Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 17 Juni 2019 12:57
Pererat Silaturahmi, PT BSP Halal Bihalal Bersama StakeHolders

Senin, 17 Juni 2019 12:02
Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar

Senin, 17 Juni 2019 11:55
Tiket Pesawat Mahal, Gubri Wacanakan ke Jakarta via Malaysia

Senin, 17 Juni 2019 09:20
Nunggak Pajak, 61 Mobdin Pemprov Riau Tetap Dikandangkan

Senin, 17 Juni 2019 07:36
Terdapat 34 Titik Kerusakan Jalan dari Rantau Berangin Sampai Batas Kampar-Rohul

Senin, 17 Juni 2019 06:48
Sepekan Menghilang, Remaja KHS Kuansing Ditemukan Selamat

Ahad, 16 Juni 2019 23:22
Isu Mutasi dan Rotasi Jajaran Pemkab Inhil, Bupati: Itu Hal yang Biasa, Tunggu Saja

Ahad, 16 Juni 2019 23:14
Milad Ke - 54 Inhil, Wakil Bupati Melepas Peserta Funbike

Ahad, 16 Juni 2019 19:44
‎Perkosa Korban di Depan Pacarnya, 2 Begal Sadis di Ujung Batu Ditangkap Polisi Rohul

Ahad, 16 Juni 2019 18:57
Diduga Cbuli Adik Ipar Berusia 13 Tahun,
Tukang Panen Sawit di Kepenuhan Diciduk Polisi Rohul


loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 25 Maret 2019 17:47
GO TV Kabel Tuntut Presiden Tangani Pembatasan Siaran Piala Presiden

Pembatasan penyiaran Piala Presiden 2019, GO TV Kabel minta Presiden untuk menangani. Karena hak rakyat menyaksikannya.

Riauterkini-PEKANBARU-Asosiasi Gabungan Operator (GO) TV kabel Indonesia menuntut presiden Jokowi dan kehadiran negara untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem penyiaran saat ini.

Selain itu, GO TV Kabel Indonesia juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara segera mengusut dan mengaudit indikasi praktik kotor yang dialkukan oleh salah satu perusahaan penyedia siaran tv berlangganan.

"Kami juga mendesak komisi penyiaran Indonesia (KPI) pusat dan daerah untuk mengambil sikap tegas karena ada dugaan terciptanya iklim persaingan usaha secara tidak sehat," kata Sekjend GO TV Kabel Indonesia, Candi Sinaga Senin (25/3/19).

Tuntutan kepada Presiden RI itu muncul saat Siaran Piala Presiden di komersilkan kepada rakyat Indonesia. Hal ini hanya salah satu dari sekian banyaknya persoalan tentang sistem penyiaran yang masih belum diatur secara baik oleh pemerintah. Terutama pada pengaturan terkait pendistribusian suara free to air dan premium content di lembaga penyiaran berlangganan.

GO TV Kabel sangat menyesalkan pembatasan siaran sepakbola nasional Piala Presiden 2019 yang saat ini tengah bergulir dan telah memasuki babak perempat final.

"Pembatasan siaran sepakbola yang merupakan olahraga terpopuler di Indonesia tersebut bentuk monopoli akibat buruknya sistem penyiaran. Sepakbola yang menarasikan tontonan dicintai masyarakat banyak. Kemudian terjadi monopoli dan terindikasi praktik kotor sehingga masyarakat Indonesia dikebiri haknya," kata Candi.

Candi menjelaskan bahwa kondisi siaran sepakbola saat ini, terutama Piala Presiden 2019 sejatinya menjadi tontonan dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara gratis atau free to air melalui lembaga penyiaran swasta (LPS) jasa penyiaran televisi berjaringan. Siaran itu disebar luaskan menggunakan frekwensi publik.

Namun, dia mengatakan dengan sistem tersebut, jangkauan siaran itu hanya dapat dinikmati masyarakat perkotaan, terutama di ibu kota Provinsi.

Sementara masyarakat yang tinggal di desa-desa tidak dapat menikmati siaran sepakbola nasional, yang menurut dia sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mengamanatkan kepada negara untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi sesuai hak asasi manusia.

"Akibatnya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati siaran olahraga kegemaran mereka. Pada porsi inilah operator lokal tv kabel membantu penyebarluasan siaran hingga ke pelosok negeri," ujarnya.

Menurut Candi Sinaga, keberadaan tv kabel juga telah diakui dan diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang itu mengatur tentang sistem penyiaran terestrial atau free to air dan kondisi geografis Indonesia untuk kemudian dibentuk lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit dan kabel.

Namun, belakangan siaran sepakbola Piala Presiden dibatasi oleh perusahaan yang mengklaim telah mengantongi hak siar yang berakibat mengorbankan hajat masyarakat banyak.*(H-we)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Nunggak Pajak, 61 Mobdin Pemprov Riau Tetap Dikandangkan
- Besok, PWI Riau Gelar Halal Bi Halal
- Guru MDA Penderita Kanker Usus Dirujuk Dinkes Kampar ke Jakarta
- Event Bakar Tongkang, Rohil Kedatangan Bule Perancis
- Perduli Masyarakat, Polisi Bengkalis Bersih-bersih Rumah Ibadah dan Bantu Sembako
- Pelaksanaan Nikah, KUA Mandau Imbau Masyarakat Urus Sendiri
- Program BSPS Pusat,
Komisi II DPRD Bengkalis Konsultasi ke PUPR Riau

- Dinilai Makin Memberatkan, Masyarakat Pertanyakan Urgensi Uji Psikolog SIM di Duri
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Gelar Bakti Religi di Duri
- Pemerintah Desa di Kuansing Ditawari Aplikasi Digital
- Sempena HUT ke-235 Pekanbaru, Seluruh ASN Diwajibkan Berbusana Melayu
- Peringatan HUT Pekanbaru Ke 235 Dipusatkan di Area CFN
- Kunker di Bengkalis,
Gubri Sebut Bakal Bangun Dermaga Penyeberangan Ketam Putih-Pulau Padang

- Jadi Natural, Tahun Depan Ukiran Melayu Dua Fly Over Sudirman Dicopot
- Peran Lintas Sektor Tumpuan Pemko Pekanbaru Ciptakan Masyarakat Madani
- Jalan Poros Pulau Bengkalis akan Dijadikan Jalan Nasional dan Provinsi
- Kodim 0314/Inhil Taja Halal Bihalal Idul Fitri 1440 Hijriyah
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Kapolsek Mandau Blusukan Pantau Pos Kamling di Duri
- Bupati Mursini Hadiri Halal bi Halal Polres Kuansing
- Polres Bengkalis Gelar Apel Konsolidasi Operasi Ketupat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com