Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Nopember 2017 17:22
180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional

Ahad, 19 Nopember 2017 16:15
Dilepas Gubri, Jamaah Majelis Taqlim Antusias Kunjungi Islamic Center Rohul

Ahad, 19 Nopember 2017 12:38
Tolong Korban Kecelakaan Tunggal, Anggota DPRD Riau Rela Berlumur Darah

Ahad, 19 Nopember 2017 09:40
Respon Putusan Bawaslu, KPU Terima Pendaftaran 9 Parpol

Ahad, 19 Nopember 2017 09:24
2.400 Pelari Ramaikan Foam Run Telkomsel Di Kota Pekanbaru

Ahad, 19 Nopember 2017 05:17
HGN 2017, Bupati Inhil Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa

Sabtu, 18 Nopember 2017 17:38
MUI Kuansing Lakukan Pemetaan Aliran Sesat

Sabtu, 18 Nopember 2017 16:52
Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal

Sabtu, 18 Nopember 2017 15:03
Diduga Frustasi dengan Penyakitnya,
Seorang Bapak di Gunung Toar Nekad Gantung Diri


Sabtu, 18 Nopember 2017 13:32
1x24 Jam Napi Bandar Narkoba Malaysia Kabur,
Tiga Petugas Kemenkum HAM Lakukan Pemeriksaan 4 Petugas Lapas Bengkalis


 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.

Ahad, 10 September 2017 16:43
Ribuan Alat Berat di Riau Diduga Belum Bayar Pajar

Pemprov menduga, ada ribuan alat berat yang beroperasi di Riau yang belum dibayarkan pajaknya. Sektor ini akan dimaksimalkan untuk menggenjot PAD.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya dari sektor pajak alat berat. Pemegang merek atau distributor alat berat yang beroperasi di Riau diimbau agar taat dalam membayar pajak.

"Kalau mau berbisnis di Riau ya bayar pajak," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ahad (10/9/17).

Untuk memaksimalkannya, Gubernur Riau yang biasa disapa dengan Andi Rachman ini meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerjasama dengan pemegang merek kendaraan alat berat untuk melakukan pendataan dan pemungutan pajak alat berat tersebut.

Diduga, masih ada ribuan alat berat yang dioperasikan perusahaan-perusahaan di Riau belum menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Jika tergali maksimal, hal ini tentu mampu menambah perbendaharaan PAD Riau.

Selain alat berat, sejumlah sektor lainnya seperti air permukaan dan kendaraan bermotor dinilai masih mumpuni digenjot lagi. Dua sektor ini diharapkan akan mampu menambah perbendahaan PAD Riau, yang kini tak lagi bisa bergantung dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Migas seiring merosotnya harga minyak dunia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi juga sudah menandatangani surat kepada Satpol PP untuk langkah Law Enforcement (penegakan hukum) terhadap alat berat yang tidak didaftarkan dan tidak bayar pajak.

"Saya sudah tandatangani surat kepada Satpol PP untuk langkah law enforcement," kata Sekda beberapa waktu yang lalu.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan pajak alat berat yang beroperasi di Riau dan juga mengoptimalkan sumber-sumber PAD sesuai permintaan dari DPRD Riau yang melihat peluang dari pajak alat berat, air permukaan dan kendaraan bermotor masih bisa ditingkatkan.***(mok)



loading...

Berita lainnya..........
- 180 Peserta Ikuti workshop Desain Kreasi Pakaian Tradisional
- Dishub Dumai Segera Tertibkan Travel Ilegal
- Petani di Rohul Terima 47 Hand Tractor dari Kementrian Pertanian
- Cairkan Dana, Rekanan Luar Bengkalis Wajib Miliki NPWP Cabang Bengkalis
- Bapenda Dumai Sebut Realisasi PAD dari PBB Sudah 94 Persen
- Harga Sayuran Naik, Disperindag Klaim Turun
- 2018, UMK Pekanbaru Naik Delapan Persen Jadi Rp 2,5 Juta
- Pemerintah Diminta Responsif,
Warga Rohul Tolak Proyek PLTA Lompatan Harimau

- Terperosok, PT CKB Fokus Evakuasi Crane dari Jalan Diponegoro Meranti
- Kadis DLHK Pekanbaru Bantah Ada 'Dana Siluman' untuk Dinas Tersebut
- Wawako Dumai Sambut Baik Groundbreaking Pipa Gas PGN
- Tingkatkan Kualitas Wartawan, PWI Riau Kembali Gelar UKW
- Bantah Stafnya Mundur, Kadis PUPR Kumpulkan Pokja ULP
- Naik 8,7 Persen, UMK 2018 Perusahaan Non Sektor di Rohul Diajukan Rp2.525 Juta
- Izin HO Dicabut Pusat, Pemkab Bengkalis Kehilangan PAD Rp2 M Pertahun
- Lalaikan Karyawan, Disnaker Tuding Manajemen TV Kabel DMJ Bengkalis Semrawut
- Dewan Pengupahan dan Pemkab Bengkalis Tetapkan UMK 2018 Rp2,919 Juta
- Ian Tanjung Bawa Misi Riau pada Kongres Periklanan Terbesar Asia di Bali
- Gaji di Bawah UMK, 8 Pekerja PT BKL Bengkalis Ngadu ke Disnakertrans
- Ke Batam Cuma 1 Jam 10 Menit,
Bandara Pasirpangaraian Masih Layani Penerbangan ke Batam Setiap Jumat‎



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.198.108.19
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com