Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 April 2019 20:09
Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana

Ahad, 21 April 2019 19:46
Petugas Pemilu yang Berkorban

Ahad, 21 April 2019 16:59
Bakal Ditinjau Bupati,
6.086 Siswa SMP Sederajat di Pelalawan Besok Ikuti UN


Ahad, 21 April 2019 16:55
HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah

Ahad, 21 April 2019 16:06
Lomba Burung Berkicau KNPI Rohul Cup 1 Diramaikan Pecinta Burung dari Tiga Provinsi

Ahad, 21 April 2019 14:47
Terkait Kematian Andri Arisko,
5 Personel Polres Kuansing Diperiksa Propam Polda Riau


Ahad, 21 April 2019 10:54
Asia Farm Resmi Dibuka, Destinasi Wisata Penuh Edukasi di Pekanbaru

Ahad, 21 April 2019 10:12
Diduga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing

Ahad, 21 April 2019 10:05
Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing

Ahad, 21 April 2019 10:02
Bawaslu Ingatkan Pidana Setahun Penjara tak Umumkan C1 di TPS

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Masyarakat Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya, Inhu kesalkan dengan sikap BPN terkain konflik dengan PT ASL. Hingga kini tidak ada sanksi untuk perusahaan meski telah mendapat SP tiga kali.

Riauterkini-RENGAT-BPN Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan sangsi bagi PT.Alam Sari Lestari (PT.ASL) masih menunggu dari kementrian, walau Surat Peringatan (SP) yang ketiga kalinya telah diterima perusahaan perkebunan sawit tersebut sejak 2013. Mendapat kecaman warga dan dinilai dapat memicu konflik.

Kecaman terhadap BPN Inhu ini disampaikan warga Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya yang lahan nya telah di klaim PT.Alam Sari Lestari dalam HGU yang dimilikinya, walau perusahaan perkebunan tersebut telah mendapat SP ketiga pada 2013 namun hingga saat ini tidak ada sangsi apapun dari instansi terkait. Sebagaimana disampaikan Erwin warga Desa Sungai Raya kepada awak media, Jumat (19/10/18).

"Apakah menunggu adanya konflik baru semuanya dibahas, apakah ini sengaja diciptakan, setelah adanya konflik baru BPN bisa bekerja," tegasnya.

Ditambahkanya, kepala BPN tersebut harusnya tahu bahwa SP3 sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu. Apakah mungkin sangsi harus menunggu selama lima tahun dan seharusnya pemberian sangsi dilakukan oleh BPN. Bukan dari kementrian.

Sebelumnya, Kepala BPN Inhu Azwar dalam statmenya disalah satu media mengatakan terkait permasalahan PT.Alam Sari Lestari bahwa sangsi terhadap perusahaan perkebunan sawit tersebut belum turun dari kementrian, sehingga pihaknya belum bisa melakukan apapun. Walau peringatan ketiga telah dilakukan sejak tahun 2013.

"Kalau itu (SK terlantar) belum diturunkan, kita tidak bisa memberikan sangsi. Nanti mereka bisa menggugat. Bagaimanapun juga perusahaan masih memiliki hak keperdataan dan pihak BPN menunggu keputusan kementrian," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum Desa Sungai Raya Bachtiar menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan kepala BPN akan menetapkan tanah terlantar berdasarkan usulan kepala kantor wilayah BPN dan menyatakan tanah terlantar tersebut dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.

Dalam pengusulan penetapan tanah terlantar tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian oleh petugas dari BPN dengan dilampirkan berita acara dan hal ini sudah dilakukan oleh pihak BPN Inhu. Namun dalam berita acara tersebut banyak kolom yang kosong, bahkan tanggal pembuatan berita acara yang sesuai dengan peraturan kepala BPN no 4 tahun 2010 masih kosong, namun petugas BPN Inhu lengkap menanda tangani berita acara tersebut dengan diawali Kasi Pemberdayaan saat itu.

"Wajar jika masyarakat tidak setuju dengan sikap kepala BPN Inhu, harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari BPN RI melalui Deputi bidang pengkajian penanganan sengketa/konflik pada tahun 2013 lalu. Jangan mereka menyatakan belum ada mendapatkan perintah dari pusat atau kementrian. Perintah yang ada saja tidak dijalankan," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah
- Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing
- Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang
- Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri
- Bupati Kuansing Serahkan Dana Hibah untuk Ponpes di Gunung Toar
- Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya
- Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan
- 102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat
- Bayar Klaim Jatuh Tempo Kepada RS, BPJS Kesehatan Kucurkan Dana Rp 11 Triliun
- BPKAD Pakanbaru : Honor Imam Mesjid Paripurna Sudah Cair
- Hingga Maret, Serapan APBD Kampar Alami Deviasi 7,59 Persen
- Kampar Dapat Hibah Kapal dari Kementerian Perhubungan RI
- PSF Korwil Rohul Chapter Riau Kopdar Bulanan dan Bakti Sosial di Desa Bangun Jaya
- Badan Arkeologi Sumut Tertarik Teliti Peninggalan dan Bukti Sejarah di Rohul
- Hasil Cek Lapangan, PUPR Riau Pastikan Jembatan Siak III Aman dari Maling
- Pondok Tahfidz Nurul Quran Mulai Dibangun di Pelalawan
- Pimpin Apel Siaga, Bupati Kuansing Ajak Sukseskan Pemilu 2019
- Kunker ke Rohil, Kehadiran Gubri Diyakini Berdampak Posisitf untuk Rohil
- Bupati Mursini Layur Jalur Desa Sampurago Hulu Kuantan
- Keluarga Miskin Tak Miliki Biaya Berobat,
Lurah Kerinci Timur, Pelalawan Datangi Rosita



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com