Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 24 September 2017 22:08
Eddy Tanjung Terpilih Aklamasi Jadi Ketum IPSI Riau

Ahad, 24 September 2017 21:20
Satu Rumah Bulatan di Maharatu Pekanbaru Ludes Terbakar

Ahad, 24 September 2017 21:14
DPD LMB Bengkalis Resmi Dilantik

Ahad, 24 September 2017 20:48
42 WN Bangladesh Diamankan di Pulau Rupat, Bengkalis

Ahad, 24 September 2017 20:12
‎Komunitas Trabas Kota Intan Ekadura Bantu Keluarga Bocah Penderita Kanker di Rohul

Ahad, 24 September 2017 19:59
Hormati Perintah Partai Soal Pilgubri 2018,
Septina Persilahkan Samsuar dan Haris Maju Tanpa Perahu Golkar


Ahad, 24 September 2017 19:22
Bocah Penderita Kanker‎ Mulut Asal Rohul Meninggal di RSUD Arifin Achmad

Ahad, 24 September 2017 19:17
Cassata Camilan Khas Italia Hadir di Pekanbaru

Ahad, 24 September 2017 19:13
Cabuli Anak di Bawah Umur,
Seorang Pria Beristri di Desa Sei Kuning, Rohul, Dipolisikan


Ahad, 24 September 2017 19:07
Honda Sport Motoshow 2017,
Chicco Jerikho Uji Ketangguhan CB150 R di Mal SKA Pekanbaru




Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Rabu, 6 September 2017 19:13
DPMPTSP Dumai Buru PAD Bisnis Rumah Kos

Dinas Penanaman Modal Dumai sedang mempertimbangkan untuk menarik PAD dari bisnis kos-kosan. Di daearah itu, jenis bisnis ini memang cukup menjamur dan potesial.

Riauterkini-DUMAI- Bisnis rumah atau tempat kos-kosan kian tumbuh subur di Kota Dumai. Namun semua itu tidak dibarengi dengan kelengkapan legalitas izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Dumai.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Hendri Sandra mengatakan mengaku banyak usaha tempat kos-kosan belum mengantongi izin.

"Banyak tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika pun ada IMB mereka tidak memiliki izin usaha kos-kosan yang seharusnya mendaftar ke kita," jelas Hendri, kepada media, Rabu (6/9/17).

Sejauh ini pihaknya mengaku belum ada mengeluarkan izin usaha rumah kos. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh rumah kos yang ada di Kota Dumai ilegal. "Kita lihat perkembangan, rumah kos sudah jadi ladang bisnis," paparnya.

Dijelaskannya, dengan adanya jumlah tempat kos-kosan semakin banyak, ada potensi PAD yang harusnya masuk ke kas daerah, namun jadi hilang karena pengusaha rumah kos tidak mengantongi izin.

"Padahal sudah jelas bahwa rumah kos masuk dalam Perwako nomor 24 tahun 2017 mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Jadi kami akan kejar pemilik tempat kos-kosan demi PAD," ungkapnya.

Menurutnya dalam Perwako itu tertuang di pasal 11 ayat 1 masuk dalam bidang usaha penyediaan akomodasi. "Jadi salah satunya masuk rumah kos, jadi sudah ada aturan yang mengikat untuk mendapat izinnya," bebernya.

Hendri dalam waktu dekat ini akan menurunkan anggotanya untuk melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pengusaha rumah kos harus memiliki TDUP. "Kita akan turunkan tim, kan Perwakonya baru, harus ada sosialisasi terdahulu," jelasnya.***(had)




Beri tanggapan | Baca tanggapan
 
Cindy
Menangkan uang jutaan rupiah dengan cepat Segera kunjungi website www(titik)bolavita(titik)net Info, segera hubungi : BBM : D8C363CA wechat : bolavita whatup : 6281377055002 Email : cs@bolavita .com


loading...

Berita lainnya..........
- Kunjungi 9 Perguruan Tinggi,
BPJS Kesehatan Beri Edukasi Pola Hidup Sehat kepada Mahasiswa

- Terkait Aksi Unjuk Rasa di Rantau Kopar,
PT CPI Tegaskan Pihaknya Kelola Aset Negara di Industri Hulu Migas

- Kawal Stabilitas Ekonomi, Bank Indonesia Lakukan 8 Tema Strategis di 2017-2019
- Capai Rp1 Triliun, Gubri Sebut Devisit Anggaran Hal Biasa
- Dinas PUPR Dumai Kelola Dana Rp87 Miliar untuk Proyek Infrastruktur
- Dinas PUPR Bengkalis Taja Sosialisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi di Duri
- 155 Jamaah Haji Khusus Muhibbah Travel Tiba di Indonesia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.225.41.203
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com