Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 April 2019 18:59
Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya

Kamis, 18 April 2019 17:29
Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar

Kamis, 18 April 2019 17:03
Bupati Minta Warga Tunggu Hasil Resmi KPU

Kamis, 18 April 2019 16:39
‎Bupati Rohul Minta Disparbud Kelola Objek Wisata Air Panas di Desa Air Panas

Kamis, 18 April 2019 16:35
Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan

Kamis, 18 April 2019 15:28
Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara


Kamis, 18 April 2019 14:59
102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat

Kamis, 18 April 2019 14:55
Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas

Kamis, 18 April 2019 13:52
Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau

Kamis, 18 April 2019 13:48
Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 25 Maret 2019 17:47
GO TV Kabel Tuntut Presiden Tangani Pembatasan Siaran Piala Presiden

Pembatasan penyiaran Piala Presiden 2019, GO TV Kabel minta Presiden untuk menangani. Karena hak rakyat menyaksikannya.

Riauterkini-PEKANBARU-Asosiasi Gabungan Operator (GO) TV kabel Indonesia menuntut presiden Jokowi dan kehadiran negara untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem penyiaran saat ini.

Selain itu, GO TV Kabel Indonesia juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara segera mengusut dan mengaudit indikasi praktik kotor yang dialkukan oleh salah satu perusahaan penyedia siaran tv berlangganan.

"Kami juga mendesak komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan daerah untuk mengambil sikap tegas karena ada dugaan terciptanya iklim persaingan usaha secara tidak sehat," kata Sekjend GO TV Kabel Indonesia, Candi Sinaga Senin (25/3/19).

Tuntutan kepada Presiden RI itu muncul saat Siaran Piala Presiden di komersilkan kepada rakyat Indonesia. Hal ini hanya salah satu dari sekian banyaknya persoalan tentang sistem penyiaran yang masih belum diatur secara baik oleh pemerintah. Terutama pada pengaturan terkait pendistribusian suara free to air dan premium content di lembaga penyiaran berlangganan.

GO TV Kabel sangat menyesalkan pembatasan siaran sepakbola nasional Piala Presiden 2019 yang saat ini tengah bergulir dan telah memasuki babak perempat final.

"Pembatasan siaran sepakbola yang merupakan olahraga terpopuler di Indonesia tersebut bentuk monopoli akibat buruknya sistem penyiaran. Sepakbola yang menarasikan tontonan dicintai masyarakat banyak. Kemudian terjadi monopoli dan terindikasi praktik kotor sehingga masyarakat Indonesia dikebiri haknya," kata Candi.

Candi menjelaskan bahwa kondisi siaran sepakbola saat ini, terutama Piala Presiden 2019 sejatinya menjadi tontonan dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara gratis atau free to air melalui lembaga penyiaran swasta (LPS) jasa penyiaran televisi berjaringan. Siaran itu disebar luaskan menggunakan frekwensi publik.

Namun, dia mengatakan dengan sistem tersebut, jangkauan siaran itu hanya dapat dinikmati masyarakat perkotaan, terutama di ibu kota Provinsi.

Sementara masyarakat yang tinggal di desa-desa tidak dapat menikmati siaran sepakbola nasional, yang menurut dia sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengamanatkan kepada negara untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi sesuai hak asasi manusia.

"Akibatnya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati siaran olahraga kegemaran mereka. Pada porsi inilah operator lokal tv kabel membantu penyebarluasan siaran hingga ke pelosok negeri," ujarnya.

Menurut Candi Sinaga, keberadaan tv kabel juga telah diakui dan diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang itu mengatur tentang sistem penyiaran terestrial atau free to air dan kondisi geografis Indonesia untuk kemudian dibentuk lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit dan kabel.

Namun, belakangan siaran sepakbola Piala Presiden dibatasi oleh perusahaan yang mengklaim telah mengantongi hak siar yang berakibat mengorbankan hajat masyarakat banyak.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Hari Warisan Dunia, Disbud Riau Beri Lestarikan Cagar Budaya
- Kanker Hati Stadium 4, Seorang Anak di Rohil Butuh Uluran Tangan
- 102 Operator‎, Mekanik dan Sopir di Dinas PUPR Rohul Lulus Uji Kompetensi Alat Berat
- Bayar Klaim Jatuh Tempo Kepada RS, BPJS Kesehatan Kucurkan Dana Rp 11 Triliun
- BPKAD Pakanbaru : Honor Imam Mesjid Paripurna Sudah Cair
- Hingga Maret, Serapan APBD Kampar Alami Deviasi 7,59 Persen
- Kampar Dapat Hibah Kapal dari Kementerian Perhubungan RI
- PSF Korwil Rohul Chapter Riau Kopdar Bulanan dan Bakti Sosial di Desa Bangun Jaya
- Badan Arkeologi Sumut Tertarik Teliti Peninggalan dan Bukti Sejarah di Rohul
- Hasil Cek Lapangan, PUPR Riau Pastikan Jembatan Siak III Aman dari Maling
- Pondok Tahfidz Nurul Quran Mulai Dibangun di Pelalawan
- Pimpin Apel Siaga, Bupati Kuansing Ajak Sukseskan Pemilu 2019
- Kunker ke Rohil, Kehadiran Gubri Diyakini Berdampak Posisitf untuk Rohil
- Bupati Mursini Layur Jalur Desa Sampurago Hulu Kuantan
- Keluarga Miskin Tak Miliki Biaya Berobat,
Lurah Kerinci Timur, Pelalawan Datangi Rosita

- 4 Hari Dilaporkan Hilang,
Warga Bengkalis Ditemukan Lemas di Semak Belukar

- Tak Miliki Biaya,
Seorang Warga Miskin di Pelalawan Memilih Berobat di Dukun Kampung

- Bupati Kuansing Buka FGD Kepariwisataan
- Bupati Kuansing Lantik 131 Pejabat Eselon III dan IV
- DPC FSP LEM SPSI se Pekanbaru Gelar Konsolidasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com