Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 23 Agustus 2019 11:01
Hasil.Cek Lapangan, Kapolda Pastikan Kebakaran Lahan Disengaja

Jum’at, 23 Agustus 2019 10:53
Puluhan Staf Bawaslu Bengkalis Ikuti Diklat Kapasitas SDM

Jum’at, 23 Agustus 2019 10:50
Panitera PN Bengkalis Dimutasi

Jum’at, 23 Agustus 2019 10:42
Digelar Besok, Festival Mangonang Kampuong Lamo di Pulau Gadang Kampar Akan Dihadiri Ribuan Peserta

Jum’at, 23 Agustus 2019 09:31
Saran KPK, Disdik Riau Sebar Edaran Larangan Pungutan Komite Sekolah

Jum’at, 23 Agustus 2019 08:47
Pedayung Asal Kuansing Bersama Tim Indonesia Juara Dunia di Thailand

Kamis, 22 Agustus 2019 21:37
Resah dengan Konflik di Perbatasan,
Nelayan Panipahan Rencanakan Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI


Kamis, 22 Agustus 2019 21:32
Sah, AMSI Wilayah Riau Terverifikasi Faktual!

Kamis, 22 Agustus 2019 21:06
Terjerat Korupsi Pengadaan Alkes,
Banding Dikabulkan, Pengadilan Tinggi Riau Bebaskan Tiga Dokter RSUD Arifin Achmad


Kamis, 22 Agustus 2019 18:17
Walau Titik Api Bertambah Jumlah Penderita ISPA di Inhu Justru Menurun

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Agustus 2019 18:20
‎Diduga Cemari Sungai Muara Kuku,
Manajemen PKS PT. Era Sawita Kepenuhan Rohul Dijatuhi Sanksi Paksaan Pemerintah


Dinas LH Rokan Hulu gelar rapat dugaan pencemaran sungai Muara Kuku dilakukan PKS PT. Era Sawita. Perusahaan dijatuhi sanksi paksaan pemerintah.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Era Sawita, atas dugaan pencemaran lingkungan.

Hal itu terungkap di rapat tindak lanjut dugaan pencemaran sungai Muara Kuku dilakukan PKS PT. Era Sawita berlokasi di Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, di aula rapat Kantor Dinas LH Rokan Hulu, Selasa (13/8/2019).

Rapat dimediasi pihak Dinas LH Rokan Hulu tersebut juga dihadiri perwakilan manajemen PT. Era Sawita, Kepala Desa Kepenuhan Barat Tana, dan perwakilan pesantren.

‎Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu Drs. Hen Irpan M.Si, melalui Kabid Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas LH Rokan Hulu, Muzayyinul Arifin, ST, M.Si, mengatakan rapat dilaksanakan setelah hasil uji sample limbah dari Laboratorium dinas diketahui.

Arifin‎ mengaku dari hasil rapat ada benang merah, bahwasanya sumber limbah dari tandan kosong (Tankos) diduga dari PKS PT. Era Sawita. Pencemaran lingkungan sendiri baru diketahui pada Kamis (24/7/2019) sekira pukul 06.00 WIB.

Ia mengatakan rapat akan dilanjutkan sampai waktu belum ditentukan, karena pengadu sendiri, dalam hal ini Zulkifli Said selaku pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nizamuddin, sedang menunaikan ibadah haji.

Sedangkan Pemerintah Desa Kepenuhan‎ Barat sendiri, kata Arifin, akan melakukan musyawarah dahulu, antara Kades dengan ninik mamak dan tokoh agama, sehingga belum menentukan tuntutannya.

"Sementara dari Dinas Lingkungan Hidup (Rokan Hulu), kita sudah melakukan upaya pembinaan dengan akan mengeluarkan sanksi administrasi paksaan pemerintah," jelas Arifin usai rapat di kantornya, Selasa siang.

Arifin mengungkapkan sejumlah poin yang harus segera dilaksanakan oleh manajemen PKS PT. Era Sawita‎, mencegah terulangnya pencemaran lingkungan di aliran sungai Muara Kuku.

Seperti, perbaikan kolam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), menyelesaikan Tankos yang menumpuk yang selama ini dinilai tidak terkoordinir dengan baik, sehingga terindikasi sebagai penyebab pencemaran lingkungan di aliran sungai.

