Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 27 April 2018 06:35
Sekda Inhil Hadiri Istighotsah di Kecamatan Gaung

Kamis, 26 April 2018 22:00
Kompol Willy Jabat Wakapolres Rohul, Iptu Rusmi Zahelpi Jabat Kapolsek Rokan IV Koto

Kamis, 26 April 2018 21:25
M Fitri Adhy Jabat Kasi Pidum Kejari Kuansing,
Tiga Pejabat Kejari Rohul Jalani Sertijab


Kamis, 26 April 2018 21:21
Persiapan Debat Kandidat,
Andi Rachman Diskusi dengan Dua Mantan Menteri


Kamis, 26 April 2018 21:02
Diduga Dikelola Tanpa Izin, KLHK Amankan Ribuan Ton Limbah B3 di Dumai

Kamis, 26 April 2018 20:41
Reses di Bengkalis, Rita Zahara Gelar Sosialisasi 4 Pilar

Kamis, 26 April 2018 20:35
Lantik 610 Kepala SD dan SMP, Bupati Kampar Akui Mutu Pendidikan Memprihatinkan

Kamis, 26 April 2018 20:18
Putusan Inkrah,
Tak Serahkan Diri, 54 Koruptor Ini Diburu Jaksa


Kamis, 26 April 2018 20:12
Tokoh Masyarakat Bugis Riau Ini Ajak Keluarga Besar KKSS Coblos Nomor 1, Syamsuar-Edy Nasution

Kamis, 26 April 2018 19:25
Kampanye di Desa Paling Ujung Utara Inhil,
Tokoh Masyarakat Nilai Wardan Pemimpin Yang Menepati Janji


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 16:56
Carut Marut Penggunaan Anggaran di Setda Kuansing, Bupati Diminta Jangan Lengah

Permasalahan penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat mulai terungkap saat BPK RI datang. Bupati Mursini diingatkan agar tidak lenggah dengan penggunaan anggaran.

Riauterkini-TELUKKUANTAN- Satu persatu modus mengkebiri uang rakyat mulai terungkap. Karena itu masyarakat meminta agar Bupati Kuansing, Drs Mursini jangan lengah. Bupati harus intens melakukan evaluasi terhadap bawahannya supaya terhindar dari masalah hukum.

Ada beberapa persoalan yang nyaris terungkap soal penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini bisa beroptensi masalah hukum. Persoalan yang pertama adalah tentang tunggakan rekening listrik pada tahun 2016 lalu sebesar Rp1 miliar. Anggaranya sudah dihabiskan namun tunggakan tidak dibayarkan. Pembayaran ini berada di pos anggaran sekretariat daerah.

Modus mengkebiri uang rakyat ini terus berlanjut. Baru baru ini salah satu pemilik rumah makan di Pangean mengaku telah didatangi oleh tiga orang petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Ketiga petugas ini melakukan cek kebenaran besaran belanja pengadaan makanan minum kegiatan di sekretariat daerah pada tahun 2017 lalu. Dilembaran SPJ yang dibawa oleh petugas BPK itu tertera ada beberapa kali pemesanan kateringan yang nilainya cukup fantastis. Nilainya lebih dari seratus juta rupiah.

Sedangkan pemilik Rumah Makan Bunguar Indah, Izul kepada riauterkinicom, kemarin Jumat (12/4/18) mengaku jika pemesanan itu adalah fiktif alias tidak pernah ada. Izul menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oknum pegawai di sekretariat daerah yang telah membawa bawa nama usahanya untuk aksi tipu muslihat tersebut.

Tidak cukup sampai disitu. Biaya perawatan mobil dinas dilingkungan sekretariat daerah juga ditenggarai ada kongkalingkong. Belum lama ini salahsatu sumber yang enggan namanya disebutkan mengungkap ada salah satu bengkel di Telukkuantan didatangi oleh petugas BPK untuk mengklarifikasi besaran biaya perawatan yang telah dibayar oleh sekretariat daerah kepada bengkel tersebut. Pembayarannya pun tak sama dengan angka yang tertera pada SPJ yang dibawa oleh BPK. Lebih banyak nilai yang tercantum di SPJ daripada uang yang diterima oleh pemilik bengkel.

Sementara itu mantan Wakil Bupati Kuansing, Zukifli melalui pesan singkat kepada riauterkinicom, Sabtu (13/4/18) mengaku prihatin dengan banyak dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat daerah itu. Menurut politisi PDIP Kuansing ini, biasanya BPK hanya memeriksa SPJ dan tidak pernah memeriksa realita.

“Tidak masuk akal dana Rp 5 miliar lebih di Setda untuk konsumsi. Kalau BPK taat hukum pasti ditanyanya kepada setiap tempat pemesanan dan membandingkan dengan daftar hadir peserta acara,” tutur Zulkifli.

Uji petik ini perlu dilakukan oleh BPK kata Zulkifli, karena efisiensi dan efektifitas belanja daerah sudah sekian tahun kesalahannya itu-itu saja. “BPK jangan bersubhat dengan Pemda,” pinta Zulkifli.

Seharusnya penggunaan APBD merupakan salah satu intrumen penting sebagai penunjang pembangunan daerah. Semangat pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana uang Negara dikelola untuk sebesar kemakmuran masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003.

APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah pengelolaan keuangan Negara

Otonomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya berbagai modus.***(dri)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- AHM Mulai Buka Pendaftaran Mudik dan Balik Bareng Honda 2018
- Lukman Edy Batalkan Diri Jadi Narasumber Rembug Desa se-Riau
- Tak Hanya Cegah Karhutla, Program Desa Bebas Api Juga Bangun Infrastruktur
- Diskop dan UKM Pekanbaru Gelar Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah
- Jelang Ramadhan, Pemko Pekanbaru Keluarkan Edaran untuk Pelaku Usaha
- BPTP Riau dan UNRI Pererat Jalinan Kerjasama Bidang Pertanian
- Puluhan Personel Polres Bengkalis Jadi Sasaran Razia Pra Operasi Patuh Muara Takus
- Jalan Provinsi Masih Putus, Bupati Kuansing Tinjau Banjir di Pucuk Rantau
- KPID Riau Hadiri Sarasehan Kelompok Warga Calon Rakom Lintas Subayang, Kampar
- Sebatang Kara, Janda Tua di BS, Bengkalis Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
- Bicara di Depan Para Kades di Riau, Menteri PDT Minta Dana Desa Diswakelolakan
- 133 Desa di Bengkalis Terima ADD dan DD Triwulan I Rp73,846 M
- Lurah Sidmomulyo Barat Pekanbaru Punya Cara Jitu Cegah Gas Melon Langka
- Sambutan Tertulis Mendagri di Hari Otda, Ingatkan ASN Netral
- Sekda: Tahun Ini TPP Pemkab Bengkalis Tidak Dirasionalisasi
-
- Wakapolri Bakal Pimpin Apel Akbar Kesetiaan Menjaga NKRI di Pekanbaru
- Kasat Lantas Polres Bengkalis Janji Tindak Tegas Petugas 'Nakal'
- MPR Minta Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi di RSUD Rohul
-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 23.20.245.192
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com