Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


Ahad, 21 Oktober 2018 14:30
Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 22 September 2018 13:56
Sengketa Informasi Publik,
Majelis KI Perintahkan Sekdako Dumai Berikan Informasi


Majelis Komisioner Informasi Riau memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informsi Publik antara Syahroni Hs dengan Sekdako Dumai. Sekdako diperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon.

Riauterkini - PEKANBARU - Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau akhirnya memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Syahroni Hs sebagai Pemohon dengan Sekdako Dumai selaku Atasan PPID, sebagai Termohon.

Dalam putusan nomor 011/KIP-R/PS-A-M-A/V/2018, Majelis Komisioner yang dipimpin Tatang Yudiansyah dengan dua anggota Jhoni S Mundung dan Alnofrijal, memutuskan mengabulkan permohonan informasi yang disengketakan.

"Amar putusan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa, menyatakan informasi yang diajukan pemohon adalah terbuka, dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon," kata ketua majelis saat membaca putusan di ruang sidang KI Propinsi Riau, (20/09) di Pekanbaru.

Pada sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, terungkap informasi yang diminta pemohon antara lain; 1). Kedudukan hukum surat keterangan nomor 71/ BPTPM/ V/ 2014, yang diterbitkan oleh kepala BPTPM Kota Dumai, serta infomasi tentang dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang telah disetujui (gambar pra rencana dan spesifikasi teknis bangunan gedung) sebagai persyaratan penerbitan IMB; 2). Tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, pada tanggal 15 November 2017, mengenai ; a). Terdapatnya ketidaksejajaran antara posisi fisik bangunan dengan posisi bidang tanah; b). Terdapat kelebihan ukuran tanah yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik 3). Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan pemerintah kota Dumai; 4). Pengesahan dokumen perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pemerintah kota Dumai; dan 5). Penerapan aturan tentang Sertifikat Laik Fungsi bangunan. Pada sidang tersebut, Majelis menguraikan bahwa Pemohon membatalkan dan mencabut permintaan informasi mengenai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan melalui Kabid pengaduan - DPMPTSP Kota Dumai. Adapun alasan pembatalan dan pencabutan oleh Pemohon adalah dikarenakan tidak adanya tindaklanjut ril dari instansi terkait meskipun sudah diberikan waktu relatif lama guna menindaklanjutinya. Dengan tidak ada upaya tindaklanjut secara ril, Pemohon akan melaporkan Aparatur Sipil pada instansi tersebut ke Ombudsman RI. Ketua Majelis Komisioner melalui Joni S Mundung selaku anggota Majelis, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa dalam persidangan Termohon mengaku bahwa informasi yang diminta ada pada Termohon. Apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding, maka Termohon wajib memberikan informasi kepada Pemohon. "Setelah salinan putusan diterima, apabila dalam 14 hari kerja tidak ada pengajuan banding oleh para pihak, maka putusan inkrah. Pemohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menguatkan putusan KI dan dieksekusi. (dan)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis
- Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai
- Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis

- Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer
- Aksi Balapan Liar di Duri, Bengkalis Kian Meresahkan
- YBM PLN P3BS Bersama PKPU HI Riau Taja Kelas Ibu 1000 HPK dan Berikan Nutrisi Bagi Ibu Hamil
- KPU Kampar Sosialisasi Goes to Campus di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Azis Zaenal Serahkan Mini Traktor ke Petani di Desa Sungai Lembu
- Capaian Imunisasi MR di Kampar Rendah,
Kemenkes RI dan WHO Ungkap Bahaya Campak dan Rubella

- Tomas dan Anggota DPRD Kuansing Asal Pangean Sunat Gratis 40 Bocah
- Sabtu, Masyarakat Duri Tetap Bisa Urus TNBK
- Persiapan Sudah 95 Persen, Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru Bakal Dibuka Walikota
- Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga
- Pengumuman Ahad Lusa,
Ratusan Berkas Calon Peserta CPNS 2018 di Pemkab Rohul Dinilai TMS

- Pemprov dan Meranti Tersendiri,
Ujian CAT Peserta CPNS Dibagi Empat Titik

- BKD Pekanbaru Akan Konsultasi ke KSN untuk Pengisian Pejabat Eselon II
- Aneh, APMS di Bengkalis Ini Tidak Jual Bensin ke Masyarakat Tapi ke Drum
- Bupati Kampar Ingatkan Pelaksana Program Pamsimas yang Memahami Sistem Sanitasi
- FPRR Serahkan Bantuan Sosial Uutuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami di Palu
- Bantuan APBN 2018, BPCB Sumbar Perbaiki Makan Raja-raja Rambah Tahun ini


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com