Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 19 Juli 2018 10:53
Dilanda Karlahit, Ulo Kasok Tetap Dibuka untuk Wisata

Kamis, 19 Juli 2018 10:44
Kejari Bengkalis Kembalikan Rampasan dan Denda Rp5,165 M ke Kas Negara

Kamis, 19 Juli 2018 10:32
Jemput Bola Pembayaran PBB, Bapenda Pekanbaru Buka Layanan Keliling

Kamis, 19 Juli 2018 10:28
Lepas Subuh, Wabup Kuansing Sudah Meninjau Saluran Air dan Jembatan

Kamis, 19 Juli 2018 10:00
Lahan di Sekitar Obyek Wisata Ulok Kasok Kampar Terbakar

Kamis, 19 Juli 2018 08:41
Lapas dan Dinkes Bengkalis Join untuk Cegah dan Pengendalian HIV/AIDS Warga Binaan

Kamis, 19 Juli 2018 08:37
PT RAPP Ikuti Pekan LHK 2018 di JCC

Kamis, 19 Juli 2018 08:34
Komisi IV DPRD Riau Ingatkan Dinas PUPR Tuntaskan 5 Proyek Rp700 Miliar Seusai Jadwal

Rabu, 18 Juli 2018 22:45
Kejurda Pelajar di Pekanbaru, Atlet Takraw Bengkalis Raih Pintar Emas

Rabu, 18 Juli 2018 22:34
Sidang Praperadilan, Hakim Pertegas Pengamanan Alat Berat Seorang Warga tak Dilengkapi Izin Penyitaan

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 14 April 2018 16:56
Carut Marut Penggunaan Anggaran di Setda Kuansing, Bupati Diminta Jangan Lengah

Permasalahan penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat mulai terungkap saat BPK RI datang. Bupati Mursini diingatkan agar tidak lenggah dengan penggunaan anggaran.

Riauterkini-TELUKKUANTAN- Satu persatu modus mengkebiri uang rakyat mulai terungkap. Karena itu masyarakat meminta agar Bupati Kuansing, Drs Mursini jangan lengah. Bupati harus intens melakukan evaluasi terhadap bawahannya supaya terhindar dari masalah hukum.

Ada beberapa persoalan yang nyaris terungkap soal penggunaan APBD Kuansing yang tidak tepat sasaran. Persoalan ini bisa beroptensi masalah hukum. Persoalan yang pertama adalah tentang tunggakan rekening listrik pada tahun 2016 lalu sebesar Rp1 miliar. Anggaranya sudah dihabiskan namun tunggakan tidak dibayarkan. Pembayaran ini berada di pos anggaran sekretariat daerah.

Modus mengkebiri uang rakyat ini terus berlanjut. Baru baru ini salah satu pemilik rumah makan di Pangean mengaku telah didatangi oleh tiga orang petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI. Ketiga petugas ini melakukan cek kebenaran besaran belanja pengadaan makanan minum kegiatan di sekretariat daerah pada tahun 2017 lalu. Dilembaran SPJ yang dibawa oleh petugas BPK itu tertera ada beberapa kali pemesanan kateringan yang nilainya cukup fantastis. Nilainya lebih dari seratus juta rupiah.

Sedangkan pemilik Rumah Makan Bunguar Indah, Izul kepada riauterkinicom, kemarin Jumat (12/4/18) mengaku jika pemesanan itu adalah fiktif alias tidak pernah ada. Izul menyayangkan kelakuan buruk yang dilakukan oknum pegawai di sekretariat daerah yang telah membawa bawa nama usahanya untuk aksi tipu muslihat tersebut.

Tidak cukup sampai disitu. Biaya perawatan mobil dinas dilingkungan sekretariat daerah juga ditenggarai ada kongkalingkong. Belum lama ini salahsatu sumber yang enggan namanya disebutkan mengungkap ada salah satu bengkel di Telukkuantan didatangi oleh petugas BPK untuk mengklarifikasi besaran biaya perawatan yang telah dibayar oleh sekretariat daerah kepada bengkel tersebut. Pembayarannya pun tak sama dengan angka yang tertera pada SPJ yang dibawa oleh BPK. Lebih banyak nilai yang tercantum di SPJ daripada uang yang diterima oleh pemilik bengkel.

