Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 14 Nopember 2018 22:34
PT CPI Taja Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga di Pinggir, Bengkalis

Rabu, 14 Nopember 2018 21:34
Realisasi DAK Riau Masih 52,78 Persen

Rabu, 14 Nopember 2018 20:48
Banjir di Inhu Kembali Telan Korban Jiwa

Rabu, 14 Nopember 2018 19:52
Besok, UAS Beri Tausiah di Dinas Dalduk KB Pekanbaru

Rabu, 14 Nopember 2018 19:09
Sekda: Pemko Pekanbaru Turut Berduka Atas Insiden Pagar Rubuh di SDN 141

Rabu, 14 Nopember 2018 18:39
Tuntas Lakukan Perbaikan Panel Terbakar, PLN ULP Bengkalis Gelar Syukuran

Rabu, 14 Nopember 2018 18:34
Makan dan Minum SMA Plus Dihentikan, Waka DPRD Riau Tak Yakin Karena Anggaran

Rabu, 14 Nopember 2018 17:35
Dinsos Serahkan Bantuan Rp263 Juta untuk Korban Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, Donggala

Rabu, 14 Nopember 2018 16:42
3 Lagi Kabur,
Dua Sindikat Pencuri Pakaian Antar Provinsi Ditangkap Warga Pasirpangaraian


Rabu, 14 Nopember 2018 16:39
Rakor Sehari,
DPMP Rohul Harapkan Panwas Bisa Selesaikan Sengketa Pilkades Serentak 2018


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Masyarakat Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya, Inhu kesalkan dengan sikap BPN terkain konflik dengan PT ASL. Hingga kini tidak ada sanksi untuk perusahaan meski telah mendapat SP tiga kali.

Riauterkini-RENGAT-BPN Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan sangsi bagi PT.Alam Sari Lestari (PT.ASL) masih menunggu dari kementrian, walau Surat Peringatan (SP) yang ketiga kalinya telah diterima perusahaan perkebunan sawit tersebut sejak 2013. Mendapat kecaman warga dan dinilai dapat memicu konflik.

Kecaman terhadap BPN Inhu ini disampaikan warga Desa Sekip Hilir dan Sungai Raya yang lahan nya telah di klaim PT.Alam Sari Lestari dalam HGU yang dimilikinya, walau perusahaan perkebunan tersebut telah mendapat SP ketiga pada 2013 namun hingga saat ini tidak ada sangsi apapun dari instansi terkait. Sebagaimana disampaikan Erwin warga Desa Sungai Raya kepada awak media, Jumat (19/10/18).

"Apakah menunggu adanya konflik baru semuanya dibahas, apakah ini sengaja diciptakan, setelah adanya konflik baru BPN bisa bekerja," tegasnya.

Ditambahkanya, kepala BPN tersebut harusnya tahu bahwa SP3 sudah diterbitkan sejak tahun 2013 lalu. Apakah mungkin sangsi harus menunggu selama lima tahun dan seharusnya pemberian sangsi dilakukan oleh BPN. Bukan dari kementrian.

Sebelumnya, Kepala BPN Inhu Azwar dalam statmenya disalah satu media mengatakan terkait permasalahan PT.Alam Sari Lestari bahwa sangsi terhadap perusahaan perkebunan sawit tersebut belum turun dari kementrian, sehingga pihaknya belum bisa melakukan apapun. Walau peringatan ketiga telah dilakukan sejak tahun 2013.

"Kalau itu (SK terlantar) belum diturunkan, kita tidak bisa memberikan sangsi. Nanti mereka bisa menggugat. Bagaimanapun juga perusahaan masih memiliki hak keperdataan dan pihak BPN menunggu keputusan kementrian," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum Desa Sungai Raya Bachtiar menyatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, disebutkan kepala BPN akan menetapkan tanah terlantar berdasarkan usulan kepala kantor wilayah BPN dan menyatakan tanah terlantar tersebut dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.

Dalam pengusulan penetapan tanah terlantar tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan penelitian oleh petugas dari BPN dengan dilampirkan berita acara dan hal ini sudah dilakukan oleh pihak BPN Inhu. Namun dalam berita acara tersebut banyak kolom yang kosong, bahkan tanggal pembuatan berita acara yang sesuai dengan peraturan kepala BPN no 4 tahun 2010 masih kosong, namun petugas BPN Inhu lengkap menanda tangani berita acara tersebut dengan diawali Kasi Pemberdayaan saat itu.

"Wajar jika masyarakat tidak setuju dengan sikap kepala BPN Inhu, harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari BPN RI melalui Deputi bidang pengkajian penanganan sengketa/konflik pada tahun 2013 lalu. Jangan mereka menyatakan belum ada mendapatkan perintah dari pusat atau kementrian. Perintah yang ada saja tidak dijalankan," jelasnya. *** (guh)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- PT CPI Taja Pelatihan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga di Pinggir, Bengkalis
- Realisasi DAK Riau Masih 52,78 Persen
- Besok, UAS Beri Tausiah di Dinas Dalduk KB Pekanbaru
- Sekda: Pemko Pekanbaru Turut Berduka Atas Insiden Pagar Rubuh di SDN 141
- Tuntas Lakukan Perbaikan Panel Terbakar, PLN ULP Bengkalis Gelar Syukuran
- Dinsos Serahkan Bantuan Rp263 Juta untuk Korban Gempa dan Tsunami di Palu, Sigi, Donggala
- Tembok Sekolah Roboh, Pemprov Riau Sampaikan Belasungkawa
- PWI Riau Gelar UKW Angkatan XI, Hanya 6 Kelas
- Tarik Minat Pengunjung, Perpustakaan dan Arsip Pelalawan Siapkan Hadiah Puluhan Juta
- Tinggal Pengesahan Perda,
Radio Pemerintah Daerah Kuansing Bersiap Mengudara Permanen

- Tembok Roboh Tewaskan Dua Orang, SDN 141 Diliburkan Sehari
- BKKBN Perwakilan Riau Gelar Pertemuan Forum Kehumasan
- Operasi Zebra 2018 Berakhir, 1.757 Pelanggar Lalu Lintas di Pekanbaru Ditilang
- Hancur Lebur, Bocah di TM, Bengkalis Minta Bupati Perbaiki Jalan Gajah Mada
- Jumlah Pengangguran di Riau Nambah 8.240 Orang
- Puluhan Siswa SMK di Riau Magang di RAPP
- Melalui BanKeu Dewan Provinsi, 10 Unit Ambulance Air Diterima Pemkab Inhil
- Tingkatkan PAD, Kejaksaan Kuansing Siap Bekerjasma dengan Bapenda
- Pemko Pekanbaru Stop Menerima ASN Pindahan
- Tidak Hadir Ujian SKD, 265 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru Gugur


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com