Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Juni 2018 21:25
Sampaikan Kesuksesan Jagoannya,
Ketua Umum KARIB: Jika tak Pilih Syamr-Edy, Sungguh Terlalu


Kamis, 21 Juni 2018 21:19
PT. MAI Dituding Serobot Lahan,
Petani Kalikapuk Tambusai Minta Pemkab dan DPRD Rohul Segera Turun Tangan


Kamis, 21 Juni 2018 21:08
Pasca Cuti Lebaran,
Absen di Hari Pertama Kerja, Pemkab Kampar Potong Tunjangan ASN dan THL


Kamis, 21 Juni 2018 21:01
Pastikan Distribusi Logistik Aman, Polres Bengkalis Kerahkan Ratusan Personel

Kamis, 21 Juni 2018 17:56
Di Depan Ribuan Massa dan SBY, Firdaus-Rusli Berikrar Ingin Perangi Tiga Hal Ini

Kamis, 21 Juni 2018 17:52
SBY Yakin Dibawah Kepemimpinan Firdaus-Rusli Riau Lebih Maju

Kamis, 21 Juni 2018 17:45
Besok, KPU Gelar Debat Kandidat Gubri Tahap II

Kamis, 21 Juni 2018 17:42
14 Hari Operasi Ketupat Muara Takus, di Riau Terjadi 40 Kasus Kecelakaan

Kamis, 21 Juni 2018 17:41
Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, ASN Pemkab Bengkalis Diklaim Hadir 98 Persen

Kamis, 21 Juni 2018 17:31
Warga Rumbai, Pekanbaru Temukan Mayat Tersangkut di Kayu

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

Pemkab Bengkalis terus lakukan verifikasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin. Sebanyak 280 petugas diturunkan ke desa-desa.

Riauterkini-BENGKALIS- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis hingga kini masih melakukan proses verifikasi validasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin terhadap data yang diterima dari beberapa sumber. Verifikasi maupun validasi ini sebagai upaya untuk 'menertibkan' keluarga yang sengaja mengaku-ngaku miskin padahal mampu.

Langkah ini, Dinsos Kabupaten Bengkalis juga membentuk Tim Validator setiap desa, pada tahun 2017 lalu berjumlah 155 orang, satu desa satu orang. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 ini, ada penambahan Tim Validator berjumlah 125 orang, seluruhnya akan disebarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk perdesa yang ada.

Tim baru ini juga sudah dibimbing dan diberikan pelatihan di lapangan. Total Tim Validator untuk di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini sudah mencapai 280 orang.

"Jadi mereka inilah nanti yang akan melakukan verifikasi baik data dari pusat maupun rekomendasi yang sudah diterbitkan Dinsos termasuk data Rastra otonom yang kita terima," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis, Hj. Martini, MH kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/5/18).

Dijelaskan Martini, posisi sekarang berdasarkan kuota jaminan kesehatan BPJS sudah melebihi, dari Pemda hanya 30 ribuan, sedangkan sampai akhir tahun 2017 lalu ternyata mencapai 50 ribuan yang diterbitkan rekomendasi.

Sedangkan data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari pusat, kuota seluruhnya berjumlah 138 ribu jiwa lebih dan jumlah ini di luar dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinsos.

"Nah, saat ini Dinsos masih melakukan verifikasi, validasi artinya data yang ada pada BDT dilakukan pengecekan kembali satu persatu dan ini sedang kita lakukan," katanya lagi.

Karena, ditambahkan Martini, data BDT itu merupakan data sejak tahun 2015, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat dan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk di validasi verifikasi.

"Seandainya memang tidak layak maka akan kita coret, termasuk yang sudah diterbitkan rekomendasi dalam pengurusan BPJS," ujarnya.

Disampaikan Martini, seperti dalam pengurusan BPJS sewajarnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu sementara dalam situasi tertentu hanya disiapkan waktu 3x24 jam. Sedangkan si pemohon sudah melengkapi persyaratan untuk diterbitkan rekomendasi, maka 'terpaksa' diterbitkan.

Namun, ketika proses verifikasi dan validasi ternyata si pemohon rekomendasi ini tidak layak, meskipun sudah memegang kartu maka akan kita coret dan dialihkan ke BPJS mandiri. Dan setelah pencoretan dari daftar rekomendasi Dinsos, otomatis kartu BPJS sebelumnya tidak berlaku dan hanya berlaku BPJS mandirinya saja.

"Jadi tugas Dinsos Kabupaten Bengkalis hanya menyatakan si pemohon adalah miskin, masalah klaim atau denda semacamnya bukan kewenangan Dinsos. Ada kejadian, warga dikenakan denda dan datang melapor ke Dinsos, itu sudah salah kaprah. Tugas Dinsos hanya mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan miskin, itupun ketika sudah memenuhi seluruh persyaratannya," tandasnya.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pasca Cuti Lebaran,
Absen di Hari Pertama Kerja, Pemkab Kampar Potong Tunjangan ASN dan THL

- 14 Hari Operasi Ketupat Muara Takus, di Riau Terjadi 40 Kasus Kecelakaan
- Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, ASN Pemkab Bengkalis Diklaim Hadir 98 Persen
- Bersama BRI dan ATIOS, Pemko Pembahasan Finalisasi Percepatan Smart City
- Hari Pertama 'Ngantor', Bupati Harris Sidak di Sejumlah OPD
- Sidak ke RSUD Arifin Achmad, Plt Gubri Pastikan Pelayanan Kesehatan Normal
- Hari Pertama Kerja, ASN Pemko Pekanbaru Pakai Tanjak dan Baju Melayu
- Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Plt Gubri dan Sekdaprov Pimpin Halal bi Halal
- Bocah Penderita Jatung Asal Kampar Berobat ke Jakarta, Ortunya Minta Didoakan Kesumbuhan
- ASN Pemprov Riau yang Mau 'Disemprot' Plt Gubri, Silahkan Tambah Libur
- Seru, KPB Gelar Halal Bi Halal di Danau PLTA Koto Panjang
- Empat Ruko Terbakar di Pelalawan,
Satu Keluarga Selamat dari Kobaran Api

- Sekdaprov dan Kepala BPBD Riau Tinjau Lokasi Longsor di Tembilahan
- Dinas Perhubungan RIau Siap Lancarkan Arus Balik Lebaran Lewat Darat
- Bukit Kelok Indah Kampar Diserbu Pengunjung Selama Liburan Lebaran
- Liburan Lebaran, Danau Kajwid dan Pantai Kute Diserbu Pengunjung
- Masyarakat Rebutan Berfoto,
Ada Sosok Rusli Zainal di Acara Open House Septina Primawati

- Gelar Open House, Rumah Ketua DPRD Riau Diserbu Warga
- Masyarakat Kenegerian Teluk Kuantan Minta Pemkab Kuansing Bantu Rehabilitasi Rumah Godang
-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com