Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 17 Agustus 2018 20:21
Zukri Peringati HUT RI ke-73 Bersama Warga Pelalawan

Jum’at, 17 Agustus 2018 19:39
197 orang Warga Binaan Lapas Telukkuantan Dapat Remisi

Jum’at, 17 Agustus 2018 19:36
Ratusan Warga Saksikan Pertunjukan Orkestra Ocas Spanyol di RTH Kaca Mayang

Jum’at, 17 Agustus 2018 19:31
Peringati HUT ke-73 RI, KITA Rohul Kibarkan Bendera di Puncak Merah Putih

Jum’at, 17 Agustus 2018 19:20
‎HUT ke-73 RI, Bupati Rohul Serahkan SK Remisi dan e-KTP di Lapas Pasirpangaraian

Jum’at, 17 Agustus 2018 19:05
273 Warga Binaan Rutan Rengat Inhu Terima Remisi

Jum’at, 17 Agustus 2018 18:12
Bertemu di Lapas, Gubri dan Mantan Gubri RZ Berbincang Akrab

Jum’at, 17 Agustus 2018 16:49
Usai Upacara HUT ke-73 RI, Pengurus KNPI Rohul Ziarah ke Makam Raja-raja Rambah

Jum’at, 17 Agustus 2018 16:45
Diduga 'Bisnis' Sabu, Enam Napi Lapas Bengkalis Diciduk Polisi

Jum’at, 17 Agustus 2018 16:40
Gelar Muscab I, Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP Pekanbaru

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 22 Mei 2018 18:09
Tertibkan 'Pengaku' Miskin, Dinsos Bengkalis Diterjunkan 280 Petugas Verifikasi Data

Pemkab Bengkalis terus lakukan verifikasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin. Sebanyak 280 petugas diturunkan ke desa-desa.

Riauterkini-BENGKALIS- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis hingga kini masih melakukan proses verifikasi validasi status keluarga miskin atau layak dikatakan miskin terhadap data yang diterima dari beberapa sumber. Verifikasi maupun validasi ini sebagai upaya untuk 'menertibkan' keluarga yang sengaja mengaku-ngaku miskin padahal mampu.

Langkah ini, Dinsos Kabupaten Bengkalis juga membentuk Tim Validator setiap desa, pada tahun 2017 lalu berjumlah 155 orang, satu desa satu orang. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 ini, ada penambahan Tim Validator berjumlah 125 orang, seluruhnya akan disebarkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk perdesa yang ada.

Tim baru ini juga sudah dibimbing dan diberikan pelatihan di lapangan. Total Tim Validator untuk di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini sudah mencapai 280 orang.

"Jadi mereka inilah nanti yang akan melakukan verifikasi baik data dari pusat maupun rekomendasi yang sudah diterbitkan Dinsos termasuk data Rastra otonom yang kita terima," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Bengkalis, Hj. Martini, MH kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/5/18).

Dijelaskan Martini, posisi sekarang berdasarkan kuota jaminan kesehatan BPJS sudah melebihi, dari Pemda hanya 30 ribuan, sedangkan sampai akhir tahun 2017 lalu ternyata mencapai 50 ribuan yang diterbitkan rekomendasi.

Sedangkan data berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dari pusat, kuota seluruhnya berjumlah 138 ribu jiwa lebih dan jumlah ini di luar dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinsos.

"Nah, saat ini Dinsos masih melakukan verifikasi, validasi artinya data yang ada pada BDT dilakukan pengecekan kembali satu persatu dan ini sedang kita lakukan," katanya lagi.

Karena, ditambahkan Martini, data BDT itu merupakan data sejak tahun 2015, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat dan diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk di validasi verifikasi.

"Seandainya memang tidak layak maka akan kita coret, termasuk yang sudah diterbitkan rekomendasi dalam pengurusan BPJS," ujarnya.

Disampaikan Martini, seperti dalam pengurusan BPJS sewajarnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu sementara dalam situasi tertentu hanya disiapkan waktu 3x24 jam. Sedangkan si pemohon sudah melengkapi persyaratan untuk diterbitkan rekomendasi, maka 'terpaksa' diterbitkan.

Namun, ketika proses verifikasi dan validasi ternyata si pemohon rekomendasi ini tidak layak, meskipun sudah memegang kartu maka akan kita coret dan dialihkan ke BPJS mandiri. Dan setelah pencoretan dari daftar rekomendasi Dinsos, otomatis kartu BPJS sebelumnya tidak berlaku dan hanya berlaku BPJS mandirinya saja.

"Jadi tugas Dinsos Kabupaten Bengkalis hanya menyatakan si pemohon adalah miskin, masalah klaim atau denda semacamnya bukan kewenangan Dinsos. Ada kejadian, warga dikenakan denda dan datang melapor ke Dinsos, itu sudah salah kaprah. Tugas Dinsos hanya mengeluarkan rekomendasi dan menyatakan miskin, itupun ketika sudah memenuhi seluruh persyaratannya," tandasnya.***(dik)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Zukri Peringati HUT RI ke-73 Bersama Warga Pelalawan
- 197 orang Warga Binaan Lapas Telukkuantan Dapat Remisi
- Ratusan Warga Saksikan Pertunjukan Orkestra Ocas Spanyol di RTH Kaca Mayang
- Peringati HUT ke-73 RI, KITA Rohul Kibarkan Bendera di Puncak Merah Putih
- ‎HUT ke-73 RI, Bupati Rohul Serahkan SK Remisi dan e-KTP di Lapas Pasirpangaraian
- 273 Warga Binaan Rutan Rengat Inhu Terima Remisi
- Bertemu di Lapas, Gubri dan Mantan Gubri RZ Berbincang Akrab
- Usai Upacara HUT ke-73 RI, Pengurus KNPI Rohul Ziarah ke Makam Raja-raja Rambah
- Pegawai Rutan Bagansiapiapi Berpakaian Adat Peringati HUT RI
- NKRI Berusia 73 Tahun, Sekda Minta ASN di Kampar Semakin Peduli dengan Masyarakat
- Dibayangi Cuaca Mendung, Upacara HUT ke-73 RI di Kampar Berlangsung Khidmat
- Klarifikasi Panitia,
Tabligh Akbar UAS dan Ustad Felix Siauw tak Terkait dengan Deklarasi #2019gantipresiden

- Upacara Detik-detik Proklamasi di Pelalawan Berjalan Khidmat
- Peringatan HUT ke-73 RI di Duri, Bengkalis Berlangsung Khidmat
- Sambut HUT ke-73 Kemerdekaan RI, Disdalduk KB Pekanbaru Galakkan Permainan Rakyat
- Bupati Kuansing: Semangat Mengisi Kemerdekaan Adalah Milik Segenap Lapisan Masyarakat
- Diguyur Hujan, Upacarat HUT ke-73 RI di Kantor Walikota Pekanbaru Berjalan Khidmat
- Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-73 RI Pemprov Riau Berjalan Lancar
- Meriah, Beragam Lomba HUT ke-73 RI di Sekretariat DPRD Pelalawan
- Wakapolda Riau Pimpin Upacara HUT ke-73 RI dalam Guyuran Hujan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com