Selain itu, PKS PT. Era Sawita juga harus segera melakukan perbaikan paritan-paritan di‎ line aplikasi, karena dinilai aplikasinya‎ tidak dimanfaatkan secara baik sesuai izin.

"Jadi misalnya mereka punya izin 102 hektar, ternyata mereka cuman mengalirinya hanya 25 hektar, jadi tidak maksimal dan air limbahnya," ungkap Arifin.

"Ya kita hanya bisa memberikan berupa pembinaan, kita serahkan kepada pengadu dalam hal ini, seperti yang sudah kita sampaikan (ke masyarakat) bisa melalui jalur pengadilan, bisa di luar pengadilan," tambahnya.

Menurut Arifin, bila tuntutan diselesaikan melalui jalur pengadilan tentunya prosesnya cukup panjang. Dinas LH Rokan Hulu‎ sendiri menyarankan ke pihak Ponpes Nizamuddin dan Pemdes Kepenuhan Barat untuk menyelesaikan di luar pengadilan.

"Tapi mau di luar di pengadilan silahkan juga, misalnya dengan mengajukan tuntutan berupa kompensasi ganti rugi," ujarnya.

Arifin menambahkan ada indikasi kuat‎ limbah yang mengalir di sungai Muara Kuku, hingga menyebabkan banyak ikan mati karena sudah melebihi baku mutu limbah.‎

"Masih panjang pembuktiannya, kita lebih menyarankan di luar pengadilan saja, tapi kalau ada memang aparat hukum yang bisa menindaklanjuti melalui jalur hukum ya silahkan," pungka‎s Arifin.

Sementara, Kades Kepenuhan Barat, Tana, mengatakan pemerintah desa belum mengambil sikap atas dugaan pencemaran terjadi di aliran sungai Muara Kuku.

Tana menga‎ku Pemdes Kepenuhan Barat masih perlu melakukan musyawarah mufakat dengan ninik mamak dan tokoh agama, pihak kecamatan, serta masyarakat, apa langkah yang akan dilakukan.

Meski demikian, Tana‎ mengharapkan tidak terulang lagi pencemaran lingkungan di aliran sungai Muara Kuku, sebab sungai ini dijadikan tempat aktivitas santri Ponpes Nizamuddin‎, seperti mandi, mencuci, termasuk untuk usaha kolam ikan.***(zal)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Puluhan Staf Bawaslu Bengkalis Ikuti Diklat Kapasitas SDM
- Panitera PN Bengkalis Dimutasi
- Digelar Besok, Festival Mangonang Kampuong Lamo di Pulau Gadang Kampar Akan Dihadiri Ribuan Peserta
- Resah dengan Konflik di Perbatasan,
Nelayan Panipahan Rencanakan Pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

- Sah, AMSI Wilayah Riau Terverifikasi Faktual!
- Walau Titik Api Bertambah Jumlah Penderita ISPA di Inhu Justru Menurun
- Mahasiswa Dua PT di Bengkalis Wakili Riau Lomba Mengelas Nasional
- 558 Mahasiswa UPP Rohul Diwisuda, Irsadul Halim Sebagai Pemuncak
- Dianggarkan 10,6 Miliar, Pengadaan Meubelair Kantor Polda Mulai Dilelang
- Rio Akbar Bersama Tim Persembahkan Medali Emas Untuk Negara
- Kunker ke Bengkalis, Ini Pesan Danrem 031/WB ke Prajurit Kodim 0303
- Tahun Depan, 235 PNS Pemkab Bengkalis Pensiun
- Dewan Pers-Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Standar Berita Ramah Anak
- Danrem 031/Wirabima Kunker ke Bengkalis
- Ngopi Saat Jam Kerja, Empat ASN dan Dua Honorer Pemkab Inhu Diamankan Satpol PP
- Batas Akhir Persiapan Pilkada 2020 Bengkalis September 2019
- Tugas Panitia Rayon IV Tuntas, Hadiah pacu Jalur Masih Terkendala di Dinas Pariwisata
- 2020 FPJ Masuk Kalender Pariwisata Nasional, Ketua DPRD Apresiasi Menteri Pariwisata RI
- Pembukaan FPJ Tahun 2019 Catat Dua Rekor MURI Sekaligus
- Terkait Permasalahan Sungai Hulubandar, Lurah Pelalawan Akan Kumpulkan Para Tokoh


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com