Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 24 September 2019 14:01
‎Ribuan Masyarakat Rohul Sholat Istisqa di Masjid Agung Pasirpangaraian

Selasa, 24 September 2019 13:25
Korupsi Dana Cetak Sawah di Pelalaawan,
Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun dan 1 Tahun 4 Bulan Penjara


Selasa, 24 September 2019 13:05
DPRD Kuansing Tetapkan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi

Selasa, 24 September 2019 12:58
Diperiksa Bareskrim Lusa, Bupati Pelalawan Saksi Kasus Karlahut PT Adei

Selasa, 24 September 2019 11:25
APINDO Riau: Pajak Bukan Solusi Emergensi Exit Keuangan Daerah

Selasa, 24 September 2019 10:48
Menurut Wakilnya, Wako Pekanbaru Tertahan di Jakarta Sepulang dari Kanada

Selasa, 24 September 2019 10:42
‎DPP Golkar Tunjuk Nono Patria Pratama Sebagai Calon Pimpinan DPRD Rohul 2019-2024

Selasa, 24 September 2019 08:43
Wako Pekanbaru Absen Sholat Istisqa Bersama Gubri di Masjid Raya An Nur

Selasa, 24 September 2019 08:37
Sudah Diguyur Hujan, Kualitas Udara di Riau Masih Tidak Sehat

Selasa, 24 September 2019 08:16
2019, Sebanyak 2880 Warga Kuansing Menderita ISPA

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 21 Mei 2019 11:15
Pemprov Riau Upayakan Perbaikan Pelayanan Publik

Pelayanan publik oleh Pemprov Riau diakui belum optimal, karena itu terus diupayakan perbaikan.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution mengatakan, bahwa salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Di mana, berdasarkan pada Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya.

"Karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik. Yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan," kata Wagubri dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama dan Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (21/5/19).

Ia melanjutkan, bahwa sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dimana diisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

"Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik," harapnya.

Dengan SP4N ini juga, imbuh Wagubri, diperlukan untuk mengetahui output dan outcome, serta saran dari pengguna layanan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.

"Di mana, bentuk sarana pengaduan bisa berupa loket, kotak saran, email, telepon, sms atau sarana komunikasi lainnya," ujarnya.

Ia pun berharap, pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik, sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun dalam praktiknya, ia mengakui, bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik belum efektif dan terintegrasi.

"Di sini lah, tujuan SP4N ini dibentuk, yaitu supaya penyelenggara pelayanan publik dapat mengoptimalisasikan pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik," tuturnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- ‎Ribuan Masyarakat Rohul Sholat Istisqa di Masjid Agung Pasirpangaraian
- Menurut Wakilnya, Wako Pekanbaru Tertahan di Jakarta Sepulang dari Kanada
- Wako Pekanbaru Absen Sholat Istisqa Bersama Gubri di Masjid Raya An Nur
- 2019, Sebanyak 2880 Warga Kuansing Menderita ISPA
- Peduli Korban Kabut Asap, DPC Peradi Pekanbaru Bagikan Satu Juta Masker
- Launching Keterbukaan Informasi Publik, Fitra Riau Nilai 3 Kabupaten Ini Tertutup
- Bupati Rohul Keluarkan Surat Edaran Sholat Istisqo Serentak di Islamic Center Selasa Besok
- Simpati Asap Karlahut, DPD PKS Rohul Buka Posko Siaga Korban Asap
- Peduli Kabut Asap, PPMR Bengkalis Bagikan Ribuan Masker Gratis
- ‎Asap Dampak Karlahut di Rohul Semakin Pekat, Penderita ISPA Terus Meningkat
- Poskes dan Rumah Singgah di PUPR Riau,
Warga Nginap Dapat Obat dan Makan Gratis

- Riau Dikepung Asap, WCD Riau tetap Lakukan Aksi Bersih-bersih
- Bencana Kabut Asap, Volunteer Earth Hour Pekanbaru Salurkan Bantuan
- Dompet Dhuafa Riau dan Komunitas TDA Beri Layanan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Terdampak Asap
- Berharap Langit Biru,
RT, RW dan LPMK Duri Timur Bagikan Masker

- Gubri Serukan Bupati/Walikota Gelar Salat Istisqo Serentak
- Jika Tak Dapat Partai, Syafril-Sihol Bertekad Maju Jalur Independen di Pilkada Rohil
- Waspada, Kabut Asapdi Riau Kiriman Jambi
- Berbatasan dengan Lahan PT THIP, Polsek Teluk Meranti Baru Kemarin, Segel Lahan Terbakar Didesa Gambut Mutiara
- Pemerhati Sosial Kuansing Menduga Pembakaran Lahan Karena Disengaja


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com