Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 22 September 2017 22:01
Tingkatkan PAD dari Pajak, Komisi III DPRD RIau Kunjungi PT IISS

Jum’at, 22 September 2017 20:56
Riau Care Galang Dana untuk Rohingya,
Besok, Gelar Tabligh Akbar DR Syafiq Riza


Jum’at, 22 September 2017 19:51
Main Judi Song di Warung,
Karyawan PTPN V dan Temannya Ditangkap Polisi Rohul, Tiga Lagi Kabur


Jum’at, 22 September 2017 19:46
Cegah Korupsi, Mendagri Tegaskan Daerah Wajib Gunakan e-Planning

Jum’at, 22 September 2017 19:32
Personel Satlantas Polresta Pekanbaru,
Alami Lakalantas Saat Dinas, Aipda M Yusuf Terima Reward dari Kapolri


Jum’at, 22 September 2017 19:25
Gubri Apresiasi Capaian Atlet Popnas Riau di Semarang

Jum’at, 22 September 2017 19:22
Buka Turnamen Bupati Cup,
Wardan Tegaskan Serius Perhatikan Pembinaan Olahraga di Inhil


Jum’at, 22 September 2017 18:05
Tusuk Tetangga Pakai Tojok Sawit,
Oknum Mahasiswa di Rohul Ini Diciduk Polsek Rambah


Jum’at, 22 September 2017 17:25
Pesta Sabu Dalam Rumah, 2 Warga Ujung Batu Digerebek Polisi

Jum’at, 22 September 2017 17:20
25 Jabatan di Lingkungan Pemkab Bengkalis Dijabat Plt



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Jum’at, 6 Januari 2017 18:57
Disnakertrans Dumai Libatkan DPK Awasi Penerapan UMK 2017

Pemko Dumai melalui Disnakertrans dan DPK akan melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan UMK 2017. Tujuannya agar perusahaan tidak ingkar.

Riauterkini-DUMAI- Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat melibatkan Dewan Pengupahan Kota (DPK) untk melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan Upah Minimun Kota (UMK) 2017 di perusahaan.

Kepala Disnakertrans Kota Dumai, Amiruddin, kepada media ini mengatakan sesuai keputusan dalam rapat DPK Dumai dilibatkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Langkah melibatkan DPK di perusahaan dinilai positif, sebab perusahaan tak boleh lagi ingkar.

"Dengan dilibatkannya DPK tentunya penerapan UMK 2017 sebesar Rp2.655.372,50,- per bulan bisa terlaksanakan hingga ketangan para pekerja dimasing-masing perusahaan yang ada di Kota Dumai," kata pejabat yang ikut dalam perebutan kursi Sekda Kota Dumai ini, Jumat (6/1/17).

Dikatakannya, seluruh perusahaan hendaknya mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Riau (Gubri). Apalagi besaran UMK Dumai sudah diputuskan dalam rapat DPK yang melibatkan SP/SB, Apindo, Kadin, dan Disnakertrans Kota Dumai.

Sesuai data yang diperoleh, SK Gubri Nomor: Kpts.1058/XI/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2017 telah diterima Disnakertrans Kota Dumai, bahkan sudah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai.

"Besaran UMK 2017 Rp2.655.372,50,- per bulan. Angka tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2017 tentang pengupahan. Besaran UMK tersebut adalah untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah," jelasnya.

Penetapan UMK Dumai tahun 2017 sudah disepakati semua pihak dengan mengikuti aturan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan serta mempedomani angka inflasi dan Pertumbukan Produk Domestik (PDB) tahun 2016.

Tidak hanya itu, sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI No B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal penyampaian data tingkat inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbukan produk domistik bruto (PDB) tahun 2016 sebesar 5,18 persen.

Pembahasan UMK Dumai tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016 di ruang pertemuan kantor Disnakertrans Dumai Jalan Kesehatan Dumai Timur dipimpin langsung Ketua Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai H. Syamsudin ST didampingi H. Amiruddin selaku Sekretaris DPK Dumai.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 

loading...

Berita lainnya..........
- Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa

- Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas

- Kawal Stabilitas Ekonomi, Bank Indonesia Lakukan 8 Tema Strategis di 2017-2019
- Capai Rp1 Triliun, Gubri Sebut Devisit Anggaran Hal Biasa
- Dinas PUPR Dumai Kelola Dana Rp87 Miliar untuk Proyek Infrastruktur
- Dinas PUPR Bengkalis Taja Sosialisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi di Duri
- 155 Jamaah Haji Khusus Muhibbah Travel Tiba di Indonesia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.156.42.165
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com