Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 23 Agustus 2019 11:01
Hasil.Cek Lapangan, Kapolda Pastikan Kebakaran Lahan Disengaja

Jum’at, 23 Agustus 2019 10:53
Puluhan Staf Bawaslu Bengkalis Ikuti Diklat Kapasitas SDM

Jum’at, 23 Agustus 2019 10:50
Panitera PN Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 23 Agustus 2019 10:42
Digelar Besok, Festival Mangonang Kampuong Lamo di Pulau Gadang Kampar Akan Dihadiri Ribuan Peserta

Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Jum’at, 23 Agustus 2019 08:47
Pedayung Asal Kuansing Bersama Tim Indonesia Juara Dunia di Thailand

Kamis, 22 Agustus 2019 21:37
Resah dengan Konflik di Perbatasan,
Nelayan Panipahan Rencanakan Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI


Kamis, 22 Agustus 2019 21:32
Sah, AMSI Wilayah Riau Terverifikasi Faktual!

Kamis, 22 Agustus 2019 21:06
Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes,
Banding Dikabulkan, Pengadilan Tinggi Riau Bebaskan Tiga Dokter RSUD Arifin Achmad


Kamis, 22 Agustus 2019 18:17
Walau Titik Api Bertambah Jumlah Penderita ISPA di Inhu Justru Menurun

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Agustus 2019 16:50
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian

Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal bentukan Gubernur, dibagi menjadi tiga bagian. Saat ini, tim ini fokus menertibkan lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan/lahan secara ilegal yang dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019, dibagi menjadi tiga tim, yakni Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Untuk Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai ketua. Kemudian Wakapolda, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditunjuk sebagai ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara itu, untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Ada pun Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab. Sedangkan Kapolda, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Puluhan Staf Bawaslu Bengkalis Ikuti Diklat Kapasitas SDM
- Panitera PN Bengkalis Dimutasi
- Digelar Besok, Festival Mangonang Kampuong Lamo di Pulau Gadang Kampar Akan Dihadiri Ribuan Peserta
- Resah dengan Konflik di Perbatasan,
Nelayan Panipahan Rencanakan Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

- Sah, AMSI Wilayah Riau Terverifikasi Faktual!
- Walau Titik Api Bertambah Jumlah Penderita ISPA di Inhu Justru Menurun
- Mahasiswa Dua PT di Bengkalis Wakili Riau Lomba Mengelas Nasional
- 558 Mahasiswa UPP Rohul Diwisuda, Irsadul Halim Sebagai Pemuncak
- Dianggarkan 10,6 Miliar, Pengadaan Meubelair Kantor Polda Mulai Dilelang
- Rio Akbar Bersama Tim Persembahkan Medali Emas Untuk Negara
- Kunker ke Bengkalis, Ini Pesan Danrem 031/WB ke Prajurit Kodim 0303
- Tahun Depan, 235 PNS Pemkab Bengkalis Pensiun
- Dewan Pers-Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Standar Berita Ramah Anak
- Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis
- Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP
- Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019
- Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata
- 2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI
- Pembukaan FPJ Tahun 2019 Catat Dua Rekor MURI Sekaligus
- Terkait Permasalahan Sungai Hulubandar, Lurah Pelalawan Akan Kumpulkan Para Tokoh


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com