Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 22 Mei 2019 22:37
PT RAPP Salurkan Bantuan Untuk Anak Yatim, Dhuafa dan Mesjid di Siak

Rabu, 22 Mei 2019 22:31
Sehari Gubri di Siak, Rp 880 Juta Lebih Zakat Terkumpul

Rabu, 22 Mei 2019 20:05
Delapan Jabatan Perwira Disertijab, Kasat Lantas dan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Diganti

Rabu, 22 Mei 2019 18:58
Antisipasi Lonjakan Traffic, Smartfren Tingkatkan Beragam Layanan

Rabu, 22 Mei 2019 18:08
PBSI Dinilai Teledor, Pemberian Bonus Atlet Bulutangkis Dituding Tidak Tepat Sasaran

Rabu, 22 Mei 2019 17:35
Datangi Polda Riau, Puluhan Massa HMI-MPO Pertanyakan Buruknya Komitmen Penegakan Hukum

Rabu, 22 Mei 2019 17:28
Gubri Serahkan Zakat Sebesar Rp25 Juta di Siak

Rabu, 22 Mei 2019 16:35
Pemprov Riau Segera Perbaiki Kerusakan Ruas Jalan Provinsi di Rohul Jelang Idul Fitri

Rabu, 22 Mei 2019 16:30
Sebelum Berubah BPNT, Bulog Bengkalis Salurkan Beras Otonom 700 Ton

Rabu, 22 Mei 2019 16:12
Dinas PU-PR Pelalawan Segera Lelang 67 Paket Proyek

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 15 Mei 2019 14:29
Gubri Intruksikan BPKAD Amankan Aset Daerah

Gubri menginstruksikan kepada kepala OPD untuk mengamankan aset daerah. BPKAD langsung turun melakukan coaching clinic.

Riauterkini - PEKANBARU - Menindaklanjuti rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan melaksanakan program 100 hari kerja Gubernur Riau masa jabatan 2019 - 2024.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengintruksikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengamankan aset daerah. Atas intruksi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) turun langsung melakukan coaching klinik aset dengan turun ke seluruh OPD.

"Kemarin tim kita sudah turun ke BKD dan rumah sakit Arifin Ahmad. Kita sudah buat jadwal untuk turun ke seluruh OPD, " Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau kepada wartawan, Syahrial Abdi, Rabu (15/5/19).

Menurut Syahrial Abdi, setiap OPD diminta untuk menyiapkan data kartu inventaris barang (KIB) khusus tanah, kendaraan dinas roda empat dan rumah dinas beserta dokumennya.

Kemudian data jumlah ril keberadaan tanah kendaraan dinas roda empat, roda dua dan rumah dinas baik yang dikuasai OPD, maupun yang secara sah dikuasi pihak lain dan tidak sah dikuasai pihak lain.

Data penggunaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural dan kesesuaian standarisasi/spesisifikasi peruntukan sebagaimana diatur Permendagri no 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Selanjutnya OPD diminta, untuk mengumpulkan semua kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang penguasaannya di bawah OPD.

Selain itu lanjut Syahrial, Intrukasi Gubri terkait pembenahan pengolahan aset daerah pertama pengamanan tanah. Pengamanan fisik tanah Gubri minta OPD membangun pagar batas tanah, jika anggaran terbatas cukup patok tanah, pasang plank tanda kepemilikan tanah, tunjuk penjaga tanah dan lakukan pengosongan tanah dari penguasaan asing.

Kemudian Pengamanan administrasi tanah dengan memastikan dokumen buktu kepemilikan tanah, dokumen awal kepemilikan tanah dan sertifikat atas nama Pemprov Riau.

Kedua pengamanan kendaraan dinas berupa fisik kendaraan, status kendaraan dinas menjadi kendaraan perorangan dinas atau jabatan dinas dengan perlakuan sesuai ketentuan yang ada. 

Pengembalian kendaraan dinas yang menurut ketentuan telah berakhir hak penggunaanya. Lakukan penarikan kendaraan dinas dari pihak yang menguasai secara tidak sah. Apabila kendaraan dinas yang hilang maka menjadi tanggung jawab pengguna dan beri sanksi sesuai ketentuan selanjutnya usulkan lelang bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

Terkait administrasi kendaraan dinas Gubri mengintruksikan OPD untuk menginventarisasi secara tertib dan teratur semua dokumen BPKB, STNK dan PKB. Serta melakukan upaya hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan kendaraan dinas.

Ketiga pengamanan Rumah Dinas,  Gubri mengintruksikan agar OPD memanfaatkan rumdis secara optimal, pasang patok, pasang papan nama penertiban dan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) sesuai ketentuan dan buat bast penghuni yang sah serta pengosongan rumah dinas dari penguasaan pihak asing.

"Intruksi ini disampaikan secara langsung oleh pak Gubernur kepada seluruh pimpinan OPD," ujar Syahrial.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- PT RAPP Salurkan Bantuan Untuk Anak Yatim, Dhuafa dan Mesjid di Siak
- Sehari Gubri di Siak, Rp 880 Juta Lebih Zakat Terkumpul
- Gubri Serahkan Zakat Sebesar Rp25 Juta di Siak
- Pemprov Riau Segera Perbaiki Kerusakan Ruas Jalan Provinsi di Rohul Jelang Idul Fitri
- Sebelum Berubah BPNT, Bulog Bengkalis Salurkan Beras Otonom 700 Ton
- Pemprov Riau Siapkan Rp60 Miliar untuk THR ASN
- Mobdin tak Sesuai Peruntukan, Terus Ditertibkan dari Tangan Pejabat
- Pemko Pekanbaru Cairkan Rp37 Miliar untuk THR ASN
- Pelanggan Keluhkan Tagihan PJJ, Demikian Tanggapan PLN Dumai
- Disdik Kuansing Sosialisasi Dana DAK ke Sekolah Penerima
- Ketika Mahasiswa FK UR Bikin SUPERMAN untuk Pantau Kesehatan Anak
- Safari Ramadhan, Bupati Bengkalis Hadiri Nuzulul Qur'an di Pinggir
- Polsek Bengkalis Bagi Takjil Berbuka Gratis
- Hadiri Nuzulul Qur'an, Wako Pekanbaru Jadi Amil.Zakat Masjid Mukarromah
- Jalin Silaturahmi, Terminal Bangkinang Gelar Buka Bersama
- Wali Kota Pekanbaru Kukuhkan Kepengurusan Fankoper
- Pererat Silaturahmi, Keluarga Besar Dinas PUPR Rohul Buka Puasa Ramadhan Bersama
- Kejari Kuansing Gelar Bukber Bersama Dengan Awak Media
- Santuni Anak Yatim, APHI Komda Riau Gelar Buka Bersama
- Kepung DPRD Riau, BEM Nusantara Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM Orde Baru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com