Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 10:34
PT MAL Cuekin Jalan Antar Desa di Kerumutan, Pelalawan Hancur

Senin, 10 Desember 2018 10:25
Tokoh Masyarakat Kuansing Minta Gedung Kampus Uniks Difungsikan

Senin, 10 Desember 2018 10:18
Vakum Beberapa Tahun, IMUB se- Sumbar Kembali Eksis

Senin, 10 Desember 2018 09:55
Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine

Senin, 10 Desember 2018 08:23
Wan Thamrin Jalani Gladi Pelantikan Gubri di Istana Presiden

Senin, 10 Desember 2018 07:25
Banjir Luapan Sungai Kampar Bikin Banyak Warga Begadang

Senin, 10 Desember 2018 07:20
HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa

Ahad, 9 Desember 2018 22:42
Pengumuman Kelulusan SKB CPNS Pemprov Riau Tunggu Pusat

Ahad, 9 Desember 2018 22:35
Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif

Ahad, 9 Desember 2018 18:50
Warga Minta Pemkab Bengkalis Perbaiki Jalan Poros Pematang Duku Timur

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 13:56
Sengketa Informasi Publik,
Majelis KI Perintahkan Sekdako Dumai Berikan Informasi


Majelis Komisioner Informasi Riau memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informsi Publik antara Syahroni Hs dengan Sekdako Dumai. Sekdako diperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon.

Riauterkini - PEKANBARU - Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau akhirnya memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Syahroni Hs sebagai Pemohon dengan Sekdako Dumai selaku Atasan PPID, sebagai Termohon.

Dalam putusan nomor 011/KIP-R/PS-A-M-A/V/2018, Majelis Komisioner yang dipimpin Tatang Yudiansyah dengan dua anggota Jhoni S Mundung dan Alnofrijal, memutuskan mengabulkan permohonan informasi yang disengketakan.

"Amar putusan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa, menyatakan informasi yang diajukan pemohon adalah terbuka, dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon," kata ketua majelis saat membaca putusan di ruang sidang KI Propinsi Riau, (20/09) di Pekanbaru.

Pada sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, terungkap informasi yang diminta pemohon antara lain; 1). Kedudukan hukum surat keterangan nomor 71/ BPTPM/ V/ 2014, yang diterbitkan oleh kepala BPTPM Kota Dumai, serta infomasi tentang dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang telah disetujui (gambar pra rencana dan spesifikasi teknis bangunan gedung) sebagai persyaratan penerbitan IMB; 2). Tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, pada tanggal 15 November 2017, mengenai ; a). Terdapatnya ketidaksejajaran antara posisi fisik bangunan dengan posisi bidang tanah; b). Terdapat kelebihan ukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik 3). Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan pemerintah kota Dumai; 4). Pengesahan dokumen perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pemerintah kota Dumai; dan 5). Penerapan aturan tentang Sertifikat Laik Fungsi bangunan. Pada sidang tersebut, Majelis menguraikan bahwa Pemohon membatalkan dan mencabut permintaan informasi mengenai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - DPMPTSP Kota Dumai. Adapun alasan pembatalan dan pencabutan oleh Pemohon adalah dikarenakan tidak adanya tindaklanjut ril dari instansi terkait meskipun sudah diberikan waktu relatif lama guna menindaklanjutinya. Dengan tidak ada upaya tindaklanjut secara ril, Pemohon akan melaporkan Aparatur Sipil pada instansi tersebut ke Ombudsman RI. Ketua Majelis Komisioner melalui Joni S Mundung selaku anggota Majelis, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dalam persidangan Termohon mengaku bahwa informasi yang diminta ada pada Termohon. Apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding, maka Termohon wajib memberikan informasi kepada Pemohon. "Setelah salinan putusan diterima, apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding oleh para pihak, maka putusan inkrah. Pemohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menguatkan putusan KI dan dieksekusi. (dan)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Tokoh Masyarakat Kuansing Minta Gedung Kampus Uniks Difungsikan
- Vakum Beberapa Tahun, IMUB se- Sumbar Kembali Eksis
- Wan Thamrin Jalani Gladi Pelantikan Gubri di Istana Presiden
- Pengumuman Kelulusan SKB CPNS Pemprov Riau Tunggu Pusat
- Warga Minta Pemkab Bengkalis Perbaiki Jalan Poros Pematang Duku Timur
- Korban Banjir Berharap Perhatian, Pemkab Kuansing Sebut tak Miliki Stok Bantuan
- Ini Identitas Cewek yang Tewas Dilindas Tronton CPO di Siak
- Tes SKB Diikuti 524 Pelamar CPNS Pemkab Rohul Digelar 9 Desember 2018
- Riau Juara Umum Masak Ikan Tingkat Nasional
- Sempat 5 Bulan Gaji Tunda Bayar, Dinkes Bengkalis Bayar Gaji 68 Bidan
- Ditaja Emak-emak, Gerakan Berbagi Jum'at Berkah Disambut Antusias Warga Duri
- BAZNas Bengkalis akan Khitan 100 Anak dan Salurkan Zakat kepada 102 Mustahik
- Imigrasi Bengkalis Jamin Permudah Pengurusan Paspor Bagi JCH
- Harga Sawit Anjlok, Petani Minta Pemda Carikan Solusi
- RPJMD Riau Hanya 12 Persen Sesuai dengan Target SDGs
- Dahsyat, Tiap Pekan 10 Pasutri di Duri, Bengkalis Adukan Masalahnya ke KUA
- Abdikan Diri ke Masyarakat,
Calon Apoteker Bengkalis Kenalkan Diabetes dan Hipertensi di Kalideres

- BI Riau Gelar Workshop UMKM Industri Tenun
- 39 Undangan Pelantikan Gubri Definitif Jumat Mulai Disebar
- Koperasi Meskom Sejati Bengkalis Bantah Tidak Transparan Bagi Hasil Lahan Plasma


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com