Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Sabtu, 14 April 2018 16:56 Carut Marut Penggunaan Anggaran di Setda Kuansing, Bupati Diminta Jangan Lengah Permasalahan penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat mulai terungkap saat BPK RI datang. Bupati Mursini diingatkan agar tidak lenggah dengan penggunaan anggaran. Riauterkini-TELUKKUANTAN- Satu persatu modus mengkebiri uang rakyat mulai terungkap. Karena itu masyarakat meminta agar Bupati Kuansing, Drs Mursini jangan lengah. Bupati harus intens melakukan evaluasi terhadap bawahannya supaya terhindar dari masalah hukum. Ada beberapa persoalan yang nyaris terungkap soal penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini bisa beroptensi masalah hukum. Persoalan yang pertama adalah tentang tunggakan rekening listrik pada tahun 2016 lalu sebesar Rp1 miliar. Anggaranya sudah dihabiskan namun tunggakan tidak dibayarkan. Pembayaran ini berada di pos anggaran sekretariat daerah. Modus mengkebiri uang rakyat ini terus berlanjut. Baru baru ini salah satu pemilik rumah makan di Pangean mengaku telah didatangi oleh tiga orang petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Ketiga petugas ini melakukan cek kebenaran besaran belanja pengadaan makanan minum kegiatan di sekretariat daerah pada tahun 2017 lalu. Dilembaran SPJ yang dibawa oleh petugas BPK itu tertera ada beberapa kali pemesanan kateringan yang nilainya cukup fantastis. Nilainya lebih dari seratus juta rupiah. Sedangkan pemilik Rumah Makan Bunguar Indah, Izul kepada riauterkinicom, kemarin Jumat (12/4/18) mengaku jika pemesanan itu adalah fiktif alias tidak pernah ada. Izul menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oknum pegawai di sekretariat daerah yang telah membawa bawa nama usahanya untuk aksi tipu muslihat tersebut. Tidak cukup sampai disitu. Biaya perawatan mobil dinas dilingkungan sekretariat daerah juga ditenggarai ada kongkalingkong. Belum lama ini salahsatu sumber yang enggan namanya disebutkan mengungkap ada salah satu bengkel di Telukkuantan didatangi oleh petugas BPK untuk mengklarifikasi besaran biaya perawatan yang telah dibayar oleh sekretariat daerah kepada bengkel tersebut. Pembayarannya pun tak sama dengan angka yang tertera pada SPJ yang dibawa oleh BPK. Lebih banyak nilai yang tercantum di SPJ daripada uang yang diterima oleh pemilik bengkel. Sementara itu mantan Wakil Bupati Kuansing, Zukifli melalui pesan singkat kepada riauterkinicom, Sabtu (13/4/18) mengaku prihatin dengan banyak dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat daerah itu. Menurut politisi PDIP Kuansing ini, biasanya BPK hanya memeriksa SPJ dan tidak pernah memeriksa realita. “Tidak masuk akal dana Rp 5 miliar lebih di Setda untuk konsumsi. Kalau BPK taat hukum pasti ditanyanya kepada setiap tempat pemesanan dan membandingkan dengan daftar hadir peserta acara,” tutur Zulkifli. Uji petik ini perlu dilakukan oleh BPK kata Zulkifli, karena efisiensi dan efektifitas belanja daerah sudah sekian tahun kesalahannya itu-itu saja. “BPK jangan bersubhat dengan Pemda,” pinta Zulkifli. Seharusnya penggunaan APBD merupakan salah satu intrumen penting sebagai penunjang pembangunan daerah. Semangat pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana uang Negara dikelola untuk sebesar kemakmuran masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003. APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah pengelolaan keuangan Negara Otonomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya berbagai modus.***(dri) Loading...

Berita Sosial lainnya..........

- Ribuan Warga Antusias Ikuti Jalan Santai Hari Jadi Kabupaten Meranti - Digelari Datuk Seri Setia Amanah Negara, Bupati Kuansing Ucapkan Selamat pada Presiden RI Joko Widodo - Pelayanan Berbasis HAM, Lapas Bengkalis Terima Penghargaan Kemenkum HAM - Foto Sama Jokowi tapi Salam Dua Jari, Pose Dua Pelajar Bikin Heboh Medsos - Kehadiran SBY dan Keluarga di CFD Bikin Masyarakat Histeris - Sampaikan Isu Strategis Bangun Negeri, Jaman Riau Audiensi dengan Presiden Jokowi - Demokrat Riau Minta Aparat Usut Tuntas Pelaku Pengrusakan APK Partai - Tertangkap, Begini Pengakuan Pelaku Perusak Sejumlah Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru - Datuk Seri Setia Amanah Negara, Syamsuar Ucapkan Tahniah Atas Gelar yang Diterima Presiden RI - ‎Puluhan Crosser Ramaikan Kejurda Motorcross Piala Bupati Rohul Putaran V Riau - Digelar di Aula Pustaka Unilak, Ujian Profesi Advokat Peradi Digelar Serentak se Indonesia - Jaman Minta Bangunkan Jembatan Pulau Bengkalis-Sumatera ke Jokowi - Jelang Akhir Tahun 2018, Management Grand Meranti Hotel dan Paragon Sambangi Panti Asuhan - Masyarakat Kecewa, Jokowi tak Kunjungi Korban Banjir - Jokowi Berterima Kasih Diberi Gelar Adat LAM Riau - Puluhan Kafilah Semarakkan MTQ ke-33 Desa Bantan Tengah, Bengkalis  - Pentabalan Adat Tuntas, Jokowi Resmi Bergelar Datuk Seri Setia Amanah - Berpeci, Jokowi Tiba di Gedung LAM Riau - Ribuan Anak Sekolah Dikerahkan Sambut Presiden Jokowi - Hasil Dialog Kebudayaan, IPR Yogyakarta Tolak Gelar Adat untuk Presiden Jokowi

| IP Anda :

All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com