Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Oktober 2019 22:12
Ketua DPRD Kuansing Pastikan Tolak Mobil Jabatan Pimpinan

Rabu, 23 Oktober 2019 21:12
Wabup Said Hasyim Lantik 5 Kades di Pulau Merbau

Rabu, 23 Oktober 2019 18:46
Ancam Laporkan ke Penegak Hukum,
GNPK-RI Desak Kontraktor Perbaiki Tiang Listrik Bertumbangan di Pelalawan


Rabu, 23 Oktober 2019 18:41
Ketua MPC PP Dumai Maju Pilkada Dumai 2020

Rabu, 23 Oktober 2019 17:48
Didampingi Camat, PT CPI Resmikan Pemakaian 4 Jembatan di Rantau Kopar, Rohil

Rabu, 23 Oktober 2019 16:59
Polisi Incar Tujuh Pelanggaran Lalu Lintas di Bengkalis

Rabu, 23 Oktober 2019 16:33
Gustian Riau Ambil Formulir Penjaringan Bupati di DPC Partai Demokrat Rohul Diwakili Para Engko

Rabu, 23 Oktober 2019 15:51
Polres Kuansing Mulai Gelar Operasi.Zebra Muara Takus 2019

Rabu, 23 Oktober 2019 15:28
Dibuka Gubri, Ritual Mandi Safar Pulau Rupat Berlangsung Hikmat

Rabu, 23 Oktober 2019 15:20
Sungkeman Massal 5.359 Murid PAUD se-Kabupaten Rohul Berhasil Pecahkan Rekor Dunia MURI

loading...


Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 20 September 2019 19:20
Temui Mahasiswa,
Gubri Janji Bekukan Izin Lingkungan Sementara Perusahaan Pembakar Lahan


Menemui mahasiswa, Gubernur Riau H Syamsuar janji akan membekukan izin lingkungan sementara bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan. Kemudian Syamsuar juga berjanji akan membebaskan Riau dari asap.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar janji akan membekukan izin lingkungan sementara bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan. Kemudian Syamsuar juga berjanji akan membebaskan Riau dari asap.

Demikian dikatakan Gubri, saat menemui aksi mahasiswa terkait atas keprihatinan kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Riau, Jumat (20/9/19).

"Khusus penegakan hukum, kita sudah minta apabila korporasi terbukti melakukan pembakaran, izin lingkungan kita bekukan sementara. Kita berupaya semaksimal mungkin membebaskan Riau dari asap," kata Syamsuar.

Selain itu, orang nomor satu di Riau ini juga menyatakan bersama Satgas Karhutla akan dilakukan police line diarea lahan terbakar. Menurut Gubri, jika ada yang menanam, berarti itulah yang membakar.

Lebih lanjut, untuk penanggulangan Pemprov Riau melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang dipimpinnya, baik darat mau pun udara yang masing-masing dikendalikan Danrem 031/WB dan Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru termasuk dari unsur penegakan hukum dari pihak kepolisian terus berupaya melakukan langkah penanggulangan.

Mantan Bupati Siak ini juga meyakinkan para mahasiswa bahwa penanganam Karhutla terus diupayakan. Diantaranya telah membuat surat edaran kepada kabupaten kota terkait antisipasi Karhutla sejak awal termasuk upaya pencegahan.

"Kita komit melakukan penanggulangan. Kami waktu awal menjabat sudah berkunjung ke kabupaten kota, mengeluarkan surat edaran mengantisipasi Karhutla. Itu juga bagian dari upaya Pemprov dalam mengatasi Karhutla," papar Syamsuar.

Sementara dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sebanyak 20 tuntutan yang langsung didengarkan Gubri. Yakni, pertama menuntut pemerintah agar menerbitkan Undang-undang yang lebih ketat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kedua, menuntut pemerintah untuk meninjau ulang izin-izin perkebunan yang potensial menyebabkan kebakaran.

Ketiga, menuntut pemerintah mengumumkan secara publik perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Keempat, menuntut Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan mengenai ISPA di Rumah Sakit yang ada dan membuka posko kesehatan di daerah pemukiman warga yang berdekatan dengan titik api.

Kelima, menuntut pemerintah melakukan program strategis Restorasi Gambut. Keenam, menuntut Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Karhutla. Ketujuh, menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan hulu dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di provinsi Riau.

