Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 April 2019 17:03
133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K

Selasa, 23 April 2019 17:00
4 Kabupaten di Riau Ini Rawan Kecurangan Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:58
24 Petugas Pemilu di Riau Terkena Musibah Pada Proses Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:23
Baru Dua Kecamatan di Pelalawan Tuntas Gelar Rapat Pleno Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:19
‎Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Rohul Baru di Tiga Kecamatan

Selasa, 23 April 2019 15:31
12.562 Pelajar SD Sederajat Bengkalis Ikuti USBN

Selasa, 23 April 2019 15:27
‎Pasca Pemilu 2019, Pansus DPRD Rohul Kembali Tancap Gas Bahas Tiga Ranperda

Selasa, 23 April 2019 14:09
Hari Kedua, Pelaksanaan UN Tingkat SMP di Pelalawan Lancar

Selasa, 23 April 2019 12:59
Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019

Selasa, 23 April 2019 11:57
Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 19 Maret 2019 16:38
Mediasi di Kantor Desa Bangun Jaya,
Direksi PT. BAG Terlibat Adu Mulut dengan Masyarakat dan Pemegang Saham


Mediasi sengketa lahan mantan Dirut PT. Budiarti Adi Guna (BAG) dengan pria yang mengaku pemegang saham serta sejumlah masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Rohul diselesaikan secara mediasi. Sempat terjadi adu mulut dalam mediasi itu.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Mediasi sengketa lahan mantan Direktur Utama PT. Budiarti Adi Guna (BAG) dengan pria yang mengaku pemegang saham PT. BAG‎, serta sejumlah masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) diselesaikan secara mediasi.‎

Mediasi di‎gelar di Kantor Desa Bangun Jaya, Selasa pagi (19/3/2019), dihadiri Camat Tambusai Utara H. Mastur M.Si, Kapolsek‎ AKP Nurman, Danramil Tambusai, Kades Bangun Jaya Yusrianto, mantan Dirut PT. BAG Budiarti yang didampingi Penasehat Hukumnya Adi Murphi Malao SH, MH. ‎

Hadir juga Rosidin Daud M. Dolok Saribu SH yang juga mengaku Dirut PT. BAG sekaligus pemegang saham didampingi sejumlah Pengurus Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) DPD Rokan Hulu, serta anggota petani plasma.‎

Pada mediasi yang dijaga puluhan oknum anggota Pemuda Pancasila di Kecamatan Tambusai Utara ini, beberapa masyarakat sempat terlibat adu mulut dengan Direksi PT. BAG terkait lokasi lahan mereka.

Bahkan, masyarakat juga menagih surat tanahnya yang belum diberikan perusahaan sampai saat ini yang seharusnya sudah dilakukan pemutihan, karena utang telah dilunasi petani plasma.‎

Bukan itu saja, Rosidin Daud M. Dolok Saribu SH alias Dolok Saribu yang mengaku masih sebagai Dirut PT. BAG ‎dan salah seorang pemegang saham‎ juga sempat bersitegang dengan Direksi PT. BAG.

‎ Usai mediasi, Dolok Saribu, menilai hasil mediasi di Kantor Desa Bangun Jaya, dihadiri para Upika Tambusai Utara kurang berkenan dengan perusahaan, karena banyak masyarakat yang punya surat dan punya lah, namun diberikan oleh Dirut lama Budiarti kepada oknum tengkulak.‎

Dolok‎ Saribu mengatakan luas kebun PT. BAG sekira 2.017 hektar, mengelilingi Desa Bangun Jaya diduga telah dijual oknum kepada oknum tengkulak, sementara masyarakat yang terdzolimi tidak bisa berbuat apa-apa.

"‎Nah disinilah saya minta pemerintah, maupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat, media dan LSM agar dapat membantu keluhan masyarakat," harap Dolok.‎

Ia mengatakan bila lahan PT. BAG yang luasnya sekira 2.017 hektar tidak diambil dari oknum tengkulak, maka perusahaan tidak akan bisa membayar pajak ke pemerintah yang jumlahnya hampir mencapai Rp 45 miliar.

