Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 17 Juni 2019 20:21
Polres Dumai Tangkap Dua Bandar Sabu 1 Kilogram Asal Bengkalis

Senin, 17 Juni 2019 20:16
Pertamina RU II Dumai Produksi Green Diesel Berkualitas

Senin, 17 Juni 2019 19:17
Laga Kambing Travel Vs Truk, Sejumlah Penumpang Terluka

Senin, 17 Juni 2019 18:11
Ini Persyaratan Lengkapnya,
Pendaftaran Calon Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya Dibuka 18 Juni 2019


Senin, 17 Juni 2019 18:04
Per-2018, Riau Miliki 24 Desa Wisata

Senin, 17 Juni 2019 18:00
Lomba Menyolak Kelapa, Perlombaan Unik di Perayaan Milad ke-54 Inhil

Senin, 17 Juni 2019 17:07
Anggaran Diperkirakan Defisit Rp100 Miliar, Sekda Rohul Pesankan Ini ke Seluruh OPD

Senin, 17 Juni 2019 16:45
Halal Bi Halal dan Temu Ramah,
Bupati Sukiman Minta Anggota IKAPTK Rohul tidak Langgar Aturan


Senin, 17 Juni 2019 16:27
Seminar Nasional dan HUT IGTKI ke-69,
Bupati Rohul Pesankan ini ke Guru PAUD dan Dukung Gernas BAKU


Senin, 17 Juni 2019 16:21
Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 13:56
Sengketa Informasi Publik,
Majelis KI Perintahkan Sekdako Dumai Berikan Informasi


Majelis Komisioner Informasi Riau memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informsi Publik antara Syahroni Hs dengan Sekdako Dumai. Sekdako diperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon.

Riauterkini - PEKANBARU - Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau akhirnya memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Syahroni Hs sebagai Pemohon dengan Sekdako Dumai selaku Atasan PPID, sebagai Termohon.

Dalam putusan nomor 011/KIP-R/PS-A-M-A/V/2018, Majelis Komisioner yang dipimpin Tatang Yudiansyah dengan dua anggota Jhoni S Mundung dan Alnofrijal, memutuskan mengabulkan permohonan informasi yang disengketakan.

"Amar putusan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa, menyatakan informasi yang diajukan pemohon adalah terbuka, dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon," kata ketua majelis saat membaca putusan di ruang sidang KI Propinsi Riau, (20/09) di Pekanbaru.

Pada sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, terungkap informasi yang diminta pemohon antara lain; 1). Kedudukan hukum surat keterangan nomor 71/ BPTPM/ V/ 2014, yang diterbitkan oleh kepala BPTPM Kota Dumai, serta infomasi tentang dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang telah disetujui (gambar pra rencana dan spesifikasi teknis bangunan gedung) sebagai persyaratan penerbitan IMB; 2). Tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, pada tanggal 15 November 2017, mengenai ; a). Terdapatnya ketidaksejajaran antara posisi fisik bangunan dengan posisi bidang tanah; b). Terdapat kelebihan ukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik 3). Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan pemerintah kota Dumai; 4). Pengesahan dokumen perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pemerintah kota Dumai; dan 5). Penerapan aturan tentang Sertifikat Laik Fungsi bangunan. Pada sidang tersebut, Majelis menguraikan bahwa Pemohon membatalkan dan mencabut permintaan informasi mengenai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - DPMPTSP Kota Dumai. Adapun alasan pembatalan dan pencabutan oleh Pemohon adalah dikarenakan tidak adanya tindaklanjut ril dari instansi terkait meskipun sudah diberikan waktu relatif lama guna menindaklanjutinya. Dengan tidak ada upaya tindaklanjut secara ril, Pemohon akan melaporkan Aparatur Sipil pada instansi tersebut ke Ombudsman RI. Ketua Majelis Komisioner melalui Joni S Mundung selaku anggota Majelis, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dalam persidangan Termohon mengaku bahwa informasi yang diminta ada pada Termohon. Apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding, maka Termohon wajib memberikan informasi kepada Pemohon. "Setelah salinan putusan diterima, apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding oleh para pihak, maka putusan inkrah. Pemohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menguatkan putusan KI dan dieksekusi. (dan)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pertamina RU II Dumai Produksi Green Diesel Berkualitas
- Ini Persyaratan Lengkapnya,
Pendaftaran Calon Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya Dibuka 18 Juni 2019

- Per-2018, Riau Miliki 24 Desa Wisata
- Lomba Menyolak Kelapa, Perlombaan Unik di Perayaan Milad ke-54 Inhil
- Anggaran Diperkirakan Defisit Rp100 Miliar, Sekda Rohul Pesankan Ini ke Seluruh OPD
- Halal Bi Halal dan Temu Ramah,
Bupati Sukiman Minta Anggota IKAPTK Rohul tidak Langgar Aturan

- Januari-Juni, 229 Orang Terjangkit DBD di Pekanbaru
- Nunggak Pajak, 61 Mobdin Pemprov Riau Tetap Dikandangkan
- Besok, PWI Riau Gelar Halal Bi Halal
- Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta
- Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis
- Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako
- Pelaksanaan Nikah, KUA Mandau Imbau Masyarakat Urus Sendiri
- Program BSPS Pusat,
Komisi II DPRD Bengkalis Konsultasi ke PUPR Riau

- Dinilai Makin Memberatkan, Masyarakat Pertanyakan Urgensi Uji Psikolog SIM di Duri
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Gelar Bakti Religi di Duri
- Pemerintah Desa di Kuansing Ditawari Aplikasi Digital
- Sempena HUT ke-235 Pekanbaru, Seluruh ASN Diwajibkan Berbusana Melayu
- Peringatan HUT Pekanbaru Ke 235 Dipusatkan di Area CFN
- Kunker di Bengkalis,
Gubri Sebut Bakal Bangun Dermaga Penyeberangan Ketam Putih-Pulau Padang



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com