Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 21 September 2018 07:49
Undang Ustadz Derry Sulaiman, Ribuan Masyarakat Inhil Hadiri Gema Muharram 1440 H

Jum’at, 21 September 2018 01:06
RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK

Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Kamis, 20 September 2018 22:18
BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha

Kamis, 20 September 2018 22:10
Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung

Kamis, 20 September 2018 20:18
Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman

Kamis, 20 September 2018 20:03
KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019

Kamis, 20 September 2018 19:59
Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi

Kamis, 20 September 2018 19:55
KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019

Kamis, 20 September 2018 19:19
KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 16:56
Carut Marut Penggunaan Anggaran di Setda Kuansing, Bupati Diminta Jangan Lengah

Permasalahan penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat mulai terungkap saat BPK RI datang. Bupati Mursini diingatkan agar tidak lenggah dengan penggunaan anggaran.

Riauterkini-TELUKKUANTAN- Satu persatu modus mengkebiri uang rakyat mulai terungkap. Karena itu masyarakat meminta agar Bupati Kuansing, Drs Mursini jangan lengah. Bupati harus intens melakukan evaluasi terhadap bawahannya supaya terhindar dari masalah hukum.

Ada beberapa persoalan yang nyaris terungkap soal penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini bisa beroptensi masalah hukum. Persoalan yang pertama adalah tentang tunggakan rekening listrik pada tahun 2016 lalu sebesar Rp1 miliar. Anggaranya sudah dihabiskan namun tunggakan tidak dibayarkan. Pembayaran ini berada di pos anggaran sekretariat daerah.

Modus mengkebiri uang rakyat ini terus berlanjut. Baru baru ini salah satu pemilik rumah makan di Pangean mengaku telah didatangi oleh tiga orang petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Ketiga petugas ini melakukan cek kebenaran besaran belanja pengadaan makanan minum kegiatan di sekretariat daerah pada tahun 2017 lalu. Dilembaran SPJ yang dibawa oleh petugas BPK itu tertera ada beberapa kali pemesanan kateringan yang nilainya cukup fantastis. Nilainya lebih dari seratus juta rupiah.

Sedangkan pemilik Rumah Makan Bunguar Indah, Izul kepada riauterkinicom, kemarin Jumat (12/4/18) mengaku jika pemesanan itu adalah fiktif alias tidak pernah ada. Izul menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oknum pegawai di sekretariat daerah yang telah membawa bawa nama usahanya untuk aksi tipu muslihat tersebut.

Tidak cukup sampai disitu. Biaya perawatan mobil dinas dilingkungan sekretariat daerah juga ditenggarai ada kongkalingkong. Belum lama ini salahsatu sumber yang enggan namanya disebutkan mengungkap ada salah satu bengkel di Telukkuantan didatangi oleh petugas BPK untuk mengklarifikasi besaran biaya perawatan yang telah dibayar oleh sekretariat daerah kepada bengkel tersebut. Pembayarannya pun tak sama dengan angka yang tertera pada SPJ yang dibawa oleh BPK. Lebih banyak nilai yang tercantum di SPJ daripada uang yang diterima oleh pemilik bengkel.

Sementara itu mantan Wakil Bupati Kuansing, Zukifli melalui pesan singkat kepada riauterkinicom, Sabtu (13/4/18) mengaku prihatin dengan banyak dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat daerah itu. Menurut politisi PDIP Kuansing ini, biasanya BPK hanya memeriksa SPJ dan tidak pernah memeriksa realita.

“Tidak masuk akal dana Rp 5 miliar lebih di Setda untuk konsumsi. Kalau BPK taat hukum pasti ditanyanya kepada setiap tempat pemesanan dan membandingkan dengan daftar hadir peserta acara,” tutur Zulkifli.

Uji petik ini perlu dilakukan oleh BPK kata Zulkifli, karena efisiensi dan efektifitas belanja daerah sudah sekian tahun kesalahannya itu-itu saja. “BPK jangan bersubhat dengan Pemda,” pinta Zulkifli.

Seharusnya penggunaan APBD merupakan salah satu intrumen penting sebagai penunjang pembangunan daerah. Semangat pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana uang Negara dikelola untuk sebesar kemakmuran masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003.

APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah pengelolaan keuangan Negara

Otonomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya berbagai modus.***(dri)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Undang Ustadz Derry Sulaiman, Ribuan Masyarakat Inhil Hadiri Gema Muharram 1440 H
- RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK
- BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha
- Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung
- Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi
- Kadiskoperasi : APBD Pekanbaru Minim untuk Pemberdayaan Masyarakat Usia Produktif
- Tabrakan Truck Tangki Vs Fuso Macetkan Jalan Lintas Duri - Dumai
- Terisak, Andi Rachman Sampai Salam Perpisahan pada ASN Pemprov Riau
- Kuansing Kembali Raih Penghargaan WTP dari Kemenkau
- Sempena Hari ke-63 Polantas,
Ratusan Peserta Meriahkan Berbagai Kegiatan di Polres Bengkalis

- Andi Rachman Jelang Purna Tugas, Mulai Besok Wan Thamrin Plt Gubri
- Salah Nomenkelatur, Pemkab Bengkalis Belum Umumkan Rekrut CPNS
- Pemkab Kampar Bahas Finalisasi RTRW 2018-2038
- 2018, Masyarakat Meranti Dapat Bantuan 596 Rumah Baru dan Rehab
- Kuansing Umumkan 291 Formasi CPNS
- Seminar Kirab Pemuda Nusantara, Anak Mantan Bupati dan Anak Bupati Kampar Tampil Kompak
- Tour De Siak 2018, Pebalap Australia Finis Pertama di Etape II Jarak Tempuh 115,41 Km
- Massa Usir Ketua GP Ansor dari LAM Riau
- Pemkab Siak Gandeng Badan Perfilman Indoesia Buat Film di Negeri Istana
- Dalduk KB Galakkan Kesehatan Reproduksi Bagi Ibu PKK se-kota Pekanbaru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com