Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 19 Juni 2019 22:04
Temuan Diduga Sabu Dalam Koper dan Ekstasi di Bengkalis, Polisi Dikabarkan Amankan Pelaku

Rabu, 19 Juni 2019 20:41
Terpilih Secara Aklamasi Erdiansyah Ketuai IKPTK Kuansing

Rabu, 19 Juni 2019 19:09
Sempena HUT Bhayangkara ke-73, Polsek Pangkalan Kuras Gelar Kegiatan Bhakti Sosial dan 'Fogging'

Rabu, 19 Juni 2019 18:08
Kabur Berhasil Ditangkap, Tiga Napi Diserahkan Polres Bengkalis ke Lapas Kerinci, Jambi

Rabu, 19 Juni 2019 18:01
‎Dari Ritual Menjadi Budaya Pertunjukan,
Tari Burung Kuayang di Ulak Patian Rohul Tercatat Sebagai Warisan Budaya Takbenda


Rabu, 19 Juni 2019 17:55
90 Persen‎ Guru PAUD di Rohul Masih Tamatan SMA, Pemkab Sudah Gandeng UPP

Rabu, 19 Juni 2019 17:30
DPPPA Pekanbaru Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Tugas Bersama

Rabu, 19 Juni 2019 16:39
Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020

Rabu, 19 Juni 2019 16:33
Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu


Rabu, 19 Juni 2019 16:21
Semarak HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Taja Berbagai Perlombaan Tingkat SD

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 21 Mei 2019 11:15
Pemprov Riau Upayakan Perbaikan Pelayanan Publik

Pelayanan publik oleh Pemprov Riau diakui belum optimal, karena itu terus diupayakan perbaikan.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution mengatakan, bahwa salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Di mana, berdasarkan pada Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya.

"Karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik. Yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan," kata Wagubri dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama dan Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (21/5/19).

Ia melanjutkan, bahwa sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dimana diisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

"Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik," harapnya.

Dengan SP4N ini juga, imbuh Wagubri, diperlukan untuk mengetahui output dan outcome, serta saran dari pengguna layanan dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik.

"Di mana, bentuk sarana pengaduan bisa berupa loket, kotak saran, email, telepon, sms atau sarana komunikasi lainnya," ujarnya.

Ia pun berharap, pengawasan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik, sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun dalam praktiknya, ia mengakui, bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat di masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan publik belum efektif dan terintegrasi.

"Di sini lah, tujuan SP4N ini dibentuk, yaitu supaya penyelenggara pelayanan publik dapat mengoptimalisasikan pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik," tuturnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Terpilih Secara Aklamasi Erdiansyah Ketuai IKPTK Kuansing
- Sempena HUT Bhayangkara ke-73, Polsek Pangkalan Kuras Gelar Kegiatan Bhakti Sosial dan 'Fogging'
- 90 Persen‎ Guru PAUD di Rohul Masih Tamatan SMA, Pemkab Sudah Gandeng UPP
- DPPPA Pekanbaru Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Tugas Bersama
- Semarak HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Taja Berbagai Perlombaan Tingkat SD
- Digugat Mantan Dirut BUMD Pelalawan, Ini Jawaban Pemkab
- Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019
- Camat Gaung, Inhil Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-73
- Sekko Pekanbaru Hadiri Halal Bihalal Masyarakat Rumbai Pesisir
- Satu Warga Meninggal Akibat Banjir, Pemko Pekanbaru Ucapkan Bela Sungkawa
- Polsek Pangean Berikan Bantuan Sempena HUT ke-73 Bhayangkara
- Pansus Pembentukan PDAM Bengkalis Finalkan Draft Perda Bersama PD
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Berbagi dengan Sesama
- Pelayanan RSUD Bangkinang Memprihatinkan, Sekdakab Gelar Sidak
- Pemkab dan Kemenag Kuansing Gelar Manasik Haji bagi Para JCH
- Tak Terima Dipecat Mendadak, Mantan Dirut BUMD Tuah Sekata Gugat Pemda Pelalawan
- Sudah Jatuh Korban Jiwa, Harus Ada Jalan Alternatif Delima ke Soekarno-Hatta Saat Banjir
- Syahril, Caleg Terpilih PKS untuk DPRD Pekanbaru Meninggal
- 24 Pemenang LKJ PWI Riau- KLHK Kantongi Hadiah Rp115 Juta
- Bupati "Tegur" Dishub Bengkalis, Penyeberangan Air Putih-Pakning Dikeluhkan Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com