunaan anggaran.
Riauterkini-TELUKKUANTAN- Satu persatu modus mengkebiri uang rakyat mulai
terungkap. Karena itu masyarakat meminta agar Bupati Kuansing, Drs Mursini
jangan lengah. Bupati harus intens melakukan evaluasi terhadap bawahannya
supaya terhindar dari masalah hukum.
Ada beberapa persoalan yang nyaris terungkap soal penggunaan APBD Kuansing
yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini bisa beroptensi masalah hukum.
Persoalan yang pertama adalah tentang tunggakan rekening listrik pada tahun
2016 lalu sebesar Rp1 miliar. Anggaranya sudah dihabiskan namun tunggakan
tidak dibayarkan. Pembayaran ini berada di pos anggaran sekretariat
daerah.
Modus mengkebiri uang rakyat ini terus berlanjut. Baru baru ini salah satu
pemilik rumah makan di Pangean mengaku telah didatangi oleh tiga orang
petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Ketiga petugas ini melakukan
cek kebenaran besaran belanja pengadaan makanan minum kegiatan di
sekretariat daerah pada tahun 2017 lalu. Dilembaran SPJ yang dibawa oleh
petugas BPK itu tertera ada beberapa kali pemesanan kateringan yang
nilainya cukup fantastis. Nilainya lebih dari seratus juta rupiah.
Sedangkan pemilik Rumah Makan Bunguar Indah, Izul kepada riauterkinicom,
kemarin Jumat (12/4/18) mengaku jika pemesanan itu adalah fiktif alias
tidak pernah ada. Izul menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oknum
pegawai di sekretariat daerah yang telah membawa bawa nama usahanya untuk
aksi tipu muslihat tersebut.
Tidak cukup sampai disitu. Biaya perawatan mobil dinas dilingkungan
sekretariat daerah juga ditenggarai ada kongkalingkong. Belum lama ini
salahsatu sumber yang enggan namanya disebutkan mengungkap ada salah satu
bengkel di Telukkuantan didatangi oleh petugas BPK untuk mengklarifikasi
besaran biaya perawatan yang telah dibayar oleh sekretariat daerah kepada
bengkel tersebut. Pembayarannya pun tak sama dengan angka yang tertera pada
SPJ yang dibawa oleh BPK. Lebih banyak nilai yang tercantum di SPJ daripada
uang yang diterima oleh pemilik bengkel.
Sementara itu mantan Wakil Bupati Kuansing, Zukifli melalui pesan singkat
kepada riauterkinicom, Sabtu (13/4/18) mengaku prihatin dengan banyak
dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat daerah itu. Menurut politisi
PDIP Kuansing ini, biasanya BPK hanya memeriksa SPJ dan tidak pernah
memeriksa realita.
“Tidak masuk akal dana Rp 5 miliar lebih di Setda untuk konsumsi. Kalau BPK
taat hukum pasti ditanyanya kepada setiap tempat pemesanan dan
membandingkan dengan daftar hadir peserta acara,” tutur Zulkifli.
Uji petik ini perlu dilakukan oleh BPK kata Zulkifli, karena efisiensi dan
efektifitas belanja daerah sudah sekian tahun kesalahannya itu-itu saja.
“BPK jangan bersubhat dengan Pemda,” pinta Zulkifli.
Seharusnya penggunaan APBD merupakan salah satu intrumen penting sebagai
penunjang pembangunan daerah. Semangat pengelolaan keuangan kepada
pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana
uang Negara dikelola untuk sebesar kemakmuran masyarakat. Sebagaimana
diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003.
APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah
pengelolaan keuangan Negara
Otonomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar
pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi
justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya berbagai
modus.***(dri)
|
|
|
Berita Sosial lainnya.......... |
- PT Nagamas Palmoil Lestari Gelar Pengobatan Gratis di Dumai - Petugas Peringatan Hari Kartini di Polres Inhil Dilaksanakan Polisi dan ASN Wanita - Rasionalisasi APBD Rp1,35 T, Berikut Penjelasan Bupati Bengkalis - Dumai Gelar Kalender Iven Pariwisata Riau, Lomba Mancing di Laut - Awal Mei 2018, AREBI Riau Gelar Musda dan Pelantikan Pengurus - RSUD Petala Bumi Berkomitmen Bangun Budaya Integritas - Pemerintah Bagikan 1.000 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Siak - O2SN Tingkat SD Kampar, Elvira Puan Danisa Raih 1 Emas 2 Perak - Satlantas Polres Inhil Gelar Rakor Eksternal Operasi Patuh Muara Takus 2018 - Kunjungi Riau, Kapolri dan Panglima TNI Tekankan Sinergitas dan Solidaritas TNI Polri - Terkait Penerimaan Tenaga Kontrak, Begini Solusi Bijak Sekda Dianto Mampanini - Tinggal 23.516 Warga Pekanbaru Belum Miliki e-KTP - Ribuan Prajurit TNI dan Polri Bersiap Sholat Jumat Bersama Panglima dan Kapolri di Kantor Gubri - Dugaan Pencemaran PT SUN, Dinas LH Kuansing Serahkan Hasil Labora ke Polisi - Warga Kecewa, Pasar Desa Terantang Manuk, Pelalawan tak Kunjung Difungsikan - Warga Kecewa, Pasar Desa Terantang Manuk, Pelalawan tak Kunjung Difungsikan - Wujud Kepedulian, PT PAA Taja Pengobatan Gratis Di Duri, Bengkalis - Maling Sikat Elemen Tower SUTT , LIstrik Siak Terancam Gelap Gulita - Didiagnosa Idap Tumor Hati dan Limpa, Bocah di Duri, Bengkalis Butuh Uluran Tangan - Buka Kongres XX IAI, Menkes Melalui Teleconfrence Minta Kompetensi Apoteker Ditingkatkan |
|