Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 April 2019 17:03
133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K

Selasa, 23 April 2019 17:00
4 Kabupaten di Riau Ini Rawan Kecurangan Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:58
24 Petugas Pemilu di Riau Terkena Musibah Pada Proses Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:23
Baru Dua Kecamatan di Pelalawan Tuntas Gelar Rapat Pleno Pemilu

Selasa, 23 April 2019 16:19
‎Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Rohul Baru di Tiga Kecamatan

Selasa, 23 April 2019 15:31
12.562 Pelajar SD Sederajat Bengkalis Ikuti USBN

Selasa, 23 April 2019 15:27
‎Pasca Pemilu 2019, Pansus DPRD Rohul Kembali Tancap Gas Bahas Tiga Ranperda

Selasa, 23 April 2019 14:09
Hari Kedua, Pelaksanaan UN Tingkat SMP di Pelalawan Lancar

Selasa, 23 April 2019 12:59
Berlangsung Lancar, Ketua DPRD Kuansing Apreasi Penyelenggara Pemilu 2019

Selasa, 23 April 2019 11:57
Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 20 Maret 2019 22:04
Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di BPN Kampar

Bersama Kepala Kantor BPN dan Ketua DPRD Kampar, Bupati Catur Sugeng Susanto teken zona integritas. Diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi.

BANGKINANG - Bertempat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar di Bangkinang, Rabu (20/3/2019), Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto bersama Kepala Kantor Pertanahan Kampar Abdul Azis, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan Forkopimda Kampar membacakan dan menandatangani komitmen terhadap Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam arahannya Catur menyampaikan, perang terhadap korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan komitmen bersama. "Semoga dengan pencanangan yang ditandai dengan penandatanagan zona integritas ini makin menciptakan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Catur.

Dia berharap pencanangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Salah satu unsur pendukung adalah adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN," ulas Catur.

Dikatakan, sudah merupakan suatu komitmen kita bersama dalam menciptakan pelayanan yang prima dan profesional, serta menciptakan pemerintahan yang bersih. "Perubahan ini merupakan hal yang sangat positif, semoga kita mendapat ridha dari Allah SWT," terangnya.

Dengan penerapan zona integritas ini Bupati Kampar berharap bisa mempercepat pengurusan sertifikat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kepastian pelayan bagi masyarakat.

"Pemkab Kampar sangat medukung terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPN Kampar, kita juga mengupayakan terhadap peningkatan sarana dan prasaran dalam meunjang kinerja BPN Kampar ini," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kampar Abdul Azis dalam sambutannya menyampaikan, Kantor Pertanahan Kampar telah masuk dalam zona wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). "Semoga ini akan menajadikan Kantor Pertanahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Ini merupakan komitmen kita bersama. Kami berharap menghasilkan aparatur yang handal dan profesional," ucap Abdul Azis.

Ia mengakui tidak mudah mewujudkan zona integritas ini karena adanya berbagai hambatan, terutama aspek sumber daya manusia, infrastruktur sarana dan prasarana. "Oleh sebab itu kami minta dukungan dari Pemkab Kampar, Forkopimda dan masyarakat dalam mewujudkan ini," kata Azis.

Senada dengan Bupati Kampar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar Ali Sabri mengatakan, adanya peningkatan dari pajak BPTHTB di Kampar dimana pada tahun 2018 dari target sebesar Rp. 17,8 miliar realisasinya sebesar Rp.32,5 miliar. Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 28 miliar, realisasi hingga hari ini Rabu (20/3/2019) sebesar Rp 7,5 miliar. "Semoga bagi yang sudah bayar pajak BPHTB agar dapat dipercepat pengeluaran sertifikatnya," ulas Ali.

Ditahun 2019 Pemkab Kampar melalui Bapenda bekerjasama dengan BPN dan dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerapkan pembayaran pajak BPHTB secara online dan berhubung langsung dengan BPN. "Ini diharapkan menghindari terjadinya praktek korupsi dan bupati sangat mendukung hal ini," pungkas Ali Sabri.*(man)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K
- Dijadikan Lokasi Mesum Remaja, Pengamanan Kantor UPT Capilduk Mandau Harus Dibenahi
- Diwakili Sekda, Bupati Kampar Sampaikan LKPj Tahun 2018
- Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS
- Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau
- Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa
- Kadis TPH Rohul Ajak Petani Sukseskan Upsus Pajale Sesuai Musim Tanam
- Ketua KPU dan Kapolres Bengkalis Kunjungi Keluarga Ketua KPPS Yang Meninggal Dunia
- Gubri Resmikan Kantor Layanan Teknis BSN Keempat
- HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah
- Bupati Mursini Wisuda Ribuan Murid TPA se-Kuansing
- Hilang Sebulan Seorang Kakek di Inhu Ditemukan Tinggal Tulang Belulang
- Dua Tahanan Narkoba di Inhu Melarikan Diri
- Bupati Kuansing Serahkan Dana Hibah untuk Ponpes di Gunung Toar
- Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya
- Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan
- 102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat
- Bayar Klaim Jatuh Tempo Kepada RS, BPJS Kesehatan Kucurkan Dana Rp 11 Triliun
- BPKAD Pakanbaru : Honor Imam Mesjid Paripurna Sudah Cair
- Hingga Maret, Serapan APBD Kampar Alami Deviasi 7,59 Persen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com