Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 September 2018 22:37
Batal Digelar di Depan Istana Siak, Kirab Satu Negeri GP Ansor Pindah ke Islamic Center

Sabtu, 22 September 2018 21:20
Milad ke 109 H Muhammadiyah, PDM Pekanbaru Gelar Tabligh Akbar

Sabtu, 22 September 2018 20:45
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur Ke 17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 20:42
Pemkab Inhil Apresiasi Kapolres Inhil Cup I Open Drag Bike 2018

Sabtu, 22 September 2018 16:52
Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing

Sabtu, 22 September 2018 16:32
Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks

Sabtu, 22 September 2018 16:23
Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur ke-17 dari LAZnas Chevron

Sabtu, 22 September 2018 16:16
Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa

Sabtu, 22 September 2018 15:08
Keluhan PNS Kuansing,
Libur Tetap Kerja, tapi Tunjangan Tak Memadai


Sabtu, 22 September 2018 14:07
Kadis PUPR Pekanbaru Sebut Kesdaran Warga Masih Minim Lindungi Sungai

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 18 Mei 2018 21:16
Sidang DKPP Putuskan KPU dan Bawaslu Riau Sesuai Prosedur

KPU-Bawaslu Riau disidang DKPP atas laporan Dendi Giatiawan. DKPP memutuskan KPU-Bawaslu Riau sudah sesuai prosedur.

Riauterkini-PEKANBARU-Pasca sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) yang menyidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik atas teradu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin Kamis (17/5/18), memutuskan tetap apa yg sudah dilakukan KPU Riau sesuai dengan prosedur di PKPU no 3/2017 tentang pencalonan.

Hal itu diungkapkan komisioner KPU Riau, Ilham Mohd Yasir Jum'at (18/5/18). Menurutnya, perayaratan yang wajib ada adalah MTP El dan KK seperti yang selalu diargumentasikan Dendy (pengadu) bukan merupakan dokumen syarat calon maupun syarat pencalonan.

"Lagipula, objek yang diajukan pengadu sama persis yang diajukan pada saat pilwako Pekanbaru 2011 yanv calonnya juga firdaus. Saat itu Dendi (pengadu) adalah anggota panwaslu kota Pekanbaru," terangnya.

Ilham menambahkan, MK saat itu melalui putusan Nomor 63/2017 yang diputuskan tanggal 13 Januari 2012, MK mengoreksi bahwa tidak ada kewajiban bagi calon untuk tidak mencantumkan istri lebih dari satu, karena peraturan tak mensyaratkan.

"Mk dalam putusan itu mengoreksi tindakan Panwaslu 2011 waktu itu sebagai tindakan yang tak profesional dan fair," katanya.

Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) menyidangkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik atas teradu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin hari ini Kamis (17/5/18).

Sidang dilakukan melalui Video Confrence (vidvon) di gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Ruang Video Conference di Jalan Jendral Sudirman Nomor 235, Pekanbaru.

Sidang dimulai pada pukul 10.00-13.00 Wib dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Dendy (Pengadu) yang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan dan Ketua KPU Riau Nurhamin (Teradu).

Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik ini di Pimpin oleh Ida Budiarti langsung dari Gedung KPU RI di Jakarta selaku Ketua Majelis Sidang bersama 3 orang Tim Pemeriksa Daerah yaitu Yulida dari Tokoh Masyarakat, Sri Rukmini dari KPU Provinsi Riau, serta Neil Antariksa dari Bawaslu Riau.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema.Wahtu Adinata dan Anggota KPU Riau Ilham Yasir dan Abd Hamid ikut menghadiri sebagai Pihak Terkait pada sidang tersebut.

Dalam sidang DKPP tersebut, Dendy menyampaikan pokok aduan, dia menilai langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu Provinsi Riau tidak Profesional sebagai Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum, dengan meloloskan salah satu Paslon yang memberikan hanya satu Kartu Keluarga (KK) sebagai kelengkapan administrasi, dan Bawaslu menghentikan proses laporan saudara Dendy dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang disampaikan saudara Dendy, pada pasal 180 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Sidang Majelis ini diwarnai saling menyampaikan argumentasi antara Pengadu dan Teradu yang berlangsung Sengit.   Dalam Jawaban  Rusidi Rusdan menyampaikan dihadapan sidang Majelis bahwa dia selaku ketua Bawaslu Riau sudah melaksanakan tugas dengan profesional dalam menindaklanjuti laporan dari Pengadu (Dendy) dan hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU ketika meloloskan salah satu calon Gubernur yang dianggap oleh pengadu tidak memenuhi syarat karena tidak jujur dalam mengisi daftar riwayat hidupnya sebagai calon gubernur karena berdasarkan KK yang diperoleh pengadu bahwa calon gubernur tersebut memilki dua KK. Rusidi juga menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat pihaknya sudah nerdasarkan hasil klarifikasi, pemeriksaan,  dan permintaan.pendapat Ahli Pemilu dan Ahli pudana yang kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.

Rusidi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kasus yang disampaikan oleh pengadu (Dendy) adalah kasus lama.yang dia proses sewaktu menjadi Panwasku Kota Pekanbaru pada pilkada tahun 2011, dan kasus ini sudah di SP3 oleh pokresta Pekanbaru karena tidak cukup bukti sebagai perbuatan pidana. Sementara secara Administrasi kasus ini juga sudah tertuang pertimbangan putusan MK No 63 Tahun 2012 bukanlah perbuatan yang menyebabkan calon bisa digugurkan.

"Jadi, kita juga mempertanyakan apa motivasi pengadu sehingga gigih betul dalam masalah ini, sehingga muncul spekulasi kita bahwa ini terkesan mencari cari kesalahan penyelenggara saja", tutupnya.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Batal Digelar di Depan Istana Siak, Kirab Satu Negeri GP Ansor Pindah ke Islamic Center
- Milad ke 109 H Muhammadiyah, PDM Pekanbaru Gelar Tabligh Akbar
- Warga Sambut Gembira Peresmian Sumur Ke 17 dari LAZnas Chevron
- Ratusan Mahasiswa Belajar Persatuan dan Kesatuan di Riau Kompleks
- Keluhan PNS Kuansing,
Libur Tetap Kerja, tapi Tunjangan Tak Memadai

- Sengketa Informasi Publik,
Majelis KI Perintahkan Sekdako Dumai Berikan Informasi

- Bupati Kuansing Akui Anak Buahnya Banyak yang Tak Memahami Tupoksi
- Kunjungan PWNU ke LAM Riau Singgung GP Ansor
- Diikuti 3.000 Perserta, Festival Kue Bulan Digelar Warga Tionghoa Pekanbaru Besok
- Zikir Kebangsaan di Siak,
GMMK Bersama Elemen Masyarakat Riau Terus Pantau Ketua DPP GP Anshor

- Lantai Parkir Hotel Ambruk, Truk Ekspedisi Nyaris 'Terjun' ke Laut di Bengkalis
- Bupati Inhil Jenguk Indra Muchlis Adnan Di RSUD Puri Husada Tembilahan
- Basarnas Pekanbaru Utus Tim Bertuah dalam Ajang Jambore Potensi SAR 2018
- Undang Ustadz Derry Sulaiman, Ribuan Masyarakat Inhil Hadiri Gema Muharram 1440 H
- RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK
- BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha
- Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung
- Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi
- Kadiskoperasi : APBD Pekanbaru Minim untuk Pemberdayaan Masyarakat Usia Produktif
- Tabrakan Truck Tangki Vs Fuso Macetkan Jalan Lintas Duri - Dumai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com