Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 25 April 2019 00:46
Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan

Rabu, 24 April 2019 22:24
Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan

Rabu, 24 April 2019 19:58
Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker

Rabu, 24 April 2019 19:54
Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor

Rabu, 24 April 2019 19:00
Tindaklanjuti Surat KPU dan Kemenkes,
Dinkes Rohul Kerahkan Petuas untuk Pemeriksaan Kesehatan Petugas Pemilu 2019


Rabu, 24 April 2019 18:55
Grand Opening Hotel Prime Park Hadirkan Konser Judika

Rabu, 24 April 2019 17:20
Resepsi Pelepasan, 304 Lulusan SMKN 1 Rambah Diharapkan Langsung Bekerja

Rabu, 24 April 2019 17:16
RU II Dumai Hemat Biaya Operasi Hingga 40 Persen,
Pipa Transmisi Pertagas Duri-Dumai Resmi Alirkan Gas


Rabu, 24 April 2019 17:12
116 Siswa dan Siswi MAN 1 Rohul Kelas XII Resmi Dikembalikan ke Orang Tuanya

Rabu, 24 April 2019 15:31
2 Perusahaan Pemenang Lelang Paket Sembako Miliaran di Bengkalis Didesak Melapor

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 21 Januari 2019 20:34
Pemecatan 17 ASN Mantan Napi Tipikor Dilingkup Pemda Pelalawan Menunggu Eksekusi

Kepala BKP2D Pelalawan pastikan SK pemecatan 17 ASN yang terlibat korupsi telah ditandatangani bupati Desember 2018. Kini tinggal menunggu eksekusi.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI-Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Pelalawan Edi Suriandi memastikan Surat Keputusan (SK) Bupati Pelalawan H.M. Harris terkait Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sudah ditandatangani akhir desember 2018 dan tinggal eksekusi.

"Acuan kita sama,pasca Surat Keputasan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para ASN yang terlibat Tipikor.Pelaksanaan SKB ini dilaksanakan paling lambat pada Desember 2018.Mendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.SK nya sudah ditandatangani Bapak Bupati Pelalawan tinggal eksekusi yakni menyerahkan SK kepada yang bersangkutan sesegera mungkin, " paparnya.

Ditambahkan Edi Suryandi, pihak Pemkab melalui Sekda dan BKP2D juga telah mengkoordinasikan aturan ini kepada 17 ASN yang terlibat Tipikor. " Kita sudah mengantisipasi jika yang bersangkutan tidak mau menerima SK yakni dengan melalui Kepala OPD yang bersangkutan," ungkapnya.

Saat disinggung lambatnya eksekusi dikarenakan menunggu keputusan MK terkait uji materi UU ASN, Edi Suriandi membantah keras. " Kita menjalankan aturan yang sudah jelas. Tidak akan merubah,dan Kita akan eksekusi segera.Siapa yang ngomong kalau Kita menunggu keputusan MK, " ucapnya.

Untuk diketahui, sebagai tindak lanjut pertemuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BKN mengungkap ada 2.674 PNS berstatus terpidana akan dipecat secara tidak hormat. 17 orang diantaranya berada di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan di Provinsi Riau total keseluruhan sebanyak 190 orang. Dari total sebanyak itu, 180 orang tersebar dikabupaten/kota di Riau.***(feb)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Sirine Mampet, Kesiapan Panpel MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan Dipertanyakan
- Bupati Bengkalis Buka MTQ ke II Kecamatan Bathin Solapan
- Bekukan MPC PP Kuansing, MPW PP Riau Bentuk Caretaker
- Gubri Langsung ke Rumah Sakit, Kabag Kesra Kuansing Meninggal Mendadak Saat Ikuti Rakor
- Wabup Inhil Aktif di Medsos, untuk Ketahui Permasalahan dan Serap Aspirasi Masyarakat
- Sertifikat Diterima Gubri, Riau Resmi jadi Embarkasi Haji Antara
- 49 Pegawai Imigrasi Bengkalis Cek Kesehatan dan Tes Urine 
- Pasca Penetapan BRK Syariah, Dibentuk Tim Transisi Konvensional ke Syariah
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau
- Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa
- Kadis TPH Rohul Ajak Petani Sukseskan Upsus Pajale Sesuai Musim Tanam
- Ketua KPU dan Kapolres Bengkalis Kunjungi Keluarga Ketua KPPS Yang Meninggal Dunia
- Gubri Resmikan Kantor Layanan Teknis BSN Keempat
- HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah
- Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing
- Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang
- Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com