Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

Sabtu, 19 Januari 2019 18:24
Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran

Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 6 Desember 2018 19:49
RPJMD Riau Hanya 12 Persen Sesuai dengan Target SDGs

Bappeda sampaikan hasil evaluasi ditemukan fakta pada RPJMD Riau 2014-2019. Diketahui hanya 12 persen program kerja yang sesuai dengan target SDGs.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Rahmad Rahim mengatakan hasil evaluasi ditemukan fakta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2014-2019, hanya 12 persen program kerja yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meski begitu, Rahmad Rahim juga menjelaskan program kerja dari RPJMD 2019-2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendatang, diyakini akan dapat mencapai 75 persen dari target SDGs tersebut.

"Karena itu kami lakukan evaluasi untuk penyusunan RPJMD 2019-2024 ini Riau menargetkan 75 persen program Pemda bisa mencapai tujuan SDGs, sebelum target penuh 100 persen pada 2030 mendatang," kata Rahmad, Kamis (6/12/18).

Menurut mantan Kadishub Riau ini, untuk mencapai target 75 persen dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, perlu upaya bersama dari lintas sektoral. Yakni mulai pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media dan akademisi.

Untuk mendukung realisasi dari rencana program itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat, khususnya dari Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan yang terkait lainnya agar menyiapkan regulasi pendukung.

Ada pun aturan1 yang dimaksud misalnya pelibatan aktif dari perusahaan swasta, dan filantropi dalam mendukung tercapainya target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang terangkum dalam 17 poin.

"Kami harapkan dan minta kepada pemerintah, dari KSP misalnya untuk siapkan regulasi karena untuk mencapai hal ini perlu dukungan dari swasta dan filantropi," terangnya.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen pencapaian TPB/SDGS. Riau sebagai provinsi pertama yang telah menetapkan RAD TPB SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018.

Untuk melakukan upaya percepatan pencapaian sasaran/targer SDGs, pemerintah kabupaten/kota masih tetap perlu melakukan pematauan dan evaluasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Diperlukan kelengkapan data, indikator TPB/SDGs sebagai turunan aplikatif dari RAD Pemerintah Provinsi Riau dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD, dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs.

Capaian pelaksanaan program-program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari pengimegrasian tersebut. Selain itu. pemantauan dan evaluasi tersebut tidak hanya meliputi Pemda saja. Namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan membangun Sistem self-voluntary sebagai bemuk komitmen dalam pelaporan pencapaian program TPB/SDGs di kalangan pemangku kepentingan non pemerintah.

Pertimbangan berbagai prestusi tersebut, Riau bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan lnformatika beserta Kantor Staf Presiden menggelar kegiatan dialog bertajuk “Forum Komunikasi Daerah.

Ada pun tema yang diangkat yakni percepatan Implementasi SDGs/TPB dengan Kerja Sama Multi Pihak. Hadir pada kesempatan ini perwakilan kabupaten kota, pimpinan OPD, serta pelaku dunia usaha dan akademisi.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA
- Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran
- Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF
- Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil
- Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang
- Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El
- Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD
- Sambut Hari Bhakti ke-69,
Imigrasi Bengkalis Bersihkan dan Cat Museum

- Bernasib Lebih Miris dari Andini,
Begini Kata Kades tentang Naufal yang Mengurusi Empat Adiknya

- Masuki Masa Pensiun, Mantan Kaban Penghubung Riau Ingin Terus Mengabdi
- Andini tak Terviralkan Muncul Lagi di Pekan Tua, Pelalawan
- Satlantas Polres Kuansing Matangkan Persiapan MRSF
- Lantik Tiga Kajari, Kajati Riau Minta Tingkatkan Kinerja
- Desa Banjar Baru Layurkan Jalur Sumbangan Bupati Kuansing
- Dilaporkan Sejumlah Pihak, Penista Agama di Duri, Bengkalis Ditangkap Polisi
- Lusa, Kepengurusan IKA Hubdat Provinsi Riau Dikukuhkan
- 2018, di Rohul Berlangsung Sebanyak 3.890 Pernikahan
- Upacara Hari K3 di Kantor Gubri Diwarnai Tali Bendera Putus dan Mic Mati
- Hakim Tolak Eksepsi Tiga Dokter Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes RSUD AA
- Menko Maritim RI Panen Raya di Kampung Bungaraya, Siak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com