Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 16 Oktober 2018 22:53
Gangguan Listrik, Pasokan Air Baku PDAM TD dari Chevron Terhenti

Selasa, 16 Oktober 2018 17:34
5 Pelayan Warung Remang-remang di Pagaran Tapah Digiring Satpol PP Rohul

Selasa, 16 Oktober 2018 17:31
Ribuan Rumah di Bonai Darussalam Terendam Banjir, Jalan Lintas Rohul-Duri Terganggu

Selasa, 16 Oktober 2018 17:25
Dua Juru Tulis Judi Togel di Tambusai Utara Rohul Terciduk Polisi

Selasa, 16 Oktober 2018 16:55
Danlanal Dumai Beri Penghargaan Nelayan Tenmkan M-16

Selasa, 16 Oktober 2018 16:32
Oknum Polisi Terjerat TPPU Penyelundupan Trenggiling Dituntut 3 Tahun Penjara

Selasa, 16 Oktober 2018 15:06
Pendaftaran Online Ditutup, 4.573 Calon Peserta CPNS 2018 di Pemkab Rohul‎ Sudah Mendaftar

Selasa, 16 Oktober 2018 14:00
Pinta Hearing Tapal Batas Kecamatan dan Desa,
Pemdes Buluh Manis Kirim Surat ke DPRD Bengkalis


Selasa, 16 Oktober 2018 13:15
Riau Raih 1 Emas dan 2 Perunggu dalam Kerjunas Catur di Aceh

Selasa, 16 Oktober 2018 12:48
Sekdaprov Janji, Paling Lambat 4 Hari lagi Single Salary Cair

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

Pemkab Bengkalis terus lakukan verifikasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin. Sebanyak 280 petugas diturunkan ke desa-desa.

Riauterkini-BENGKALIS- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis hingga kini masih melakukan proses verifikasi validasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin terhadap data yang diterima dari beberapa sumber. Verifikasi maupun validasi ini sebagai upaya untuk 'menertibkan' keluarga yang sengaja mengaku-ngaku miskin padahal mampu.

Langkah ini, Dinsos Kabupaten Bengkalis juga membentuk Tim Validator setiap desa, pada tahun 2017 lalu berjumlah 155 orang, satu desa satu orang. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 ini, ada penambahan Tim Validator berjumlah 125 orang, seluruhnya akan disebarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk perdesa yang ada.

Tim baru ini juga sudah dibimbing dan diberikan pelatihan di lapangan. Total Tim Validator untuk di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini sudah mencapai 280 orang.

"Jadi mereka inilah nanti yang akan melakukan verifikasi baik data dari pusat maupun rekomendasi yang sudah diterbitkan Dinsos termasuk data Rastra otonom yang kita terima," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis, Hj. Martini, MH kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/5/18).

Dijelaskan Martini, posisi sekarang berdasarkan kuota jaminan kesehatan BPJS sudah melebihi, dari Pemda hanya 30 ribuan, sedangkan sampai akhir tahun 2017 lalu ternyata mencapai 50 ribuan yang diterbitkan rekomendasi.

Sedangkan data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari pusat, kuota seluruhnya berjumlah 138 ribu jiwa lebih dan jumlah ini di luar dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinsos.

"Nah, saat ini Dinsos masih melakukan verifikasi, validasi artinya data yang ada pada BDT dilakukan pengecekan kembali satu persatu dan ini sedang kita lakukan," katanya lagi.

Karena, ditambahkan Martini, data BDT itu merupakan data sejak tahun 2015, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat dan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk di validasi verifikasi.

"Seandainya memang tidak layak maka akan kita coret, termasuk yang sudah diterbitkan rekomendasi dalam pengurusan BPJS," ujarnya.

Disampaikan Martini, seperti dalam pengurusan BPJS sewajarnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu sementara dalam situasi tertentu hanya disiapkan waktu 3x24 jam. Sedangkan si pemohon sudah melengkapi persyaratan untuk diterbitkan rekomendasi, maka 'terpaksa' diterbitkan.

Namun, ketika proses verifikasi dan validasi ternyata si pemohon rekomendasi ini tidak layak, meskipun sudah memegang kartu maka akan kita coret dan dialihkan ke BPJS mandiri. Dan setelah pencoretan dari daftar rekomendasi Dinsos, otomatis kartu BPJS sebelumnya tidak berlaku dan hanya berlaku BPJS mandirinya saja.

"Jadi tugas Dinsos Kabupaten Bengkalis hanya menyatakan si pemohon adalah miskin, masalah klaim atau denda semacamnya bukan kewenangan Dinsos. Ada kejadian, warga dikenakan denda dan datang melapor ke Dinsos, itu sudah salah kaprah. Tugas Dinsos hanya mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan miskin, itupun ketika sudah memenuhi seluruh persyaratannya," tandasnya.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Gangguan Listrik, Pasokan Air Baku PDAM TD dari Chevron Terhenti
- Pendaftaran Online Ditutup, 4.573 Calon Peserta CPNS 2018 di Pemkab Rohul‎ Sudah Mendaftar
- Sekdaprov Janji, Paling Lambat 4 Hari lagi Single Salary Cair
- Didampingi Plt Gubri, Tim Kementerian Cek Ruang dan Sarana Asrama Haji Antara
- 12 Jabatan OPD Pemkab Inhu Hari ini Mulai di Assesment
- Rumah dan Kedai Terancam Digusur,
Pembangunan Jembatan di Jalan Nasional Rantau Berangin Menuai Protes

- Persiapan Konfercab PWI Bengkalis 75 Persen
- Serapan Belanja APBD 2018 Bengkalis Baru 46,27 Persen
- Tidak Capai Target,
1.348 Ekor Hewan Penular Rabies di Bengkalis Divaksinasi

- Meriah HUT ke-19 Pelalawan, Kelurahan Teluk Meranti Gelar Lomba Menjaring Ikan Patin
- Termasuk Mantan Karo Tapem, Plt Gubri Lantik 112 Pejabat Fungsional
- Mundur, Rahmad Rahim dan Patrianov tak Ikut Dikantik
- Izin Mendagri, 112 Pejabat Fungsional dan 79 Kepsek Dilantik Pagi ini
- HUT ke-80, KONI Inhu Kunjungi Panti Asuhan
- Warga Bengkalis Diimbau Kenali Penularan Virus Rubella
- BNK Kampar Luncurkan Program Kampar Bersinar di Arena Car Free Day
- IKB SMPN 5-IKLB Galang Dana Bantuan Untuk Korban Gempa Palu dan Banjir Lintau
- Peduli Terhadap Lingkungan, BOB PT BSP - Pertamina Hulu Terima Penghargaan Dari Pemkab Siak
- Dipadati Wisatawan Lokal, Festival Pantai Rupat Berlangsung Meriah
- Melalui Berbagai Momen, Kapolres Kuansing Jalin Kedekatan dengan Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com