Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 24 Maret 2019 14:21
Peduli Warga, Caleg Golkar Ini Gelar Bazar Murah

Ahad, 24 Maret 2019 13:31
Dorong Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM di Riau, Kemenperin RI Taja Bimtek

Ahad, 24 Maret 2019 13:26
1.071 Kantong Darah Terkumpul pada KDD Ke-57 Riau Kompleks

Ahad, 24 Maret 2019 08:02
KPU Riau Simulasikan Rekapitulasi Hasil Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi

Ahad, 24 Maret 2019 07:59
Hama Walang Sangit Serbu Pemumiman Warga Rohil

Sabtu, 23 Maret 2019 21:10
Bupati Bengkalis Buka Turnamen Sepakbola Antar Pelajar di Duri

Sabtu, 23 Maret 2019 20:31
PJC Pekanbaru Semangati Wartawan Bengkalis Untuk Sajikan Berita Yang Santun dan Menarik

Sabtu, 23 Maret 2019 15:02
UKW PWI Riau 2019 Berjalan Sukses

Sabtu, 23 Maret 2019 14:57
2019, DAK Fisik dan ADD Kuansing Meningkat

Sabtu, 23 Maret 2019 11:10
Ternyata Asri Auzar Sudah Minta DPRD Riau Ganti Waka Dedet

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 18 Mei 2018 21:16
Sidang DKPP Putuskan KPU dan Bawaslu Riau Sesuai Prosedur

KPU-Bawaslu Riau disidang DKPP atas laporan Dendi Giatiawan. DKPP memutuskan KPU-Bawaslu Riau sudah sesuai prosedur.

Riauterkini-PEKANBARU-Pasca sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) yang menyidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik atas teradu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin Kamis (17/5/18), memutuskan tetap apa yg sudah dilakukan KPU Riau sesuai dengan prosedur di PKPU no 3/2017 tentang pencalonan.

Hal itu diungkapkan komisioner KPU Riau, Ilham Mohd Yasir Jum'at (18/5/18). Menurutnya, perayaratan yang wajib ada adalah MTP El dan KK seperti yang selalu diargumentasikan Dendy (pengadu) bukan merupakan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan.

"Lagipula, objek yang diajukan pengadu sama persis yang diajukan pada saat pilwako Pekanbaru 2011 yanv calonnya juga firdaus. Saat itu Dendi (pengadu) adalah anggota panwaslu kota Pekanbaru," terangnya.

Ilham menambahkan, MK saat itu melalui putusan Nomor 63/2017 yang diputuskan tanggal 13 Januari 2012, MK mengoreksi bahwa tidak ada kewajiban bagi calon untuk tidak mencantumkan istri lebih dari satu, karena peraturan tak mensyaratkan.

"Mk dalam putusan itu mengoreksi tindakan Panwaslu 2011 waktu itu sebagai tindakan yang tak profesional dan fair," katanya.

Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) menyidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik atas teradu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin hari ini Kamis (17/5/18).

Sidang dilakukan melalui Video Confrence (vidvon) di gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Ruang Video Conference di Jalan Jendral Sudirman Nomor 235, Pekanbaru.

Sidang dimulai pada pukul 10.00-13.00 Wib dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Dendy (Pengadu) yang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin (Teradu).

Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik ini di Pimpin oleh Ida Budiarti langsung dari Gedung KPU RI di Jakarta selaku Ketua Majelis Sidang bersama 3 orang Tim Pemeriksa Daerah yaitu Yulida dari Tokoh Masyarakat, Sri Rukmini dari KPU Provinsi Riau, serta Neil Antariksa dari Bawaslu Riau.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema.Wahtu Adinata dan Anggota KPU Riau Ilham Yasir dan Abd Hamid ikut menghadiri sebagai Pihak Terkait pada sidang tersebut.

Dalam sidang DKPP tersebut, Dendy menyampaikan pokok aduan, dia menilai langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi Riau tidak Profesional sebagai Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum, dengan meloloskan salah satu Paslon yang memberikan hanya satu Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan administrasi, dan Bawaslu menghentikan proses laporan saudara Dendy dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang disampaikan saudara Dendy, pada pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Sidang Majelis ini diwarnai saling menyampaikan argumentasi antara Pengadu dan Teradu yang berlangsung Sengit.   Dalam Jawaban  Rusidi Rusdan menyampaikan dihadapan sidang Majelis bahwa dia selaku ketua Bawaslu Riau sudah melaksanakan tugas dengan profesional dalam menindaklanjuti laporan dari Pengadu (Dendy) dan hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU ketika meloloskan salah satu calon Gubernur yang dianggap oleh pengadu tidak memenuhi syarat karena tidak jujur dalam mengisi daftar riwayat hidupnya sebagai calon gubernur karena berdasarkan KK yang diperoleh pengadu bahwa calon gubernur tersebut memilki dua KK. Rusidi juga menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat pihaknya sudah nerdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan,  dan permintaan.pendapat Ahli Pemilu dan Ahli pudana yang kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.

Rusidi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus yang disampaikan oleh pengadu (Dendy) adalah kasus lama.yang dia proses sewaktu menjadi Panwasku Kota Pekanbaru pada pilkada tahun 2011, dan kasus ini sudah di SP3 oleh pokresta Pekanbaru karena tidak cukup bukti sebagai perbuatan pidana. Sementara secara Administrasi kasus ini juga sudah tertuang pertimbangan putusan MK No 63 Tahun 2012 bukanlah perbuatan yang menyebabkan calon bisa digugurkan.

"Jadi, kita juga mempertanyakan apa motivasi pengadu sehingga gigih betul dalam masalah ini, sehingga muncul spekulasi kita bahwa ini terkesan mencari cari kesalahan penyelenggara saja", tutupnya.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Peduli Warga, Caleg Golkar Ini Gelar Bazar Murah
- 1.071 Kantong Darah Terkumpul pada KDD Ke-57 Riau Kompleks
- Bupati Bengkalis Buka Turnamen Sepakbola Antar Pelajar di Duri
- PJC Pekanbaru Semangati Wartawan Bengkalis Untuk Sajikan Berita Yang Santun dan Menarik
- UKW PWI Riau 2019 Berjalan Sukses
- 2019, DAK Fisik dan ADD Kuansing Meningkat
- Gubri Resmikan Masjid Al Anshor, Wakaf Mantan Bupati Siak Arwis AS
- Bengkalis Komit Tingkatkan Kapabilitas dan Kapasitas APIP
- BPN Pelalawan Tandatangani Zona Integritas Bebas Korupsi
- Polda Riau Gelar Bakti Kesehatan di Sungai Pinang, Kampar
- DED Quran Center Diusulkan di APBD-P 2019
- BAZNas Bengkalis Hingga 'Curuk Kampung' Ajak Warga Berzakat
- Bhakti Kesehatan di Tambang, Wagubri Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan
- Soal 100 Honorer K2, Dewan Minta Gubri Beri Kepastian
- Rampingkan Struktur, Gubri Syamsuar Segera Hapus Tiga Dinas
- ICMI Rohil Ajak Masyarakat Dukung Rencana Pembangunan Masjid Muhammaf Ceng Ho
- Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di BPN Kampar
- Bupati Kuansing Berharap Sejumlah Usulan Musrenbang Bisa Menjadi Skala Prioritas Provinsi
- Paska Tujuh Tahanan Kabur, Proses Sidang di PN Pelalawan Berjalan Normal
- Musrenbang 2020, Bupati Bengkalis Sebut Capaian RPJMD 2016-2021 Akan Dievaluasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com