Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 29 April 2017 20:09
Sosialisasi 10 Program Pokok, Ketua PKK Meranti Roadshow ke Pulau-pulau

Sabtu, 29 April 2017 20:06
Diduga Cabuli Dua Murid SD, Seorang Petani di Rohul Dipolisikan

Sabtu, 29 April 2017 19:59
Dihadapan Para Menteri,
Said Hasyim Minta Perhatian Lebih untuk Meranti


Sabtu, 29 April 2017 19:39
Dinilai tidak Meriah,
Anak Kemenakan Protes Pelaksanaan Musda IV LAM Rohul


Sabtu, 29 April 2017 15:24
Usai Bebaskan Sandera,
Personel Paskhas Lanud Roesmin Nurjadin Ledakkan Bom di Pos Musuh


Sabtu, 29 April 2017 14:41
Paling Disukai Pengunjung,
Meriahkan HUT ke-42 TMII, Riau Pamerkan Kuliner Sempolit


Sabtu, 29 April 2017 14:30
Sambut Ramadhan 1438 H, Ayola First Point Hotel Pekanbaru Siapkan Paket Spesial

Sabtu, 29 April 2017 14:27
Berbagai Promo Spesial Hadir dalam Week of Women Campaign" NBM

Sabtu, 29 April 2017 13:37
Kunjungan ke Daerah,
Bupati Inhil Selalu Pantau Pembangunan dan Harga Komoditas Perkebunan


Sabtu, 29 April 2017 13:33
LBH Pekanbaru Minta Aparat Tuntaskan Proses Hukum Dugaan Korupsi Taman dan Tugu Integritas



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 20 Maret 2017 07:41
Soal Operasional Pasar Modern Taluk Kuantan, Dua Pejabat Terkait Beda Pendapat

Pengoperasian Pasar Modern Taluk Kuantan tak kunjung jelas kapan dimulai. Terlebih dua pejabat instansi terkiat ddi Pemkab Kuansing justru tak satu suara.

Riauterkini-TELUK KUANTAN- Saat ini Dinas Perdagangan dan Industri tengah menghadapi persoalan terkait relokasi pedagang Pasar Lumpur ke Pasar Rakyat milik Pemkab Kuansing. Pasalnya, ratusan pedagang masih ogah untuk pindah ke Pasar Rakyat dengan alasan beragam. Mulai dari rendahnya daya beli masyarakat hingga fasilitas yang kurang memadai di pasar rakyat menjadi alasan untuk tetap bertahan di pasar lumpur.

Kendatipun enggan pindah pasar rakyat milik Pemda itu, pedagang justru memilih untuk direlokasi ke Pasar Modern yang baru selesai dibangun setahun yang lalu. Sebab hingga kini Pasar Modern tersebut belum kunjung difungsikan karena terganjal masalah hutang dengan pihak ketiga.

Kendatipun masih dalam sengketa hutang, namun menurut Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kuansing, Azwan menegaskan jika pasar modern tersebut sebenarnya sudah bisa digunakan. Karena, sudah ada audit fisik dari UIR dan legal opinion dari TP4D Kejari Kuansing. "Memang hasilnya belum keluar. Tapi, sudah ada legal opinion dari TP4D Kejari Kuansing," ungkap Azwan, Jumat (17/3/17) kemarin.

Menurut Azwan, atas dikeluarkannya pendapat hukum oleh TP4D Kejari Kuansing bearti sudah bisa menjadi payung hukum untuk pemanfaatan pasar berbasis modern tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri Kuansing, H. Tarmis berbeda pandangan dengan Kadis Azwan. Dia mengakui belum berani memanfaatkan bangunan tersebut karena belum menjadi aset Pemda Kuansing. "Kecuali, sudah jelas hitam di atas putihnya. Baru kita berani," ujar Tarmis.

Tarmis beralasan, jika bangunan itu difungsikan saat ini akan menimbulkan masalah baru bagi Pemda Kuansing. "Jika bangunan tersebut dimanfaatkan sekarang, maka kerusakannya akan ditanggung oleh pemerintah. Kecuali sudah sah milik Pemda Kuansing, baru kami berani menempatkan pedagang di sana," tegas Tarmis.

Untuk saat ini, pihaknya tetap akan mengerahkan pedagang ke Pasar Rakyat Telukkuantan. Menurut Tarmis, keberadaan pasar rakyat itu masih dinilainya mampu untuk menampung para pedagang pasar lumpur.***(dri)





Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Prihatin
Menyelesaikan masalah itu, harus melalui komunikasi dari semua pihak pemangku kepentingan dan disitu secara musywarah mufakat dicari solusinya, ksepakatan tsb disampaikan ke Bupati oleh staf yg membantunya, apa putusan Bupati, itulah yg harus ditegakkan.


Berita lainnya..........
- Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bengkalis Capai 7,05 Persen
- Terkecuali Emergency dan Defisit Daya,
PLN Duri Janji Tiadakan Pemadaman Selama Ramadhan

- Distributor Bahan Pokok di Pekanbaru Wajib Miliki TDPUD
- Bisa Picu Krisis Ekonomi, Apindo Riau Desak Pencabutan Permen Gambut
- Sekda Inhil Hadiri Konferensi Usaha Sabut Kelapa di Bogor
- Sekda Meranti Berharap Pihak Perbankan Bantu Pemda Sejahterakan Rakyat
- DPD IPK Rohil Launching Produk Kopi dan Gelar Dialog


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.224.102.3
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com