Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Juni 2019 08:11
HUT 235 Pekanbaru, Gubri dan Walikota Bersama Ribuan Pegawai Bersiap Bersih-bersih Sungai Siak

Kamis, 20 Juni 2019 07:54
Jajaran Pemkab Inhil Ucapkan Selamat Atas Pernikahan Putra Bungsu Bupati, HM Wardan

Kamis, 20 Juni 2019 07:50
Speed Boat Milik Pemkab Pelalawan Dibiarkan Tenggelam di Kuala Kampar

Rabu, 19 Juni 2019 22:04
Temuan Diduga Sabu Dalam Koper dan Ekstasi di Bengkalis, Polisi Dikabarkan Amankan Pelaku

Rabu, 19 Juni 2019 20:41
Terpilih Secara Aklamasi Erdiansyah Ketuai IKPTK Kuansing

Rabu, 19 Juni 2019 19:09
Sempena HUT Bhayangkara ke-73, Polsek Pangkalan Kuras Gelar Kegiatan Bhakti Sosial dan 'Fogging'

Rabu, 19 Juni 2019 18:08
Kabur Berhasil Ditangkap, Tiga Napi Diserahkan Polres Bengkalis ke Lapas Kerinci, Jambi

Rabu, 19 Juni 2019 18:01
‎Dari Ritual Menjadi Budaya Pertunjukan,
Tari Burung Kuayang di Ulak Patian Rohul Tercatat Sebagai Warisan Budaya Takbenda


Rabu, 19 Juni 2019 17:55
90 Persen‎ Guru PAUD di Rohul Masih Tamatan SMA, Pemkab Sudah Gandeng UPP

Rabu, 19 Juni 2019 17:30
DPPPA Pekanbaru Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Tugas Bersama

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2019 15:39
Mobdin tak Sesuai Peruntukan, Terus Ditertibkan dari Tangan Pejabat

BPKAD Riau terus menertibkan mobil-mobil dinas yang digunakan tak sesuai peruntukannya. Hampir seratus unit yang sudah ditertibkan.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan hingga saat ini penertiban aset daerah dalam bentuk kendaraan dinas masih dilakukan.

"Kalau 100 unit belumlah tapi kalau hampir 100 kendaraan, sedikit lagilah," ujarnya, Rabu, (22/5/19) di Pekanbaru. Meski demikian dia mengklaim kegiatan penertiban aset sudah banyak membuahkan hasil, mobil khusus penertiban aset untuk kendaraan dinas.

"Sekarang kalau saya bilang sudah banyak aset kendaraan dinas yang ditertibkan. Karena fokus kita untuk 100 hari ini seperti yang disampaikan pak Gubernur untuk masalah kendaraan dinas," katanya.

Karena itu, pihaknya saat ini terus lakukan penertiban kendaraan dinas. Dimana kendaraan tersebut dikumpulkan semua dan akan dikelompok sesuai kategori persoalannya. "Jadi mana yang kendaraan yang sumbernya pengembalian, mana yang penarikan nanti akan kita kelompokan," ujarnya.

Menurut Syarial, mana kendaraan dinas yang tidak lagi sesuai ketentuan, peruntukan dan tidak ASN yang tidak berhak mendapat kendaraan dinas semuanya harus dikembalikan.

"Kalau tak mau mengembalikan ditarik dan segala macamnya. Dan kendaraan yang sudah kita tertibkan itu kita letakan di belakang kediaman dinas Gubernur.

Terhadap kendaraan yang ditertibkan, maka sesuai data coaching yang dilakukan di masing-masing OPD. Maka pihaknya akan melihat kebutuhan kendaraan di OPD sudah mencukupi tidak atau sudah sesuai tidak dengan standarnya.

"Karena bisa saja terdapat dari data coaching itu pejabat yang seharusnya berhak mendapat kendaraan, tapi kondisinya belum mendapatkan. Maka kita akan penuhi itu semua," ungkapnya.

"Kalau masih ada berlebih kita lihat operasional OPD mana yang masih kurang dan butuh ditunjang dengan kendaraan dinas. Setelah itu dilakukan dan peruntukannya masih bersisa, maka proses lain kita cari, apakah dilelang atau pinjam pakai dan sebagainya," ujarnya.

Sebelum penertiban dilakukan, Gubernur Riau Syamsuar sudah mengirim surat edaran kepada masing-masing OPD soal penertiban, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Dijelaskan Syahrial, surat edaran tersebut dimaksud agar kepala OPD selaku pengguna barang dapat melakukan analisa kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

Apabila menurut analisa kebutuhan dimaksud keberadaan jumlah kendaraan dinas berlebih, agar menyerahkan ke Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku pengelola barang.

Analisa kebutuhan kendaraan dinas tersebut sudah diserahkan kepala OPD pada 20 April lalu. Dari hasil analisa itu maka selanjutnya dilakukan penertiban oleh BPKAD selaku penatausahaan barang daerah Pemprov Riau.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Speed Boat Milik Pemkab Pelalawan Dibiarkan Tenggelam di Kuala Kampar
- Terpilih Secara Aklamasi Erdiansyah Ketuai IKPTK Kuansing
- Sempena HUT Bhayangkara ke-73, Polsek Pangkalan Kuras Gelar Kegiatan Bhakti Sosial dan 'Fogging'
- 90 Persen‎ Guru PAUD di Rohul Masih Tamatan SMA, Pemkab Sudah Gandeng UPP
- DPPPA Pekanbaru Tegaskan Perlindungan Anak Adalah Tugas Bersama
- Semarak HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Taja Berbagai Perlombaan Tingkat SD
- Digugat Mantan Dirut BUMD Pelalawan, Ini Jawaban Pemkab
- Jadwal Pacu Jalur untuk Setiap Rayon 2019
- Camat Gaung, Inhil Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-73
- Sekko Pekanbaru Hadiri Halal Bihalal Masyarakat Rumbai Pesisir
- Satu Warga Meninggal Akibat Banjir, Pemko Pekanbaru Ucapkan Bela Sungkawa
- Polsek Pangean Berikan Bantuan Sempena HUT ke-73 Bhayangkara
- Pansus Pembentukan PDAM Bengkalis Finalkan Draft Perda Bersama PD
- Sempena HUT ke-73 Bhayangkara, Polsek Mandau Berbagi dengan Sesama
- Pelayanan RSUD Bangkinang Memprihatinkan, Sekdakab Gelar Sidak
- Pemkab dan Kemenag Kuansing Gelar Manasik Haji bagi Para JCH
- Tak Terima Dipecat Mendadak, Mantan Dirut BUMD Tuah Sekata Gugat Pemda Pelalawan
- Sudah Jatuh Korban Jiwa, Harus Ada Jalan Alternatif Delima ke Soekarno-Hatta Saat Banjir
- Syahril, Caleg Terpilih PKS untuk DPRD Pekanbaru Meninggal
- 24 Pemenang LKJ PWI Riau- KLHK Kantongi Hadiah Rp115 Juta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com