Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 18 Desember 2018 22:25
Kembalikan Gelar Adat Besok, Syarwan Hamid Anggap LAM Riau Kemaruk

Selasa, 18 Desember 2018 20:04
LAM Nilai Pengembalian Gelar Adat Syarwan Hamid Tak Luar Biasa

Selasa, 18 Desember 2018 19:06
Tinjau Kebun Ubi di Tapung, Sekdaprov Sebut Bisa Jadi Primadona Gantikan Sawit

Selasa, 18 Desember 2018 19:02
‎Pengurus PHRI Rohul Periode 2018-2023 Terbentuk dan Langsung Dikukuhkan

Selasa, 18 Desember 2018 18:42
Minta Aset Disita Sementara, PN Pekanbaru Gelar Pemeriksaan Setempat Prime Park

Selasa, 18 Desember 2018 18:02
Triwulan III 2018, Ekonomi Riau Tumbuh 2,98 Persen

Selasa, 18 Desember 2018 17:56
Korupsi Dana Penanggulangan Karlahut,
Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Stafnya Dihukum 15 dan 14 bulan


Selasa, 18 Desember 2018 17:50
Tahun Ini, DPRD Kuansing Sahkan Dua Perda

Selasa, 18 Desember 2018 17:45
Sidak, Komisi V DPRD Riau Temukan Banyak TKA di PT Indah Kiat Dapat Fasilitas Mewah

Selasa, 18 Desember 2018 17:40
Alami Kecelakaan,
Dua Tersangka Pembawa Narkoba Ditangkap Aparat Polres Kuansing


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 16 April 2018 15:31
Tuntut Bagi Hasil Plasma,
Ratusan Warga Demo PT. MMJ dan Kantor Camat di Rupat


Merasa dibohongi terkait pembagian hasil usaha pengelolaan perkebunan sawit oleh PT. Marita Makmur Jaya (MMJ), ratusan warga di Pulau Rupat, berunjuk rasa ke manajemen PT. MMJ Rupat dan ke Kantor Camat setempat.

Riauterkini-RUPAT- Merasa dibohongi terkait pembagian hasil usaha pengelolaan perkebunan sawit oleh PT. Marita Makmur Jaya (MMJ), ratusan warga di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, berunjuk rasa ke manajemen PT. MMJ Rupat dan ke Kantor Camat di Kecamatan Rupat, Senin (16/4/18) siang.

Meskipun sempat diiringi hujan rintik-rintik massa yang sudah berkumpul membagi dua kelompok. Mereka menyampaikan tuntutan ke PT. MMJ mendesak agar segera merealisasikan janji bagi hasil plasma dan satu kelompok lagi melakukan aksi damai di UPTD Koperasi Kecamatan Rupat.

Informasi yang dirangkum, aksi masyarakat ini menyusul setelah perusahaan PT. MMJ yang beroperasi di Pulau Rupat tersebut, menyepakati bagi hasil plasma sejak 1999 lalu melalui Koperasi dengan pola kredit kepada koperasi primer untuk anggota atau KKPA. Akan tetapi, tidak pernah direalisasikan perusahaan.

Aksi damai ini juga memperoleh pengawalan dari pihak keamanan Polsek Rupat dan Rupat Utara, dibantu 1 pleton dari Polres Bengkalis.

"Bahwa unjuk rasa ini karena perusahaan tidak membagi hasil plasma perkebunan sesuai dengan kesepakatan atas pengelolaan lahan ratusan hektar di Pulau Rupat," ungkap Koordinator Lapangan, Jufri, Senin (16/4/18).

Sebelumnya, PT. MMJ Rupat juga digugat oleh sejumlah kelompok tani ke PN Bengkalis, karena pihak perusahaan tidak menepati janji bagi hasil plasma, sejak tahun 2004 lalu.

5 kelompok tani yang menggugat Kelompok Tani Darussalam, Darul Ikhsan, Tunas Harapan, Tunas Gemilang dan Kelompok Tani Pasir Indah.

Permasalahan ini, pihak masyarakat sudah melalui berbagai upaya, diantaranya, dengar pendapat ke dewan, rapat di tingkat kecamatan, dan bahkan melakukan somasi ke koperasi. Namun, tidak ada titik temu, karena pihak perusahaan tetap bersikukuh dengan pendiriannya tidak merealisasikan bagi hasil. Dan selanjutnya, masyarakat melakukan upaya jalur hukum ke PN Bengkalis.

Berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan badan usaha koperasi, Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Kabupaten Bengkalis meminta kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dihimbau untuk menyampaikan data-data yang diperlukan. Agar, persoalan yang ditimbulkan bisa dicarikan solusi atau jalan keluar.

Informasinya bahwa ada ketidaksesuaian data antara koperasi dengan pihak perusahaan, sejumlah koperasi di Rupat juga ada yang belum terdaftar di Diskop UKM Bengkalis, karena dahulunya mendaftar melalui provinsi. Koperasi juga ada melapor ke Diskop UKM, dan Diskop meminta data-data yang diperlukan, akan tetapi sampai sekarang belum ada disampaikan, makanya Diskop Bengkalis belum mengetahuinya.

"Oleh karena itu, kita minta koperasi untuk menyampaikan data-data, biar dinas mengetahuinya. Dan kalau tak ada laporan tentu sulit untuk ditindaklanjuti," ujar Sekretaris Diskop UKM Bengkalis, Herman Ahmad ketika dihubungi.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Kembalikan Gelar Adat Besok, Syarwan Hamid Anggap LAM Riau Kemaruk
- LAM Nilai Pengembalian Gelar Adat Syarwan Hamid Tak Luar Biasa
- Tinjau Kebun Ubi di Tapung, Sekdaprov Sebut Bisa Jadi Primadona Gantikan Sawit
- ‎Pengurus PHRI Rohul Periode 2018-2023 Terbentuk dan Langsung Dikukuhkan
- Sidak, Komisi V DPRD Riau Temukan Banyak TKA di PT Indah Kiat Dapat Fasilitas Mewah
- Belasan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Pelalawan
- 10 Hari Kebanjiran,
Masyarakat Buluh Cina Kecewa dengan Wakilnya di DPRD Riau

- Lantik 8 Kades di Tiga Kecamatan,
Bupati Bengkalis Ingatkan Pengelolaan Dana Desa Harus Sesuai Aturan

- Asisten II Kuansing Hadiri Pertemuan Tahunan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 2018 Bersama BI
- Gubri Pesan 2019 Lebih Baik, 20 Persen DAK Fisik 2018 tak Terlaksana
- Diskominfosantik dan Wartawan Tanah Datar, Sumbar Stuban ke Pemko Pekanbaru
- Dihadiri Bupati Bengkalis, Pengurus DDII 11 Kecamatan Dikukuhkan 
- Naik Rp5 Triliun, Gubri Serahkan DIPA 2019 pada 17 Instansi
- Penyaluran Dana Desa Kuansing 2018 Raih Penghargaan Kemenkeu RI
- ‎Puluhan Ribu Masyarakat Ramaikan Pengajian Bersama UAS di Islamic Center Rohul
- Jalintim di Inhu Macet karna Perbaikan Jembatan KM 188
- Distribusikan Obat untuk Korban Banjir, Kadiskes Riau Imbau Warga Waspadai Penyakit Diare dan Kulit
- Kantor DPRD Siap Tampung Korban Banjir di Pelalawan
- Disuruh Ganti Tanam Jengkol dan Petai, Petani Sawit Kuansing Kecewa Pernyataan Jokowi
- Disaksikan Ketua PWI Pusat, Zulmansyah Kukuhkan PWI Bengkalis 2018-2021


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com