Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 22 Agustus 2019 17:40
Juara 1 Rayon III, Sang Ratu Helmina Hari Pertama FPJ Sudah Pulang Kandang

Kamis, 22 Agustus 2019 17:32
Pemprov Riau Optimis APBD-P Tuntas Akhir Bulan Ini

Kamis, 22 Agustus 2019 16:37
Matangkan Persiapan Gelar Layanan 5G,
XL Axiata Kembali Uji Coba Teknologi 5G dan Gencarkan Fiberisasi Jaringan


Kamis, 22 Agustus 2019 16:34
Mahasiswa Dua PT di Bengkalis Wakili Riau Lomba Mengelas Nasional

Kamis, 22 Agustus 2019 16:05
Terbukti Diminati dan Berkualitas, Rabbani Sabet Tiga Award Top Brand 2019

Kamis, 22 Agustus 2019 15:28
558 Mahasiswa UPP Rohul Diwisuda, Irsadul Halim Sebagai Pemuncak

Kamis, 22 Agustus 2019 15:04
Dianggarkan 10,6 Miliar, Pengadaan Meubelair Kantor Polda Mulai Dilelang

Kamis, 22 Agustus 2019 15:00
Rio Akbar Bersama Tim Persembahkan Medali Emas Untuk Negara

Kamis, 22 Agustus 2019 14:57
Kunker ke Bengkalis, Ini Pesan Danrem 031/WB ke Prajurit Kodim 0303

Kamis, 22 Agustus 2019 14:54
Terjerat Korupsi Dana Pendamping Desa di BPMD, Tiga PNS Pemkab Inhu Diadili

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 15 Mei 2019 14:29
Gubri Intruksikan BPKAD Amankan Aset Daerah

Gubri menginstruksikan kepada kepala OPD untuk mengamankan aset daerah. BPKAD langsung turun melakukan coaching clinic.

Riauterkini - PEKANBARU - Menindaklanjuti rencana aksi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dan melaksanakan program 100 hari kerja Gubernur Riau masa jabatan 2019 - 2024.

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengintruksikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengamankan aset daerah. Atas intruksi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) turun langsung melakukan coaching klinik aset dengan turun ke seluruh OPD.

"Kemarin tim kita sudah turun ke BKD dan rumah sakit Arifin Ahmad. Kita sudah buat jadwal untuk turun ke seluruh OPD, " Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau kepada wartawan, Syahrial Abdi, Rabu (15/5/19).

Menurut Syahrial Abdi, setiap OPD diminta untuk menyiapkan data kartu inventaris barang (KIB) khusus tanah, kendaraan dinas roda empat dan rumah dinas beserta dokumennya.

Kemudian data jumlah ril keberadaan tanah kendaraan dinas roda empat, roda dua dan rumah dinas baik yang dikuasai OPD, maupun yang secara sah dikuasi pihak lain dan tidak sah dikuasai pihak lain.

Data penggunaan kendaraan dinas untuk pejabat struktural dan kesesuaian standarisasi/spesisifikasi peruntukan sebagaimana diatur Permendagri no 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Selanjutnya OPD diminta, untuk mengumpulkan semua kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang penguasaannya di bawah OPD.

Selain itu lanjut Syahrial, Intrukasi Gubri terkait pembenahan pengolahan aset daerah pertama pengamanan tanah. Pengamanan fisik tanah Gubri minta OPD membangun pagar batas tanah, jika anggaran terbatas cukup patok tanah, pasang plank tanda kepemilikan tanah, tunjuk penjaga tanah dan lakukan pengosongan tanah dari penguasaan asing.

Kemudian Pengamanan administrasi tanah dengan memastikan dokumen buktu kepemilikan tanah, dokumen awal kepemilikan tanah dan sertifikat atas nama Pemprov Riau.

Kedua pengamanan kendaraan dinas berupa fisik kendaraan, status kendaraan dinas menjadi kendaraan perorangan dinas atau jabatan dinas dengan perlakuan sesuai ketentuan yang ada. 

Pengembalian kendaraan dinas yang menurut ketentuan telah berakhir hak penggunaanya. Lakukan penarikan kendaraan dinas dari pihak yang menguasai secara tidak sah. Apabila kendaraan dinas yang hilang maka menjadi tanggung jawab pengguna dan beri sanksi sesuai ketentuan selanjutnya usulkan lelang bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

Terkait administrasi kendaraan dinas Gubri mengintruksikan OPD untuk menginventarisasi secara tertib dan teratur semua dokumen BPKB, STNK dan PKB. Serta melakukan upaya hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan kendaraan dinas.

Ketiga pengamanan Rumah Dinas,  Gubri mengintruksikan agar OPD memanfaatkan rumdis secara optimal, pasang patok, pasang papan nama penertiban dan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) sesuai ketentuan dan buat bast penghuni yang sah serta pengosongan rumah dinas dari penguasaan pihak asing.

"Intruksi ini disampaikan secara langsung oleh pak Gubernur kepada seluruh pimpinan OPD," ujar Syahrial.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Mahasiswa Dua PT di Bengkalis Wakili Riau Lomba Mengelas Nasional
- 558 Mahasiswa UPP Rohul Diwisuda, Irsadul Halim Sebagai Pemuncak
- Dianggarkan 10,6 Miliar, Pengadaan Meubelair Kantor Polda Mulai Dilelang
- Rio Akbar Bersama Tim Persembahkan Medali Emas Untuk Negara
- Kunker ke Bengkalis, Ini Pesan Danrem 031/WB ke Prajurit Kodim 0303
- Tahun Depan, 235 PNS Pemkab Bengkalis Pensiun
- Dewan Pers-Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Standar Berita Ramah Anak
- Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis
- Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP
- Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019
- Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata
- 2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI
- Pembukaan FPJ Tahun 2019 Catat Dua Rekor MURI Sekaligus
- Terkait Permasalahan Sungai Hulubandar, Lurah Pelalawan Akan Kumpulkan Para Tokoh
- Buka FPJ 2019, Menpar Janji Tahun Depan Dimasukkan Kalender Pariwisata Nasional
- Asap Semakin Menyengat di Kampar, 1.501 Orang Terpapar ISPA Sejak Agustus 2019
- RSUD Indrasari Inhu Tak Miliki SCF Jadi Kendala BPJS Kesehatan Lunasi Claim
- Mendarat di Kuansing, Menteri Arief Yaya Disambut Wabup Kuansing
- Besok Dibuka Menteri Pariwisata, 175 Jalur Siap Menjadi Tercepat di FPJ 2019
- Forum Diskusi Publik Kemen Kominfo Hadirkan Mahfud MD dan Gun-Gun Siswandi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com