Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 24 Januari 2019 10:11
Menjabat Sampai 19 Februari, Gubri Mulai Bicara Perpisahan

Kamis, 24 Januari 2019 09:37
Terlibat Pembunuhan Sadis, Kades dan Sekdes di Pelalawan Mulai Disidang

Kamis, 24 Januari 2019 09:30
Tanam 202 Pohon, Gubri Berharap Banyak Burung Berumah di Gedung Daerah

Rabu, 23 Januari 2019 22:29
113 Tim Ikutu Turnamen Bola Voli Pakai Kain Sarung HUT Kabupaten Kampar ke-69

Rabu, 23 Januari 2019 22:22
Empat Unit Bus Sekolah Gratis Siap Layani Pelajar di Bangkinang Sekitarnya

Rabu, 23 Januari 2019 22:16
Daya Listrik Berkurang, PLN Bengkalis Terus Gesa Perbaikan Mesin Rusak

Rabu, 23 Januari 2019 21:50
Peluncuran Program DMIJ Plus Terintegrasi, Bupati Inhil Ungkap Telah Siapkan Berbagai Terobosan

Rabu, 23 Januari 2019 21:07
Dugaan Perselingkuhan Oknm DPRD Kuansing,
Keluarga Terlapor Sempat Minta Mencabut Pengaduan


Rabu, 23 Januari 2019 20:58
Berbagai Gelaran Disiapkan Panitia Imlek Bersama Sambut Perayaan Imlek 2019

Rabu, 23 Januari 2019 20:53
Polsek Ukui Gagalkan Mobil Truk Pengangkut 'Illog'

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Masyarakat Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya, Inhu kesalkan dengan sikap BPN terkain konflik dengan PT ASL. Hingga kini tidak ada sanksi untuk perusahaan meski telah mendapat SP tiga kali.

Riauterkini-RENGAT-BPN Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan sangsi bagi PT.Alam Sari Lestari (PT.ASL) masih menunggu dari kementrian, walau Surat Peringatan (SP) yang ketiga kalinya telah diterima perusahaan perkebunan sawit tersebut sejak 2013. Mendapat kecaman warga dan dinilai dapat memicu konflik.

Kecaman terhadap BPN Inhu ini disampaikan warga Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya yang lahan nya telah di klaim PT.Alam Sari Lestari dalam HGU yang dimilikinya, walau perusahaan perkebunan tersebut telah mendapat SP ketiga pada 2013 namun hingga saat ini tidak ada sangsi apapun dari instansi terkait. Sebagaimana disampaikan Erwin warga Desa Sungai Raya kepada awak media, Jumat (19/10/18).

"Apakah menunggu adanya konflik baru semuanya dibahas, apakah ini sengaja diciptakan, setelah adanya konflik baru BPN bisa bekerja," tegasnya.

Ditambahkanya, kepala BPN tersebut harusnya tahu bahwa SP3 sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu. Apakah mungkin sangsi harus menunggu selama lima tahun dan seharusnya pemberian sangsi dilakukan oleh BPN. Bukan dari kementrian.

Sebelumnya, Kepala BPN Inhu Azwar dalam statmenya disalah satu media mengatakan terkait permasalahan PT.Alam Sari Lestari bahwa sangsi terhadap perusahaan perkebunan sawit tersebut belum turun dari kementrian, sehingga pihaknya belum bisa melakukan apapun. Walau peringatan ketiga telah dilakukan sejak tahun 2013.

"Kalau itu (SK terlantar) belum diturunkan, kita tidak bisa memberikan sangsi. Nanti mereka bisa menggugat. Bagaimanapun juga perusahaan masih memiliki hak keperdataan dan pihak BPN menunggu keputusan kementrian," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum Desa Sungai Raya Bachtiar menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan kepala BPN akan menetapkan tanah terlantar berdasarkan usulan kepala kantor wilayah BPN dan menyatakan tanah terlantar tersebut dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.

Dalam pengusulan penetapan tanah terlantar tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian oleh petugas dari BPN dengan dilampirkan berita acara dan hal ini sudah dilakukan oleh pihak BPN Inhu. Namun dalam berita acara tersebut banyak kolom yang kosong, bahkan tanggal pembuatan berita acara yang sesuai dengan peraturan kepala BPN no 4 tahun 2010 masih kosong, namun petugas BPN Inhu lengkap menanda tangani berita acara tersebut dengan diawali Kasi Pemberdayaan saat itu.

"Wajar jika masyarakat tidak setuju dengan sikap kepala BPN Inhu, harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari BPN RI melalui Deputi bidang pengkajian penanganan sengketa/konflik pada tahun 2013 lalu. Jangan mereka menyatakan belum ada mendapatkan perintah dari pusat atau kementrian. Perintah yang ada saja tidak dijalankan," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Menjabat Sampai 19 Februari, Gubri Mulai Bicara Perpisahan
- 113 Tim Ikutu Turnamen Bola Voli Pakai Kain Sarung HUT Kabupaten Kampar ke-69
- Empat Unit Bus Sekolah Gratis Siap Layani Pelajar di Bangkinang Sekitarnya
- Daya Listrik Berkurang, PLN Bengkalis Terus Gesa Perbaikan Mesin Rusak
- Hanya 450 Pengusaha Depot Air Minum di Pekanbaru yang Teruji
- Berbagai Gelaran Disiapkan Panitia Imlek Bersama Sambut Perayaan Imlek 2019
- Sinergitas TNI-Polri, Polres Inhu Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kodim 0302
- Yowan Terpilih Menjadi Ketua LPM Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru
- Ratusan Prajurit Kodim 0313/KPR se-Rohul‎ Jalani Minggu Militer di Pasirpangaraian
- Kadis PUPR Rohul Turun Tangan,
‎Jalan Provinsi di Rambah Hilir Rusak tarena tak Ada Drainese

- Gubri Ingin Jembatan Siak IV Diberi Nama Pendiri Kota Pekanbaru
- Sesuai Letaknya,
Waka DPRD Riau Kordias Pasaribu Usulkan Nama Pelita untuk Jembatan Siak IV

- Diduga DL Massal, Kantor Bupati dan DPRD Pelalawan Lengang Mencekam
- Turun ke Rokan Hulu, Rupanya Ini yang Dilakukan Tim Peneliti Puslitbang Polri
- Pulang Umroh, Gubri Kembali Jalankan Tugas Kepala Daerah
- Disaksikan Bupati Harris, Pengurus PGRI Kecamatan Ukui Dilantik
- Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dianggap Kangkangi Perintah Presiden Jokowi
- Mahasiswa Siap Kawal Proses Hukum Dugaan Mesum Oknum Dewan Kuansing
- Dikukuhkan Jadi Komut, Masperi Diberi Amanah Kembangkan PT Jamkrida
- Masuki Era Industri 4.0, Perusahaan Terapkan Zero Fatality


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com