Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 26 April 2019 22:13
Polisi Jamin Aman, Logistik PSU dan PSL di Bengkalis Belum Tersedia

Jum’at, 26 April 2019 21:05
‎Peringatan Hari Kartini ke-55, Dinsos P3A Rohul Gelar Lomba Baca Puisi dan Fashion Show

Jum’at, 26 April 2019 20:56
Diguyur Hujan, Duri Timur, Bengkalis Kebanjiran

Jum’at, 26 April 2019 20:02
Dilepas Bupati Rohul, Pawai Ta'aruf Semarak Ramadhan 1440 H di Pasirpangaraian Diguyur Hujan

Jum’at, 26 April 2019 19:36
Simulasi Evakuasi Bencana, Gedung RSUD Petala Bumi Terbakar, Pasien Melahirkan Turut Dievakuasi

Jum’at, 26 April 2019 18:54
Diduga Cabuli ABG, Kades Pedekik dan Barang Bukti Dilimpahkan ke JPU

Jum’at, 26 April 2019 17:30
Ketua Bawaslu Pelalawan: Pengalihan Suara Antar Caleg Adalah Pidana Pemilu

Jum’at, 26 April 2019 16:54
Dorong Kemandirian, Keterampilan Teknis dan Mental,
200 Warga Ikuti Kelas Orientasi dan Kewirausahaan Tajaan PT CPI


Jum’at, 26 April 2019 16:34
99 Mahasiswa dan 14 Dosen Asal Pekanbaru Blusukan ke Hutan Mangrove di Bengkalis

Jum’at, 26 April 2019 15:42
Gubri Harap PSU dan PSL Besok Berjalan Damai

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 17 Oktober 2018 21:14
Tiga Kali Diperingatkan, PT.Alam Sari Lestari di Inhu Tetap Tak Bangun KKPA

Anggota DPRD Inhu nilai PT.Alam Sari Lestari telah membuat perencanaan yang membohongi pemerintah. Hingga kini perusahaan disebut belum memenuhi kewajibanya membangun KKPA.

Riauterkini-RENGAT-Walau kerap dapat Surat Peringatan (SP) bahkan hingga tiga kali dari BPN Propinsi Riau, PT.Alam Sari Lestari perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), tetap tak kunjung membangun kebun pola KKPA untuk warga. Sesuai Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki.

Tak kunjung dibangunya kebun pola KKPA untuk warga oleh PT.Alam Sari Lestari walau telah mendapat SP hingga tiga kali dari BPN Propinsi Riau, disampaikan anggota DPRD Inhu Suhariyanto kepada awak media, Rabu (17/10/18). Menyikapi makin meruncing nya konflik lahan antara warga masyarakat dengan PT.Alam Sari Lestari.

"Sesuai amanat undang-undang perusahaan perkebunan ini harus memenuhi kewajiban mereka terutama KKPA, namun hal ini tak kunjung dipenuhi oleh perusahaan," ujarnya.

Sesuai HGU, PT.Alam Sari Lestari mendapatkan izin lahan seluas 5.752.37 hektar, namun dari luasan tersebut baru lebih kurang 1.192,68 hektar yang tergarap oleh perusahaan sementara 4.368,27 hektar masih dalam penguasaan masyarakat.

"Akibat permasalahan tersebut, PT.Alam Sari Lestari telah mendapatkan surat peringatan sampai tiga, namun heran nya hingga saat ini belum ada sangsi apapun yang didapat perusahaan yang kabarnya sudah dilakukan take over dengan PT.Mentari. Padahal surat peringatan tiga dari BPN Propinsi Riau sudah dikeluarkan sejak tahun 2013 lalu, namun tindak lanjut dari BPN setelah dikeluarkanya surat peringatan tersebut tak kunjung ada," ungkapnya.

Selain itu, PT.Alam Sari Lestari juga dinilai telah membuat perencanaan yang membohongi pemerintah, dimana progres pembangunan kebun dicantumkan tahun 2010 seluas 2.720 hektar, tahun 2012 seluas 2.500 hektar dan 460 hektar di tahun 2013. Namun apa yang menjadi risalah tersebut tak pernah dilakukan oleh perusahaan.

"Mereka (PT.Alam Sari Lestari) masih berhutang kepada pemerintah dan masyarakat, sebab hingga saat ini perusahaan ini belum memenuhi kewajibanya untuk membuat kebun sesuai dengan HGU yang dimilikinya. Untuk itu, semua pihak harus tegas menyikapinya," tegasnya.

Ditambahkan Suhariyanto yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Inhu, permasalahaan PT.Alam Sari Lestari ini sudah mulai merembes ke konflik, sebab perusahaan ini diduga mulai menggarap lahan diluar HGU perusahaan. Sehingga bisa berakibat pecahnya konflik antara masyarakat Desa Sungai Raya dengan perusahaan. Untuk itu diminta kepada pihak perusahaan agar dapat meneliti terlebih dahulu lahan mana yang berhak digarap dan mana yang diluar HGU.

"Jika tidak dan berakibat konflik, maka perusahaan harus bertanggung jawab. DPRD Inhu bisa saja memanggil para pihak yang terkait, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan segera," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- ‎Peringatan Hari Kartini ke-55, Dinsos P3A Rohul Gelar Lomba Baca Puisi dan Fashion Show
- Simulasi Evakuasi Bencana, Gedung RSUD Petala Bumi Terbakar, Pasien Melahirkan Turut Dievakuasi
- Ditanya Soal Pilpres, Syamsuar Sebut Wartawan Kompas TV Bongak
- RAPP Kembali Serahkan Beasiswa Pendidikan
- Atasi Jalan Rusak,
Pemprov Riau Segera Bangun Jembatan Kaki Seribu di Siak Senilai Rp28 Miliar

- 2019, 300 Ekor Sapi Betina di Bengkalis Dapat Asuransi 
- Dinkes Bengkalis Kerahkan Tenaga Medis dan Ambulance 'Kawal' Pleno Pemilu di PPK
- Tingkatkan Kemanunggalan TNI-Rakyat, Kodim 0303/Bengkalis Gelar Komsos Komponen Masyarakat
- Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan
- Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan
- Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker
- Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor
- Wabup Inhil Aktif di Medsos, untuk Ketahui Permasalahan dan Serap Aspirasi Masyarakat
- Sertifikat Diterima Gubri, Riau Resmi jadi Embarkasi Haji Antara
- 49 Pegawai Imigrasi Bengkalis Cek Kesehatan dan Tes Urine 
- Pasca Penetapan BRK Syariah, Dibentuk Tim Transisi Konvensional ke Syariah
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com