Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 25 Mei 2019 21:23
Hadapi Persaingan Global, Peradi Pekanbaru Siapkan Advokat Menguasi Bahasa Inggris

Sabtu, 25 Mei 2019 20:20
Tim PKM Edu-PHOTSIC Universitas Riau Show di SMAN 2 Siak Hulu

Sabtu, 25 Mei 2019 16:14
Kasat Lantas Cek Kesiapan Personel dan Kendaraan Dinas Jelang Idul Fitri 2019

Sabtu, 25 Mei 2019 16:09
Wisuda UIR Periode II Tahun 2019, Hermanto Duduki Pemuncak Tingkat Universitas

Sabtu, 25 Mei 2019 14:54
Nikmati 4Gpluskuat Saat Berbuka Puasa

Sabtu, 25 Mei 2019 14:02
Bupati Harapkan Program Listrik Desa di Inhil Dapat Digesa

Sabtu, 25 Mei 2019 13:11
Tanpa Dana Desa, Pembangunan Tak Kan Merata di Kuansing

Sabtu, 25 Mei 2019 13:08
Berbagi Kebahagiaan, PT Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru Santuni Puluhan Anak Yatim

Sabtu, 25 Mei 2019 07:19
Bupati Kampar Lantik 11 Pejabat Eselon II

Jum’at, 24 Mei 2019 22:02
Imigrasi Bengkalis Santuni Anak Panti Asuhan

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

Pemkab Bengkalis terus lakukan verifikasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin. Sebanyak 280 petugas diturunkan ke desa-desa.

Riauterkini-BENGKALIS- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis hingga kini masih melakukan proses verifikasi validasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin terhadap data yang diterima dari beberapa sumber. Verifikasi maupun validasi ini sebagai upaya untuk 'menertibkan' keluarga yang sengaja mengaku-ngaku miskin padahal mampu.

Langkah ini, Dinsos Kabupaten Bengkalis juga membentuk Tim Validator setiap desa, pada tahun 2017 lalu berjumlah 155 orang, satu desa satu orang. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 ini, ada penambahan Tim Validator berjumlah 125 orang, seluruhnya akan disebarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk perdesa yang ada.

Tim baru ini juga sudah dibimbing dan diberikan pelatihan di lapangan. Total Tim Validator untuk di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini sudah mencapai 280 orang.

"Jadi mereka inilah nanti yang akan melakukan verifikasi baik data dari pusat maupun rekomendasi yang sudah diterbitkan Dinsos termasuk data Rastra otonom yang kita terima," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis, Hj. Martini, MH kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/5/18).

Dijelaskan Martini, posisi sekarang berdasarkan kuota jaminan kesehatan BPJS sudah melebihi, dari Pemda hanya 30 ribuan, sedangkan sampai akhir tahun 2017 lalu ternyata mencapai 50 ribuan yang diterbitkan rekomendasi.

Sedangkan data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari pusat, kuota seluruhnya berjumlah 138 ribu jiwa lebih dan jumlah ini di luar dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinsos.

"Nah, saat ini Dinsos masih melakukan verifikasi, validasi artinya data yang ada pada BDT dilakukan pengecekan kembali satu persatu dan ini sedang kita lakukan," katanya lagi.

Karena, ditambahkan Martini, data BDT itu merupakan data sejak tahun 2015, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat dan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk di validasi verifikasi.

"Seandainya memang tidak layak maka akan kita coret, termasuk yang sudah diterbitkan rekomendasi dalam pengurusan BPJS," ujarnya.

Disampaikan Martini, seperti dalam pengurusan BPJS sewajarnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu sementara dalam situasi tertentu hanya disiapkan waktu 3x24 jam. Sedangkan si pemohon sudah melengkapi persyaratan untuk diterbitkan rekomendasi, maka 'terpaksa' diterbitkan.

Namun, ketika proses verifikasi dan validasi ternyata si pemohon rekomendasi ini tidak layak, meskipun sudah memegang kartu maka akan kita coret dan dialihkan ke BPJS mandiri. Dan setelah pencoretan dari daftar rekomendasi Dinsos, otomatis kartu BPJS sebelumnya tidak berlaku dan hanya berlaku BPJS mandirinya saja.

"Jadi tugas Dinsos Kabupaten Bengkalis hanya menyatakan si pemohon adalah miskin, masalah klaim atau denda semacamnya bukan kewenangan Dinsos. Ada kejadian, warga dikenakan denda dan datang melapor ke Dinsos, itu sudah salah kaprah. Tugas Dinsos hanya mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan miskin, itupun ketika sudah memenuhi seluruh persyaratannya," tandasnya.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hadapi Persaingan Global, Peradi Pekanbaru Siapkan Advokat Menguasi Bahasa Inggris
- Nikmati 4Gpluskuat Saat Berbuka Puasa
- Tanpa Dana Desa, Pembangunan Tak Kan Merata di Kuansing
- Berbagi Kebahagiaan, PT Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru Santuni Puluhan Anak Yatim
- Bupati Kampar Lantik 11 Pejabat Eselon II
- Imigrasi Bengkalis Santuni Anak Panti Asuhan
- Pemkab Bengkalis Ingatkan Seluruh Perusahaan Segera Bayarkan THR
- Buka Puasa Bersama Ramadhan, PT EDI Rohul Salurkan Bantuan dan Berbagi dengan Kaum Dhuafa
- Safari Ramadan 1440 H, Wagubri Shalat Tarawih dan Serahkan Bantuan di Mesjid Agung Al Huda Tembilahan
- Kutuk Tindakan Represif, HMI Pekanbaru Minta Kapolri Dicopot
- Berbagi Berkah Ramadan, Alumni Unri RAPP Santuni Anak Yatim
- Terkesan Sengaja Dibiarkan Terbengkalai,
Warga Meskom, Bengkalis Pertanyakan Lampu Jalan Setahun Tak Nyala

- ‎Begini Cara Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Membina Warga Binaan di Bulan Suci Ramadhan
- Wagubri Bersilaturrahmi Bersama Jamaah Mesjid Besar Darul Hikmah Tembilahan
- Sebagian Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Sudah Bayar Sewa
- Ajukan Proposal Pembangunan Stadion Baru, Bupati Kampar Temui Sesmenpora RI
- Gubri Sampaikan Program Zakat Komitmen Prioritasnya
- PT MASS Santuni Anak Yatim dan Keluarga Pra Sejahtera
- Di Laut, Polair Bengkalis Razia Puasa Nelayan dan Bagi Takjil Gratis
- DPPPA Dukung Rencana Kegiatan FW KLA Buka Puasa Bersama Anak Yatim 


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com