Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Pebruari 2019 21:32
Tabrak Truk, Pelajar di Pinggir, Bengkalis Tewas Mengenaskan

Senin, 18 Pebruari 2019 21:04
KPU Riau Gelar Pleno DPTb

Senin, 18 Pebruari 2019 20:13
Mendadak Sakit, Tuntutan Hukuman Pengusaha Terjerat Pemalsuan Sertifikat Lahan Ditunda Sehari

Senin, 18 Pebruari 2019 19:34
SK Penetapan Kuansing Tuan Rumah Porprov Diterima Bupati

Senin, 18 Pebruari 2019 19:31
Melalui MoU, Kejati Beri Pendampingan Penyelesaian Kredit Macet di BRK

Senin, 18 Pebruari 2019 18:19
Maling Kotak Infak di Bengkalis di Tangkap Warga

Senin, 18 Pebruari 2019 18:16
Diduga Bakar Lahan Sembarangan, Polisi Tangkap Seorang Pekerja Kebun di Pulau Rupat

Senin, 18 Pebruari 2019 18:10
Pacu Jalur Tak Masuk Kalender Pariwisata, Kader PPP Kritik Pemkab Jangan Hanya Sekedar Kunker

Senin, 18 Pebruari 2019 17:53
Hasil RDP DPRD Rohul, Kendaraan Berat Dilarang Melintas Saat Jam Belajar Sebelum Kurangi Tonase

Senin, 18 Pebruari 2019 17:47
Fraksi PAN Kritisi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Riau 2018

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 9 Mei 2018 17:59
Wabup Kuansing Hadiri Rakor PPDD di Jakarta

Pemerintah pusat terus menggenjot percepatan penyaluran dana desa 2018. Wabup Kuansing juga turut hadiri pertemuan kepala daerah se Indonesia oleh Kemendes PDTT.

Riauterkini- JAKARTA - Percepatan penyaluran dana desa 2018 terus digenjot pemerintah. Keseriusan tersebut ditunjukkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan mengumpulkan para bupati dan walikota se Indonesia dalam rangka percepatan penyaluran dana desa tersebut.

"Tolong percepat penyaluran dana desanya paling lambat 7 hari disalurkan ke desa setelah dicairkan oleh pusat ke deerah," tegas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo ketika memberi arahan pada acara Rakornas Percepatan Penyaluran Dana Desa (PPDD) 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (9/5/2018). Hadir dari Kabupaten Kuansing mengikuti Rakornas tersebut Wakil Bupati H Halim.

Dirinya menambahkan, dengan cepatnya penyaluran dana desa, maka pembangunan dengan menggunakan skema padat karya tunai dapat segera direalisasikan. Menteri Eko mengingatkan agar 30 persen dari pengerjaan proyek dana desa harus dialokasikan untuk upah pekerja. Program tersebut, lanjutnya, akan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, walikota, dan kepala desa. Begitu juga dengan penyerapan dana desa meningkat dari 83 persen menjadi 99 persen. Kepala daerah telah membuktikan bisa mencetak sejarah baru," ujarnya optimistis.

Menteri Eko meyakini, program dana desa adalah sebuah cara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Dana desa dapat ditambah tergantung kesiapan penyerapan pemerintah desa.

"Tahun depan Presiden menghimbau untuk dinaikkan (dana desa) menjadi Rp 80 T dari tahun ini berjumlah Rp 60 T. Apakah desa-desa siap?," tanya Menteri Eko yang langsung dijawab dengan "Siap" oleh para peserta yang hadir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, untuk mencairkan dana desa tahap pertama dari KPPN ke kas daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan dua dokumen, yaitu Peraturan Daerah terkait APBD dan Peraturan Bupati/ Walikota tentang rincian penggunaan dana desa. Boediarso melanjutkan, jika dalam waktu tujuh hari dari kas daerah ke desa tidak dicairkan, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan akan ada sanksi.

"Kita akan evaluasi. Jika dari kas daerah ke desa belum cair maka ada sanksi penundaan DAU dan BPH pada bulan Juni," ujarnya.

Dirinya menambahkan, penyaluran dana desa tahap kedua dari kas negara ke daerah cukup dua persyaratan, pertama, penyampaian laporan realisasi penyaluran dana desa dari kas daerah ke kas desa tahun 2017. Kedua, laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun 2017.

Sementara itu Wabup Halim selepas Rakornas mengatakan untuk Kabupaten Kuansing pencairan tahap I dana desa dari APBN sebanyak 20 persen dari pagu anggaran sudah terealisasi sebanyak 85 persen. Sementara sisanya yang 15 persen lagi saat ini sedang tahap proses pencairan.

"Dana desa APBN yang didapat Kuansing tahun 2018 ini sebesar Rp 153.076.959.000. Sebagaimana kita ketahui kan pencairan dana desa APBN ini ada tiga tahap. Tahap I dicairkan 20 persen. Tahap II 40 persen dan tahap III 40 persen. Saya minta instansi terkait termasuk desa untuk mempercepat progres pencairan tahap I yang masih tersisa 15 persen nya lagi itu. Sehingga nanti bisa diproses lagi pencairan tahap ke II nya," ujar wabup Halim mengingatkan.***(dri/rls)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- SK Penetapan Kuansing Tuan Rumah Porprov Diterima Bupati
- Melalui MoU, Kejati Beri Pendampingan Penyelesaian Kredit Macet di BRK
- Buka Musrenbang Kecamatan Inuman,
Bupati Kuansing: Jangan Hanya Pembangunan Fisik, Usulkan Juga Peningkatan SDM

- Tutup Perayaan Imlek,
Gelaran Cap Go Meh Akan Hadirkan Atraksi Barongsai Terbanyak di Pekanbaru

- TMMD Bangun 6 Rumah Warga Kurang Mampu di Seberang Gunung
- Wan Thamrin Mulai Berangsur Bawa Pakaian dari Rumah Dinas
- Sehari Jelang Lengser, Gubri Ingatkan Kerja Optimal dan Jangan Ada Lagi Mogok
- Musda 3 Pajero Sport Family Riau Chapter Pilih Gusri jadi Ketua
- Perbaikan 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan, Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
- PUPR Riau Anggarkan Rp14 Miliar Untuk Jalan Rusak dan Bergelombang
- Pelepasan Jenazah Ajudan Istri Bupati Kuansing Berlangsung Penuh Haru
- Gunung Toar Siap Menuju Sentra Kampung Batik Ekonomi Kreatif
- Seratusan Peserta Ikuti Lomba Bertema Bahasa Mandarin di Mal Ska Pekanbaru
- Ajudan Istri Bupati Meninggal Dunia, Pemkab Kuansing Berduka
- TNI, Polri dan BPBD, Fire Fighter PT SRL Berjibaku Padamkan Api di Rupat
- Babinsa Koramil 07/Kuantan Hilir Goro Perbaiki Mushola di Kuansing
- Pemkab Meranti Tegaskan Permintaan Dispensasi Embarkasi Haji Bukan Politis
- Sepanjang 2019, 497,71 Hektare Lahan di Riau Terbakar
- Bosan Berkonflik dengan Rekan Seprofesi,
Nelayan Panipahan Siap Jaga Situasi Kamtibmas Aman dan Kondusif

- Sempena HPN ke-73, Kapolres Rohul Makan Bareng Wartawan dan Pesankan Ini


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com