Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 18 Nopember 2018 09:35
Konsleting Listrik Picu Pabrik Tahu di Airmolek, Inhu Ludes Terbakar

Sabtu, 17 Nopember 2018 21:22
Sejumlah Desa di Bantan, Bengkalis Berpotensi Kembangkan Wisata Pesisir

Sabtu, 17 Nopember 2018 20:59
Ayo Datang ke Pantai Selatbaru, Bengkalis Ada Festival Budaya Bahari

Sabtu, 17 Nopember 2018 18:16
Diterima Pemkab Siak,
BRK Serahkan CSR Berupa Asrama Tahfidz Al Alim dan 3 RKB SD Sains Tahfizh Islamic Center


Sabtu, 17 Nopember 2018 17:55
Walikota Pekanbaru Panen Pedet dan Luncurkan Agrotec Farm System di Kelurahan Agrowisata

Sabtu, 17 Nopember 2018 17:25
Disnaker Riau Saksikan Penandatangan PKB Serikat Pekerja di Pelalawan

Sabtu, 17 Nopember 2018 16:51
Rusak Sepanduk LGBT, Banci Pemilik Salon Digeruduk FPI dan Jamaah Masjid

Sabtu, 17 Nopember 2018 14:12
Puting Beliung Rusak Dua Unit Rumah di Kuindra, Inhil

Sabtu, 17 Nopember 2018 14:06
‎Pelaku Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Pernah Pulang ke Rohul

Sabtu, 17 Nopember 2018 13:24
Kenalkan Lebih Mendalam Mengani Media Siber, Riauonline.co.id Taja Seminar NuMedia Cyber

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Juli 2018 16:55
Kembali Tuntut Haknya,
Tenaga RTK di Kampar Gelar Unjuk Rasa di Depan Rumah Bupati


Sejulah tenaga RTK Kampar menggelar unjuk rasa di kediaman resmi Bupati Kampar. Mereka kembali menuntut haknya yang belum dipenuhi Pemkab.

Riauterkini-BANGKINANG - Tak kunjung mendapatkan kepastian akan nasibnya, puluhan tenaga rumah tunggu kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar kembali melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (12/7/2018). Kali ini di depan Rumah Dinas Bupati Kampar yang terletak di Jalan Prof M Yamin, SH, Bangkinang.

Belasan spanduk berisi kecaman kepada Bupati Kampar dan DPRD Kampar dibentangkan para demonstran yang umumnya menggunakan seragam petugas kesehatan baju putih dan celana putih. Salah satu spanduk menutupi plang nama Rumah Dinas Bupati Kampar. Aksi ini tampak berjalan damai dan tertib.

Aksi ini mendapat perhatian pengendara yang melintas di ruas jalan nasional Riau-Sumbar itu.

Ketua Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar Ryan yang kembali mendampingi perjuangan para tenaga RTK kepada wartawan disela-sela aksi menyampaikan, ada empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa hari ini. Tuntutan pertama para RTK minta Bupati Kampar merealisasikan janjinya untuk memperpanjang sk para tenaga RTK.

Kedua, mereka minta Pemkab Kampar membayarkan uang transportasi untuk tenaga RTK karena mereka tetap bekerja meskipun tidak menerima honor.

Tenaga RTK juga meminta Pemkab Kampar agar jangan membiarkan tenaga RTK menganggur. Sedangkan tuntutan keempat, tenaga RTK minta Bupati Kampar membuktikan janjinya untuk mengurangi pengangguran.

"Kami menganggap pemkab & DPRD Kampar telah melakukan kejahatan kemanusiaan yg luar biasa (extra ordinary crime) kami sangat mengutuk keras praktek-praktek kejahatan atau perbudakan seperti ini," kata Ryan.

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa hari ini, para tenaga RTK telah melakukan aksi di kantor Bupati Kampar sebanyak tiga kali. Aksi terakhir dilakukan pada Senin (9/7/2018). Dalam aksi ini mereka mempertanyakan kepastian status mereka dan hak yang belum diterima para tenaga RTK yakni berupa uang transportasi sejak Januari hingga Juni 2018.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar H Nurbit yang didampingi Asisten II Setdakab Kampar Hj Nurhasani juga telah menjelaskan langkah yang ditempuh Pemkab Kampar.

Nurbit menjelaskan, sesuai regulasi, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga RTK karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pemkab Kampar telah berupaya mencari formulasi yang dianggap tepat untuk tenaga RTK yakni menjadi tenaga fasilitator.

Hanya saja permohonan ini akan dinilai oleh pemerintah pusat namun kewenangannya ada pada pemerintah daerah.

"Cuma harus ada hitam di atas putih yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah atas permohonan kepala daerah," terang Nurbit saat itu.*(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Disnaker Riau Saksikan Penandatangan PKB Serikat Pekerja di Pelalawan
- Kenalkan Lebih Mendalam Mengani Media Siber, Riauonline.co.id Taja Seminar NuMedia Cyber
- Setelah Kampar, BKD Riau Kembali Gelar Touring Road to Siak
- Reuni Perak Alumni SMPN 4 Pekanbaru, Donor Darah dan ke Panti Asuhan
- Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan Menjadi yang Terbaik di Riau
- Baznas Bengkalis Bantah Minta KTP untuk Bagikan Zakat
- Korwil Pendidikan Singingi, Kuansing Akui Tenaga Pendidik Masih Kurang
- Capai Target UN di 2019, Bupati Minta Tingkat Kualitas Pendidikan
- Hanya Tiga Persen Lulus, Opsi Turunkan Passing Grade Masih Usulan
- Penyebab Banjir dan Perusak Keindahan,
Satpol PP Pekanbaru Bongkar Bangunan Liar di Jalan Garuda Sakti

- BKPP Rohul Tunggu Arahan Panselnas Terkait Passing Grade dan Ranking CPNS 2018
- Camat Mandau Taja Silaturrahmi Bareng Ratusan Kader Posyandu dan TP PKK Setempat
- Dinsos Bengkalis Salurkan Bantuan Barang Jualan dan Mesin Jahit ke Penyandang Disabilitas
- 2019, UMK Bengkalis Diusulkan Naik 2,95% Dari Tahun Ini
- Pasca Banjir Dandim 0302 Inhu Tinjau Areal Perswahan di Kuansing
- Instruksi Pusat, Bantuan PKH Tahap 4 untuk KPM di Kuansing Dipastikan Berkurang
- ...
- Dianggap Kuper, Sejumlah Sesepuh Masyarakat Durtim, Bengkalis Datangi PT HK di Duri
- LAM Riau Enggan Terbuka Soal Rencana Pemberian Gelar Presiden
- Maulid Nabi di Disdalduk Pekanbaru, UAS Paparkan Lima Tahapan Menuju Masyarakat Madani


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com