"Kalau ini tidak kita ambil dari‎ tengkulak-tengkulak, bagaimana kita akan memasukkan pajak ke negara. Itu kira-kira yang jadi kesimpulan visi dan misi perusahaan kita," ujarnya.‎

Dolok mengatakan pihaknya akan mengambil langkah secara intelektual, yakni me‎nyampaikan ke DPRD. Ia juga mengaku telah melaporkan sejumlah orang ke Kepolisian.‎

Kades Bangun Jaya, Yusrianto,‎ mengatakan‎ klaim lahan berawal dari klaim Dolok Saribu di 2014, bahwa ada tanah miliknya sebagai pemegang saham di Desa Bangun Jaya yang dijual pihak PT. BAG kepada oknum masyarakat sekira 2006 silam.‎

‎ Pada 2016, Budiarti pernah membatalkan bahwa tidak ada lagi saham milik Dolok Saribu yang ada di PT BAG Desa Bangun Jaya.‎

"Sekarang timbul lagi, semasa saya menjadi Kepala Desa 2019 ini, bahwasanya dia‎ mengklaim bahwa lahan itu termasuk lahan yang dimilikinya," tambah Yusrianto.‎

Kades Bangun Jaya menambahkan masyarakat di desanya sebulan terakhir resah karena adanya klaim tersebut, sehingga masalah diselesaikan secara mediasi. ‎

"Seharusnya rapat pagi ini rapat intern mereka berdua (PT. BAG dan Dolok Saribu)," pungkas Yusrianto dan mengaku adanya klaim tidak ada kaitannya dengan masyarakat Desa Bangun Jaya.

‎Masih di tempat sama, Camat Tambusai Utara, Mastur, mengatakan‎ kisruh lahan antara manajemen‎ PT. BAG dengan puhak Dolok Saribu sebagai salah seorang pemegang saham tidak ada hubungannya dengan masyarakat, namun karena kejadian di Desa Bangun Jaya, maka hal itu diselesaikan secara mediasi.‎

"Mudah-mudahan pertemuan lancar dan tidak ada masalah," sampai Mastur, dan berharap masalah tersebut diselesaikan pihak PT. BAG dengan pemegang saham.‎

"Kami persilahkan kepada beliau (Dolok) segera diurus, melalui pihak perusahaan‎," kata Camat dan mengaku Upika hanya sebagai poros tengah, yang menengahi masalah tersebut.‎

Sementara, Adi Murphi Malao SH, MH, selaku Pengacara Hukum Budiarti, mengakui memang ada peralihan saham dari kliennya Budiarti dan kawan-kawan‎ memang ada terjadi kepada Dolok Saribu pada tahun 2014.‎

Akan tetapi, proses jual beli lahan kepada oknum masyarakat yang disebut-sebut sebagai tengkulak terjadi sebelum tahun 2014, dan masyarakat yang membeli beritikad baik, maka harus dilindungi.

"Nah, persoalannya adalah penguasaan yang dilakukan bapak Dolok Saribu itu di luar‎ dari apa yang perjanjikan, ketika dia mengambil alih saham Budiarti Adi Guna‎," ungkap Adi.‎

Sebagai pengacara Budiarti dan PT. BAG, Adi menduga apa yang dilakukan adalah ilegal, tidak punya kapasitas bertindak‎, karena diluar yang diperjanjikan.‎

"Bahwa yang diurus, yang menjadi tanggung jawab Dirut ketika dia (Dolok Saribu) mengambil alih saham itu adalah untuk mengurus lahan 215 hektar yang harus diperjuangkan, yang menjadi hak PT. Budiarti Adi Guna," kata Adi. ‎

"Nah, sementara yang menjadi persoalan hari ini‎ adalah di luar itu, yaitu lahan sekitar 15 hektar dan 9 hektar yang dimiliki Ibu Ertihot dan kawan-kawan," tambahnya.‎

Adi menilai mediasi yang dipimpin Upika Tambusai Utara sudah tepat, dan lahan dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan.‎

"‎Dan apa yang dilakukan oleh bapak Dolok Saribu silahkan dia menuntut ke Pengadilan kalau dia memang punya hak disitu," tegas Adi, dan mengaku yang memegang kekuasaan tinggi di badan hukum adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan memungkinkan akan melakukan RUPS.***(zal)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau
- Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa
- Kadis TPH Rohul Ajak Petani Sukseskan Upsus Pajale Sesuai Musim Tanam
- Ketua KPU dan Kapolres Bengkalis Kunjungi Keluarga Ketua KPPS Yang Meninggal Dunia
- Gubri Resmikan Kantor Layanan Teknis BSN Keempat
- HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah
- Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing
- Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang
- Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri
- Bupati Kuansing Serahkan Dana Hibah untuk Ponpes di Gunung Toar
- Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya
- Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan
- 102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat
- Bayar Klaim Jatuh Tempo Kepada RS, BPJS Kesehatan Kucurkan Dana Rp 11 Triliun
- BPKAD Pakanbaru : Honor Imam Mesjid Paripurna Sudah Cair
- Hingga Maret, Serapan APBD Kampar Alami Deviasi 7,59 Persen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com