Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Ahad, 25 Agustus 2019 12:13
Tandingkan 10 Kelas, 108 Pembalap Berpacu Cepat di HDC 2019 Pekanbaru

Ahad, 25 Agustus 2019 10:53
Berakhir, 4 Kecamatan Jadi yang Terbaik di Festival Tari Daerah Kampar

Ahad, 25 Agustus 2019 10:04
Minggu Pagi, PLN UP3 Pekanbaru Gelar Promo Gebyar Kemerdekaan*

Ahad, 25 Agustus 2019 09:08
Pedayung Kuansing Bersama Tim Kembali Raih Emas di Kejuaraan Dunia di Thailand

Ahad, 25 Agustus 2019 06:50
Uniknya Pentas Seni Kemerdekaan RI Anak-anak Perbatasan Negara di Rohil

Sabtu, 24 Agustus 2019 21:16
Festival Mangonang Kampuong Lamo,
Kisah Pilu Masyarakat Pulau Godang, Kampar Meniggalkan Tanah Leluhur untuk Listrik Negara


Sabtu, 24 Agustus 2019 21:09
Meski Limbago Pulangkan Siposan, Pecinta FPJ Lebih Unggulkan Pahlawan Kuantan Jadi Juara

Sabtu, 24 Agustus 2019 19:35
Diramaikan dan Permainan Rakyat,
Besok Penutupan Hortikultura Festival


Sabtu, 24 Agustus 2019 19:28
Dihadapan Gubri, Pedagang Tembilahan Menangis Minta Dibangunkan Kios Sementara

Sabtu, 24 Agustus 2019 14:24
Ini Data Pemilik Ruko yang Hangus Terbakar di Pasar Sungai Apit

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Agustus 2019 16:50
Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal Dibagi Tiga Bagian

Tim Terpadu Penertiban Kebun Ilegal bentukan Gubernur, dibagi menjadi tiga bagian. Saat ini, tim ini fokus menertibkan lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal.

Riauterkini - PEKANBARU - Tim terpadu penertiban penggunaan kawasan/lahan secara ilegal yang dibentuk Gubernur Riau berdasarkan Kepgubri Nomor: Kpts. 911/VIII/2019, dibagi menjadi tiga tim, yakni Tim Pengendali, Tim Operasi, dan Tim Yustisi.

Untuk Tim Pengendali terdiri dari Wakil Gubernur Riau sebagai ketua. Kemudian Wakapolda, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dari DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, sebagai anggota tim.

Kedua, untuk Tim Operasi terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang ditunjuk sebagai ketua. Lalu Kepala Logistik Korem 031/WB Riau, Kasubdit I Dit Reskrimum, Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/1 Korem 031/WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum. Selanjutnya ada Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan BPN, Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK.

Selain itu ada juga Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Bidang Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Hukum, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Tematik, Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Polisi Kehutanan, sebagai anggota tim.

Sementara itu, untuk Tim Yustisi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Khusus yang ditunjuk sebagai ketua tim. Kemudian ada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian.

Selanjutnya ada Kepala Bidang Pajak Daerah, Kasubdit IV Dit Reskrimsus, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan, Kepala Seksi Penetapan Hal Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus, Banit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus dan Penilai PBB Pratama dari kantor DJP sebagai anggota tim.

Ada pun Gubernur Riau Syamsuar berkedudukan dalam tim sebagai penanggung jawab. Sedangkan Kapolda, Komandan Korem 031/WB, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai pelundung atau penasehat. Sedangkan seluruh Bupati/walikota se-Riau bertugas sebagai pengarah.

Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan untuk sementara ini, fokus sasaran tim tersebut adalah sejumlah lahan-lahan perkebunan yang dianggap ilegal. Seperti data yang sudah dikemukakan oleh KPK dimana ada 1 juta hektar lahan ilegal di Riau.

Selain itu, ada juga berdasarkan hasil temuan tim DPRD Provinsi Riau melalui Tim Pansus yang sebelumnya bekerja, dimana menemukan ada sekitar 1,2 juta hektar lahan perkebunan di Riau yang digarap secara ilegal.

"Setelah ini kan kami akan bentuk lagi tim kecil, sehingga dengan tim kecil ini nanti lebih jelas lagi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka untuk memulai tim penertiban ini. Sasaran kita apa yang telah ditemukan oleh KPK dan DPRD Riau lalu," paparnya.*(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Berakhir, 4 Kecamatan Jadi yang Terbaik di Festival Tari Daerah Kampar
- Uniknya Pentas Seni Kemerdekaan RI Anak-anak Perbatasan Negara di Rohil
- Festival Mangonang Kampuong Lamo,
Kisah Pilu Masyarakat Pulau Godang, Kampar Meniggalkan Tanah Leluhur untuk Listrik Negara

- Meski Limbago Pulangkan Siposan, Pecinta FPJ Lebih Unggulkan Pahlawan Kuantan Jadi Juara
- Diramaikan dan Permainan Rakyat,
Besok Penutupan Hortikultura Festival

- Dihadapan Gubri, Pedagang Tembilahan Menangis Minta Dibangunkan Kios Sementara
- Ini Data Pemilik Ruko yang Hangus Terbakar di Pasar Sungai Apit
- Gubri Berharap Universitas Yatim ASEAN Dapat Ciptakan SDM Berkualitas
- Peletakan Batu Pertama,
Gubri Sumbang Rp50 Juta untuk Pembangunan Universitas Anak Yatim ASEAN

- Puluhan Perangkat Kelurahan Paling Ujung di Kecamatan Mandau, Bengkalis Dikukuhkan
- Membahayakan Masyarakat,
Dewan Desak Dishub Riau Perbaiki Dermaga Roro Rupat Batang Kelapa

- Gubri Turut Sesalkan Keributan Antara Kasatpol PP Pekanbaru dan Kabid Penindakan BNNP
- Wujudkan Sinergitas dan Koordinasi Antar Instansi,
DPMPSP Bengkalis Gelar Rakor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Razia Hiburan Malam, Kasat Pol PP dan Kabid Berantas BNNP Nyaris Adu Jotos
- Hari Ini Tiba di Pekanbaru,
Dua Menteri Arab Saudi Besok Letakkan Batu Pertama Universitas Anak Yatim

- Puluhan Staf Bawaslu Bengkalis Ikuti Diklat Kapasitas SDM
- Panitera PN Bengkalis Dimutasi
- Digelar Besok, Festival Mangonang Kampuong Lamo di Pulau Gadang Kampar Akan Dihadiri Ribuan Peserta
- Resah dengan Konflik di Perbatasan,
Nelayan Panipahan Rencanakan Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

- Sah, AMSI Wilayah Riau Terverifikasi Faktual!


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com