Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 September 2019 00:26
Tengku Zulkenedy Yusuf, Anggota DPRD Termuda di Riau dari PKS Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 21:43
Belum Maksimal Tangani Karhutla,
Presiden Sentil Pejabat Daerah Hingga Perangkat Paling Bawah


Senin, 16 September 2019 21:13
40 Anggota DPRD Siak 2019-2024 Dilantik, Zulkifli Jadi Ketua Sementara

Senin, 16 September 2019 21:09
Terkait Asap Riau, LAM Riau Keluarkan Warkah Untuk Presiden Jokowi

Senin, 16 September 2019 20:17
Wakil Rakyat Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 Resmi di Lantik

Senin, 16 September 2019 20:15
Sidang Paripurna Perdana Pasca Pengambilan Sumpah, DPRD Bengkalis Bentuk Fraksi

Senin, 16 September 2019 20:12
Pengurus DPC PDI Perjuangan Tinjau Posko Kesehatan di Pangkalan Kerinci

Senin, 16 September 2019 20:05
Usai Bersumpah Berjanji, Enam Anggota DPRD Bengkalis Ini Langsung Tepuk Tepung Tawar

Senin, 16 September 2019 19:59
Tiba didi Pekanbaru, Presiden Langsung Gelar Rapat Bersama Pejabat Pusat dan Riau di Novotel

Senin, 16 September 2019 19:55
Demo Mahasiswa dan SAPMA PP Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 10 September 2019 19:30
Asap Karhutla, Alumni Unri Gugat Presiden

Divisi Hukum KA Unri mengambil perhatian terhadap kabut asap di Riau. Gugatan class action segera diberikan untuk presiden sampai ke level pemerintah daerah.

WACANA menggugat mulai presiden sampai ke level pemerintah daerah karena bencana kabut asap tertangani dikongkritkan Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau. Gugatan class action yang akan dilakukan. Materi gugatan akan disesuaikan mengacu UU Nomor 32 tahun 2019 tentang PPLH dan Perma No 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Untuk memperkuat materi gugatan, Divisi Hukum IKA Unri akan membuka posko pengaduan Korban Asap Karhutla.

Kesepakatan pengajuan gugatan ini diambil dalam rapat tim Divisi Hukum dan Advokasi IKA Unri, Selasa (10/9). IKA Fakultas Hukum Unri sebagai bagian dari IKA Unri ambil bagian untuk menyiapkan draft hukum gugatan. Dikatakan Ketua Divisi Hukum IKA Unri, Fitrianedi SH MKN didampingi Made Ali SH, Sucipto Sihite SH, Devi Indriani SH, Citra Lestari SH MH, Haris Marshal SH, Hapiz SH, Pika SH.

Dikatakan Fitrianedi SH MKN, draft gugatan class action sedang dimatangkan. Untuk data-data awal sudah ada. Beberapa pengaduan masyarakat juga sudah dikumpulkan. Terutama para korban kabut asap akibat Karhutla. Untuk lebih melengkapi dan meluaskan lagi materi gugatan, akan dibuat posko pengaduan Korban Asap Karhutla. Korban Asap Karhutla dapat menyampaikan pengaduannya ke nomor 082285356253 atau mendatangi Kantor IKA FH di Kampus Unri Gobah.

"Mulai dari Presiden, Menteri KLH, Menteri BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Riau sampai Bupati/Wali Kota se Riau sebagai tergugat dalam class action ini. Gugatan class action inu sesuai perundang-undangan bisa dilakukan oleh organisasi atau kelompok masyarakat. Kita ambil bagian untuk itu," tutur Notaris yang bertugas di Pekanbaru ini.

Pemerintah digugat kata Nedi akibat kelalaiannya menjaga Kebakaran hutan dan lahan di Riau sehingga menyebabkan bencana kabut asap. Kabut asap sudah terjadi hampir dua bulan dan hingga hari ini kabut asap makin berbahaya. Sudah banyak korban berjatuhan katanya. Gugatan class action sesuai perundang-undangan menuntut ganti rugi atas derita yang ditimbulkan. Sehingga nanti, sekecil apapun dampak kerugian harus diganti rugi oleh yang tergugat.

"Gugatan class action ini kepada Presiden, menteri sampai jajarannya di pemerintah daerah. Kami meminta hakim nanti dalam memutuskan perkara hukumnya, memerintahkan untuk memenuhi kerugian yang diderita para korban asap. Maka dari itu kami mengajak seluruh korban asap untuk mau ikut membuat pengaduan. Sehingga gugatan ini kuat dan membuat para tergugat dihukum sesuai ketentuan perundang-undangan," ucapnya mengakhiri.(rls)

Foto: Ketua Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Unri Fitrianedia SH MKN dan Alumni FH Unri, Devi Indriani SG didampingi pengurus lainnya memegang draft gugatan Class Action, Selasa (10/9/2019). Gugatan ditujukan kepada Presiden, Menteri, Gubernur Riau hingga Bupati/Wali Kota.

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Belum Maksimal Tangani Karhutla,
Presiden Sentil Pejabat Daerah Hingga Perangkat Paling Bawah

- Terkait Asap Riau, LAM Riau Keluarkan Warkah Untuk Presiden Jokowi
- Tiba didi Pekanbaru, Presiden Langsung Gelar Rapat Bersama Pejabat Pusat dan Riau di Novotel
- Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Riau
- Posko RSUR Terima 60 Pasien Terdampak Asap Perhari
- Tingkatkan Kinerja, Sekwan Kuansing Gelar Rapat Staf
- Tiba Sore, Gubri Siapkan Sejumlah Persoalan Diadukan ke Presiden
- Diikuti Ribuan Warga, Pemkab Kuansing Gelar Sholat Istisqa
- Balai Bahasa Riau Gelar Penyuluhan Bahasa Indonesia
- Baleho Dipasang, Presiden Dijadwalkan Sore Hari Tiba di Pekanbaru
- Kemarau Berlanjut, Bupati Kuansing Himbau Masyarakat Sholat Istisqa
- Udara Pekanbaru Tidak Sehat, TRCI Chapter Riau Bagikan 1500
- Tunggu Arahan Pemegang Saham, Seleksi Empat Jabatan Tinggi BRK Belum Juga Dimulai
- Beri Motivasi Penerima Beasiswa,
Direktur RAPP: Percaya Diri dan Pantang Menyerah Kunci Suksesnya

- Beroperasi 24 Jam, Gubri Tinjau Posko Kesehatan Karhutla
- Gubri Merasa Aneh Saat Memadamkan Karhutla Bersama Panglima TNI di Pelalawan
- Panglima TNI Nginap Lagi,
Besok Presiden Dijadwalkan ke Pekanbaru

- Datangkan Artis Ibukota, PT TPP Gelar Hiburan Karyawan
- Memohon Diturunkan Hujan, Masyarakat Logas Tanah Darat, Kuansing Sholat Istisqa
- Bupati Mursini Hadiri Rakor Penanggulangan Karhutla Bersama Panglima TNI


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com