Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 18 Pebruari 2019 13:27
TMMD Bangun 6 Rumah Warga Kurang Mampu di Seberang Gunung

Senin, 18 Pebruari 2019 13:22
Disaksikan Caleg DPR RI, PBB Lantik Pengurus Ranting di Duri

Senin, 18 Pebruari 2019 13:17
Adi Sukemi Ketuai Taekwondo Indonesia Pengcab Pelalawan 2019-2023

Senin, 18 Pebruari 2019 12:18
Vendor RS Pertamina Rekrutmen Naker Tak Lapor Disnakertrans Dumai

Senin, 18 Pebruari 2019 12:13
Wan Thamrin Mulai Berangsur Bawa Pakaian dari Rumah Dinas

Senin, 18 Pebruari 2019 10:35
Cuaca Buruk Tunda MoU Bidang Perdata dan TUN BRK dengan Kejati Riau

Senin, 18 Pebruari 2019 10:21
Sehari Jelang Lengser, Gubri Ingatkan Kerja Optimal dan Jangan Ada Lagi Mogok

Senin, 18 Pebruari 2019 07:39
Dinas PUPR Kuansing Jamin Perbaiki Jalan Ambalas di Kuantan Tengah

Senin, 18 Pebruari 2019 07:20
Musda 3 Pajero Sport Family Riau Chapter Pilih Gusri jadi Ketua

Senin, 18 Pebruari 2019 04:12
13 Unit Rumah Terbakar di Kateman, Inhil

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 13:56
Sengketa Informasi Publik,
Majelis KI Perintahkan Sekdako Dumai Berikan Informasi


Majelis Komisioner Informasi Riau memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informsi Publik antara Syahroni Hs dengan Sekdako Dumai. Sekdako diperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon.

Riauterkini - PEKANBARU - Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau akhirnya memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Syahroni Hs sebagai Pemohon dengan Sekdako Dumai selaku Atasan PPID, sebagai Termohon.

Dalam putusan nomor 011/KIP-R/PS-A-M-A/V/2018, Majelis Komisioner yang dipimpin Tatang Yudiansyah dengan dua anggota Jhoni S Mundung dan Alnofrijal, memutuskan mengabulkan permohonan informasi yang disengketakan.

"Amar putusan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa, menyatakan informasi yang diajukan pemohon adalah terbuka, dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon," kata ketua majelis saat membaca putusan di ruang sidang KI Propinsi Riau, (20/09) di Pekanbaru.

Pada sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, terungkap informasi yang diminta pemohon antara lain; 1). Kedudukan hukum surat keterangan nomor 71/ BPTPM/ V/ 2014, yang diterbitkan oleh kepala BPTPM Kota Dumai, serta infomasi tentang dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang telah disetujui (gambar pra rencana dan spesifikasi teknis bangunan gedung) sebagai persyaratan penerbitan IMB; 2). Tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, pada tanggal 15 November 2017, mengenai ; a). Terdapatnya ketidaksejajaran antara posisi fisik bangunan dengan posisi bidang tanah; b). Terdapat kelebihan ukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik 3). Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan pemerintah kota Dumai; 4). Pengesahan dokumen perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pemerintah kota Dumai; dan 5). Penerapan aturan tentang Sertifikat Laik Fungsi bangunan. Pada sidang tersebut, Majelis menguraikan bahwa Pemohon membatalkan dan mencabut permintaan informasi mengenai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - DPMPTSP Kota Dumai. Adapun alasan pembatalan dan pencabutan oleh Pemohon adalah dikarenakan tidak adanya tindaklanjut ril dari instansi terkait meskipun sudah diberikan waktu relatif lama guna menindaklanjutinya. Dengan tidak ada upaya tindaklanjut secara ril, Pemohon akan melaporkan Aparatur Sipil pada instansi tersebut ke Ombudsman RI. Ketua Majelis Komisioner melalui Joni S Mundung selaku anggota Majelis, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dalam persidangan Termohon mengaku bahwa informasi yang diminta ada pada Termohon. Apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding, maka Termohon wajib memberikan informasi kepada Pemohon. "Setelah salinan putusan diterima, apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding oleh para pihak, maka putusan inkrah. Pemohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menguatkan putusan KI dan dieksekusi. (dan)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- TMMD Bangun 6 Rumah Warga Kurang Mampu di Seberang Gunung
- Wan Thamrin Mulai Berangsur Bawa Pakaian dari Rumah Dinas
- Sehari Jelang Lengser, Gubri Ingatkan Kerja Optimal dan Jangan Ada Lagi Mogok
- Musda 3 Pajero Sport Family Riau Chapter Pilih Gusri jadi Ketua
- Perbaikan 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan, Bupati Inhil Minta Masyarakat Bersabar
- PUPR Riau Anggarkan Rp14 Miliar Untuk Jalan Rusak dan Bergelombang
- Pelepasan Jenazah Ajudan Istri Bupati Kuansing Berlangsung Penuh Haru
- Gunung Toar Siap Menuju Sentra Kampung Batik Ekonomi Kreatif
- Seratusan Peserta Ikuti Lomba Bertema Bahasa Mandarin di Mal Ska Pekanbaru
- Ajudan Istri Bupati Meninggal Dunia, Pemkab Kuansing Berduka
- TNI, Polri dan BPBD, Fire Fighter PT SRL Berjibaku Padamkan Api di Rupat
- Babinsa Koramil 07/Kuantan Hilir Goro Perbaiki Mushola di Kuansing
- Pemkab Meranti Tegaskan Permintaan Dispensasi Embarkasi Haji Bukan Politis
- Sepanjang 2019, 497,71 Hektare Lahan di Riau Terbakar
- Bosan Berkonflik dengan Rekan Seprofesi,
Nelayan Panipahan Siap Jaga Situasi Kamtibmas Aman dan Kondusif

- Sempena HPN ke-73, Kapolres Rohul Makan Bareng Wartawan dan Pesankan Ini
- Mantan Pejabat Pemprov Resmi Jabat Karo Perencanaan dan Ortal di Kemenko Polhukam
- Dukung Gerakan Magrib Mengaji,
Masyarakat Desa Bukit Gajah Ukui Gelar Pelatihan Brantas Buta Huruf Baca Alqur'an

- Rindu Pemimpinnya,
Masyarakat Pintu Gobang Kari Undang Mantan Bupati Kuansing Sukarmis Melayur Jalur

- Pusat Setujui 25 Ribu Blangko KTP El untuk Bengkalis


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com