Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Januari 2019 22:09
Disaksikan Bupati Harris, Pengurus PGRI Kecamatan Ukui Dilantik

Selasa, 22 Januari 2019 22:03
Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dianggap Kangkangi Perintah Presiden Jokowi

Selasa, 22 Januari 2019 21:37
Mahasiswa Siap Kawal Proses Hukum Dugaan Mesum Oknum Dewan Kuansing

Selasa, 22 Januari 2019 21:14
Bupati Inhil Lepas Ekspor Perdana Siput Menuju Negeri Jiran, Malaysia

Selasa, 22 Januari 2019 21:11
DMIJ Plus Terintegrasi, Role Model Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Selasa, 22 Januari 2019 21:06
Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu

Selasa, 22 Januari 2019 18:13
Dikukuhkan Jadi Komut, Masperi Diberi Amanah Kembangkan PT Jamkrida

Selasa, 22 Januari 2019 18:10
Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan

Selasa, 22 Januari 2019 18:07
Masuki Era Industri 4.0, Perusahaan Terapkan Zero Fatality

Selasa, 22 Januari 2019 17:19
BC Bengkalis Amankan Pompong Beruatan Ribuan Kayu Teki

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 16 April 2018 15:31
Tuntut Bagi Hasil Plasma,
Ratusan Warga Demo PT. MMJ dan Kantor Camat di Rupat


Merasa dibohongi terkait pembagian hasil usaha pengelolaan perkebunan sawit oleh PT. Marita Makmur Jaya (MMJ), ratusan warga di Pulau Rupat, berunjuk rasa ke manajemen PT. MMJ Rupat dan ke Kantor Camat setempat.

Riauterkini-RUPAT- Merasa dibohongi terkait pembagian hasil usaha pengelolaan perkebunan sawit oleh PT. Marita Makmur Jaya (MMJ), ratusan warga di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, berunjuk rasa ke manajemen PT. MMJ Rupat dan ke Kantor Camat di Kecamatan Rupat, Senin (16/4/18) siang.

Meskipun sempat diiringi hujan rintik-rintik massa yang sudah berkumpul membagi dua kelompok. Mereka menyampaikan tuntutan ke PT. MMJ mendesak agar segera merealisasikan janji bagi hasil plasma dan satu kelompok lagi melakukan aksi damai di UPTD Koperasi Kecamatan Rupat.

Informasi yang dirangkum, aksi masyarakat ini menyusul setelah perusahaan PT. MMJ yang beroperasi di Pulau Rupat tersebut, menyepakati bagi hasil plasma sejak 1999 lalu melalui Koperasi dengan pola kredit kepada koperasi primer untuk anggota atau KKPA. Akan tetapi, tidak pernah direalisasikan perusahaan.

Aksi damai ini juga memperoleh pengawalan dari pihak keamanan Polsek Rupat dan Rupat Utara, dibantu 1 pleton dari Polres Bengkalis.

"Bahwa unjuk rasa ini karena perusahaan tidak membagi hasil plasma perkebunan sesuai dengan kesepakatan atas pengelolaan lahan ratusan hektar di Pulau Rupat," ungkap Koordinator Lapangan, Jufri, Senin (16/4/18).

Sebelumnya, PT. MMJ Rupat juga digugat oleh sejumlah kelompok tani ke PN Bengkalis, karena pihak perusahaan tidak menepati janji bagi hasil plasma, sejak tahun 2004 lalu.

5 kelompok tani yang menggugat Kelompok Tani Darussalam, Darul Ikhsan, Tunas Harapan, Tunas Gemilang dan Kelompok Tani Pasir Indah.

Permasalahan ini, pihak masyarakat sudah melalui berbagai upaya, diantaranya, dengar pendapat ke dewan, rapat di tingkat kecamatan, dan bahkan melakukan somasi ke koperasi. Namun, tidak ada titik temu, karena pihak perusahaan tetap bersikukuh dengan pendiriannya tidak merealisasikan bagi hasil. Dan selanjutnya, masyarakat melakukan upaya jalur hukum ke PN Bengkalis.

Berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan badan usaha koperasi, Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Kabupaten Bengkalis meminta kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dihimbau untuk menyampaikan data-data yang diperlukan. Agar, persoalan yang ditimbulkan bisa dicarikan solusi atau jalan keluar.

Informasinya bahwa ada ketidaksesuaian data antara koperasi dengan pihak perusahaan, sejumlah koperasi di Rupat juga ada yang belum terdaftar di Diskop UKM Bengkalis, karena dahulunya mendaftar melalui provinsi. Koperasi juga ada melapor ke Diskop UKM, dan Diskop meminta data-data yang diperlukan, akan tetapi sampai sekarang belum ada disampaikan, makanya Diskop Bengkalis belum mengetahuinya.

"Oleh karena itu, kita minta koperasi untuk menyampaikan data-data, biar dinas mengetahuinya. Dan kalau tak ada laporan tentu sulit untuk ditindaklanjuti," ujar Sekretaris Diskop UKM Bengkalis, Herman Ahmad ketika dihubungi.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Disaksikan Bupati Harris, Pengurus PGRI Kecamatan Ukui Dilantik
- Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dianggap Kangkangi Perintah Presiden Jokowi
- Mahasiswa Siap Kawal Proses Hukum Dugaan Mesum Oknum Dewan Kuansing
- Dikukuhkan Jadi Komut, Masperi Diberi Amanah Kembangkan PT Jamkrida
- Masuki Era Industri 4.0, Perusahaan Terapkan Zero Fatality
- ‎Pertama di Provinsi Riau, BPN Rohul Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- Hindari Pemborosan, Gubri Terpilih Bakal Kurangi OPD
- Walikota Firdaus Kukuhkan 10 Pejabat Teras Pemko Pekanbaru
- Kemari PT CPI Silaturahmi dengan LAM Riau
- 2019, Kuota JCH Bengkalis 444 Orang
- Hasan Tua Jelang Pensiuan, Bupati Pelalawan Kesulitan Cari Pengganti Kadis PUPR
- 9.319 Siswa dan Santri di Kampar Terima Bantuan Kartu Indonesia Pintar
- Pemko Pekanbaru Segera Bayarkan Insentif RT dan RW
- Pemecatan 17 ASN Mantan Napi Tipikor Dilingkup Pemda Pelalawan Menunggu Eksekusi
- Deputi KemenPAN-RB Kunjungi MPP Pekanbaru
- ISEI, Bank Indonesia dan Pemprov Gelar Bedah APBD Provinsi Riau 2019
- PT RAPP Salurkan Bantuan Banjir untuk Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu
- Gerah dengan BPN, Pendemo Ancam Temui Presiden Tuntaskan Penyerobotan Lahan
- Nenek Umi Lansia yang Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reot
- Massa Tapung Hilir Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Penyerobotan Lahan Warga Dilakukan PT SBAL


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com