Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

Jum’at, 18 Januari 2019 18:55
Ditangkap Setelah Anak Lahir, Pemuda Setubuhi Anak Bawah Umur di Rohul Diciduk Polisi

Jum’at, 18 Januari 2019 18:35
Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

Pemkab Bengkalis terus lakukan verifikasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin. Sebanyak 280 petugas diturunkan ke desa-desa.

Riauterkini-BENGKALIS- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis hingga kini masih melakukan proses verifikasi validasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin terhadap data yang diterima dari beberapa sumber. Verifikasi maupun validasi ini sebagai upaya untuk 'menertibkan' keluarga yang sengaja mengaku-ngaku miskin padahal mampu.

Langkah ini, Dinsos Kabupaten Bengkalis juga membentuk Tim Validator setiap desa, pada tahun 2017 lalu berjumlah 155 orang, satu desa satu orang. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 ini, ada penambahan Tim Validator berjumlah 125 orang, seluruhnya akan disebarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk perdesa yang ada.

Tim baru ini juga sudah dibimbing dan diberikan pelatihan di lapangan. Total Tim Validator untuk di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini sudah mencapai 280 orang.

"Jadi mereka inilah nanti yang akan melakukan verifikasi baik data dari pusat maupun rekomendasi yang sudah diterbitkan Dinsos termasuk data Rastra otonom yang kita terima," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis, Hj. Martini, MH kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/5/18).

Dijelaskan Martini, posisi sekarang berdasarkan kuota jaminan kesehatan BPJS sudah melebihi, dari Pemda hanya 30 ribuan, sedangkan sampai akhir tahun 2017 lalu ternyata mencapai 50 ribuan yang diterbitkan rekomendasi.

Sedangkan data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari pusat, kuota seluruhnya berjumlah 138 ribu jiwa lebih dan jumlah ini di luar dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinsos.

"Nah, saat ini Dinsos masih melakukan verifikasi, validasi artinya data yang ada pada BDT dilakukan pengecekan kembali satu persatu dan ini sedang kita lakukan," katanya lagi.

Karena, ditambahkan Martini, data BDT itu merupakan data sejak tahun 2015, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat dan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk di validasi verifikasi.

"Seandainya memang tidak layak maka akan kita coret, termasuk yang sudah diterbitkan rekomendasi dalam pengurusan BPJS," ujarnya.

Disampaikan Martini, seperti dalam pengurusan BPJS sewajarnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu sementara dalam situasi tertentu hanya disiapkan waktu 3x24 jam. Sedangkan si pemohon sudah melengkapi persyaratan untuk diterbitkan rekomendasi, maka 'terpaksa' diterbitkan.

Namun, ketika proses verifikasi dan validasi ternyata si pemohon rekomendasi ini tidak layak, meskipun sudah memegang kartu maka akan kita coret dan dialihkan ke BPJS mandiri. Dan setelah pencoretan dari daftar rekomendasi Dinsos, otomatis kartu BPJS sebelumnya tidak berlaku dan hanya berlaku BPJS mandirinya saja.

"Jadi tugas Dinsos Kabupaten Bengkalis hanya menyatakan si pemohon adalah miskin, masalah klaim atau denda semacamnya bukan kewenangan Dinsos. Ada kejadian, warga dikenakan denda dan datang melapor ke Dinsos, itu sudah salah kaprah. Tugas Dinsos hanya mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan miskin, itupun ketika sudah memenuhi seluruh persyaratannya," tandasnya.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF
- Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil
- Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang
- Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El
- Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD
- Sambut Hari Bhakti ke-69,
Imigrasi Bengkalis Bersihkan dan Cat Museum

- Bernasib Lebih Miris dari Andini,
Begini Kata Kades tentang Naufal yang Mengurusi Empat Adiknya

- Masuki Masa Pensiun, Mantan Kaban Penghubung Riau Ingin Terus Mengabdi
- Andini tak Terviralkan Muncul Lagi di Pekan Tua, Pelalawan
- Satlantas Polres Kuansing Matangkan Persiapan MRSF
- Lantik Tiga Kajari, Kajati Riau Minta Tingkatkan Kinerja
- Desa Banjar Baru Layurkan Jalur Sumbangan Bupati Kuansing
- Dilaporkan Sejumlah Pihak, Penista Agama di Duri, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Lusa, Kepengurusan IKA Hubdat Provinsi Riau Dikukuhkan
- 2018, di Rohul Berlangsung Sebanyak 3.890 Pernikahan
- Upacara Hari K3 di Kantor Gubri Diwarnai Tali Bendera Putus dan Mic Mati
- Hakim Tolak Eksepsi Tiga Dokter Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes RSUD AA
- Menko Maritim RI Panen Raya di Kampung Bungaraya, Siak
- Berkunjung Ke Teknopolitan, Bupati Harris Serahkan Proposal ke Menteri Luhut
- Begini Euforia Masyarakat Kampar Sambut Piala Adipura


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com