Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 16 Juni 2019 23:22
Isu Mutasi dan Rotasi Jajaran Pemkab Inhil, Bupati: Itu Hal yang Biasa, Tunggu Saja

Ahad, 16 Juni 2019 23:14
Milad Ke - 54 Inhil, Wakil Bupati Melepas Peserta Funbike

Ahad, 16 Juni 2019 19:44
‎Perkosa Korban di Depan Pacarnya, 2 Begal Sadis di Ujung Batu Ditangkap Polisi Rohul

Ahad, 16 Juni 2019 18:57
Diduga Cbuli Adik Ipar Berusia 13 Tahun,
Tukang Panen Sawit di Kepenuhan Diciduk Polisi Rohul


Ahad, 16 Juni 2019 17:00
Dekat dan Berdampak Positif Besar,
Akademisi Sarankan Pulau Bengkalis ke Pulau Padang Dibangun Jembatan


Ahad, 16 Juni 2019 15:16
Diduga Akibat Api Kayu Bakar,
Satu Rumah Papan di Bengkalis Ludes Terbakar


Ahad, 16 Juni 2019 15:12
Besok, PWI Riau Gelar Halal Bi Halal

Ahad, 16 Juni 2019 13:48
Merujuk ke RAB,
Tim Independen UIR Rekomendasikan Bangunan DIC Gunakan Tiang Pabrikan


Ahad, 16 Juni 2019 11:13
Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta

Ahad, 16 Juni 2019 11:05
Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 6 Desember 2018 19:49
RPJMD Riau Hanya 12 Persen Sesuai dengan Target SDGs

Bappeda sampaikan hasil evaluasi ditemukan fakta pada RPJMD Riau 2014-2019. Diketahui hanya 12 persen program kerja yang sesuai dengan target SDGs.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Rahmad Rahim mengatakan hasil evaluasi ditemukan fakta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2014-2019, hanya 12 persen program kerja yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meski begitu, Rahmad Rahim juga menjelaskan program kerja dari RPJMD 2019-2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendatang, diyakini akan dapat mencapai 75 persen dari target SDGs tersebut.

"Karena itu kami lakukan evaluasi untuk penyusunan RPJMD 2019-2024 ini Riau menargetkan 75 persen program Pemda bisa mencapai tujuan SDGs, sebelum target penuh 100 persen pada 2030 mendatang," kata Rahmad, Kamis (6/12/18).

Menurut mantan Kadishub Riau ini, untuk mencapai target 75 persen dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, perlu upaya bersama dari lintas sektoral. Yakni mulai pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media dan akademisi.

Untuk mendukung realisasi dari rencana program itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat, khususnya dari Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan yang terkait lainnya agar menyiapkan regulasi pendukung.

Ada pun aturan1 yang dimaksud misalnya pelibatan aktif dari perusahaan swasta, dan filantropi dalam mendukung tercapainya target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang terangkum dalam 17 poin.

"Kami harapkan dan minta kepada pemerintah, dari KSP misalnya untuk siapkan regulasi karena untuk mencapai hal ini perlu dukungan dari swasta dan filantropi," terangnya.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen pencapaian TPB/SDGS. Riau sebagai provinsi pertama yang telah menetapkan RAD TPB SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018.

Untuk melakukan upaya percepatan pencapaian sasaran/targer SDGs, pemerintah kabupaten/kota masih tetap perlu melakukan pematauan dan evaluasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Diperlukan kelengkapan data, indikator TPB/SDGs sebagai turunan aplikatif dari RAD Pemerintah Provinsi Riau dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD, dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs.

Capaian pelaksanaan program-program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari pengimegrasian tersebut. Selain itu. pemantauan dan evaluasi tersebut tidak hanya meliputi Pemda saja. Namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan membangun Sistem self-voluntary sebagai bemuk komitmen dalam pelaporan pencapaian program TPB/SDGs di kalangan pemangku kepentingan non pemerintah.

Pertimbangan berbagai prestusi tersebut, Riau bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan lnformatika beserta Kantor Staf Presiden menggelar kegiatan dialog bertajuk “Forum Komunikasi Daerah.

Ada pun tema yang diangkat yakni percepatan Implementasi SDGs/TPB dengan Kerja Sama Multi Pihak. Hadir pada kesempatan ini perwakilan kabupaten kota, pimpinan OPD, serta pelaku dunia usaha dan akademisi.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Besok, PWI Riau Gelar Halal Bi Halal
- Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta
- Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis
- Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako
- Pelaksanaan Nikah, KUA Mandau Imbau Masyarakat Urus Sendiri
- Program BSPS Pusat,
Komisi II DPRD Bengkalis Konsultasi ke PUPR Riau

- Dinilai Makin Memberatkan, Masyarakat Pertanyakan Urgensi Uji Psikolog SIM di Duri
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Gelar Bakti Religi di Duri
- Pemerintah Desa di Kuansing Ditawari Aplikasi Digital
- Sempena HUT ke-235 Pekanbaru, Seluruh ASN Diwajibkan Berbusana Melayu
- Peringatan HUT Pekanbaru Ke 235 Dipusatkan di Area CFN
- Kunker di Bengkalis,
Gubri Sebut Bakal Bangun Dermaga Penyeberangan Ketam Putih-Pulau Padang

- Jadi Natural, Tahun Depan Ukiran Melayu Dua Fly Over Sudirman Dicopot
- Peran Lintas Sektor Tumpuan Pemko Pekanbaru Ciptakan Masyarakat Madani
- Jalan Poros Pulau Bengkalis akan Dijadikan Jalan Nasional dan Provinsi
- Kodim 0314/Inhil Taja Halal Bihalal Idul Fitri 1440 Hijriyah
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Kapolsek Mandau Blusukan Pantau Pos Kamling di Duri
- Bupati Mursini Hadiri Halal bi Halal Polres Kuansing
- Polres Bengkalis Gelar Apel Konsolidasi Operasi Ketupat
- Pasca Terbakar, 11 Keluarga di Dua Kelurahan di Mandau Terima Bantuan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com