Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Nopember 2018 21:36
Pesta Sabu Semiliar, Seorang Oknum Polisi dan 6 Kawannya Ditangkap Polsek Mandau

Selasa, 20 Nopember 2018 20:06
Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Dimajukan Sejam

Selasa, 20 Nopember 2018 17:08
Perdana di Pekanbaru,
UMRI Dipercaya sebagai Tuan Rumah Pelatihan Auditor Mutu Internal PTMA


Selasa, 20 Nopember 2018 16:24
Sambut Hari Juang Kartika, Korem 031/WB Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

Selasa, 20 Nopember 2018 14:12
Pantai Indah Selatbaru, Bengkalis Akan Berlakukan Tiket Masuk

Selasa, 20 Nopember 2018 13:46
Sekda Lantik 136 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Inhil

Selasa, 20 Nopember 2018 13:31
Rumah diterjang Longsor Warga Benai Telan Kerugian 50 Juta

Selasa, 20 Nopember 2018 10:30
Camat Kuantan Tengah, Kuansing Bantu panti Asuhan dan Lansia Tunanetra

Selasa, 20 Nopember 2018 07:01
Rp1,4 Triliun, Pemkab Meranti Ajukan Nota Keuangan RAPBD 2019 ke DPRD

Selasa, 20 Nopember 2018 06:57
Teken KUA-PPAS 2019 Terkendala Rincian DBH Migas dari Pusat

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Masyarakat Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya, Inhu kesalkan dengan sikap BPN terkain konflik dengan PT ASL. Hingga kini tidak ada sanksi untuk perusahaan meski telah mendapat SP tiga kali.

Riauterkini-RENGAT-BPN Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan sangsi bagi PT.Alam Sari Lestari (PT.ASL) masih menunggu dari kementrian, walau Surat Peringatan (SP) yang ketiga kalinya telah diterima perusahaan perkebunan sawit tersebut sejak 2013. Mendapat kecaman warga dan dinilai dapat memicu konflik.

Kecaman terhadap BPN Inhu ini disampaikan warga Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya yang lahan nya telah di klaim PT.Alam Sari Lestari dalam HGU yang dimilikinya, walau perusahaan perkebunan tersebut telah mendapat SP ketiga pada 2013 namun hingga saat ini tidak ada sangsi apapun dari instansi terkait. Sebagaimana disampaikan Erwin warga Desa Sungai Raya kepada awak media, Jumat (19/10/18).

"Apakah menunggu adanya konflik baru semuanya dibahas, apakah ini sengaja diciptakan, setelah adanya konflik baru BPN bisa bekerja," tegasnya.

Ditambahkanya, kepala BPN tersebut harusnya tahu bahwa SP3 sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu. Apakah mungkin sangsi harus menunggu selama lima tahun dan seharusnya pemberian sangsi dilakukan oleh BPN. Bukan dari kementrian.

Sebelumnya, Kepala BPN Inhu Azwar dalam statmenya disalah satu media mengatakan terkait permasalahan PT.Alam Sari Lestari bahwa sangsi terhadap perusahaan perkebunan sawit tersebut belum turun dari kementrian, sehingga pihaknya belum bisa melakukan apapun. Walau peringatan ketiga telah dilakukan sejak tahun 2013.

"Kalau itu (SK terlantar) belum diturunkan, kita tidak bisa memberikan sangsi. Nanti mereka bisa menggugat. Bagaimanapun juga perusahaan masih memiliki hak keperdataan dan pihak BPN menunggu keputusan kementrian," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum Desa Sungai Raya Bachtiar menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan kepala BPN akan menetapkan tanah terlantar berdasarkan usulan kepala kantor wilayah BPN dan menyatakan tanah terlantar tersebut dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.

Dalam pengusulan penetapan tanah terlantar tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian oleh petugas dari BPN dengan dilampirkan berita acara dan hal ini sudah dilakukan oleh pihak BPN Inhu. Namun dalam berita acara tersebut banyak kolom yang kosong, bahkan tanggal pembuatan berita acara yang sesuai dengan peraturan kepala BPN no 4 tahun 2010 masih kosong, namun petugas BPN Inhu lengkap menanda tangani berita acara tersebut dengan diawali Kasi Pemberdayaan saat itu.

"Wajar jika masyarakat tidak setuju dengan sikap kepala BPN Inhu, harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari BPN RI melalui Deputi bidang pengkajian penanganan sengketa/konflik pada tahun 2013 lalu. Jangan mereka menyatakan belum ada mendapatkan perintah dari pusat atau kementrian. Perintah yang ada saja tidak dijalankan," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Jadwal Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil Dimajukan Sejam
- Perdana di Pekanbaru,
UMRI Dipercaya sebagai Tuan Rumah Pelatihan Auditor Mutu Internal PTMA

- Sambut Hari Juang Kartika, Korem 031/WB Bedah Rumah Warga Kurang Mampu
- Camat Kuantan Tengah, Kuansing Bantu panti Asuhan dan Lansia Tunanetra
- Sampah Rumah Tangga Berserakan,
Mahasiswa Stikes Hang Tuah Pekanbaru Beri Solusi Pada Warga Pulau Gadang

- Jaga Keamanan Penumpang, Puluhan Kendaraan di Kuansing Dirazia Operasi Uji Petik
- Pelantikan Gubri Definitif, Wan Thamrin Bakal Pakai Baju Lama
- BPBD Riau: Empat Kabupaten Masih Terendam Banjir
- Jadwal Pelantikan Gubri Bersamaan Dengan Gubernur Bengkulu
- Pabrik Pengolah Inti Sawit PT SDS Terbakar di Dumai
- Laga Kambing Sepeda Motor, 1 Korban Tewas di Bengkalis
- ‎Serunya Family Gathering Polres Rohul di Objek Wisata Sipogas
- Baksos, Polsek Cerenti Turun ke Masyarakat Bergotong Royong
- Sempena HKN, Pernakes Bengkalis Taja Jalan Santai dan Donor Darah di Duri
- Disnaker Riau Saksikan Penandatangan PKB Serikat Pekerja di Pelalawan
- Kenalkan Lebih Mendalam Mengani Media Siber, Riauonline.co.id Taja Seminar NuMedia Cyber
- Setelah Kampar, BKD Riau Kembali Gelar Touring Road to Siak
- Reuni Perak Alumni SMPN 4 Pekanbaru, Donor Darah dan ke Panti Asuhan
- Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan Menjadi yang Terbaik di Riau
- Baznas Bengkalis Bantah Minta KTP untuk Bagikan Zakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com