Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 21 Nopember 2017 21:54
Salak Pusaka, Penemuan Tanaman Unggul Warga Rohul

Selasa, 21 Nopember 2017 21:36
Kapolres Inhil Pesankan HMCI Jadi Pelopor Keselamatan di Jalan Raya

Selasa, 21 Nopember 2017 20:10
Peta Politik Pilkada Bisa Berubah,
Wasekjen Golkar Sebut 8 DPD I Golkar Usulkan Munaslub


Selasa, 21 Nopember 2017 20:03
Layani Masyarakat Pelosok, Bengkaiis Harus Miliki Mobil Samsat Keliling

Selasa, 21 Nopember 2017 18:30
Pemko Segera Lakukan Lelang Jabatan Bulan Ini

Selasa, 21 Nopember 2017 18:26
HUT PGRI ke-72, Gubernur Riau Minta Guru tak Terlibat Politik

Selasa, 21 Nopember 2017 18:05
Napi WN Malaysia Kabur, Diduga Ada Kesalahan Prosedur Petugas Lapas Bengkalis

Selasa, 21 Nopember 2017 16:58
Hindari Penyalahgunaan Narkoba, 43 Staf PN Bengkalis di Tes Urine Mendadak

Selasa, 21 Nopember 2017 16:45
Mitra Bina Antusias Ikuti Pelatihan Service Excellent oleh PT RAPP

Selasa, 21 Nopember 2017 16:13
Terkait Sengketa Lahan PT RPI,
Komisi II DPRD Pelalawan Hearing dengan Warga Desa Air Hitam


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 6 September 2017 19:13
DPMPTSP Dumai Buru PAD Bisnis Rumah Kos

Dinas Penanaman Modal Dumai sedang mempertimbangkan untuk menarik PAD dari bisnis kos-kosan. Di daearah itu, jenis bisnis ini memang cukup menjamur dan potesial.

Riauterkini-DUMAI- Bisnis rumah atau tempat kos-kosan kian tumbuh subur di Kota Dumai. Namun semua itu tidak dibarengi dengan kelengkapan legalitas izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Hendri Sandra mengatakan mengaku banyak usaha tempat kos-kosan belum mengantongi izin.

"Banyak tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika pun ada IMB mereka tidak memiliki izin usaha kos-kosan yang seharusnya mendaftar ke kita," jelas Hendri, kepada media, Rabu (6/9/17).

Sejauh ini pihaknya mengaku belum ada mengeluarkan izin usaha rumah kos. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh rumah kos yang ada di Kota Dumai ilegal. "Kita lihat perkembangan, rumah kos sudah jadi ladang bisnis," paparnya.

Dijelaskannya, dengan adanya jumlah tempat kos-kosan semakin banyak, ada potensi PAD yang harusnya masuk ke kas daerah, namun jadi hilang karena pengusaha rumah kos tidak mengantongi izin.

"Padahal sudah jelas bahwa rumah kos masuk dalam Perwako nomor 24 tahun 2017 mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Jadi kami akan kejar pemilik tempat kos-kosan demi PAD," ungkapnya.

Menurutnya dalam Perwako itu tertuang di pasal 11 ayat 1 masuk dalam bidang usaha penyediaan akomodasi. "Jadi salah satunya masuk rumah kos, jadi sudah ada aturan yang mengikat untuk mendapat izinnya," bebernya.

Hendri dalam waktu dekat ini akan menurunkan anggotanya untuk melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pengusaha rumah kos harus memiliki TDUP. "Kita akan turunkan tim, kan Perwakonya baru, harus ada sosialisasi terdahulu," jelasnya.***(had)



Berita lainnya..........
- Mitra Bina Antusias Ikuti Pelatihan Service Excellent oleh PT RAPP
- Rp50 Miliar, Target Transaksi Kadin Riau di MEA Expo 2017
- Tak Kunjung Usai dan Telan Korban Jiwa,
Camat Bathin Solapan, Bengkalis Ultimatum Penanggung Jawab Pengerjaan Jalan Negara di Duri

- Di HUT PGRI, Gubri Kenalkan Salak Pusaka dari Rohul
- Empat Pangkalan Gas 3 Kg di Pelalawan Ditutup
- Kendalikan Inflasi, BI-Pemerintah Tekan Jumlah Warga Miskin
- Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017,
Bank Indonesia-Pemerintah Berhasil Kendalikan Inflasi

- UPT Bapenda Riau Wilayah Bengkalis Incar Pajak Alat Berat
- 150 Guru dan Dekorator Pelaminan Ikuti Seminar Lancang Kuning
- Bangun Tower Pendeteksi Kecelakaan, Diskes Riau Ajukan Rp5 Miliar
- Masyarakat Taat Pajak Kendaraan di Bengkalis Cukup Tinggi
- 180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen
- Harga Sayuran Naik, Disperindag Klaim Turun
- 2018, UMK Pekanbaru Naik Delapan Persen Jadi Rp 2,5 Juta
- Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau

- Terperosok, PT CKB Fokus Evakuasi Crane dari Jalan Diponegoro Meranti


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.188.64
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com