Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 Juli 2019 22:50
Perbaiki Jalan dan Jembatan, PUPR Riau Siapkan dana Rp123,5 Miliar

Senin, 22 Juli 2019 22:38
Hendak Ambil Wudhu, Jamaah Mushola Simpang Tiga Pekanbaru Geger Temukan Mayat Pria di Kamar Mandi

Senin, 22 Juli 2019 19:44
4G Plus Ooredoo Merambah Kuansing, Bengkalis dan Baganbatu

Senin, 22 Juli 2019 19:16
DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Kota Layak Anak

Senin, 22 Juli 2019 19:09
Dugaan Korupsi DPRD Inhu Dalam Tahap Penyelidikan

Senin, 22 Juli 2019 19:05
RAPP dan Pemerintah Pelalawan Bersinergi Wujudkan Kabupaten Ramah Anak

Senin, 22 Juli 2019 18:31
Jaksa Masih Buru 21 Buronan Korupsi di Riau

Senin, 22 Juli 2019 18:29
Logo Baru Gojek, Simbol Evolusi Jadi Platform Teknologi On-Demand Terdepan di Asia Tenggara

Senin, 22 Juli 2019 18:24
Plt Ketum PSSI Lantik Exco Riau

Senin, 22 Juli 2019 18:17
5 ASN Kejari Bengkalis Raih Penghargaan Karya Satya Lencana Perunggu

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 17 Juni 2019 09:20
Nunggak Pajak, 61 Mobdin Pemprov Riau Tetap Dikandangkan

Sebanyak 61 mobil dinas Pemprov Riau tetap dikandangkan. Belum bisa digunakan sampai tunggakan pajaknya dilunasi.

Riauterkini - PEKANBARU - Sebanyak 61 mobil dinas (Mobdin) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bayar pajak. Sesuai arahan Gubernur Riau H Syamsuar, puluhan kendaraan berplat merah itu pun kini masih dikandangkan, belum diizinkan dibawa sebelum tunggakan pajak diselesaikan.

"Ya ada 61 semua. Ini data hari ini, tapi bisa saja nanti berubah lagi. Karena ada juga yang sedang diselesaikan pembayaran pajaknya," kata Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPKAD Riau Muhammad Arifin, Senin (17/6/19).

Dari 61 mobdin yang belum dibayarkan pajak itu sebagian besar dari pejabat. Kemudian ada juga dari mobdin operasional yang tersebar dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.

"Ya ada pejabat ada juga mobil operasional," ungkap Arifin.

BPKAD selaku OPD yang diberi tanggung jawab mengelola aset daerah termasuk masalah mobdin ini berharap pada pihak terkait dapat melaksanakan kewajibannya baik dalam pemeliharaan mau pun pembayaran pajak.

Jika semua kewajiban itu sudah dilakukan, sesuai arahan pimpinan, maka mobdin baru bisa dikeluarkan sesuai fungsi dari mobdin tersebut.

"Kalau sudah dibayarkan tentu tak ada hak kami menahan," ujar Arifin.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Perbaiki Jalan dan Jembatan, PUPR Riau Siapkan dana Rp123,5 Miliar
- Hendak Ambil Wudhu, Jamaah Mushola Simpang Tiga Pekanbaru Geger Temukan Mayat Pria di Kamar Mandi
- DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Kota Layak Anak
- RAPP dan Pemerintah Pelalawan Bersinergi Wujudkan Kabupaten Ramah Anak
- Jaksa Masih Buru 21 Buronan Korupsi di Riau
- Plt Ketum PSSI Lantik Exco Riau
- 5 ASN Kejari Bengkalis Raih Penghargaan Karya Satya Lencana Perunggu
- Dua Kecamatan di Kuansing Nihil Warganya Berhaji Tahun ini
- RSUD Madani Pekanbaru Ditargetkan Terakreditasi Tahun Depan
- Pekanbaru Akan Raih Dua Penghargaan Nasional
- ‎Peringati HBA ke-59, Kejari Rohul Gelar Upacara, Lomba dan Anjangsana ke Panti Asuhan
- Sudah di Embarkasi Batam, Siang ini Bupati Kuansing Terbang ke Tanah Suci untuk Berhaji
- Jelang Subuh, Sebuah Mobil dan Sepeda Motor Terbakar Misterius di Lintas Duri - Dumai
- Gubernur Buka Liga Berjenjang U-16 Menpora 2019 Seri Provinsi Riau di Rohul
- Hancurkan Galaxi Hitam 6 Gol Tanpa Balas, Galaxi Merah Wakili Bengkalis di Menpora Cup U -12 2019 
- 65 Peserta Festival Layang-layang Meriahkan Hari Adhiyaksa
- 24 Sekolah di Bengkalis Ikuti Seleksi Adiwiyata Lingkungan
- Pemkab Gandeng IKKS Pekanbaru Diskusikan Masalah Kekinian Kuansing
- Seminar Sejarah Melayu Tua Minanga Kanwa Sempena KIDBF Buka Wawasan Masyarakat Kampar
- Gesa Perda CSR Perusahaan, Pansus DPRD Bengkalis Konsultasi ke BKPM Jakarta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com