|
|
|
Senin, 2 Juli 2012 16:41 STR Tolak Saran Komisi A Kirim Surat Aspirasi
Komisi A DPRD Riau menyarankan STR membuat surat aspirasiterkait rencana bakar diri, namun saran tersebut ditolak mentah-mentah.
Riauterkini-PEKANBARU- Sebagai bentuk keprihatinannya sekaligus membantah opini yang
tengah beredar di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa anggota dewan tidak
peduli dengan adanya posko aksi bakar diri yang ada di depan gedung DPRD Riau.
Anggota Komisi A DPRD Riau melakukan kunjungan langsung ke posko tersebut.
“Tadi pagi ketika kami melakukan dialog interaktif yang diadakan RRI dengan berbagai
masyarakat, kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa dewan tidak peduli dengan posko
aksi bakar diri yang dilakukan Satuan Tani Kerja (STR) Riau terkait kasus lahan di
Pulau Padang,” kata Masnur, Ketua Komisi A saat melakukan dialog dengan kelompok STR
di posko tersebut, Senin (2/6/12).
Lanjut Masnur, pihaknya bukan tidak peduli dengan adanya posko tersebut. “Bukan kami
tidak peduli tapi sampai hari ini kalian (STR, red) tidak ada memberikan semacam
surat pemberitahuan apa yang akan kalian aspirasikan ke kami,” terang Masnur.
Masnur pun menduga bahwa kasus Pulau Padang ini telah ada kesepakatannya antara
pusat dengan masyarakat Pulau Padang. “Kami pun menduga kasus ini telah menemui kata
kesepakatan, karena beberapa tahun yang lalu telah ada pertemuan pemerintah pusat
dalam hal ini Mendagri berserta tim bentukannya untuk menyelesaikan kasus ini dengan
para masyarakat pulau Padang, makanya kami anggap kasus ini telah selesai,” ungkap
Politisi Golkar ini.
Selain itu, Masnur pun mengakui bahwa pihaknya sampai hari ini belum mendapatkan
hasil pertemuan tersebut. “Untuk itu, jika ada pelanggaran hukum dari kesepakatan
kalian dengan Mendagri berserta timnya maka silahkan membuat surat ke kami untuk
kita cari bersama win-win solutionnya,” tegas Masnur.
Menanggapi hal ini, Ketua STR Riau, M. Ridwan usai pertemuan mengatakan bahwa
pihaknya merasa kecewa dengan jawaban dari Masnur tersebut. “Kalau masalah win-win
solution, kami ini sudah bosan dengan itu karena tidak ada kejelasannya,” kata M.
Ridwan.
“Hampir tiga tahun kasus Pulau Padang ini berjalan tapi mana win-win solutionnya, di
mana anggota dewan dalam hal ini,” ungkap M. Ridwan.
M. Ridwan pun mengatakan bahwa mustahil sekali anggota dewan tidak tahu perkembangan
kasus Pulau Padang, apalagi terkait hasil pertemuan Mendagri dengan masyarakat Pulau
Padang. “Itu tidak mungkinlah dan yang lebih ironisnya ketika kami melakukan aksi
dalam bentuk menjahit mulut di Jakarta, anggota dewan ini sama sekali tidak peduli
dan tidak ada bentuk keprihatinannya,” sesal M. Ridwan.
“Untuk mengatasi ini, sebenarnya kami minta anggota DPRD Riau dan Pemrov Riau
bersama-sama untuk mengeluarkan rekomendasi untuk menolak atau membatalkan SK no 27
dari Kemenhut tersebut karena isinya yang banyak merugikan masyarakat Pulau Padang,”
tutup M. Ridwan. ***(ary)
Beri
tanggapan | Baca
tanggapan |
| |
prihatin Kok %@!*nya anggota dewan rakyat terhormat menerima STR. Siapa STR itu, lembaga apa itu, kalau rakyat mau ketemu saja susah, tapi kalau Si Teroris Riau ( STR ) diterima. Hai..... para dewan Yth ingat STR ini lembaga yang tidak jelas dan anti kemampanan yang dipimpin Ridwan yang hidupnya sendiri tak jelas. Kok mau-maunya DPRD mengikuti genderangnya Ridwan yg beristrikan dua ini. Kalau Ridwan ingin jadi Pahlawan sebaiknya dia membuktikan diri dulu dg membakar dirinya sendiri. Sudahlah Wan kartumu sudah banyak orang tahu, hentikan aksimu memprovokasi orang lain yg tahu menahu. Kalo ingin jadi pahlawan jadikan masyarakat P Padang sejahera dulu, bukan malah mengeksplotasi masy P Padang yg seharusnya dilindungi.
Jalan tengah Semua ini ada jalan tengahnya,.. belah saja pulau padang menjadi 2,.. 1/2 dikelola RAPP, 1/2nya lagi dikelola PT Kondur,.. Masing-masing perusahaan ini silakan tunjuk kemampuan dlm pembangunan daerah,.. siapa yg benar-benar memberikan kesejahteraan dan perbaikan hidup rakyat meranti kita dukung dan berikan apresiasi,. sdangkan kalau hanya utk sekedar mengeruk SDA saja,, maka ada baiknya kita bakar jg mereka2 yg hanya menyusahkan kehidupan rakyat meranti terutama masyarakat Pulau Padang,.. Bersatu kita Teguh bercerai kita Runtuh,..
Ikut bual Aktifitas STR sudah meresahkan, mempropokasi utk tdk percaya pada pemerintah dan penegak hukum yg ada. Utk itujg dibiarkan krn dibelakang STR di duga banyak propokator yg tidak berani muncul. Tangkap dulu dedengkot STR, trus sediakan bensin sama korek api, kalau brani suruh dia bakar, siapa ketuanya suruh ketuanya dulu bakar diri.
Jangan terkecoh penegak hukum dan pemerintah, tk brani STR tu bakar diri, gertak sambal
pro ridwan Ridwan cocok di Neraka, biar dibakar api neraka selalu..
Mahasiswa Asal Bandul Suai tu Putra Dedap, tindakan membuka Posko Relawan Bakar Diri oleh mereka, sudah menunjukan bahwa STR adalah sebuah organisasi yang anti pemerintah. Maka halal untuk tembak ditempat.
Putra Dedap Bila STR macam-macam, kami harap pihak Polri dapat bertindak cepat dan tepat, dan bila perlu tembak ditempat aja tu Si Ridwan.
DASWANTO AWAS, ANTEK ANTEK KOMUNIS ATAU NEOKOMUNIS MUNCUL DI NEGERI %@!* DIBAWAH KOMANDO SDR M. RIDWAN. WASPADALAH. WASPADALAH
|
|