Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 April 2019 18:59
Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya

Kamis, 18 April 2019 17:29
Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar

Kamis, 18 April 2019 17:03
Bupati Minta Warga Tunggu Hasil Resmi KPU

Kamis, 18 April 2019 16:39
‎Bupati Rohul Minta Disparbud Kelola Objek Wisata Air Panas di Desa Air Panas

Kamis, 18 April 2019 16:35
Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan

Kamis, 18 April 2019 15:28
Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara


Kamis, 18 April 2019 14:59
102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat

Kamis, 18 April 2019 14:55
Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas

Kamis, 18 April 2019 13:52
Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau

Kamis, 18 April 2019 13:48
Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 18 Maret 2019 20:31
Deadline 31 Maret, Pejabat Belum Laporkan LHKPN tak Berhak Terima Single Salary

Sekda Prov Riau kembali ingatkan pejabat segeraa laporkan LHKPN sebelum 31 Maret ini. Bagi mereka yang telat maka tidak berhak mendapatkan single salary.

Riauterkini - PEKANBARU - Pejabat Pemerintah Provinsi Riau diminta segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), paling lambat 31 Maret ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Senin (18/3/19). Bahkan menurutnya, bagi pejabat yang tidak juga melaporkan harta kekayaan sampai deadline ditentukan, maka tidak berhak mendapatkan single salary.

"Yang tidak mau melaporkan LHKPN maka konsekuensinya tidak berhak menerima singgle salary," kata Hijazi.

Pemprov Riau sendiri menurut Hijazi sudah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk penegasan bagi pejabat enggan melaporkan harta kekayaannya tersebut.

"Kita sudah ada Pergub-nya. Ini bentuk penegasan bagi pejabat yang tak mau melaporkan harta kekayaannya," ungkap Hijazi.

Untuk menindaklanjuti hal itu, pada 25 Maret ini akan dilakukan pengecekan siapa saja pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Jika ternyata ada ditemukan, akan terus diingatkan hingga deadline 31 Maret nanti.

"Itu bisa dilaporkan secara online," ujar Hijazi.

Berdasarkan laporan pada tahun lalu, masih ada 20 persen pejabat Pemprov Riau yang belum melaporkan harta kekayaannya. Namun pada tahun lalu itu belum ada didukung Pergub yang menegaskan pejabat tak melaporkan tak dibayarkan single salarynya.

"Kalau tahun lalu itu pejabat tetap terima karena belum ada Pergub. Makanya makanya tak ada sanksi," jelas Hijazi.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya
- Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan
- 102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat
- Bayar Klaim Jatuh Tempo Kepada RS, BPJS Kesehatan Kucurkan Dana Rp 11 Triliun
- BPKAD Pakanbaru : Honor Imam Mesjid Paripurna Sudah Cair
- Hingga Maret, Serapan APBD Kampar Alami Deviasi 7,59 Persen
- Kampar Dapat Hibah Kapal dari Kementerian Perhubungan RI
- PSF Korwil Rohul Chapter Riau Kopdar Bulanan dan Bakti Sosial di Desa Bangun Jaya
- Badan Arkeologi Sumut Tertarik Teliti Peninggalan dan Bukti Sejarah di Rohul
- Hasil Cek Lapangan, PUPR Riau Pastikan Jembatan Siak III Aman dari Maling
- Pondok Tahfidz Nurul Quran Mulai Dibangun di Pelalawan
- Pimpin Apel Siaga, Bupati Kuansing Ajak Sukseskan Pemilu 2019
- Kunker ke Rohil, Kehadiran Gubri Diyakini Berdampak Posisitf untuk Rohil
- Bupati Mursini Layur Jalur Desa Sampurago Hulu Kuantan
- Keluarga Miskin Tak Miliki Biaya Berobat,
Lurah Kerinci Timur, Pelalawan Datangi Rosita

- 4 Hari Dilaporkan Hilang,
Warga Bengkalis Ditemukan Lemas di Semak Belukar

- Tak Miliki Biaya,
Seorang Warga Miskin di Pelalawan Memilih Berobat di Dukun Kampung

- Bupati Kuansing Buka FGD Kepariwisataan
- Bupati Kuansing Lantik 131 Pejabat Eselon III dan IV
- DPC FSP LEM SPSI se Pekanbaru Gelar Konsolidasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com