Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 13 Desember 2018 21:42
Kominfotik Bengkalis Serahkan e-Mail Sanapati 11 Kecamatan

Kamis, 13 Desember 2018 21:38
Sambut Kehadiran Presiden di Riau, PWNU Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas dan Ketentraman

Kamis, 13 Desember 2018 20:43
Pelajar di Pinggir, Bengkalis Tewas  Tertabrak Truk

Kamis, 13 Desember 2018 20:32
Polres Pelalawan Sikat Dua Pelaku Judi Togel

Kamis, 13 Desember 2018 18:46
BI Akui Baru 14 Juta UMKM Dapatkan Pembiayaan Perbankan

Kamis, 13 Desember 2018 18:40
BAZNas Rohul Gelontorkan Rp 50 Juta untuk Bantu 100 Pasien Kategori Miskin di RSUD

Kamis, 13 Desember 2018 17:35
Nihil Syarat Wajib, Pria Ini Malah Bisa Lulus 10 Besar Timsel II KPU Bengkalis

Kamis, 13 Desember 2018 17:19
Lagi Pengedar Sabu diamankan di Kuansing

Kamis, 13 Desember 2018 17:16
SBY dan Jokowi Sama-sama ke Riau, Diklaim Hanya Kebetulan

Kamis, 13 Desember 2018 16:52
Bupati Rohul Resmikan Gerai Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rambah Hilir

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 16:56
Carut Marut Penggunaan Anggaran di Setda Kuansing, Bupati Diminta Jangan Lengah

Permasalahan penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat mulai terungkap saat BPK RI datang. Bupati Mursini diingatkan agar tidak lenggah dengan penggunaan anggaran.

Riauterkini-TELUKKUANTAN- Satu persatu modus mengkebiri uang rakyat mulai terungkap. Karena itu masyarakat meminta agar Bupati Kuansing, Drs Mursini jangan lengah. Bupati harus intens melakukan evaluasi terhadap bawahannya supaya terhindar dari masalah hukum.

Ada beberapa persoalan yang nyaris terungkap soal penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini bisa beroptensi masalah hukum. Persoalan yang pertama adalah tentang tunggakan rekening listrik pada tahun 2016 lalu sebesar Rp1 miliar. Anggaranya sudah dihabiskan namun tunggakan tidak dibayarkan. Pembayaran ini berada di pos anggaran sekretariat daerah.

Modus mengkebiri uang rakyat ini terus berlanjut. Baru baru ini salah satu pemilik rumah makan di Pangean mengaku telah didatangi oleh tiga orang petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Ketiga petugas ini melakukan cek kebenaran besaran belanja pengadaan makanan minum kegiatan di sekretariat daerah pada tahun 2017 lalu. Dilembaran SPJ yang dibawa oleh petugas BPK itu tertera ada beberapa kali pemesanan kateringan yang nilainya cukup fantastis. Nilainya lebih dari seratus juta rupiah.

Sedangkan pemilik Rumah Makan Bunguar Indah, Izul kepada riauterkinicom, kemarin Jumat (12/4/18) mengaku jika pemesanan itu adalah fiktif alias tidak pernah ada. Izul menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oknum pegawai di sekretariat daerah yang telah membawa bawa nama usahanya untuk aksi tipu muslihat tersebut.

Tidak cukup sampai disitu. Biaya perawatan mobil dinas dilingkungan sekretariat daerah juga ditenggarai ada kongkalingkong. Belum lama ini salahsatu sumber yang enggan namanya disebutkan mengungkap ada salah satu bengkel di Telukkuantan didatangi oleh petugas BPK untuk mengklarifikasi besaran biaya perawatan yang telah dibayar oleh sekretariat daerah kepada bengkel tersebut. Pembayarannya pun tak sama dengan angka yang tertera pada SPJ yang dibawa oleh BPK. Lebih banyak nilai yang tercantum di SPJ daripada uang yang diterima oleh pemilik bengkel.

Sementara itu mantan Wakil Bupati Kuansing, Zukifli melalui pesan singkat kepada riauterkinicom, Sabtu (13/4/18) mengaku prihatin dengan banyak dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat daerah itu. Menurut politisi PDIP Kuansing ini, biasanya BPK hanya memeriksa SPJ dan tidak pernah memeriksa realita.

“Tidak masuk akal dana Rp 5 miliar lebih di Setda untuk konsumsi. Kalau BPK taat hukum pasti ditanyanya kepada setiap tempat pemesanan dan membandingkan dengan daftar hadir peserta acara,” tutur Zulkifli.

Uji petik ini perlu dilakukan oleh BPK kata Zulkifli, karena efisiensi dan efektifitas belanja daerah sudah sekian tahun kesalahannya itu-itu saja. “BPK jangan bersubhat dengan Pemda,” pinta Zulkifli.

Seharusnya penggunaan APBD merupakan salah satu intrumen penting sebagai penunjang pembangunan daerah. Semangat pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana uang Negara dikelola untuk sebesar kemakmuran masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003.

APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah pengelolaan keuangan Negara

Otonomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya berbagai modus.***(dri)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Kominfotik Bengkalis Serahkan e-Mail Sanapati 11 Kecamatan
- BAZNas Rohul Gelontorkan Rp 50 Juta untuk Bantu 100 Pasien Kategori Miskin di RSUD
- Bupati Rohul Resmikan Gerai Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rambah Hilir
- Dibalut Seni dan Budaya, Ayo Hadiri CFN Selatbaru, Bengkalis 
- Bayi Ditemukan Dalam Kantong Plastik di Bengkalis Diserahkan ke Ortu Asuh
- Independent School Riau Chevron Sumbang 2.585 Buku Untuk Perpustakaan Pekanbaru Untuk kali kedua, ISR Chevron menyumbangkan buku untuk Dinas Perpustakaandan Kearsipan Pekanbaru. Jumlahnya, 2.585 buku. Riauterkini-PRKANBARU-Bantu program pendidikan ser
- Pawai Ta'aruf MTQ ke 37 Riau, Kuansing Tampilkan Tema "Mengantar Anak Pancar oleh Induak Bako"
- Jalan Lintas Mumpa-Pekan Heran di Rengat, Inhu Putus
- Kabupaten Peduli HAM,
Bupati Inhil Terima Penghargaan Kemenkumham RI

- Sekdakab Dianto Mampanini Lepas Kafilah Kuansing ke MTQ ke-37 Riau di Pekanbaru
- Jelang Akhir Tahun Program EVP Beri Manfaat Untuk Warga
- Gubri Lepas Pawai Taaruf, Pemprov Siapkan Bonus Pemenang MTQ Riau ke-37
- Pemkab Kuansing Bantu 30 Ton Beras pada Korban Banjir
- Pelantikan PWI Bengkalis Bakal Dihadiri Ketum Pusat
- Kabupaten Peduli HAM, Bupati Bengkalis Terima Penghargaan Kemenkum HAM RI
- DLH Kuansing Serahkan Sebanyak 247 Kartu BPJS Kepada PHL
- ‎36 Pejabat Pemkab Rohul Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Puluhan 'Pelayan' di Bengkalis Ikuti Sosialisasi UU KIP
- Seorang Mahasiswi Tewas jadi Korban Jalan Rusak,
Zulfi Mursal Minta Pemprov Riau Serius Perbaiki Jalan Rusak di Siak

- Pemkab Kuansing Raih Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com