Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 21 Januari 2019 13:05
Coba Perkosa Ibu Rumah Tangga, Remaja Asal Sumut Ditangkap Polres Rohul

Senin, 21 Januari 2019 13:00
Pencari Ikan di Kotalama, Rohul Ditemukan Meninggal di Kebun Sawit

Senin, 21 Januari 2019 10:59
11 Item Pajak Pemko Pekanbaru Bisa Dibayar di Bank dan Gerai Ritel

Senin, 21 Januari 2019 07:24
Ketua PSSI Meranti Sebut Turnamen Futsal Sago Old Star 2019 Bergengsi

Senin, 21 Januari 2019 07:19
Tim Polres Meranti Juara di Turnamen Futsal Sago Old Star 2019

Ahad, 20 Januari 2019 22:28
Nestapa Gadis Belia di Kampar, Diperkosa dan Dirampas HP-nya

Ahad, 20 Januari 2019 22:09
Bedah Rumah Kuli Pendorong Gerobak, Ini Apresiasi dari Plt Bupati Kampar kepada Dandim 0313/KPR

Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Masyarakat Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya, Inhu kesalkan dengan sikap BPN terkain konflik dengan PT ASL. Hingga kini tidak ada sanksi untuk perusahaan meski telah mendapat SP tiga kali.

Riauterkini-RENGAT-BPN Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan sangsi bagi PT.Alam Sari Lestari (PT.ASL) masih menunggu dari kementrian, walau Surat Peringatan (SP) yang ketiga kalinya telah diterima perusahaan perkebunan sawit tersebut sejak 2013. Mendapat kecaman warga dan dinilai dapat memicu konflik.

Kecaman terhadap BPN Inhu ini disampaikan warga Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya yang lahan nya telah di klaim PT.Alam Sari Lestari dalam HGU yang dimilikinya, walau perusahaan perkebunan tersebut telah mendapat SP ketiga pada 2013 namun hingga saat ini tidak ada sangsi apapun dari instansi terkait. Sebagaimana disampaikan Erwin warga Desa Sungai Raya kepada awak media, Jumat (19/10/18).

"Apakah menunggu adanya konflik baru semuanya dibahas, apakah ini sengaja diciptakan, setelah adanya konflik baru BPN bisa bekerja," tegasnya.

Ditambahkanya, kepala BPN tersebut harusnya tahu bahwa SP3 sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu. Apakah mungkin sangsi harus menunggu selama lima tahun dan seharusnya pemberian sangsi dilakukan oleh BPN. Bukan dari kementrian.

Sebelumnya, Kepala BPN Inhu Azwar dalam statmenya disalah satu media mengatakan terkait permasalahan PT.Alam Sari Lestari bahwa sangsi terhadap perusahaan perkebunan sawit tersebut belum turun dari kementrian, sehingga pihaknya belum bisa melakukan apapun. Walau peringatan ketiga telah dilakukan sejak tahun 2013.

"Kalau itu (SK terlantar) belum diturunkan, kita tidak bisa memberikan sangsi. Nanti mereka bisa menggugat. Bagaimanapun juga perusahaan masih memiliki hak keperdataan dan pihak BPN menunggu keputusan kementrian," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum Desa Sungai Raya Bachtiar menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan kepala BPN akan menetapkan tanah terlantar berdasarkan usulan kepala kantor wilayah BPN dan menyatakan tanah terlantar tersebut dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.

Dalam pengusulan penetapan tanah terlantar tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian oleh petugas dari BPN dengan dilampirkan berita acara dan hal ini sudah dilakukan oleh pihak BPN Inhu. Namun dalam berita acara tersebut banyak kolom yang kosong, bahkan tanggal pembuatan berita acara yang sesuai dengan peraturan kepala BPN no 4 tahun 2010 masih kosong, namun petugas BPN Inhu lengkap menanda tangani berita acara tersebut dengan diawali Kasi Pemberdayaan saat itu.

"Wajar jika masyarakat tidak setuju dengan sikap kepala BPN Inhu, harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari BPN RI melalui Deputi bidang pengkajian penanganan sengketa/konflik pada tahun 2013 lalu. Jangan mereka menyatakan belum ada mendapatkan perintah dari pusat atau kementrian. Perintah yang ada saja tidak dijalankan," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Bedah Rumah Kuli Pendorong Gerobak, Ini Apresiasi dari Plt Bupati Kampar kepada Dandim 0313/KPR
- Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa
- Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing
- Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung
- Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA
- Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran
- Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF
- Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil
- Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang
- Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El
- Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD
- Sambut Hari Bhakti ke-69,
Imigrasi Bengkalis Bersihkan dan Cat Museum

- Bernasib Lebih Miris dari Andini,
Begini Kata Kades tentang Naufal yang Mengurusi Empat Adiknya

- Masuki Masa Pensiun, Mantan Kaban Penghubung Riau Ingin Terus Mengabdi
- Andini tak Terviralkan Muncul Lagi di Pekan Tua, Pelalawan
- Satlantas Polres Kuansing Matangkan Persiapan MRSF
- Lantik Tiga Kajari, Kajati Riau Minta Tingkatkan Kinerja
- Desa Banjar Baru Layurkan Jalur Sumbangan Bupati Kuansing
- Dilaporkan Sejumlah Pihak, Penista Agama di Duri, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Lusa, Kepengurusan IKA Hubdat Provinsi Riau Dikukuhkan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com