Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 26 April 2019 22:13
Polisi Jamin Aman, Logistik PSU dan PSL di Bengkalis Belum Tersedia

Jum’at, 26 April 2019 21:05
‎Peringatan Hari Kartini ke-55, Dinsos P3A Rohul Gelar Lomba Baca Puisi dan Fashion Show

Jum’at, 26 April 2019 20:56
Diguyur Hujan, Duri Timur, Bengkalis Kebanjiran

Jum’at, 26 April 2019 20:02
Dilepas Bupati Rohul, Pawai Ta'aruf Semarak Ramadhan 1440 H di Pasirpangaraian Diguyur Hujan

Jum’at, 26 April 2019 19:36
Simulasi Evakuasi Bencana, Gedung RSUD Petala Bumi Terbakar, Pasien Melahirkan Turut Dievakuasi

Jum’at, 26 April 2019 18:54
Diduga Cabuli ABG, Kades Pedekik dan Barang Bukti Dilimpahkan ke JPU

Jum’at, 26 April 2019 17:30
Ketua Bawaslu Pelalawan: Pengalihan Suara Antar Caleg Adalah Pidana Pemilu

Jum’at, 26 April 2019 16:54
Dorong Kemandirian, Keterampilan Teknis dan Mental,
200 Warga Ikuti Kelas Orientasi dan Kewirausahaan Tajaan PT CPI


Jum’at, 26 April 2019 16:34
99 Mahasiswa dan 14 Dosen Asal Pekanbaru Blusukan ke Hutan Mangrove di Bengkalis

Jum’at, 26 April 2019 15:42
Gubri Harap PSU dan PSL Besok Berjalan Damai

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Masyarakat Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya, Inhu kesalkan dengan sikap BPN terkain konflik dengan PT ASL. Hingga kini tidak ada sanksi untuk perusahaan meski telah mendapat SP tiga kali.

Riauterkini-RENGAT-BPN Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan sangsi bagi PT.Alam Sari Lestari (PT.ASL) masih menunggu dari kementrian, walau Surat Peringatan (SP) yang ketiga kalinya telah diterima perusahaan perkebunan sawit tersebut sejak 2013. Mendapat kecaman warga dan dinilai dapat memicu konflik.

Kecaman terhadap BPN Inhu ini disampaikan warga Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya yang lahan nya telah di klaim PT.Alam Sari Lestari dalam HGU yang dimilikinya, walau perusahaan perkebunan tersebut telah mendapat SP ketiga pada 2013 namun hingga saat ini tidak ada sangsi apapun dari instansi terkait. Sebagaimana disampaikan Erwin warga Desa Sungai Raya kepada awak media, Jumat (19/10/18).

"Apakah menunggu adanya konflik baru semuanya dibahas, apakah ini sengaja diciptakan, setelah adanya konflik baru BPN bisa bekerja," tegasnya.

Ditambahkanya, kepala BPN tersebut harusnya tahu bahwa SP3 sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu. Apakah mungkin sangsi harus menunggu selama lima tahun dan seharusnya pemberian sangsi dilakukan oleh BPN. Bukan dari kementrian.

Sebelumnya, Kepala BPN Inhu Azwar dalam statmenya disalah satu media mengatakan terkait permasalahan PT.Alam Sari Lestari bahwa sangsi terhadap perusahaan perkebunan sawit tersebut belum turun dari kementrian, sehingga pihaknya belum bisa melakukan apapun. Walau peringatan ketiga telah dilakukan sejak tahun 2013.

"Kalau itu (SK terlantar) belum diturunkan, kita tidak bisa memberikan sangsi. Nanti mereka bisa menggugat. Bagaimanapun juga perusahaan masih memiliki hak keperdataan dan pihak BPN menunggu keputusan kementrian," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum Desa Sungai Raya Bachtiar menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan kepala BPN akan menetapkan tanah terlantar berdasarkan usulan kepala kantor wilayah BPN dan menyatakan tanah terlantar tersebut dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.

Dalam pengusulan penetapan tanah terlantar tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian oleh petugas dari BPN dengan dilampirkan berita acara dan hal ini sudah dilakukan oleh pihak BPN Inhu. Namun dalam berita acara tersebut banyak kolom yang kosong, bahkan tanggal pembuatan berita acara yang sesuai dengan peraturan kepala BPN no 4 tahun 2010 masih kosong, namun petugas BPN Inhu lengkap menanda tangani berita acara tersebut dengan diawali Kasi Pemberdayaan saat itu.

"Wajar jika masyarakat tidak setuju dengan sikap kepala BPN Inhu, harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari BPN RI melalui Deputi bidang pengkajian penanganan sengketa/konflik pada tahun 2013 lalu. Jangan mereka menyatakan belum ada mendapatkan perintah dari pusat atau kementrian. Perintah yang ada saja tidak dijalankan," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- ‎Peringatan Hari Kartini ke-55, Dinsos P3A Rohul Gelar Lomba Baca Puisi dan Fashion Show
- Simulasi Evakuasi Bencana, Gedung RSUD Petala Bumi Terbakar, Pasien Melahirkan Turut Dievakuasi
- Ditanya Soal Pilpres, Syamsuar Sebut Wartawan Kompas TV Bongak
- RAPP Kembali Serahkan Beasiswa Pendidikan
- Atasi Jalan Rusak,
Pemprov Riau Segera Bangun Jembatan Kaki Seribu di Siak Senilai Rp28 Miliar

- 2019, 300 Ekor Sapi Betina di Bengkalis Dapat Asuransi 
- Dinkes Bengkalis Kerahkan Tenaga Medis dan Ambulance 'Kawal' Pleno Pemilu di PPK
- Tingkatkan Kemanunggalan TNI-Rakyat, Kodim 0303/Bengkalis Gelar Komsos Komponen Masyarakat
- Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan
- Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan
- Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker
- Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor
- Wabup Inhil Aktif di Medsos, untuk Ketahui Permasalahan dan Serap Aspirasi Masyarakat
- Sertifikat Diterima Gubri, Riau Resmi jadi Embarkasi Haji Antara
- 49 Pegawai Imigrasi Bengkalis Cek Kesehatan dan Tes Urine 
- Pasca Penetapan BRK Syariah, Dibentuk Tim Transisi Konvensional ke Syariah
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com