Delapan, menuntut Gubernur Riau selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Riau bertindak tegas mencabut izin korporasi yang nakal, terutama korporasi yang membakar lahan dan tidak bertanggung jawab. Sembilan, menuntut Gubernur Riau melakukan gugatan terhadap korporasi pembakaran lahan yang izinnya berada di pusat agar segera ditindaklanjuti hingga dicabut izinnya.

Sepuluh, menuntut Kapolda Riau dan Pangdam agar mundur dari jabatannya atau dicopot jabatannya, karena telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Sebelas, menuntut pemerintah Pusat dan daerah memperhatikan wilayah hutan dan gambut yang ada di Riau terutama dalam masalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Duabelas, mengecam pemerintah pusat dalam hal ini kepada Presiden RI karena gagal dalam mengelola Indonesia dengan beranggapan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia khususnya di Riau bukanlah hal yang penting. Tigabelas, menuntut Gubernur Riau untuk mendekralasikan “Riau Bebas Asap” atas dasar kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau.

Empat belas, menyatakan Gubernur Riau telah gagal dalam memimpin Provinsi Riau karena tidak menyelesaikan program pertama 100 hari kerjanya. Lima belas, menuntut Gubernur Riau turun dari jabatannya jika masalah kebakaran hutan dan lahan masih terus ada di Provinsi Riau. Enambelas, menuntut Gubernur Riau menggunakan kewenangannya untuk menghalangi korporasi pembakaran lahan dan hutan saat ini.

Tujuhbelas, menuntut Gubernur Riau mendesak korporasi yang telah divonis bersalah agar segera membayar denda dan biaya ganti kerusakan lingkungan hidup dalam waktu 30 hari kerja. Delapan belas, hentikan diskriminasi terhadap masyarakat bawah yang diduga sebagai pembakar lahan.

Sembilan belas, menuntut Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan segala yang terkait untuk menyampaikan data, kebakaran hutan di Riau baik perusahaan pembuka lahan, peta kebakaran, peta perusahaan yang terbakar secara transparan dan terbuka kepada publik. Serta duapuluh, menuntut Pemerintah daerah dan Pusat menetapkan daerah yang mengalami Karhutla seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan sebagai Bencana Nasional.*(adv/mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Wabup Said Hasyim Lantik 5 Kades di Pulau Merbau
- Ancam Laporkan ke Penegak Hukum,
GNPK-RI Desak Kontraktor Perbaiki Tiang Listrik Bertumbangan di Pelalawan

- Didampingi Camat, PT CPI Resmikan Pemakaian 4 Jembatan di Rantau Kopar, Rohil
- Polisi Incar Tujuh Pelanggaran Lalu Lintas di Bengkalis
- Dibuka Gubri, Ritual Mandi Safar Pulau Rupat Berlangsung Hikmat
- Wagubri Ingatkan Generasi Muda Bahaya Narkoba
- Gubri Tiba di Pulau Rupat Hadiri Tiga Agenda Sekaligus
- Dibuka Wagubri, Pekan Seni Budaya Riau Komplek 2019 Kian Menarik
- Bupati Kuansing Buka Penilaian Sayang Ibu di Singingi Hilir
- Wakil Ketua dan Komisi IV DPRD Bengkalis Hadiri HSN
- Lomba Kebersihan Riau, Kota Bengkalis Dikabarkan "Hanya" Peringkat Harapan
- Wagub Harap Lima Tahun Tercapai 100 Desa Mandiri di Riau
- Tiang Listrik Bertumbangan di Desa Gambut Mutiara,
Manajer PLN Pangkalan Kerinci Sebut Itu Proyek Kantor Pusat Pekanbaru

- Tahun Ini Bengkalis Dijatah 83 Formasi CPNS
- Calon Dirut dan Dewan Pengawas Perusda Rokan Hulu Jaya Segera Diumumkan
- Wabup Kuansing Sumbang Rp 10 Juta untuk Jalur Desa Pulau Godang Kari
- Ini Tanggapan Sekda Terkait Jumlah Penduduk Miskin di Rohul Tertinggi di Riau
- Bupati Kuansing Apresiasi Aparat Jaga Keamanan Kondusif Selama Pelantikan Presiden
- Bukan di Kuala Kampar, Tiang Listrik Bertumbangan Ternyata di Teluk Meranti
- Polres Bengkalis Serahkan Zakat Rp87,4 Juta ke Baznas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com