Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 17 Oktober 2017 16:13
Kejari Pekanbaru Terima Berkas dan Tersangka Kasus Saracen

Selasa, 17 Oktober 2017 15:13
Bakal Berduet Dengan Andi Rachman,
Baleho Suyatno Mulai Terlihat di Simpang Tiga Pekanbaru


Selasa, 17 Oktober 2017 14:55
September 2017 Lalu, Penjualan Suzuki Kembali Duduki Peringkat Tertinggi

Selasa, 17 Oktober 2017 14:39
16 Parpol di Bengkalis Siap untuk Diteliti Administrasi

Selasa, 17 Oktober 2017 14:04
Triwulan Tiga 2017, PAD Parkir Tembus Angka Rp6,7 Miliar

Selasa, 17 Oktober 2017 13:23
KLHK Bingung Ditanyak Izin Operasional RAPP Dicabut

Selasa, 17 Oktober 2017 13:15
Hasilkan Anggota Polri Terbaik, Polres Inhil dan Pemkab Inhil Teken MoU

Selasa, 17 Oktober 2017 12:37
Letkol Pnb Jajang Setiawan Jabat Kadisops Lanud RSN Pekanbaru

Selasa, 17 Oktober 2017 12:31
Gugat Kejati Riau, Dua Terdakwa Lampu PJR Pekanbaru Serahkan Nota Praperadilan

Selasa, 17 Oktober 2017 12:29
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Dinkes Pekanbaru Dibenahi 18 Puskesmas

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 9 Agustus 2017 20:41
DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Perwako tentang TDUP

Dinas PMPTSP Dumai menyosialisasikan Perwako tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam rakor yang diikuti seluruh pelaku usaha hiburan dan pariwisata di daerah itu.

Riauterkini-DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penegasakan Perwako Nomor 24 tahun 2017.

Dimana Perwako tersebut tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Rakor sendiri melibatkan seluruh pelaku usaha hiburan pariwisata yang ada di Kota Dumai. Kegiatan dipusatkan di Gedung Pendopo, Rabu (9/8/17).

Kepala Dinas DPMPTSP Kota Dumai, Hendri Sandra mengatakan, Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 24 Tahun 2017 tentang TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

"Pengusaha wajib mendaftarkan ulang TDUP setiap satu tahun sekali, dan daftar ulang TDUP bisa dilakukan sebelum 30 hari masa berlaku habis," jelas Hendri Sandra, kepada seluruh pelaku usaha pariwisata.

Kemudian dalam pengurusan TDUP itu, kata Hendri Sandra, meliputi tiga hal yakni syarat administratif, syarat yuridis dan syarat teknis. Kemudian selama hari besar keagaman, pengusaha hiburan wajib tutup, kecuali fasilitas hotel.

"Kita akan lakukan sosialisasi secara intensif agar Perwako Nomor 24 Tahun 2017 benar-benar menjadi kesepahaam bersama dan tetap mengedepankan kepentingan umum ketimbang kelompok tertentu," jelasnya.

Dengan adanya Perwako No 24 Tahun 2017 ini, kata dia, diharapkan bisa menjadi batas bagi pelaku usaha hiburan dan tidak menimbulkan dampak buruk ataupun mengganggu kepentingan umum lainnya.

"Sedangkan jam operasional setiap harinya masing-masing tempat usaha diatur sesuai jenis usahanya. Jadi Perwako ini dilahirkan atas permintaan masyarakat dan kajian secara mendalam," tegas Hendri Sandra.

Kegiatan rapat koordinasi tentang TDUP itu secara langsung dibuka Staf ahli Walikota Dumai, Amiruddin dan dihadiri Kepala Satpol PP Kota Dumai, Bambang Wardoyo, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dumai, Bernard Simanjuntak.***(had)



loading...

Berita lainnya..........
- Triwulan Tiga 2017, PAD Parkir Tembus Angka Rp6,7 Miliar
- Bapenda Pekanbaru Bakal Tempeli Stiker Mal dan Hotel Telat Bayar Pajak
- Bupati Rohil Minta Pemprov dan Pusat Bantu Kembangkan Pulau Jemur
- Jelang Perubahan SID jadi SLIK, 90 Juta Debitur Perbankan Indonesia Tidak Aktif
- Ancaman PHK, SP RAPP dan Pagayuban Pelalawan Curhat ke Gubri
- Ancaman PHK, SP RAPP dan Pagayuban Pelalawan Curhat ke Gubri
- Bus Trans Metro Pekanbaru Layani 10.000 Penumpang Setiap Hari


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.80.211.135
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com