Sementara itu mantan Wakil Bupati Kuansing, Zukifli melalui pesan singkat kepada riauterkinicom, Sabtu (13/4/18) mengaku prihatin dengan banyak dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat daerah itu. Menurut politisi PDIP Kuansing ini, biasanya BPK hanya memeriksa SPJ dan tidak pernah memeriksa realita.

“Tidak masuk akal dana Rp 5 miliar lebih di Setda untuk konsumsi. Kalau BPK taat hukum pasti ditanyanya kepada setiap tempat pemesanan dan membandingkan dengan daftar hadir peserta acara,” tutur Zulkifli.

Uji petik ini perlu dilakukan oleh BPK kata Zulkifli, karena efisiensi dan efektifitas belanja daerah sudah sekian tahun kesalahannya itu-itu saja. “BPK jangan bersubhat dengan Pemda,” pinta Zulkifli.

Seharusnya penggunaan APBD merupakan salah satu intrumen penting sebagai penunjang pembangunan daerah. Semangat pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah tentu diharapkan mampu memberikan wajah baru bagaimana uang Negara dikelola untuk sebesar kemakmuran masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 dan UU nomor 17 tahun 2003.

APBD selain tersandra oleh beban kerja birokrasi, berbagai upaya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara juga terus memperburuk wajah pengelolaan keuangan Negara

Otonomi pengelolaan keuangan daerah, seyogyanya memberikan ruang besar pemerintah daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi justru kompetisi boros anggaran serta kompetisi dalam upaya berbagai modus.***(dri)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Lepas Subuh, Wabup Kuansing Sudah Meninjau Saluran Air dan Jembatan
- Lapas dan Dinkes Bengkalis Join untuk Cegah dan Pengendalian HIV/AIDS Warga Binaan
- FSPPB Dumai Demo Tolak Akuisisi Pertagas oleh PGN
- Rezeki di 30 Tahun Pernikahan, Rumah Sugianto Dibedah Lazis Imra
- Tolak Tim Transisi Gubri Terpilih, Pemprov Sebut Riau Beda dengan DKI Jakarta
- Wabup Kuansing Janjikan Bonus Khusus untuk Kecamatan Juara Umum MTQ Kabupaten ke-XVII
- ‎Dewan Juri Diminta Profesional,
Disparbud Gelar Pemilihan Bujang Dara Rohul 2018

- Januari-Juli, Tercatat 162 Penderita DBD di Pekanbaru
- Dinkes Bengkalis dan Riau Taja Sosialisasi dan Workshop Kedaruratan Kesmas
- Bupati Inhil Ingatkan Pemberangkatan JCH Dapat Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya
- Sekdako Lepas JCH di Lingkup ASN Pemko Pekanbaru
- Hari Jadi ke-506, UAS Sampaikan 5 'Petuah' untuk Bengkalis
- Peringati Dies Natalis IX Tahun 2018,
UPP Beri Award Kepada Para Aktivis Perempuan Rohul

- Pagi Ini Lima Helikopter Dikerahkan Padamkan Karhutla di Dumai
- Bupati Harris Ikuti Program 'Leaderprenuership' di Singapure
- Ribuan Napi Lapas Bengkalis DengarkanTausiah UAS
- Jelang Open Turnamen, Tim Volly PWI Rohil Sparing Partner dengan Polres Rohil
- Penjelasan Kasatpol PP Kampar Terkait Bentrok dengan Pengunjuk Rasa Tenaga RTK
- Unjuk Rasa Tenaga RTK Berakhir Ricuh, Dua Orang Dilarikan ke RSUD Bangkinang
- Dekranasda Kampar Kembali Belajar Membatik di RAPP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com