Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Kamis, 27 Juni 2019 13:13
Pemprov Terpaksa Pinjam X-Ray Bandara Japura untuk Embarkasi Haji Antara Riau

Kamis, 27 Juni 2019 12:53
Pintu Masuk Narkoba, BNNP Riau Prioritaskan Pengawasan di Empat Wilayah Pesisir Riau 

Kamis, 27 Juni 2019 10:33
Desa Seberang Taluk jadi Desa Bersinar Bebas Narkoba 2019

Kamis, 27 Juni 2019 07:06
Status 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K Pusat Belum Jelas

Kamis, 27 Juni 2019 06:57
IRMBK Duri Bengkalis Taja Halal bi Halal 

Kamis, 27 Juni 2019 06:49
Dugaan Suap KPPS oleh Caleg Terpilih Sekaligus Anggota DPRD Riau Diselidiki Polresta Pekanbaru

Rabu, 26 Juni 2019 21:09
DPRD Rohul Mulai Bahas LKPj Penggunaan APBD 2018 yang Diajukan Pemkab

Rabu, 26 Juni 2019 21:05
Aksi Penyelundupan Satwa Senilai Rp.1,4 Miliar Digagalkan

Rabu, 26 Juni 2019 21:03
Sehari, Polres Bengkalis Gulung 5 Pengedar Narkoba di 4 TKP

Rabu, 26 Juni 2019 19:28
Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 22 Mei 2019 15:39
Mobdin tak Sesuai Peruntukan, Terus Ditertibkan dari Tangan Pejabat

BPKAD Riau terus menertibkan mobil-mobil dinas yang digunakan tak sesuai peruntukannya. Hampir seratus unit yang sudah ditertibkan.

Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan hingga saat ini penertiban aset daerah dalam bentuk kendaraan dinas masih dilakukan.

"Kalau 100 unit belumlah tapi kalau hampir 100 kendaraan, sedikit lagilah," ujarnya, Rabu, (22/5/19) di Pekanbaru. Meski demikian dia mengklaim kegiatan penertiban aset sudah banyak membuahkan hasil, mobil khusus penertiban aset untuk kendaraan dinas.

"Sekarang kalau saya bilang sudah banyak aset kendaraan dinas yang ditertibkan. Karena fokus kita untuk 100 hari ini seperti yang disampaikan pak Gubernur untuk masalah kendaraan dinas," katanya.

Karena itu, pihaknya saat ini terus lakukan penertiban kendaraan dinas. Dimana kendaraan tersebut dikumpulkan semua dan akan dikelompok sesuai kategori persoalannya. "Jadi mana yang kendaraan yang sumbernya pengembalian, mana yang penarikan nanti akan kita kelompokan," ujarnya.

Menurut Syarial, mana kendaraan dinas yang tidak lagi sesuai ketentuan, peruntukan dan tidak ASN yang tidak berhak mendapat kendaraan dinas semuanya harus dikembalikan.

"Kalau tak mau mengembalikan ditarik dan segala macamnya. Dan kendaraan yang sudah kita tertibkan itu kita letakan di belakang kediaman dinas Gubernur.

Terhadap kendaraan yang ditertibkan, maka sesuai data coaching yang dilakukan di masing-masing OPD. Maka pihaknya akan melihat kebutuhan kendaraan di OPD sudah mencukupi tidak atau sudah sesuai tidak dengan standarnya.

"Karena bisa saja terdapat dari data coaching itu pejabat yang seharusnya berhak mendapat kendaraan, tapi kondisinya belum mendapatkan. Maka kita akan penuhi itu semua," ungkapnya.

"Kalau masih ada berlebih kita lihat operasional OPD mana yang masih kurang dan butuh ditunjang dengan kendaraan dinas. Setelah itu dilakukan dan peruntukannya masih bersisa, maka proses lain kita cari, apakah dilelang atau pinjam pakai dan sebagainya," ujarnya.

Sebelum penertiban dilakukan, Gubernur Riau Syamsuar sudah mengirim surat edaran kepada masing-masing OPD soal penertiban, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Dijelaskan Syahrial, surat edaran tersebut dimaksud agar kepala OPD selaku pengguna barang dapat melakukan analisa kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja.

Apabila menurut analisa kebutuhan dimaksud keberadaan jumlah kendaraan dinas berlebih, agar menyerahkan ke Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku pengelola barang.

Analisa kebutuhan kendaraan dinas tersebut sudah diserahkan kepala OPD pada 20 April lalu. Dari hasil analisa itu maka selanjutnya dilakukan penertiban oleh BPKAD selaku penatausahaan barang daerah Pemprov Riau.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Pemprov Terpaksa Pinjam X-Ray Bandara Japura untuk Embarkasi Haji Antara Riau
- Desa Seberang Taluk jadi Desa Bersinar Bebas Narkoba 2019
- Status 133 Honorer Pemkab Bengkalis Lulus Seleksi P3K Pusat Belum Jelas
- IRMBK Duri Bengkalis Taja Halal bi Halal 
- Ketua Umum FKIJK Riau Diserahterimakan dari DR. Irvandi Gustari ke Wahyu Sulistiyono
- Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi
- 2019, Pengajuan Cerai di Pekanbaru Meningkat
- Peringati HANI, Kampar Ingin Bebas dari Narkoba dan Miliki Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba
- 5 Bulan Lalu Lintas Warga Asing ke Bengkalis 1.537 Orang
- Polres Kuansing Bagikan Bantuan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bhyangkara
- Puluhan ASN dan Honorer PN Bengkalis Mendadak Ikuti Tes Urine
- LAMR Sokong Langkah Hukum Pemprov Riau Laporkan Penghina Gubri
- ‎Kapolda Riau Resmikan Mako Polres Rohul Senilai Rp13 Miliar
- Bupati Harris Bertekad Bangun Pelabuhan Sokoi di Kuala Kampar
- APBD-P 2019 Terus Digesa, MTQ dan Pelaksanaan Visi Misi Gubri Jadi Prioritas
- 10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi
- Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen
- PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas
- Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat
- Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com