Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 18 Juni 2019 10:47
Sudah Jatuh Korban Jiwa, Harus Ada Jalan Alternatif Delima ke Soekarno-Hatta Saat Banjir

Selasa, 18 Juni 2019 09:50
Luapan Parit Jalan Lobak Pekanbaru Tewaskan Pengantin Baru

Selasa, 18 Juni 2019 09:36
Syahril, Caleg Terpilih PKS untuk DPRD Pekanbaru Meninggal

Selasa, 18 Juni 2019 07:41
24 Pemenang LKJ PWI Riau- KLHK Kantongi Hadiah Rp115 Juta

Senin, 17 Juni 2019 23:07
Bupati "Tegur" Dishub Bengkalis, Penyeberangan Air Putih-Pakning Dikeluhkan Masyarakat

Senin, 17 Juni 2019 21:21
Satu Ditembak, Polres Bengkalis Tangkap Tiga Napi Kabur dari Rutan Sungai Penuh, Jambi

Senin, 17 Juni 2019 20:21
Polres Dumai Tangkap Dua Bandar Sabu 1 Kilogram Asal Bengkalis

Senin, 17 Juni 2019 20:16
Pertamina RU II Dumai Produksi Green Diesel Berkualitas

Senin, 17 Juni 2019 19:17
Laga Kambing Travel Vs Truk, Sejumlah Penumpang Terluka

Senin, 17 Juni 2019 18:11
Ini Persyaratan Lengkapnya,
Pendaftaran Calon Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya Dibuka 18 Juni 2019


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 18 Maret 2019 20:31
Deadline 31 Maret, Pejabat Belum Laporkan LHKPN tak Berhak Terima Single Salary

Sekda Prov Riau kembali ingatkan pejabat segeraa laporkan LHKPN sebelum 31 Maret ini. Bagi mereka yang telat maka tidak berhak mendapatkan single salary.

Riauterkini - PEKANBARU - Pejabat Pemerintah Provinsi Riau diminta segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), paling lambat 31 Maret ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Senin (18/3/19). Bahkan menurutnya, bagi pejabat yang tidak juga melaporkan harta kekayaan sampai deadline ditentukan, maka tidak berhak mendapatkan single salary.

"Yang tidak mau melaporkan LHKPN maka konsekuensinya tidak berhak menerima singgle salary," kata Hijazi.

Pemprov Riau sendiri menurut Hijazi sudah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk penegasan bagi pejabat enggan melaporkan harta kekayaannya tersebut.

"Kita sudah ada Pergub-nya. Ini bentuk penegasan bagi pejabat yang tak mau melaporkan harta kekayaannya," ungkap Hijazi.

Untuk menindaklanjuti hal itu, pada 25 Maret ini akan dilakukan pengecekan siapa saja pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Jika ternyata ada ditemukan, akan terus diingatkan hingga deadline 31 Maret nanti.

"Itu bisa dilaporkan secara online," ujar Hijazi.

Berdasarkan laporan pada tahun lalu, masih ada 20 persen pejabat Pemprov Riau yang belum melaporkan harta kekayaannya. Namun pada tahun lalu itu belum ada didukung Pergub yang menegaskan pejabat tak melaporkan tak dibayarkan single salarynya.

"Kalau tahun lalu itu pejabat tetap terima karena belum ada Pergub. Makanya makanya tak ada sanksi," jelas Hijazi.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Sudah Jatuh Korban Jiwa, Harus Ada Jalan Alternatif Delima ke Soekarno-Hatta Saat Banjir
- Syahril, Caleg Terpilih PKS untuk DPRD Pekanbaru Meninggal
- 24 Pemenang LKJ PWI Riau- KLHK Kantongi Hadiah Rp115 Juta
- Bupati "Tegur" Dishub Bengkalis, Penyeberangan Air Putih-Pakning Dikeluhkan Masyarakat
- Pertamina RU II Dumai Produksi Green Diesel Berkualitas
- Ini Persyaratan Lengkapnya,
Pendaftaran Calon Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya Dibuka 18 Juni 2019

- Per-2018, Riau Miliki 24 Desa Wisata
- Lomba Menyolak Kelapa, Perlombaan Unik di Perayaan Milad ke-54 Inhil
- Anggaran Diperkirakan Defisit Rp100 Miliar, Sekda Rohul Pesankan Ini ke Seluruh OPD
- Halal Bi Halal dan Temu Ramah,
Bupati Sukiman Minta Anggota IKAPTK Rohul tidak Langgar Aturan

- Januari-Juni, 229 Orang Terjangkit DBD di Pekanbaru
- Nunggak Pajak, 61 Mobdin Pemprov Riau Tetap Dikandangkan
- Besok, PWI Riau Gelar Halal Bi Halal
- Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta
- Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis
- Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako
- Pelaksanaan Nikah, KUA Mandau Imbau Masyarakat Urus Sendiri
- Program BSPS Pusat,
Komisi II DPRD Bengkalis Konsultasi ke PUPR Riau

- Dinilai Makin Memberatkan, Masyarakat Pertanyakan Urgensi Uji Psikolog SIM di Duri
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Gelar Bakti Religi di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com