Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 Juni 2019 10:33
Desa Seberang Taluk jadi Desa Bersinar Bebas Narkoba 2019

Kamis, 27 Juni 2019 07:06
Status 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K Pusat Belum Jelas

Kamis, 27 Juni 2019 06:57
IRMBK Duri Bengkalis Taja Halal bi Halal 

Kamis, 27 Juni 2019 06:49
Dugaan Suap KPPS oleh Caleg Terpilih Sekaligus Anggota DPRD Riau Diselidiki Polresta Pekanbaru

Rabu, 26 Juni 2019 21:09
DPRD Rohul Mulai Bahas LKPj Penggunaan APBD 2018 yang Diajukan Pemkab

Rabu, 26 Juni 2019 21:05
Aksi Penyelundupan Satwa Senilai Rp.1,4 Miliar Digagalkan

Rabu, 26 Juni 2019 21:03
Sehari, Polres Bengkalis Gulung 5 Pengedar Narkoba di 4 TKP

Rabu, 26 Juni 2019 19:28
Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono

Rabu, 26 Juni 2019 19:23
Produksi Minyak Block Rokan Menurun Sejak 2016

Rabu, 26 Juni 2019 19:00
Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 12 Oktober 2018 21:14
Bupati Kampar Ingatkan Kades Agar Tak Masuk Penjara karena Dana Desa

Bupati Kampar buka seminar yang bertajuk Inklusifitas Pemberantasan Korupsi Membangun Indonesia dari Desa. Bupati mengingatkan Kades dan BPD agar tak masuk penjara karena salah menggunakan.

BANGKINANG - Penggunaan dana desa berpotensi menjerat kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedalam proses hukum. Bupati Kampar H Azis Zaenal bahkan mengingatkan Kades dan BPD agar tidak sampai masuk penjara karena salah dalam penggunaannya.

Hal itu disampaikan Azis ketika berbicara ketika membuka seminar yang bertajuk Inklusifitas Pemberantasan Korupsi Membangun Indonesia dari Desa yang digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau di aula kantor Bupati Kampar, Jumat (12/10/2018). Kegiatan ini diikuti kepala desa se-Kabupaten Kampar dan undangan lainnya.

"Dana desa yang digelontorkan hendaknya dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu pelajari aturan sehingga tidak disalahgunakan maupun salah administrasi terhadap pengelolaan dana desa yang cukup besar tersebut," ujar Azis.

Ia menyampaikan, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal, Kabupaten Kampar dinilai sebagai kabupaten yang terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan fisik. Ini terbukti dengan dinyatakannya Kampar sebagai kabupaten yang telah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau. Begitu juga dengan telah diperolehnya penilaian QA level III dari BPKP RI Pekanbaru. Kampar juga merupakan yang terbaik dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penilaian kabupaten yang memperoleh laporan APIP yang terbaik. "Artinya pengelolaan keuangan di Kampar berjalan dengan baik mulai dari kabupaten sampai ke desa," terang Azis.

Sementara itu Ketua Panitia Ibnu Majah Abdullah dari Komunitas Anti Korupsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dalam sambutannya menyampaikan, setelah munculnya dana desa yang dianggap fantastis, maka ini sarat dengan ketidaktahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan dana desa.

Dikatakan, seminar ini merupakan bagian dari pencegahan agar tidak tersangkut dengan permasalahan hukum, karena dilihat dari data banyak diantara kepala desa maupun BPD yang tersangkut dengan permasalahan pengelolaan dana desa.*(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Desa Seberang Taluk jadi Desa Bersinar Bebas Narkoba 2019
- Status 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K Pusat Belum Jelas
- IRMBK Duri Bengkalis Taja Halal bi Halal 
- Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono
- Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi
- 2019, Pengajuan Cerai di Pekanbaru Meningkat
- Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba
- 5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang
- Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara
- Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine
- LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri
- ‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar
- Bupati Harris Bertekad Bangun Pelabuhan Sokoi di Kuala Kampar
- APBD-P 2019 Terus Digesa, MTQ dan Pelaksanaan Visi Misi Gubri Jadi Prioritas
- 10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi
- Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen
- PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas
- Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat
- Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019
- Bebaskan Denda PBB, Kado HUT ke-235 Pekanbaru dari Bapenda


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com