Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 23 Juli 2018 14:40
Disbud Riau Gelar Lomba Desain Pakaian Melayu Harian untuk Umum 

Senin, 23 Juli 2018 14:26
Pimpin Apel Gabungan, Pj Sekda Rohul Minta Setiap OPD Miliki Kegiatan Unggulan

Senin, 23 Juli 2018 14:18
Sampaikan Dua Tuntutan, Puluhan Massa HMI Kota Pekanbaru Gelar Aksi di DPRD Riau

Senin, 23 Juli 2018 14:11
197 JCH Kuansing Akan Berangkat Tahun ini

Senin, 23 Juli 2018 14:04
Heboh, Bocah di Duri, Bengkalis Ketagihan Panjat Tower

Senin, 23 Juli 2018 13:48
Pemkab Inhil Akan Selenggarakan Festival Sampan Leper

Senin, 23 Juli 2018 13:45
Komplotan Curanmor Lintas Kabupaten Diringkus Reskrim Polres Pelalawan

Senin, 23 Juli 2018 13:00
Hari Bakti Adhyaksa ke-58, Kejati Riau Ekspos Kinerja 2018

Senin, 23 Juli 2018 12:54
Bupati Harris Lepas 388 JCH Pelalawan Tingkat Kabupaten

Senin, 23 Juli 2018 11:56
Bantu Masjid dan Poktan, RAPP Terus Berkontribusi di Pulau Padang

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Ahad, 10 September 2017 16:43
Ribuan Alat Berat di Riau Diduga Belum Bayar Pajar

Pemprov menduga, ada ribuan alat berat yang beroperasi di Riau yang belum dibayarkan pajaknya. Sektor ini akan dimaksimalkan untuk menggenjot PAD.

Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus berusaha mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya dari sektor pajak alat berat. Pemegang merek atau distributor alat berat yang beroperasi di Riau diimbau agar taat dalam membayar pajak.

"Kalau mau berbisnis di Riau ya bayar pajak," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ahad (10/9/17).

Untuk memaksimalkannya, Gubernur Riau yang biasa disapa dengan Andi Rachman ini meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerjasama dengan pemegang merek kendaraan alat berat untuk melakukan pendataan dan pemungutan pajak alat berat tersebut.

Diduga, masih ada ribuan alat berat yang dioperasikan perusahaan-perusahaan di Riau belum menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Jika tergali maksimal, hal ini tentu mampu menambah perbendaharaan PAD Riau.

Selain alat berat, sejumlah sektor lainnya seperti air permukaan dan kendaraan bermotor dinilai masih mumpuni digenjot lagi. Dua sektor ini diharapkan akan mampu menambah perbendahaan PAD Riau, yang kini tak lagi bisa bergantung dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Migas seiring merosotnya harga minyak dunia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi juga sudah menandatangani surat kepada Satpol PP untuk langkah Law Enforcement (penegakan hukum) terhadap alat berat yang tidak didaftarkan dan tidak bayar pajak.

"Saya sudah tandatangani surat kepada Satpol PP untuk langkah law enforcement," kata Sekda beberapa waktu yang lalu.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan pajak alat berat yang beroperasi di Riau dan juga mengoptimalkan sumber-sumber PAD sesuai permintaan dari DPRD Riau yang melihat peluang dari pajak alat berat, air permukaan dan kendaraan bermotor masih bisa ditingkatkan.***(mok)

Loading...


Berita lainnya..........
- Disbud Riau Gelar Lomba Desain Pakaian Melayu Harian untuk Umum 
- Mahal, Warga Talukkuantan Tak Sanggup Beli Ayam
- Pasca Libur Panjang, Tiket Pesawat Ogah Turun
- Tentang UMP Sektor Migas, Chevron Klaim Sudah Laksanakan Aturan 
- Di Riau, Sistem Subkontraktor Dianggap Merugikan Buruh Kecil
- Manfaat bagi Masyarakat dan Pendapatan Negara,
Kemitraan PT CPI dengan Indonesia Berkontribusi terhadap Lapangan Kerja

- Panasnya Hearing Masalah Tenaga RTK di Kampar Belum Buahkan Kesepakatan
- ‎Jangan Curangi Masyarakat,
Pedagang di Bengkalis Diminta Lakukan Tera Timbangan

- Maksimalkan Layanan Musim Haji 2018, Pertamina Amankan Pasokan Avtur
- Bulan Depan Giliran Pesantren se-Riau,
Kongregasi FCJM Belajar Sawit ke Apkasindo

- Upah Tak Naik, Pekerja Chevron Demo SKK Migas
- Jemput Bola Pembayaran PBB, Bapenda Pekanbaru Buka Layanan Keliling
- UKM Riau Belum Leading di Ekonomi Syariah
- Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM 
- Terlibat Polemik,
Pengelola Pasar 'Modern' Sorek Pelalawan Lempar Handuk

- Tiga Perusahaan Di-blacklist, Tahun Ini Pasar Murah di 10 Kecamatan di Bengkalis Gagal Total
- Banyak Warga Pelalawan Enggan Konsumsi Ikan Emas
- Sejumlah Proyek di PUPR Kuansing Mulai Dilakukan Rekayasa Lapangan
- Maksimalkan Layanan Perbankan, BNI Buka KCP di Pinggir Bengkalis
- Bank Indonesia Gelar FESyar 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com