Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 25 April 2019 00:46
Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan

Rabu, 24 April 2019 22:24
Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan

Rabu, 24 April 2019 19:58
Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker

Rabu, 24 April 2019 19:54
Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor

Rabu, 24 April 2019 19:00
Tindaklanjuti Surat KPU dan Kemenkes,
Dinkes Rohul Kerahkan Petuas untuk Pemeriksaan Kesehatan Petugas Pemilu 2019


Rabu, 24 April 2019 18:55
Grand Opening Hotel Prime Park Hadirkan Konser Judika

Rabu, 24 April 2019 17:20
Resepsi Pelepasan, 304 Lulusan SMKN 1 Rambah Diharapkan Langsung Bekerja

Rabu, 24 April 2019 17:16
RU II Dumai Hemat Biaya Operasi Hingga 40 Persen,
Pipa Transmisi Pertagas Duri-Dumai Resmi Alirkan Gas


Rabu, 24 April 2019 17:12
116 Siswa dan Siswi MAN 1 Rohul Kelas XII Resmi Dikembalikan ke Orang Tuanya

Rabu, 24 April 2019 15:31
2 Perusahaan Pemenang Lelang Paket Sembako Miliaran di Bengkalis Didesak Melapor

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 14 September 2018 17:52
Terbukti Korupsi, 33 ASN Pemkab Bengkalis Akan "Dipecat"

Bupati Bengklais segera memecat 33 ASN yang terbukti melakukan korupsi. Pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan paling lama akhir 2018.

Riauterkini-BENGKALIS- Sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis akan terimbas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau bakal dipecat. Ini lakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan-RB serta Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN yang terlibat tindak pidana korupsi sesuai dengan nomor SKB 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

PTDH merupakan sanksi disiplin terberat dilakukan kepada ASN yang telah diadili dan hukumannya memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Bupati Bengkalis Amril Mukmnin mengatakan, untuk melakukan PTDH tersebut pihaknya diberikan waktu paling lambat akhir 2018.

"Sampai akhir tahun 2018 ini sudah harus menyelesaikan PTDH kepada seluruh ASN yang sudah inkrah terkait kasus Tipikor," ungkap Bupati Bengkalis.

Untuk melaksanakan ini, pihaknya menugaskan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PTDH 23 ASN Bengkalis tersebut.

Amril mengatakan, Pemerintah Bengkalis akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk menindaklanjuti SKB yang telah ditandatangani ketiga Menteri saat Rakornas kemarin.

"SKB yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati bersama. Pemerintah Bengkalis tentu juga akan mengikutinya. Sebab, jika tak ditaati, siapapun Kepala Daerah justru bakal terkena sanksi," jelasnya.

Sementara itu saat ini, beredar informasi PTDH 23 ASN Kabupaten Bengkalis bakal dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan SKB itu. Artinya selambat lambatnya 20 September ini, 23 ASN dimaksud sudah di PDTH oleh Bupati Amril Mukminin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis.

Namun saat dikonfirmasi terkait tenggat waktu 7 hari untuk mengeksekusi PTDH tersebut, Amril mengaku justru belum mengetahuinya secara pasti. "Kalau soal harus di PTDH kami sudah tahu. Tapi, soal waktu 7 hari itu, terus terang, belum dapat informasi," jelas Amril.

"Jika memang ada limit 7 hari harus tuntas pasca SKB itu ditandatangani harus dilaksanakan kita akan menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala BKPP Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PTDH ke 23 ASN di Pemkab Bengkalis ini," tandasnya.***(dik/rls)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan
- Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan
- Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker
- Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor
- Wabup Inhil Aktif di Medsos, untuk Ketahui Permasalahan dan Serap Aspirasi Masyarakat
- Sertifikat Diterima Gubri, Riau Resmi jadi Embarkasi Haji Antara
- 49 Pegawai Imigrasi Bengkalis Cek Kesehatan dan Tes Urine 
- Pasca Penetapan BRK Syariah, Dibentuk Tim Transisi Konvensional ke Syariah
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau
- Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa
- Kadis TPH Rohul Ajak Petani Sukseskan Upsus Pajale Sesuai Musim Tanam
- Ketua KPU dan Kapolres Bengkalis Kunjungi Keluarga Ketua KPPS Yang Meninggal Dunia
- Gubri Resmikan Kantor Layanan Teknis BSN Keempat
- HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah
- Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing
- Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang
- Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com