Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 Juni 2019 19:28
Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono

Rabu, 26 Juni 2019 19:23
Produksi Minyak Block Rokan Menurun Sejak 2016

Rabu, 26 Juni 2019 19:00
Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi

Rabu, 26 Juni 2019 18:56
2019, Pengajuan Cerai di Pekanbaru Meningkat

Rabu, 26 Juni 2019 18:27
Enam Kendaraan Tabrakan Beruntun di Depan Stadion Utama Riau

Rabu, 26 Juni 2019 18:23
Mega Proyek 'Technopark' Pelalawan Dapat Kunjungan 17 Anggota DPR-RI

Rabu, 26 Juni 2019 17:31
Lepas 436 Peserta Kukerta Universitas Riau,‎ Sekda Rohul Pesankan ini ke Mahasiswa

Rabu, 26 Juni 2019 17:28
Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba

Rabu, 26 Juni 2019 17:21
Permudah Pelaku Usaha, DPMPSP Bengkalis Sosialisasikan OSS di Mandau

Rabu, 26 Juni 2019 16:37
Korupsi, Tiga ASN Pemkab Inhu Ditahan Kejari

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2019 15:03
Pelanggan Keluhkan Tagihan PJJ, Demikian Tanggapan PLN Dumai

Pelanggan PLN mengeluh, lantaran PLN mengeluarkan surat 'Cinta' berupa tagihan pajak untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kurang Pungut pada pelanggan.

Riauterkini-DUMAI-Pelanggan Prusahaan Listrik Negara (PLN) mengeluh, lantaran PLN mengeluarkan surat 'Cinta' berupa tagihan pajak untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kurang Pungut pada pelanggan.

Surat tagihan pajak tersebut tentu menambah beban pembayaran pelanggan, padahal fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata. Bahkan, pelanggan yang berada di beberapa daerah juga tidak dapat menikmati fasilitas PJU tersebut

Anehnya lagi, teknisnya pelanggan PLN sudah dikenakan PPJ yang dibayarkan pada saat pelanggan membayar tagihan atau membeli token listrik. Namun pihak PLN kembali mengeluarkan surat tagihan PPJ Kurang Pungut tersebut.

Manager PLN Unit Pelaksanan Pelayanan Pelanggan (UP3) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Dumai Kota, Suharno saat dikonfirmasi Selasa (21/5/2019) mengatakan, membenarkan telah memgeluarkan surat tagihan pajak pada pelanggan untuk tagihan PPJ kurang pungut.

Dikatakan Suharno, pada tahun 2015 lalu Pemerintah Kota Dumai telah menaikkan PPJ. Kenaikan PPJ tersebut sebesar satu persen dari pajak awal empat persen menjadi lima persen.

"Pelanggan kita ada dua yaitu prabayar dan pasca bayar, yang pasca bayar langsung tereksekusi (dirubah naik, red) pajaknya dari empat persen ke lima persen, tapi yang prabayar itu yang ditoken ternyata masih empat persen, itu terjadi dari tahun 2015," katanya.

Suharno menambahkan, pada tahun 2018 Pemko Dumai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditemukan kurang pungut pajak sebesar satu persen kepada pelanggan.

"Akhirnya atas temuan BPK, kami PLN disarankan atau ditugaskan oleh Pemko Dumai untuk memungut lagi kekurangan pajak satu persen dari pelanggan tersebut," kata Suharno.

Selain itu, dijelaskan Suharno, untuk PPJ kurang pungut ini hanya sebagian pelanggan yang diminta untuk membayar, karena hanya sebagian yang belum dipungut pajaknya oleh PLN, sedangkan sebagian pelanggan sudah dipungut dari tahun 2015 lalu.

"Ada beberapa nomor register yang bisa dicicil, tidak semua pelanggan mendapatkan surat tagihan PPJ kurang pungut tersebut, ini berdasarkan data yang kami miliki, jadi pelanggan itu kan didata dari 2015 sampai 2018," katanya.

Kendalanya saat ini adalah saat pergantian pemilik bangunan maupun pergantian pengguna bangunan. Namun ini tetap harus dibebankan pada nomor token tersebut.

"PLN sekarang tugas kami adalah memungut itu, dan uangnya pun diserahkan dan setorkan ke Pemko Dumai, uang itu bukan untuk PLN. Penghapusan PPJ kurang pungut merupakan wewenang Pemko Dumai. Pemko Dumai yang berhak menghapuskan," tutupnya.*(had)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono
- Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi
- 2019, Pengajuan Cerai di Pekanbaru Meningkat
- Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba
- 5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang
- Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara
- Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine
- LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri
- ‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar
- Bupati Harris Bertekad Bangun Pelabuhan Sokoi di Kuala Kampar
- APBD-P 2019 Terus Digesa, MTQ dan Pelaksanaan Visi Misi Gubri Jadi Prioritas
- 10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi
- Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen
- PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas
- Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat
- Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019
- Bebaskan Denda PBB, Kado HUT ke-235 Pekanbaru dari Bapenda
- DPD Astindo Riau Gelar Sertifikasi Profesi Tenaga Pariwisata
- HUT ke 73 Bhayangkara, Polres Kuansing Taja Donor Darah
- Faktor Umur dan Resiko Tinggi, 60 Persen Lebih JCH Bengkalis Perlu Pendampingan Alat dan Orang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com