Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Januari 2019 22:29
113 Tim Ikutu Turnamen Bola Voli Pakai Kain Sarung HUT Kabupaten Kampar ke-69

Rabu, 23 Januari 2019 22:22
Empat Unit Bus Sekolah Gratis Siap Layani Pelajar di Bangkinang Sekitarnya

Rabu, 23 Januari 2019 22:16
Daya Listrik Berkurang, PLN Bengkalis Terus Gesa Perbaikan Mesin Rusak

Rabu, 23 Januari 2019 21:50
Peluncuran Program DMIJ Plus Terintegrasi, Bupati Inhil Ungkap Telah Siapkan Berbagai Terobosan

Rabu, 23 Januari 2019 21:07
Dugaan Perselingkuhan Oknm DPRD Kuansing,
Keluarga Terlapor Sempat Minta Mencabut Pengaduan


Rabu, 23 Januari 2019 20:58
Berbagai Gelaran Disiapkan Panitia Imlek Bersama Sambut Perayaan Imlek 2019

Rabu, 23 Januari 2019 20:53
Polsek Ukui Gagalkan Mobil Truk Pengangkut 'Illog'

Rabu, 23 Januari 2019 19:32
Sinergitas TNI-Polri, Polres Inhu Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kodim 0302

Rabu, 23 Januari 2019 19:13
Yowan Terpilih Menjadi Ketua LPM Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Rabu, 23 Januari 2019 17:04
Ratusan Prajurit Kodim 0313/KPR se-Rohul‎ Jalani Minggu Militer di Pasirpangaraian

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 13 September 2018 18:59
Puluhan Guru Daerah Terpencil di Inhu Tidak Terima Tunjangan Khusus APBN

Data jumlah guru daerah terpencil di Inhu tidak milik kementrian tidak sesuai antara di lapangan. Akibatnya puluhan guru tidak dapat menerima tunjangan dari APBN.

Riauterkini-RENGAT-Puluhan guru daerah terpencil di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tidak terima tunjangan khusus dari APBN, akibat adanya ketidak sesuaian data dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan kondisi lapangan.

Tidak diterima nya tunjangan khusus dari APBN bagi puluhan guru daerah terpencil di Inhu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Inhu, Isnidar didampingi Bendahara Disdikbud Inhu, Irwan Sartika kepada awak media Kamis (13/9/18) yang menegaskan Pemkab Inhu menyatakan menolak SK Tunjangan Khusus Guru yang ditetapkan untuk Kabupaten Inhu, karena data tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

"Pada SK yang kita terima ada sekira 31 desa yang termasuk daerah terpencil, namun data itu itu tidak sesuai dengan yang di lapangan. Karena sejumlah daerah yang disebut terpencil kondisinya tidak terpencil, sebaliknya sejumlah daerah yang harusnya termasuk kategori terpencil namun tidak dimasukan dalam SK tersebut," tegasnya.

Dengan alasan itu mereka menolak SK tersebut. Namun Disdikbud Inhu tetap berupaya agar para guru dan tenaga pendidikan yang bertugas di daerah terpencil bisa mendapatkan haknya. Seperti yang disampaikannya, nilai anggaran yang bakal diterima Inhu sebesar Rp 10 Miliar. Maka dengan dana sebesar itu, setiap guru bisa mendapatkan tunjangan penghasilan khusus sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Ungkapnya.

Ditambahkanya, pada Bulan Mei 2018 lalu pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dan juga pihak Direktorat Jenderal PK Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Pertemuan yang dilakukan di Batam tersebut membahas tentang rekonsiliasi dan verifikasi penyampaian kelengkapan laporan penyampaian dana tunjangan guru melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pada tahun 2017. Jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 113 Tim Ikutu Turnamen Bola Voli Pakai Kain Sarung HUT Kabupaten Kampar ke-69
- Empat Unit Bus Sekolah Gratis Siap Layani Pelajar di Bangkinang Sekitarnya
- Daya Listrik Berkurang, PLN Bengkalis Terus Gesa Perbaikan Mesin Rusak
- Hanya 450 Pengusaha Depot Air Minum di Pekanbaru yang Teruji
- Berbagai Gelaran Disiapkan Panitia Imlek Bersama Sambut Perayaan Imlek 2019
- Sinergitas TNI-Polri, Polres Inhu Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kodim 0302
- Yowan Terpilih Menjadi Ketua LPM Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru
- Ratusan Prajurit Kodim 0313/KPR se-Rohul‎ Jalani Minggu Militer di Pasirpangaraian
- Kadis PUPR Rohul Turun Tangan,
‎Jalan Provinsi di Rambah Hilir Rusak tarena tak Ada Drainese

- Gubri Ingin Jembatan Siak IV Diberi Nama Pendiri Kota Pekanbaru
- Sesuai Letaknya,
Waka DPRD Riau Kordias Pasaribu Usulkan Nama Pelita untuk Jembatan Siak IV

- Diduga DL Massal, Kantor Bupati dan DPRD Pelalawan Lengang Mencekam
- Turun ke Rokan Hulu, Rupanya Ini yang Dilakukan Tim Peneliti Puslitbang Polri
- Pulang Umroh, Gubri Kembali Jalankan Tugas Kepala Daerah
- Disaksikan Bupati Harris, Pengurus PGRI Kecamatan Ukui Dilantik
- Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dianggap Kangkangi Perintah Presiden Jokowi
- Mahasiswa Siap Kawal Proses Hukum Dugaan Mesum Oknum Dewan Kuansing
- Dikukuhkan Jadi Komut, Masperi Diberi Amanah Kembangkan PT Jamkrida
- Masuki Era Industri 4.0, Perusahaan Terapkan Zero Fatality
- ‎Pertama di Provinsi Riau, BPN Rohul Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com