Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 26 April 2019 22:13
Polisi Jamin Aman, Logistik PSU dan PSL di Bengkalis Belum Tersedia

Jum’at, 26 April 2019 21:05
‎Peringatan Hari Kartini ke-55, Dinsos P3A Rohul Gelar Lomba Baca Puisi dan Fashion Show

Jum’at, 26 April 2019 20:56
Diguyur Hujan, Duri Timur, Bengkalis Kebanjiran

Jum’at, 26 April 2019 20:02
Dilepas Bupati Rohul, Pawai Ta'aruf Semarak Ramadhan 1440 H di Pasirpangaraian Diguyur Hujan

Jum’at, 26 April 2019 19:36
Simulasi Evakuasi Bencana, Gedung RSUD Petala Bumi Terbakar, Pasien Melahirkan Turut Dievakuasi

Jum’at, 26 April 2019 18:54
Diduga Cabuli ABG, Kades Pedekik dan Barang Bukti Dilimpahkan ke JPU

Jum’at, 26 April 2019 17:30
Ketua Bawaslu Pelalawan: Pengalihan Suara Antar Caleg Adalah Pidana Pemilu

Jum’at, 26 April 2019 16:54
Dorong Kemandirian, Keterampilan Teknis dan Mental,
200 Warga Ikuti Kelas Orientasi dan Kewirausahaan Tajaan PT CPI


Jum’at, 26 April 2019 16:34
99 Mahasiswa dan 14 Dosen Asal Pekanbaru Blusukan ke Hutan Mangrove di Bengkalis

Jum’at, 26 April 2019 15:42
Gubri Harap PSU dan PSL Besok Berjalan Damai

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 Oktober 2018 22:16
Rumah dan Kedai Terancam Digusur,
Pembangunan Jembatan di Jalan Nasional Rantau Berangin Menuai Protes


Pembangunan jembatan baru di Rantau Berangin, menuai protes warga. Pasalnya, pembangunan itu akan menggusur sejumlah warung dan rumah warga.

Riauterkini-BANGKINANG - Pembangunan jembatan baru di ruas jalan nasional di Rantau Berangin, Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar terus menuai protes dan kecaman. Puluhan pemilik rumah dan kedai yang terancam digusur bersama sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Kampar, Senin (15/10/2018).

Aksi ini adalah aksi lanjutan warga Rantau Berangin yang sebelumnya sempat melakukan hearing dengan DPRD Kampar.

Dalam aksi ini masyarakat menolak tegas pembangunan jembatan karena tidak memenuhi hak warga yang mengaku telah menetap puluhan tahun di pinggir jalan nasional Riau-Sumbar itu.

Puluhan warga Rantau Berangin datang dengan menggunakan mobil jenis L300 dan sepeda motor. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan stop pembangunan Jembatan Merangin. Aksi ini juga didukung Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar dan sejumlah mahasiswa.

Meski ngotot ingin masuk ke dalam kantor Bupati Kampar, namun pengunjuk rasa tertahan di depan pintu masuk kantor Bupati Kampar karena dicegah oleh personil Satpol PP dan beberapa anggota polisi. Ibu-ibu tampak berteriak histeris minta pemerintah meninjau ulang pembangunan jembatan karena mereka menilai pemerintah tidak adil dan semena-mena dan melanggar hak azasi manusia.

Dalam selebaran yang dibagikan disebutkan bahwa proyek pembangunan jembatan terindikasi non prosedur hukum. Pembangunan tidak memperhitungkan hak warga, karena warga didalilkan tinggal di daerah milik jalan (DMJ). Bukan PU yang menentukan hak warga akan tetapi hukum dan pengadilan.

Setelah beberapa menit berorasi, pengunjuk rasa ditemui Asisten II Setdakab Kampar Azwan. Kepada pengunjuk rasa Azwan mengatakan bahwa Bupati Kampar tidak berada di kantor dan masih di Jakarta.

Tak lama setelah itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri datang menemui pengunjuk rasa dan berjanji menerima pengunjuk rasa di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar setelah Sholat Zuhur dan makan siang.

Akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri. Setelah Zuhur pertemuanpun digelar di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar.

Sekda Kampar Yusri dalam pertemuan tersebut menyampaikan pembangunan jembatan baru di sebelah jembatan lama ini merupakan proyek APBN. Jembatan lama ini sempat ditabrak truk dan rusak beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak mempermasalahkan untuk ganti rugi, sepanjang itu dibolehkan atau ada aturan hukumnya. "Coba kasih saya dalil yang membenarkan ganti rugi untuk tanah negara. Tugas kami mendengar, mengatur, menganalisa, dan mendalami. Pemerintah tidak pernah menyengsarakan rakyat. Silahkan diklaim, itukan memang hak warga secara turun-temurun. Kami memberikan solusinya untuk menggantinya dengan rumah sederhana. Kami akan coba kaji persoalan ini secara teknis," ujar Yusri.

Dikatakan, pemerintah hanya ada memiliki dua solusi, apakah menghentikan atau memindahkan pembangunan jembatan ke jembatan yang lama. Menurutnya, jika pembangunannya dipindahkan maka berarti pengadaan rumah layak huni sebanyak 7 unit dibatalkan. "Besok Saudara Amga dari Dinas PU bersama orang teknis turun ke lapangan untuk cek fisik dan mengkoordinasikan dengan pihak APBN tentang permasalahan ini," terang Yusri.*(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- ‎Peringatan Hari Kartini ke-55, Dinsos P3A Rohul Gelar Lomba Baca Puisi dan Fashion Show
- Simulasi Evakuasi Bencana, Gedung RSUD Petala Bumi Terbakar, Pasien Melahirkan Turut Dievakuasi
- Ditanya Soal Pilpres, Syamsuar Sebut Wartawan Kompas TV Bongak
- RAPP Kembali Serahkan Beasiswa Pendidikan
- Atasi Jalan Rusak,
Pemprov Riau Segera Bangun Jembatan Kaki Seribu di Siak Senilai Rp28 Miliar

- 2019, 300 Ekor Sapi Betina di Bengkalis Dapat Asuransi 
- Dinkes Bengkalis Kerahkan Tenaga Medis dan Ambulance 'Kawal' Pleno Pemilu di PPK
- Tingkatkan Kemanunggalan TNI-Rakyat, Kodim 0303/Bengkalis Gelar Komsos Komponen Masyarakat
- Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan
- Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan
- Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker
- Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor
- Wabup Inhil Aktif di Medsos, untuk Ketahui Permasalahan dan Serap Aspirasi Masyarakat
- Sertifikat Diterima Gubri, Riau Resmi jadi Embarkasi Haji Antara
- 49 Pegawai Imigrasi Bengkalis Cek Kesehatan dan Tes Urine 
- Pasca Penetapan BRK Syariah, Dibentuk Tim Transisi Konvensional ke Syariah
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com